Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY: Presiden Prabowo punya arah transmigrasi yang jelas

    AHY: Presiden Prabowo punya arah transmigrasi yang jelas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki arah transmigrasi yang jelas.

    “Setelah setiap lama transmigrasi, tentunya mengalami perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan sosial masyarakat di Indonesia dari masa ke masa. Kini, Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, memiliki arah (transmigrasi) yang jelas,” ucapnya dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Melalui pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, diharapkan tidak ada daerah atau kawasan manapun yang tertinggal.

    Tiada pula kelompok masyarakat manapun yang tertinggal, dari sisi ekonomi hingga sosial.

    Dalam kesempatan tersebut, dia memuji Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang telah merumuskan strategi komprehensif untuk menangkap arah transmigrasi ke depan.

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) disebut memiliki lima program unggulan. Pertama ialah program T2 untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi.

    “Hidup di atas tanah yang tidak bersertifikat itu tentu menghadirkan perasaan tidak nyaman, was-was, khawatir, dan bahkan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri dalam berkehidupan, dalam mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Hari ini akan kita buktikan bahwa dengan kerja keras, kita bisa menyelesaikan berbagai isu dalam hal lahan dan tanah bagi masyarakat Indonesia,” ungkap AHY.

    Program kedua yaitu program Transmigrasi Lokal (Translok) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan di kawasan transmigrasi.

    Selanjutnya, program Transmigrasi Patriot untuk pembangunan manusia unggul melalui beasiswa pendidikan di kawasan transmigrasi.

    Menurut dia, program ini bertujuan menghasilkan putra-putri terbaik dengan kapasitas unggul yang dibekali keterampilan dan pengetahuan, termasuk melalui pelbagai program beasiswa untuk melakukan ekspedisi, memotret, dan mengidentifikasi berbagai potensi kawasan.

    Hal ini mengingat tak semua kawasan memiliki potensi yang sama, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.

    Program unggulan keempat adalah Trans Karya Nusa (TKN) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pendatang di kawasan transmigrasi. Bagi AHY, lapangan pekerjaan merupakan isu penting bagi ekonomi, dan juga berkaitan dengan harga diri.

    “Apalagi kepala keluarga, kalau dia punya pekerjaan itu rasanya bersalah. Padahal, dia harus menafkahi anak istrinya. Jadi, lapangan pekerjaan itu membuat seseorang merasa terhormat, dan punya semangat dan harapan hidup. Kementerian Transmigrasi punya peluang untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan di ke depan,” kata dia.

    Terakhir yaitu Trans Gotong Royong (GR) yang menekankan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta swasta dalam melakukan pembangunan di kawasan transmigrasi.

    “Tidak mungkin semua bisa berdiri sendiri, sehingga program Transmigrasi Gotong Royong ini juga menjadi kekuatan untuk keberlanjutan ke depan. Hubungan, sinergi, kolaborasi, termasuk antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, harus makin kuat,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Tol Trans Sumatera dukung pertumbuhan pusat ekonomi baru

    Menko IPK: Tol Trans Sumatera dukung pertumbuhan pusat ekonomi baru

    Bukan hanya dalam aspek konektivitas, menghubungkan antardaerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga untuk perekonomian kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek kereta cepat dan Tol Trans Sumatera mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru.

    Menurut AHY, keduanya dinilai memiliki potensi menjadi game changer tidak hanya dalam aspek konektivitas antarwilayah, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional.

    “Bukan hanya dalam aspek konektivitas, menghubungkan antardaerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga untuk perekonomian kita,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

    Proyek ini diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang bukan hanya memadai, tetapi juga semakin kompetitif, sehingga dapat mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat global.

    AHY juga menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan fiskal yang ada, Presiden mengingatkan agar arah pembangunan infrastruktur ke depan semakin difokuskan pada kerja sama yang solid antara pemerintah dan badan usaha, dengan tetap membuka ruang partisipasi yang luas bagi semua pihak sehingga setiap pemangku kepentingan dapat berperan secara optimal.

    Menko IPK kembali menggelar diskusi strategis pada Rabu (18/6) bersama Kementerian dan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya kelanjutan proyek kereta cepat dan Trans Sumatra.

