Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • PSID Sebut AHY Jadi Figur Eksekutif Aktif di Era Prabowo – Page 3

    PSID Sebut AHY Jadi Figur Eksekutif Aktif di Era Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menyoroti peran menonjol Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam berbagai agenda strategis kenegaraan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Nazar memandang, AHY yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu lebih terlihat sebagai figur eksekutif aktif yang secara teknis mengendalikan lintas kementerian, sumber daya fiskal, dan jalur diplomatik dalam kerja sama ekonomi.

    “Dalam konteks ini, AHY menjalankan peran bukan karena privilege, melainkan karena fungsi struktural yang kuat dan penugasan resmi dari Presiden Prabowo. Kehadirannya dalam forum internasional bukan hanya representatif, tetapi juga substantif—menjadi suara utama Indonesia di kancah global,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025).

    Nazar memandang, dalam keilmuan politik Islam, jabatan di pemerintahan bukan sekadar simbol posisi, melainkan tanggung jawab sesuai dengan kafa’ah (kompetensi) dan mandat. 

    “Jika hari ini Menteri Koordinator seperti AHY mewakili pemerintah dalam pertemuan strategis, maka itu selaras dengan model amanah Islam: siapa yang punya tugas, maka dia yang bicara atas nama negara,” ungkap dia.

    Ia menegaskan, dalam pemerintahan modern, peran utama dijalankan oleh mereka yang diberi kepercayaan dan kapasitas untuk menyelesaikan tugas negara secara langsung.

    “Yang bekerja adalah yang ditugaskan. Yang tampil adalah yang menjalankan,” pungkas Nazar.

  • Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Aturan Baru ODOL, Hanya Penegakan yang Konsisten

    Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Aturan Baru ODOL, Hanya Penegakan yang Konsisten

    PIKIRAN RAKYAT – Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, tidak ada regulasi baru yang diberlakukan dalam penanganan over dimension over load (ODOL), melainkan penegakan aturan yang sudah ada secara konsisten dan ketat.

    “Kami sampaikan pelaksanaan penanganan ODOL pada saat ini, pada tahun ini, kita tidak menerbitkan aturan baru, tidak ada aturan baru apa pun yang kita terbitkan,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, pemerintah bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang belum berjalan optimal di sektor transportasi darat.

    “Kami hanya akan menjalankan aturan-aturan yang sudah ada, mulai dari undang-undangnya dan sebagainya. Jadi, ini bukan barang baru, bukan aturan baru,” kata dia.

    Dudy mengingatkan kembali komitmen bersama untuk menerapkan kebijakan zero ODOL demi menekan jumlah kecelakaan lalu lintas dan kerugian yang ditanggung masyarakat.

    Penundaan meningkatkan potensi kecelakaan

    Ia berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan kebijakan ini justru akan meningkatkan potensi kecelakaan, yang pada tahun 2024 telah mengakibatkan 6.000 korban jiwa serta memperbesar kerugian sosial dan ekonomi yang seharusnya dapat dihindari.

    Jika ada keberatan, Dudy menambahkan, solusi bisa dicari bersama tanpa harus terus menunda penerapan aturan yang sangat berdampak pada keselamatan pengguna jalan.

    “Kami tahu persentase kemungkinan timbulnya kecelakaan apabila membiarkan truk-truk besar ini yang berlebihan, yang dimensinya lebih, yang muatannya lebih, itu sangat besar dan sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan,” ucapnya.

    Dudy menekankan bahwa industri adalah bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga semua pihak harus mempertimbangkan keselamatan bersama dan keberlangsungan logistik nasional.

    Aturan demi keselamatan

    Pemerintah, bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga, akan merancang langkah konkret sepanjang 2025 untuk menegakkan aturan ODOL, sebagai wujud komitmen terhadap keselamatan transportasi darat.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menargetkan kebijakan Zero ODOL mulai berlaku efektif pada 2026.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya, 2026. Karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Aturan-aturan terkait ODOL yang sudah ada meliputi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).***

     

  • Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial

    Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial

    Menko AHY di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.. Foto: humas kemenkoIPK

    Menko AHY: Pertumbuhan perkotaan bukan hanya fisik, tapi keadilan sosial
    Luar Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa ada tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Hal ini ditegaskannya dalam pidatonya di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.

    Berbicara untuk pertama kalinya sebagai perwakilan Indonesia di forum tersebut sejak menjadi anggota penuh BRICS di bulan Januari 2025, Menko AHY menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.

