Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • SBY Sebut Perdamaian Palestina & Israel Hanya Ilusi, Ini Alasannya

    SBY Sebut Perdamaian Palestina & Israel Hanya Ilusi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa perdamaian antara Palestina dan Israel hanya sebuah ilusi.

    SBY mengatakan bahwa kedua negara itu bakal kesulitan untuk berdamai dan mencari solusi atas masalah yang sudah mengakar. Di sisi lain, sambungnya, para pejuang dari fraksi Hamas dan Fatah pun tidak pernah akur dan selalu berbeda sikap terhadap negara Israel.

    SBY mengatakan bahwa faksi Hamas ingin Israel angkat kaki dari jalur Gaza yang kini sudah porak-poranda, berbeda dengan faksi Fatah.

    “Selama Hamas dan Fatah tidak akur dan tidak bisa bersatu, tidak mungkin bisa damai ya. Fatah ingin ada dua negara, tapi Hamas tidak mau. Hamas hanya ingin ada satu negara yaitu Palestina dan Israel pergi dari Gaza,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6/2025).

    SBY menjelaskan bahwa faksi Hamas kini lebih populer di negara Palestina dibanding fraksi Fatah. Pasalnya, kata SBY, Hamas kini didukung oleh Iran, lebih populer dan dominan di Palestina jika dibandingkan dengan Fatah.

    “Maka akan jadi ilusi solusi ada dua negara berdamai,” katanya.

    Ditambah lagi, kata SBY, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bersikeras untuk tetap mencaplok negara Palestina. Maka dari itu, SBY berpandangan bahwa perdamaian kedua negara antara Israel dan Palestina akan buntu.

    “Jadi ini akan buntu, karena di pihak Israel juga ada garis keras yang tidak mungkin setuju dengan two state solution yaitu Benjamin Netanyahu,” ujarnya.

    Sebelumnya, SBY menegaskan bahwa masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025).

    Untuk itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

  • Respons SBY saat RI Ditawari Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Respons SBY saat RI Ditawari Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku pernah ditawari agar Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel demi kebaikan negara Palestina.

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut ditawarkan seseorang melalui sambungan telepon langsung kepada dirinya. Namun SBY menegaskan dirinya langsung menolak tawaran menjalin diplomasi dengan Israel mengingat perbuatannya terhadap negara Palestina.

    “Selama Palestina belum menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tidak mungkin bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” tutur SBY di kanal Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6/2025).

    SBY mengatakan bahwa tawaran tersebut terjadi sewaktu dirinya masih jadi Presiden ke-6. Menurut SBY, jika dirinya menerima tawaran tersebut, maka bakal terjadi kontra produktif di Indonesia.

    “Nanti bisa tambah rumit di dalam negeri dan bisa terjadi benturan pendapat yang luar biasa,” katanya.

    Selain itu, menurut SBY negara lain yang mayoritas muslim di luar Indonesia pasti juga akan salah paham jika SBY terima tawaran tersebut.

    “Mungkin negara Islam bisa salah paham. Jadi kita tetap berpikir positif, jadi jangan sampai ada perang baru di Timur Tengah,” ujarnya.

    Masa Depan Dunia di Tangan 5 Pemimpin Negara

    Secara terpisah, SBY turut menyuarakan pendapatnya terkait kondisi global saat ini. Menurutnya, masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini.

    Mengutip unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025), SBY menyebut kelima orang ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Selanjutnya, imbuhnya, tiga orang yang lebih kuat lagi adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebab itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

    SBY menyoroti bahwa sejarah mencatat, banyak peperangan yang terjadi karena ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders). 

    Meskipun dia juga menyebut bahwa dari abad ke abad pasti selalu ada pemimpin yang sangat gemar berperang atau warlike leaders. Padahal, menurutnya sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian.

    “Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

  • Tanggul Laut Raksasa Mau Dibangun Sebagian Pakai Mangrove, Ini Kriterianya

    Tanggul Laut Raksasa Mau Dibangun Sebagian Pakai Mangrove, Ini Kriterianya

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall tidak sepenuhnya menggunakan beton atau infrastruktur. Pembangunan tanggul laut tersebut juga akan menggunakan mangrove.

    Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria & Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Nazib Faizal mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok kebijakan satu rencana tata ruang (one spatial planning policy). Kebijakan tersebut juga akan meliputi tata ruang untuk pembangunan tanggul laut raksasa.

    “Jadi nanti tentunya tata ruang tanggul laut itu masuk nanti di rencana tata ruang kita. Jangan sembarangan, mending pelan tapi pasti gitu ya berdaya guna buat masyarakat,” kata Nazib kepada awak media di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).

    Nazib menjelaskan tak semua pembangunan tanggul laut nantinya menggunakan beton. Rencananya, beberapa daerah akan menggunakan mangrove.

    Penduduk menjadi salah satu pertimbangan daerah tersebut dibangun menggunakan mangrove. Nazib memastikan wilayah dengan penduduk padat, tanggul lautnya akan menggunakan mangrove.

    “Kalau pake green infrastructure tentunya banyak masyarakat itu aja sih sebetulnya,” jelas Nazib.

    Selain itu, pihaknya terus mempertimbangkan hal lain, seperti daerah pesisir yang abrasi. Menurut Nazib, pembahasan tersebut masih berupa-berupa ide dan belum ditetapkan sebagai kriteria tetap.

    “Kalau secara kasar sih ada, jadi kayak misalnya di Pondok Bali Subang ya itu ada abrasi. Kayaknya boleh buat mangrove deh gitu. Masih di rapat, kayaknya cocok nih mangrove tapi belum tertulis, masih ide-ide lah gitu,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari ini melakukan rapat koordinasi membahas pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan juga penanganan banjir.

    Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan pihaknya baru melakukan pembahasan awal untuk pembangunan giant sea wall. Rencananya dia akan melakukan integrasi dan pemuktahiran semua studi-studi soal giant sea wall yang sudah ada di Indonesia.

    Namun, AHY mengatakan ada kemungkinan pembangunan tanggul laut tidak akan dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Maksudnya, tembok beton tidak akan secara penuh dibangun dari Cilegon sampai Gresik.

    “Jadi dikerjakan paralel lah. Misal pesisir utara Jawa tak semua jadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa pendekatan lain, ada gray solution dan green solution. Bisa green solution pake mangrove dan sebagainya atau kombinasi beton dan green solution,” tegas AHY usai rapat di kantornya, Rabu (19/3/2025).

    (rea/rrd)

  • Jurus AHY Bangun Infrastruktur Tanpa Andalkan APBN

    Jurus AHY Bangun Infrastruktur Tanpa Andalkan APBN

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar pengusaha konsultan untuk menggandeng investor lain dalam menggarap proyek di Indonesia. Hal ini sebagai upaya agar melepas ketergantungan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria & Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faiza menyampaikan pesan AHY terkait reformasi pembiayaan infrastruktur di hadapan pengusaha konsultan konstruksi. AHY memberi pesan agar pengusaha konsultan dapat menggandeng investor lain dalam menggarap proyek infrastruktur. Sebab, APBN untuk pembangunan infrastruktur akan dikurangi.

    “Sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan pesan Pak AHY lagi di forum yang luar biasa ini. Jadi, bukan berarti APBN untuk infrastruktur akan berkurang Bapak Ibu atau di-nolkan. Tapi akan kita minimize,” kata Nazib dalam acara HUT INKINDO, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).

    Nazib menerangkan pihaknya mendorong agar pengusaha menggali ide bersama dengan investor atau pengusaha lain. Bahkan jika bisa dapat membuat sebuah konsorsium atau pemrakarsa.

    Misalnya, di proyek bendungan. Nazib menilai sekitar 40 bendungan yang digarap oleh swasta. Bendungan itu, lanjut Nazib, tidak hanya sekedar bendungan saja. Namun, juga menyediakan listrik yang nantinya dapat dijual ke PLN.

    “Kita akan menggali ide-ide, gabungan investor, konsultan kontraktor, bikin konsorsium, bisa jadi pemrakarsa. Nah, itu silahkan berkolaborasi dengan investor, dengan pemerintah, dan lain,” terang Nazib.

    Pemerintah pun terbuka kepada ide-ide yang ditawarkan oleh swasta. Untuk itu, Nazib mempersilakan para pengusaha serta investor dapat mencari ide-ide lain.