    AHY juga menyoroti tingginya perhatian masyarakat dan media terkait pembangunan kereta cepat dan Trans Sumatra.

    Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pekan lalu. Forum ICI dihadirkan untuk membangun pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional dan calon investor, mengenai arah pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

    “Tentu kita berharap BUMN juga tetap mengambil peran yang strategis, tapi di sisi lain kita juga membuka ruang yang fair untuk swasta. Nah, dari berbagai isu yang dibahas, beberapa tema yang juga diangkat dalam ICI kemarin, di antaranya tentu terkait dengan konektivitas, dengan transportasi, multimoda. Sehingga ketertarikan dari berbagai pihak juga bisa kita tangkap di situ,” kata AHY.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementrans luncurkan program T2 untuk beri kepastian hukum hak tanah

    Kementrans luncurkan program T2 untuk beri kepastian hukum hak tanah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas (T2) yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi.

    “Kita meluncurkan sebuah program unggulan yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi, yaitu program Transmigrasi Tuntas. Transmigrasi Tuntas ini adalah sebuah program yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, hak atas tanah bagi para transmigran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam agenda peluncuran di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Selama ini, ada sebagian warga Indonesia yang mengikuti program transmigrasi di masa lalu, tetapi belum memiliki kepastian hak miliki tanah dalam bentuk sertifikat. Mayoritas dari mereka mengikuti program transmigrasi di Aceh, Poso (Sulawesi Tengah), dan Sampang (Jawa Timur), yang kemudian harus kembali ke Pulau Jawa agar bisa kembali hidup dengan aman dan nyaman.

    Setelah sekian lama, lanjut dia, akhirnya bisa diserahkan sertifikat hak milik (SHM) yang diharapkan memberikan kepastian hukum atas tanah dan nilai tambah ekonomi, mengingat SHM dapat digunakan untuk memperoleh akses perbankan dalam rangka memulai usaha dan lainnya.

    “Saya menyambut sangat baik program transmigrasi ini. Masih banyak pekerjaan kita ke depan, tetapi dimulai hari ini dan seterusnya, Kementerian Transmigrasi, Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional), bisa terus berikhtiar menghadirkan keadilan untuk masyarakat, sehingga semua bisa hidup dengan baik dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik,” kata AHY.

    Melalui program T2, akan diselesaikan berbagai persoalan lahan transmigrasi secara tuntas, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat dengan fokus utama memastikan transmigran mendapatkan hak atas lahan secara legal dan bebas konflik, sehingga kesejahteraan transmigrasi dapat terwujud.

    “Tadi diserahkan atas kerjasama yang sangat baik antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian BPN, kita serahkan 1.120 sertifikat hak milik kepada masyarakat Sukabumi (Jawa Barat), dan tentunya dipergunakan sebaik mungkin, baik untuk hunian pekarangan maupun untuk usaha,” ucapnya.

    “Kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap untuk terus mendorong langkah-langkah sinergi dan kolaborasi, termasuk dukungan kebijakan yang diharapkan bisa mempercepat upaya Kementerian Transmigrasi untuk meyakinkan seluruh wilayah tanah air bisa berkembang dengan baik dan tidak ada masyarakat yang tertinggal di belakang,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY tekankan pentingnya interoperabilitas infrastruktur militer-sipil

    AHY tekankan pentingnya interoperabilitas infrastruktur militer-sipil

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan setelah kuliah umum di Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/6/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

    AHY tekankan pentingnya interoperabilitas infrastruktur militer-sipil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya interoperabilitas infrastruktur bagi sipil dan militer dalam kuliah umum di Sesko TNI, Bandung, Selasa (17/6). Di hadapan 212 perwira siswa (pasis) dari matra darat, laut, udara, kepolisian, dan delapan negara sahabat itu, AHY mengemukakan bahwa infrastruktur pertahanan mencakup asrama, markas besar, fasilitas latihan, depo logistik, serta seluruh sistem pendukung alutsista yang tersebar di wilayah Indonesia harus dibangun secara terintegrasi dan lintas matra.

    Pembangunan dermaga, jalan, atau landasan udara, lanjut dia, harus bisa dirancang multifungsi untuk kepentingan sipil dan militer sekaligus.