    “Hari ini, kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita,” ujarnya. Negara-negara anggota BRICS secara bersama-sama mewakili hampir separuh populasi dunia.

    Menko AHY menggarisbawahi bahwa urbanisasi dan perubahan iklim merupakan dua tekanan besar yang tengah dihadapi Indonesia dan banyak negara lainnya.

    Menurut Menko AHY, pertumbuhan kota tidak boleh hanya dilihat sebagai proses fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan ketahanan lingkungan. “Kita tidak bisa menerima masa depan di mana kesempatan dibatasi oleh letak geografis atau tingkat pendapatan. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.

    Menko AHY menawarkan tiga langkah konkret sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi.

    Pertama, pemberdayaan kewilayahan. Menko AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil: rumah dan keluarga.

    “Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya,” jelasnya.

    Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut Menko AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

    “Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat – mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh,” katanya.

    Terakhir, membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Menko AHY menekankan bahwa sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

    “Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners termasuk melalui New Development Bank untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan,” ujar Menko AHY.

    Menutup pidatonya, Menko AHY menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS.

    “Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South,” tutup Menko AHY.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko AHY ungkap tiga langkah konkret hadapi tantangan urbanisasi

    Menko AHY ungkap tiga langkah konkret hadapi tantangan urbanisasi

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, Juni 2025. (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)

    Menko AHY ungkap tiga langkah konkret hadapi tantangan urbanisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Menko AHY dalam pidatonya di Forum Urbanisasi BRICS Brasil, menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.

    “Kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Rabu.

    Adapun langkah konkret pertama sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi, adalah pemberdayaan kewilayahan. Menko AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah dan keluarga.

    “Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya,” jelasnya.

    Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut Menko AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

    “Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat, mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh,” katanya.

    Langkah terakhir, adalah membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Menko AHY menekankan bahwa sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

    “Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners, termasuk melalui New Development Bank, untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan,” ujar Menko AHY.

    Selain itu, ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS.

    “Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South,” kata Menko AHY.

     

    Sumber : Antara

  • Truk ODOL Bikin Negara Rugi Rp 43,47 Triliun Per Tahun

    Truk ODOL Bikin Negara Rugi Rp 43,47 Triliun Per Tahun

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut bahwa truk over dimension and over loading (ODOL) menimbulkan kerugian negara hingga Rp 43,47 triliun per tahunnya. Selaras dengan itu, pemerintah kini tengah mempersiapkan kebijakan Zero ODOL.

    Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau obesitas ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Keberadaannya mempercepat kerusakan jalan, bahkan bisa memperpendek umurnya dari sekitar 11 tahun menjadi 3 tahun hingga merugikan keuangan negara.

    “Kendaraan ODOL juga memboroskan keuangan negara sebesar Rp 43,47 triliun per tahun dalam 10 tahun terakhir,” ujar Roy dalam acara Sosialisasi Instruksi Menteri (Inmen) PUPR No. 02/IN/M/2022, disiarkan lewat Youtube Bina Marga Kementerian PU, Selasa (24/5/2026).

    Selain kerugian terhadap infrastruktur, kendaraan ODOL juga dianggap meresahkan masyarakat karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Roy mengatakan, truk yang melebihi batas dimensi dan muatan disebut menjadi penyebab kecelakaan transportasi darat terbesar kedua di Indonesia.

    Muatan kendaraan ODOL yang melebihi batas dapat memperlambat kecepatan kendaraan, terutama saat menanjak atau melewati jalan yang rusak, sehingga menyebabkan kemacetan. Selain itu, kendaraan ODOL seringkali memiliki ukuran yang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga memakan lebih banyak uang di jalan dan menyulitkan kendaraan lain untuk bergerak.

    “Kerugian lain penggunaan kendaraan ODOL mencakup peningkatan waktu tempuh, kenaikan biaya logistik, serta peningkatan polusi udara,” imbuhnya.

    Instruksi Menteri (Inmen) Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 tahun 2022 hadir sebagai ketentuan yang mengatur pelarangan penggunaan kendaraan bermuatan lebih pada penyelenggaraan jasa konstruksi. Roy mengatakan, pelaksanaan Inmen ini merupakan langkah proaktif dan dari Kementerian PU untuk ikut mendukung penertiban kendaraan ODOL.

    Sementara itu, Jafung PKJJ Ahli Utama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, angkutan odol di lapangan saat ini mengambil porsi hingga 63%. Mayoritas kendaraan itu terkonsentrasi di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra sebesar 50%, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Trans Jawa.