    “Silahkan, cari ide, cari apa, lihat ke pemerintah, pemerintah plan-nya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terjadi hal-hal yang membuat APBN itu tidak terkunci, harus APBN semua. Sehingga infrastruktur itu tidak selalu harus dari APBN,” tambah Nazib.

    Tonton juga “Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Apa Saja?” di sini:

    (rea/rrd)

  • Menko AHY menjajaki infrastruktur energi nuklir dengan Dubes Rusia

    Menko AHY menjajaki infrastruktur energi nuklir dengan Dubes Rusia

    Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki infrastruktur energi nuklir sebagai infrastruktur energi bersih dengan Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia.

    Dalam pesan dan arahan dari Menko IPK yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faisal kepada para pengusaha konsultan dalam HUT Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Kemenko IPK sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih menggunakan nuklir.

    “Kemarin Menko IPK bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Bapak Sergei Tolchanov. Ada namanya Rosatom,” ujar Nazib Faisal, di Jakarta, Jumat.

    Tentunya rencana infrastruktur energi nuklir ini akan melibatkan banyak pelaku industri mulai dari pekerjaan konsultan, konstruksi, pekerjaan supervisi, dan sebagainya.

    Salah satu contoh infrastruktur energi bersih yang telah terbangun di Indonesia, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Bendungan Cirata, Jawa Barat, melibatkan mulai dari desain, supervisi, operasional pemeliharaan, dan sebagainya.

    “Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan,” kata Nazib.

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia.

    Peluang kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan semakin terbuka lebar usai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjalankan agenda nasional yang ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Rusia Bahas Investasi Infrastruktur Pakai Energi Nuklir

    RI-Rusia Bahas Investasi Infrastruktur Pakai Energi Nuklir

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Duta Besar Federasi Rusia, Sergei Tolchenov. Pertemuan tersebut membahas terkait pembangunan infrastruktur Indonesia menggunakan energi bersih, termasuk nuklir.

    Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria & Tataruang Kemenko IPK Nazib Faizal saat memberikan pesan serta arahan ke pengusaha konsultan dari AHY. AHY berpesan agar pengusaha konsultan mengarahkan proyek mereka ke infrastruktur energi bersih. Sebab, proyek energi bersih juga membutuhkan peran konsultan.

    “Kita tahu ada PLTS Terapung (Cirata). Artinya tidak mungkin pekerjaan itu tiba-tiba langsung dibangun kontraktor, pasti ada desainnya, pasti ada supervisinya, pasti ada operation maintenance dan supervision selanjutnya,” kata Nazib dalam acara HUT INKINDO, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).

    Nazib menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur dengan energi bersih, termasuk nuklir. Bahkan hal tersebut sempat disampaikan AHY dalam pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia beberapa waktu lalu.

    “Bahkan kemarin Pak Menko (AHY) bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia, Bapak Sergei. Kita sekarang sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih, menggunakan nuklir,” terang Nazib.

    Nazib pun menegaskan rencana itu tetap membutuhkan peran konsultan. Bahkan ada investor yang secara terang-terangan meminta jasa konsultan untuk menggarap desain bendungan.

    “Artinya bagaimana? Kan tidak mungkin cuma nuklir langsung dibangun kan di tempat, tapi pasti ada pekerjaan konsultan, ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan supervisi dan lain sebagainya. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan,” terang Nazib.

    Momen AHY bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia diunggah melalui akun Instagram pribadi-nya. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (16/6/) lalu di kantor AHY.

    “Pada kesempatan ini saya menyambut baik potensi kerja sama dan kolaborasi @republikindonesia bersama Federasi Rusia, terutama dalam pembuatan kapal laut, transfer teknologi, dan integrasi infrastruktur termasuk pada penjajakan kerja sama di bidang kemaritiman,” tulis AHY.

    (rea/rrd)

  • Bisa Dipenjara Gegara ODOL, Sopir Truk Protes: Bukan Pidana-Aksi Kriminal

    Bisa Dipenjara Gegara ODOL, Sopir Truk Protes: Bukan Pidana-Aksi Kriminal

    Jakarta –

    Penindakan terhadap truk ODOL (Over Dimension Over Loading) menuai protes dari sopir. Sebab, sopir bisa dipenjara jika melanggar.