    “Interoperabilitas itu penting. Jangan ada pembangunan yang terjebak dalam ego sektoral,” kata AHY selepas kuliah umum.

    Dengan demikian, kata AHY, harus mempersiapkan diri. Hal ini mengingat bahwa sejatinya negara yang ingin terus damai dan stabil itu harus siap untuk menghadapi skenario dan kemungkinan terburuk, termasuk konflik dan perang dengan siapa pun

    Lebih lanjut AHY mengutarakan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur pada era global saat ini juga bukan hanya berkaitan dengan yang fisik seperti jalan, jembatan, atau bendungan, melainkan harus mencakup kebutuhan pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan negara.

    “Dan TNI sebagai alat pertahanan harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai bentuk ancaman militer dan nonmiliter, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka, infrastruktur yang mendukung dalam operasi perang maupun selain perang, sangat vital,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, AHY juga menyoroti peran kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pertahanan modern yang telah menjadi game changer dan berpotensi menentukan kemenangan tanpa harus menghancurkan secara fisik.

    “Kalau dahulu kekuatan dilihat dari berapa kapal, rudal, atau tank yang kita punya, sekarang AI bisa melumpuhkan sistem komunikasi dan kendali lawan sebelum satu peluru ditembakkan. Ini realitas baru yang harus kita siapkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia berharap Sesko TNI terus melahirkan pemimpin yang berpikir strategis, bukan hanya tangguh di medan, melainkan juga siap menghadapi kompleksitas geopolitik dan kemajuan teknologi militer masa depan.

    “Prajurit harus tetap dilatih dan disiapkan untuk menghadapi segala medan dan situasi,” ucapnya.

    Sebagai informasi, interoperabilitas adalah kemampuan sistem, perangkat, atau aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif satu sama lain, tanpa memerlukan integrasi yang rumit atau pengembangan khusus. Dalam konteks yang lebih luas, interoperabilitas memungkinkan sistem yang berbeda untuk saling berbagi informasi dan fungsionalitas, memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antarsistem tersebut.

    Sumber : Antara

  • AHY jajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia

    AHY jajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (ANTARA/HO – Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)

    AHY jajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia.

    “Kami telah memaparkan lima prioritas strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari ketahanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas merata, kota layak huni dan tangguh, hingga reformasi pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Ini adalah peluang besar untuk kolaborasi antara Indonesia dan Rusia,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (17/6).

    Peluang kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan semakin terbuka lebar usai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia H.E. Sergei Tolchanov. AHY juga mengapresiasi partisipasi perwakilan Kedutaan Besar Rusia dalam konferensi International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang baru saja diselenggarakan pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta.

    Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral serta mendorong kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

    “Saya menyambut baik kunjungan Yang Mulia Duta Besar Sergei Tolchanov dan berterima kasih atas komitmen kuat dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan Federasi Rusia,” kata AHY.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjalankan agenda nasional yang ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    “Infrastruktur memegang peranan vital dalam mencapai tujuan tersebut. Itulah sebabnya kami membawa pesan Infrastructure for All. Karena kami tidak hanya membangun beton, tetapi membangun akses, membangun harapan, membangun kehidupan yang lebih baik, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya.

    AHY juga menekankan bahwa kerja sama di bidang infrastruktur terutama dalam pembuatan kapal laut, transfer teknologi, dan integrasi infrastruktur termasuk pada penjajakan kerja sama di bidang kemaritiman.

    “Dan tentu saja ini adalah bagian dari usaha kami untuk menerima lebih banyak kesempatan, terutama untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat kami, terutama dengan memperbaiki sektor pendidikan dan penjagaan kesehatan. Kami mencoba untuk memperbaiki pelan-pelan dan mengeksekusi banyak proyek infrastruktur di Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • AHY: Keputusan presiden harus dikawal soal sengketa pulau Aceh-Sumut Selasa, 17 Juni 2025 – 18:29 WIB

    AHY: Keputusan presiden harus dikawal soal sengketa pulau Aceh-Sumut
    Selasa, 17 Juni 2025 – 18:29 WIB

  • AHY: Keputusan presiden harus dikawal soal sengketa pulau Aceh-Sumut

    AHY: Keputusan presiden harus dikawal soal sengketa pulau Aceh-Sumut

    Saya rasa kita sudahi kalau ada hal-hal yang bisa membentur-benturkan sesama anak bangsa. Ini menjadi tugas kita semua, termasuk TNI tentunya. Saya pernah bertugas di sana, pastinya ingin Aceh maju, sejahtera, damai, dan terbangun suasana kehidupan y

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan keputusan presiden harus dikawal soal sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

    Hal ini, kata dia, penting dilakukan guna menghindari konflik horizontal yang berpotensi memecah belah anak bangsa, termasuk polemik saat ini yang memicu perhatian publik beberapa waktu terakhir.