    Selain itu, kendaraan ODOL juga diperkirakan berkontribusi 17% terhadap kecelakaan. Truk obesitas ini juga meningkatkan waktu tempuh hingga meningkatkan potensi fatality rate pada kecelakaan.

    “Dampaknya sendiri ke waktu tempuh kemacetan, kemudian biaya logistik, dan yang paling mahal tentunya adalah pengaruhnya ke fatality rate karena nyawa itu priceless seharusnya. Apapun dan berapapun harganya ini harus kita perjuangkan,” jelas Herry.

    Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan aturan zero obesitas atau over dimension over loading (ODOL) atau truk obesitas berlaku paling lambat 2026. Salah satu langkah awal, yakni mengawasi pergerakan truk obesitas agar tidak melakukan pelanggaran hukum di jalan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, lambatnya implementasi program Zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Lihat juga Video: Audiensi Deadlock, Sopir Truk ODOL Jadi Nginap di Kantor Gubernur?

    (kil/kil)

  • Pasokan Telur & Cabai ke Jakarta-Jabar Terancam Seret!

    Pasokan Telur & Cabai ke Jakarta-Jabar Terancam Seret!

    Jakarta –

    Keterlambatan pengiriman telur dan cabai untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) bisa terjadi menyusul demo para sopir terkait pelarangan truk obesitas atau over dimension-over load (ODOL).

    “Mengenai demo ODOL, ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami mengenai keterlambatan, sehingga ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta, di DKI,” ungkap Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, dikutip dari YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6/2025).

    Pelarangan truk obesitas ini telah diatur melalui program nasional Zero ODOL. Namun, implementasi program tersebut molor hingga saat ini.

    Zero ODOL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Baranh dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

    Kemudian wacana implementasi Peremenhub yang disebut berlaku tahun depan memicu penolakan para supir truk. Akibatnya, terang Indra, arus logistik pangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah terganggu.

    “Ini mulai naik lagi isunya, dan ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang masuk ke DKI maupun Jawa Barat,” terang Indra.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif tahun 2026.

    AHY menerangkan, lambatnya implementasi program zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral. Ia menyebut, pembahasan zero odol tidak cukup hanya dilakukan dua kali pembahasan.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    AHY mengatakan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku usaha logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga akan disesuaikan kembali.

    Ia menjelaskan, pemerintah akan menetapkan satu wilayah percontohan untuk implementasi program Zero ODOL, salah satunya Jawa Barat. Jawa Barat dipilih lantaran memiliki 54 kawasan industri dari 164 total keseluruhan di Indonesia.

    (hns/hns)

  • Minim Kritik dan Sering Dipuji, AHY Berpeluang Dampingi Prabowo di 2029

    Minim Kritik dan Sering Dipuji, AHY Berpeluang Dampingi Prabowo di 2029

    JAKARTA – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai kedekatan dan chemistry yang terbangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang keduanya untuk berpasangan di Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

    Sebelumnya, Prabowo terlihat semakin mesra dengan AHY. Prabowo kerap memberikan tugas penting kenegaraan kepada putra sulung Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

    Salah satunya terlihat ketika memberikan sambutan dalam International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, beberapa waktu lalu, Prabowo memuji kinerja dan kecakapan AHY. Prabowo mengaku meski sangat jarang memberikan arahan, AHY bisa menerjemahkan maksud dan keinginannya.

    Menurut Zaki, kedekatan dan chemistry yang terbangun antara Prabowo dan AHY merupakan hal yang wajar. Sebab, keduanya sama-sama berlatar belakang militer dan termasuk kategori tentara intelektual. Selain itu, ada lingkungan politik yang mendukung, di mana Prabowo memiliki hubungan baik dengan SBY.

    “Pujian Prabowo ke AHY masih wajar. Bila dibandingkan dengan ketum parpol lain yang menjadi menteri, AHY termasuk menteri yang kinerjanya minim kritikan. Misalnya, terkait mock-up rencana program 3 juta rumah, kritikan lebih ke Menteri PKP Maruarar Sirait, tapi tidak menyasar AHY sebagai menteri koordinatornya. Kapabilitas AHY sendiri yang memang menjadi salah satu modal utamanya,” terangnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Meski masih pujian Prabowo kepada AHY masih dianggap wajar, kedekatan dan chemistry keduanya berpotensi berkembang menjadi kerja sama politik yang lebih serius di Pilpres 2029. Pasalnya, dengan posisi yang semakin sentral di panggung politik akan mendongkrak elektoral AHY dan berpeluang mendampingi Prabowo.