    Sejumlah sopir truk melakukan aksi demo terhadap penindakan truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Aksi demo tersebut dilakukan berkaitan penindakan truk ODOL dan meminta kelonggaran terkait tonase muatan maupun dimensi bak truk khususnya di penggunaan terpal tinggi untuk penutup bak.

    “Tuntutannya satu, kita itu cuma tidak mau menghapus ODOL tapi paling tidak ada revisi-revisi lah yang tidak memberatkan kita. Contohnya masalah muatan, tonase atau apa. Nanti ada kebijakan yang perlu direvisi ya direvisi,” ungkap Penasihat Komunitas Sopir Truk Boyolali, Sutarjo, dikutip detikJateng.

    Sutarjo mengatakan, sopir sebenarnya tidak mau melanggar aturan. Namun karena menjadi tuntutan pekerjaan sehingga terpaksa melanggar aturan. Terkait ODOL ini, menurutnya semua harus duduk bersama, termasuk para pengusaha, sopir, dan Kepolisian.

    Sutarjo meminta adanya revisi terkait batas muatan maupun dimensi yang tidak memberatkan sopir. Tak cuma itu, klausul sopir yang bisa dipenjara jika melanggar juga turut disorot. Salah seorang sopir truk bernama Danang Tri juga meminta kata penjara dihapuskan.

    “Karena kita semua itu bukan tindak pidana dan tidak membuat kriminal,” ungkap Danang.

    Belakangan, pemerintah berjanji untuk menindak tegas truk ODOL. Tak cuma sopir, pemilik hingga karoseri truk ODOL pun bakal ikut diburu. Bukan tanpa alasan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, truk ODOL sangat membahayakan. Tidak jarang nyawa satu keluarga melayang karenanya.

    “Tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa. Banyak di antara korban jiwa yang tidak berdosa, tidak bersalah, satu keluarga habis karena dihantam kendaraan atau truk tadi terkategori over dimension over load,” kata AHY.

    Pemerintah juga sudah menyiapkan serangkaian aksi untuk mencegah truk ODOL menyebar luas. Tak hanya sopir jadi incaran, menurut AHY, penertiban truk ODOL akan dilakukan dari hulu ke hilir. Pemilik hingga perusahaan karoseri yang terlibat juga bisa ikut ditindak.

    “Tetapi kita melihat secara utuh siapa yang bertanggung jawab, mereka yang memiliki kendaraan memiliki barang termasuk karoseri yang telah membuat kendaraan itu di luar dari standar yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas AHY.

    Pihaknya juga akan memanfaatkan teknologi guna memastikan kendaraan tidak ada yang melebihi batas dimensi dan muatan. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan mulai dari edukasi hingga penindakan.

    (dry/din)

  • Ramalan SBY Soal Konflik Iran-Israel: Masa Depan Ada di 5 Pemimpin Negara

    Ramalan SBY Soal Konflik Iran-Israel: Masa Depan Ada di 5 Pemimpin Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandang masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini.

    Mengutip unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025), SBY menyebut kelima orang ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Selanjutnya, imbuhnya, tiga orang yang lebih kuat lagi adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebab itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

    SBY menyoroti bahwa sejarah mencatat, banyak peperangan yang terjadi karena ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders). 

    Meskipun dia juga menyebut bahwa dari abad ke abad pasti selalu ada pemimpin yang sangat gemar berperang atau warlike leaders. Padahal, menurutnya sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian.

    “Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

  • Sopir Angkutan Logistik Mojokerto Tuntut Pembatalan Kebijakan ODOL

    Sopir Angkutan Logistik Mojokerto Tuntut Pembatalan Kebijakan ODOL

    Mojokerto (beritajatim.com) – Puluhan sopir angkutan logistik yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Kabupaten Mojokerto berangkat menuju Surabaya untuk mengikuti aksi mogok kerja. Mereka menuntut pembatalan kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) serta revisi sejumlah regulasi yang dinilai merugikan pelaku usaha angkutan barang.

    Sebanyak 20 orang sopir dan kru dengan 10 unit truk berangkatkan dari depan Terminal Lama Mojosari, Jalan Raya Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (19/6/2025). Sebelum berangkat, dilakukan pengecekan peserta aksi dan armada yang akan bergabung dalam aksi besar GSJT Jawa Timur di Surabaya.

    “Kami menuntut pembatalan Instruksi AHY selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait kebijakan ODOL, karena sangat memberatkan para sopir dan pengusaha logistik. Kami dari perwakilan GSJT Mojokerto akan berangkat ke Surabaya dan bergabung dengan perwakilan dari sejumlah daerah,” ungkap Ketua GSJT Kabupaten Mojokerto, Angga.

    Aksi mogok kerja ini, lanjut Angga, juga membawa beberapa tuntutan lain yang menjadi aspirasi para pelaku usaha angkutan logistik. Ada enam tuntutan yakni, pembatalan kebijakan ODOL oleh pemerintah pusat, adanya regulasi tarif angkutan logistik, revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum bagi pelaku usaha logistik.

    Penolakan terhadap praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di jalur logistik dan perlakuan hukum yang adil dan setara. Angga menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan menjadi bagian dari upaya menyuarakan nasib para sopir logistik yang selama ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.

    “Ini murni perjuangan hak kami. Kami tidak ingin hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil,” tegasnya.

    Aksi mogok kerja sopir angkutan logistik yang dipusatkan di Surabaya tersebut diikuti oleh ratusan sopir dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebelumnya, gelombang protes terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai memanas di Jawa Timur, tak terkecuali di Kabupaten Mojokerto.

    Para sopir angkutan logistik, yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), melakukan aksi mogok kerja selama dua hari, Selasa dan Rabu (17–18/6/2025). Aksi puluhan sopir truk tersebut dilakukan di Terminal Lama Pungging di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan.

    Mereka juga berencana turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada, Kamis dan Jumat (19–20/6/2025). Regulasi ODOL saat ini dianggap sangat merugikan para sopir. Dalam regulasi tersebut, para sopir bisa dikenakan hukuman sebagai pelanggar lalu-lintas hingga pidana. Pemerintah juga menargetkan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun 2025.

    Tuntutan GSJT

    Pembatalan kebijakan ODOL oleh pemerintah pusat.
    Adanya regulasi tarif angkutan logistik yang jelas dan berpihak kepada sopir.
    Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    Perlindungan hukum bagi pelaku usaha logistik, termasuk sopir dan pemilik armada.
    Penolakan terhadap praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di jalur logistik.

    Perlakuan hukum yang adil dan setara terhadap semua pelaku logistik di Indonesia. [tin/ian]

  • AHY sebut pembangunan infrastruktur berawal dari lahan

    AHY sebut pembangunan infrastruktur berawal dari lahan

    Bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berawal dari lahan.

    “Bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan,” ucapnya dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Apabila tidak ada status clean and clear yang jelas dari suatu lahan, kata dia, maka tidak mungkin ada yang berani membangun bangunan dan berinvestasi di sana.

    Apalagi, jika lahan dikuasai oleh mafia tanah, maka semakin tidak ada kepastian. Padahal, mulai dari negara, perusahaan, hingga masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah. Jika tidak, maka hidup tidak nyaman dan bahagia, serta tidak ada yang bisa diturunkan ke anak cucu.

    “Kalau punya sertifikat, itu berharga, ada juga punya nilai ekonomi, bisa mendapatkan modal usaha, tentu modal usaha yang produktif, bukan yang konsumtif,” ungkap dia.

    Karena itu, melalui program T2 yang memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi, diharapkan masyarakat bisa menjaga sertifikat hak milik (SHM).

    “Sekarang program digitalisasi juga membantu untuk mengamankan sertifikat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengumumkan pemberian SHM terhadap 1.120 transmigran di Sukabumi, Jawa Barat.

    Secara simbolis, penyerahan sertifikat diberikan kepada 100 warga Kampung Cimanggu Desa Langkapjaya di Kecamatan Lengkong, dan sisanya berasal dari Kecamatan Sagaranten, yaitu Kampung Cikopeng Desa Curugluhur, Gunung Gedogan Desa Mekarsari, dan Puncak Gembor Desa Mekarsari.

    “Jadi, selamat atas diterbitkannya 1.120 sertifikat hak milik untuk warga, baik untuk hunian, pekarangan, maupun untuk usaha,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.