    “Saya rasa apa yang sudah menjadi keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya harus kita amankan, kita kawal, kita cegah segala polemik yang bisa memicu benih-benih permusuhan,” kata AHY selepas kuliah umum di Sesko TNI Bandung, Selasa.

    Menurutnya, menjaga perdamaian di Aceh adalah tugas sejarah bangsa yang tidak bisa dikompromikan, mengingat proses menuju rekonsiliasi di Aceh telah ditempuh dengan susah payah selama puluhan tahun.

    “Kita tahu, menjaga perdamaian dan keamanan di Aceh itu kita ikhtiarkan selama bertahun-tahun. Jadi harus benar-benar kita jaga dengan baik,” ujarnya.

    AHY mengingatkan agar sengketa lahan ini tidak dipertajam dan lebih baik dihindari karena ada potensi bahaya di baliknya jika nantinya sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membenturkan sesama anak bangsa.

    Terlebih AHY mengaku memiliki memori manis tersendiri dengan Aceh karena pernah bertugas di sana sebagai perwira muda, sehingga dia ingin provinsi di ujung Barat Indonesia itu semakin maju, sejahtera, damai, dan terbangun suasana kehidupan yang rukun satu sama lain.

    “Saya rasa kita sudahi kalau ada hal-hal yang bisa membentur-benturkan sesama anak bangsa. Ini menjadi tugas kita semua, termasuk TNI tentunya. Saya pernah bertugas di sana, pastinya ingin Aceh maju, sejahtera, damai, dan terbangun suasana kehidupan yang rukun satu sama lain,” ujarnya.

    Permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

    Adapun empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Kemudian, Kemendagri mengeluarkan keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    Keputusan Kemendagri itu, menetapkan status administratif empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

    Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Pemerintah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Mensesneg di Kantor Presiden Jakarta.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Semua Pesisir Dibangun Tanggul Beton

    Tak Semua Pesisir Dibangun Tanggul Beton

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyiapkan blueprint atau rencana terperinci sebagai panduan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di dalamnya akan dimuat daerah-daerah prioritas pembangunan awalnya.

    AHY mengatakan, berdasarkan berbagai studi yang telah dijalankan, cara paling memungkinkan dan realistis dalam penanganan kondisi penurunan muka tanah pada pesisir pantai utara (pantura) Pulau Jawa ialah dengan menerapkan pendekatan yang integratif.

    Terkait hal tersebut, tidak semua lokasi akan dibangun dinding tanggul dalam tahap awalnya. Menurut AHY, ada sejumlah lokasi yang masih bisa ditangani menggunakan pendekatan natural atau nature-based solution, salah satunya seperti menggunakan mangrove alih-alih beton.

    “Tapi ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa (tidak dilindungi tanggul beton). Kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi, tapi tidak semua (lokasi dibangun),” kata AHY, dikutip dari siaran langsung akun Instagram @agusyudhoyono, Selasa (17/6/2025).

    AHY menjelaskan, pembangunan Giant Sea Wall juga akan memprioritaskan mana kawasan yang paling rentan terhadap ancaman banjir rob. Selaras dengan itu, pihaknya akan segera menyiapkan blueprint atau cetak biru dari proyek tersebut.

    “Ini juga kita prioritaskan mana yang paling rentan terhadap ancaman banjir. Kita benar-benar harus meyakinkan blueprint-nya itu rapi benar,” ujar AHY.

    “Kita tidak ingin lambat-lambat karena kita harus segera membangun ini, karena jangka panjang ini. Ini bukan setahun dua tahun, tapi bisa 10 tahun bahkan 20 tahun jika kita memang punya niat untuk melindungi utara Jawa secara keseluruhan,” sambungnya.