    Zaki mengungkapkan, skenario (duet Prabowo dan AHY) itu sangat mungkin terealisasi bila elektabilitas AHY tinggi dan kekuatan politik Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan Wapres Gibran Rakabuming Raka terus melemah.

    “Dalam konteks politik 2029, nama AHY mungkin masih akan menjadi salah satu opsi. Dengan posisinya sebagai Ketum Demokrat, tentunya akan lebih memudahkan AHY berkiprah pada kontestasi mendatang. Mungkin saja AHY disiapkan untuk paska Prabowo sekaligus untuk membendung langah-langkah politik Gibran yang kinerja dan kontribusinya belakangan semakin banyak dipertanyakan oleh para loyalis Prabowo,” ujarnya.

  • Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Bayu Istiqlal

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 20:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang dinilai berhasil menata kawasan kumuh menjadi hunian layak bagi warga. 

     

    Program ini sebelumnya berjalan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

     

    “Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” ujar Mujiyono usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu (22/6/2025).

    KTV adalah skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga yang digabungkan secara konsolidatif. Di Palmerah, kawasan permukiman padat itu kini berubah menjadi bangunan empat lantai. Selain mendapatkan unit hunian yang sehat, warga juga bisa memanfaatkan lantai dasar untuk kegiatan usaha.

     

    “Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan,” kata Mujiyono.

     

    Meski demikian, ia menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar tercapai kesepakatan soal kepemilikan unit dan pembagian lahan antarwarga. 

     

    Ia juga meminta agar tarif sewa hunian vertikal di Jakarta ke depan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga bawah. Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta dipatok Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk listrik dan air.

     

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terhadap pembangunan vertikal berkelanjutan melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas. Program itu mengusung konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development yang akan dibangun di 10 lokasi prioritas, termasuk kawasan GOR dan pasar rakyat.

     

    Program tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan daya saing dan pengembangan kota secara menyeluruh.(BAI)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tanda Kiamat Muncul di Jakarta, 20 Ribu Warga Jadi Korban

    Tanda Kiamat Muncul di Jakarta, 20 Ribu Warga Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tanda-tanda “kiamat” akibat krisis iklim dan lingkungan mulai terasa nyata di ibu kota. Di pesisir Jakarta Utara, tanah perlahan turun, sementara air laut kian meninggi.

    Fenomena ini bukan sekadar prediksi, tetapi sudah terjadi dan diamati langsung oleh pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti hal ini saat meninjau Tanggul Pantai Muara Baru.

    “Bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana,” kata AHY dalam kunjungan yang turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada akhir tahun lalu.

    AHY mengatakan Muara Baru merupakan salah satu daerah dengan tingkat penurunan tanah paling parah, mencapai 10 cm per tahun.

    Dengan kondisi tersebut, AHY memperkirakan dalam 10 tahun penurunan tanah di Muara Baru akan mencapai 1 meter.

    Ia mengatakan fenomena penurunan tanah ini akan berdampak besar ke sekitar 20 ribu masyarakat yang tinggal di daerah itu. Salah satu dampak nyata yang dirasakan adalah banjir rob.

    AHY berkata pembangunan tanggul memang bisa menjadi solusi, namun sifatnya hanya sementara. Dia mengatakan pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dari fenomena penurunan tanah ini.

    “Kita perlu memproyeksikan bagaimana Jakarta 5, 10, 20 tahun ke depan apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar dan padat,” kata dia.

    Solusi Penurunan Tanah Muara Baru

    Dia mengatakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk jangka panjang adalah mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat. Karenanya, Kementerian PU yang berada di bawah koordinasinya akan terus melakukan upaya memperbaiki infrastrukur air permukaan.

    “Kementerian PU selama ini berupaya juga untuk menambah suplai air dari Jatiluhur, dari Karian yang tengah dibangun saat ini agar cukup atau paling tidak mengurangi kebutuhan kita mengambil air tanah,” ujar dia.

    Sejalan dengan itu, Dody menilai penggunaan air tanah yang diminimalisir merupakan solusi pamungkas. Menurut dia, karena itu pula pemerintah perlu menambah pasokan air bersih dari bendungan Jatiluhur dan bendungan lainnya yang ada di sekitar Jakarta.

    “At the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” kata dia.

    Menurut dia, untuk mencapai solusi itu maka pemerintah pusat dan daerah harus bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air permukaan.

    “Demikian juga air limbah dari masyarakat harus kita olah juga supaya kemudian Jakarta ini lebih sehat sanitasinya lebih terjaga,” kata dia.

    Dody mengatakan untuk menyediakan sumber air itu, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kerja sama itu perlu juga dilakukan dengan swasta untuk menyiapkan saluran air di masyarakat.

    “Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama dengan Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumah,” kata dia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tok! Tarif Tol Akan Didiskon Lagi 20%, Catat Tanggal dan Ruasnya!

    Tok! Tarif Tol Akan Didiskon Lagi 20%, Catat Tanggal dan Ruasnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Hutama Karya (Persero) akan kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20%. Kebijakan ini akan berlaku pada tanggal 27-29 Juni 2025 (tahap 2) dan hari berikutnya 11- 13 Juli 2025 (tahap 3).

    “Kebijakan potongan tarif kami lakukan tidak hanya untuk mengatur distribusi lalu lintas, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan mobilitas dan ekonomi masyarakat,” ungkap EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).

    Sementara itu stimulus potongan tarif tol sebesar 20% diterapkan pada Tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Kayu Agung – Palembang, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Medan – Binjai, Tol Indrapura – Kisaran, Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Indrapura dan Tol Sigli – Banda Aceh. Kebijakan ini juga turut berkontribusi dalam kelancaran dan kemudahan akses bagi pengguna jalan tol yang ingin berlibur.

    Pada pemberlakuan diskon tarif tol 20% tahap pertama yaitu pada tanggal 6-9 Juni 2025, HK mencatat sebanyak 552.090 kendaraan melintasi Jalan Tol Trans Sumatera. Jumlah ini meningkat sebesar 30,14% jika dibandingkan dengan trafik normal. Adapun Puncak trafik kendaraan terjadi pada Minggu (8/6) yang mencapai 126.889 kendaraan dengan peningkatan sebesar 39,37%.

    Foto: Truk melintas di Jalan Tol Lingkar Luar, Jakarta, (19/5/2025). Rencana pemerintah untuk menertibkan truk over dimension over load (ODOL) mulai menunjukkan hasil. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun depan atau 2026 mendatang. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Truk melintas di Jalan Tol Lingkar Luar, Jakarta, (19/5/2025). Rencana pemerintah untuk menertibkan truk over dimension over load (ODOL) mulai menunjukkan hasil. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun depan atau 2026 mendatang. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Trafik tertinggi tercatat di Tol Pekanbaru – Dumai, dengan 77.092 kendaraan yang diperkirakan dipicu oleh letak strategis Tol Pekanbaru – Dumai yang menjadi jalur masyarakat Riau menuju pesisir utara. Sementara itu, jalan tol dengan peningkatan trafik tertinggi adalah Tol Sigli – Banda Aceh dengan peningkatan mencapai 140,98% jika dibandingkan dengan trafik normal, berkat pengoperasian fungsional Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji) yang memberikan manfaat signifikan bagi efisiensi waktu tempuh.

    “Fungsional Tol Sibanceh Seksi 1 yang berjalan dari Kamis (5/6) hingga Senin (9/6) dilalui 14.030 kendaraan dan menjadi alternatif yang efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasiona Aceh,” ucap Adjib.

    Sementara itu, menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), untuk ruas Tol Trans Jawa akan berlaku pada Tol Batang-Semarang, Tol Semarang ABC, Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Soreang-Pasir Koja, Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Tol Krian – Legund – Bunder, Tol Simpang Susun – Waru – Bandara Juanda, Tol Surabaya – Gempol, Tol Gempol Pandaan, dan Tol Pandaan – Malang.

    Sedangkan untuk ruas Tol Dalam Kota ada Tol Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit, Tol Bekasi – Cawang – Kp Melayu, Tol Cimanggis – Cibitung (tahap 3 berlaku hanya 13 Juli), Tol Depok – Antasari, 6 ruas tol dalam kota segmen Kelapa Gading – Pulogebang, Tol Jakarrta – Cikampek, Tol Jakarta Cikampek II Elevated, Tol Cikampek – Palimanan, Tol Palimanan – Kanci, Tol Kanci – Pejagan (tahap 3 tak berlaku), Tol Pejagan – Pemalang (tahap 3 tak berlaku), Tol Pemalang – Batang.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]