    Meski demikian, ia juga menekankan bahwa komitmen untuk membangun Giant Sea Wall dengan cepat bukan berarti menjadi tergesa-gesa. Jangan sampai ujung-ujungnya justru pembangunannya jadi tidak efisien.

    Persoalan pendanaan juga menjadi tantangan lainnya. Atas kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pendekatan, termasuk di antaranya melibatkan pemerintah daerah dalam dukungan pendanaan hingga mencari investor swasta.

    “Ada beberapa pendekatan yang harus kita integrasikan dan pada ujungnya kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal, baik nasional maupun masing-masing daerah. Oleh karena itu kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan dari dunia swasta, termasuk dari dalam dan luar negeri,” kata dia.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa untuk membangun Giant Sea Wall di kawasan DKI Jakarta saja diperkirakan membutuhkan waktu 8-10 tahun. Sedangkan untuk menyelesaikan pembangunannya dari ujung Barat hingga Timur Pantura Jawa, butuh waktu sekitar 15-20 tahun.

    Untuk tahap awalnya, rencananya pemerintah akan memulai pembangunan di sejumlah daerah prioritas terlebih dulu, seperti DKI Jakarta hingga ke kawasan utara Semarang.

    “Prioritas kita adalah DKI-Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, itu airnya sudah mengancam kehidupan rakyat. Kita harus segera dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan,” kata Prabowo, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    (kil/kil)

  • Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kemungkinan menarik jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari hasil Pilpres 2024.

    Dalam situasi seperti itu, muncul empat nama yang disebut berpeluang besar menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Mengutip penilaian Mahfud MD, Refly menyebut nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam radar kuat.

    Keempat tokoh ini dinilai memiliki rekam jejak politik yang cukup untuk menempati posisi strategis tersebut.

    “Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” ujar Refly dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025).

    Dikatakan Mahfud, AHY mewakili unsur muda dari Partai Demokrat dan berpeluang besar secara elektoral.

    Namun Mahfud juga menilai bahwa AHY belum sepenuhnya menjadi figur sentral dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

    Sementara itu, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang merupakan kader senior PDIP disebut sebagai opsi menarik jika Presiden terpilih Prabowo ingin menjalin keseimbangan politik pasca-pilpres.

    Apalagi, hubungan Gerindra dan PDIP sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi.

    Namun yang paling mencengangkan adalah munculnya nama Anies Baswedan.

    Mengingat Anies merupakan rival kuat Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

  • Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Jakarta –

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Ia menekankan kolaborasi antara infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif merupakan elemen strategis pembangunan nasional.

    “Ekosistem kolaboratif dari infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif bisa bekerja sama sebagai pilar kemajuan perekonomian nasional. Kami meyakini masa depan ekonomi kreatif Indonesia akan tumbuh dari fondasi infrastruktur yang kuat, dengan dukungan talenta terampil, dan ekosistem yang inklusif,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam sesi tematik International Conference on Infrastructure (ICI) bertajuk ‘Enabling Innovation: Developing Infrastructure for Education and Creative Economy’ yang digelar di Plenary Hall JICC, Kamis (12/06) beberapa waktu lalu.

    Sesi tersebut secara khusus membahas pentingnya infrastruktur dalam penguatan sektor pendidikan dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi digital, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Riefky juga memaparkan berbagai strategi melalui program unggulan ASTA EKRAF yang fokus pada penguatan kapasitas talenta ekonomi kreatif, pengembangan teknologi baru, konsolidasi ekosistem konten kreator, hingga perluasan ruang-ruang kreatif.

    “Salah satu upaya strategis yang kami lakukan yaitu memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa di Batam dan Singasari di Jawa Timur, yang fokus pada subsektor animasi,” imbuhnya.

    “Infrastruktur ekraf terkait erat dengan pendidikan dan pengembangan bakat. Ruang fisik memungkinkan pembelajaran praktis dan kewirausahaan untuk mendukung bakat serta inovasi subsektor ekonomi kreatif,” jelas Riefky.

    Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku tuan rumah ICI 2025, menyatakan konferensi ini menjadi wadah pertukaran ide dan penguatan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini