Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Raih Gelar Doktor Ilmu Politik, Mentrans Angkat Disertasi Tema Pemilu 2025

    Raih Gelar Doktor Ilmu Politik, Mentrans Angkat Disertasi Tema Pemilu 2025

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi (Mentrans), Iftitah Sulaiman Suryanagara resmi meraih gelar doktor dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, hari ini. Dalam disertasinya, Iftitah membedah fenomena perilaku pemilih dalam Pemilu Presiden 2024.

    Pembahasan itu dinilai relevan dengan dinamika demokrasi dan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk penguatan program transmigrasi. Turut hadir dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Iftitah mengungkap bahwa capaian akademik ini merupakan perjalanan panjang yang telah direncanakan selama lebih dari satu dekade.

    “Saya sampaikan bahwa Pak Menko (AHY) telah menginspirasi saya untuk menyelesaikan program doktor ini. Kami sudah berencana untuk menyelesaikan program ini sejak 12 tahun lalu. Alhamdulillah, akhirnya hari ini bisa diselesaikan, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa kita tidak melihat teori-teori yang ada ini itu menjawab persoalan-persoalan realitas politik yang ada,” kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Dia menjelaskan disertasi tersebut tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan strategis, terutama terkait program transmigrasi yang ia pimpin. Iftitah menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan pemahaman sosial-politik dalam merumuskan arah pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan dinamika masyarakat.

    Dalam penelitiannya, Iftitah juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang kreatif dan adaptif terhadap generasi muda, terutama Gen Z. Menurutnya, masa depan demokrasi Indonesia termasuk narasi program transmigrasi harus dikemas secara digital dan menarik agar diterima oleh publik luas.

    “Media sosial itu penting sekali. Pemerintah dan para kandidat harus menyampaikan program dalam bentuk yang kreatif, bukan hanya teknokratis. Ini juga akan menjadi pendekatan baru dalam mempromosikan program-program strategis seperti transmigrasi ke masyarakat muda,” ujarnya.

    Sementara itu, AHY turut memberikan pujian atas prestasi akademik yang telah diraih oleh Iftitah.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam

    Bandung (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam orasi ilmiah pada sidang terbuka dari penelitiannya untuk gelar doktor di Universitas Padjajaran Bandung, menyinggung bahwa media sosial tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik.

    Dalam penelitian berjudul “Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024: Analisis Multidimensi atas Pengaruh Karakteristik Sosial, Rasionalitas Politik dan Dinamika Utilitas Maksimal dalam Pembentukan Preferensi Elektoral di Indonesia”, Iftitah mengatakan bahwa meski media sosial jadi kanal dominan dalam keseharian, namun bukan faktor utama dalam komunikasi politik, karena ujung yang menentukan preferensi politik adalah elektabilitas.

    “Dalam komunikasi politik, meskipun media sosial menjadi kanal dominan dalam kehidupan sehari-hari pemilih, pengaruhnya terhadap preferensi politik tidak sekuat yang diperkirakan,” kata Iftitah di Kampus Unpad Dago Bandung, Jumat.

    Hal ini, kata Iftitah, bisa disebabkan oleh kelebihan informasi, bias algoritma dan rendahnya kepercayaan terhadap isi konten dari media sosial. “Akibatnya membuat pemilih kembali mengandalkan jaringan sosial dan media konvensional untuk validasi,” ujarnya.

    Sebaliknya, lanjut dia, dalam konteks komunikasi politik, peran media masih ambivalen, karena televisi, radio, media seluler, sampai media tradisional, masih menjadi sumber utama informasi bagi pemilih, terutama di wilayah pedesaan.

    “Media ini efektif menjangkau segmen pemilih yang lebih konservatif dan kurang tersambung secara digital,” ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

    Ditemui selepas orasi ilmiah, Iftitah menegaskan pengaruh sosial media, khususnya terhadap elektabilitas, dari penelitiannya, ternyata bukan faktor satu-satunya dan bukan pula faktor yang dominan terhadap preferensi politik.

    “Sosial media tentu penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri,” katanya.

    Meski demikian, dia menilai sosial media tidak bisa dinafikan menjadi salah satu akselerator yang mendorong preferensi politik masyarakat, terutama pada generasi Z dan generasi alfa ke depannya.

    “Program harus dikemas dalam konten-konten menarik agar bisa mengena di hati pemilih,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rasa bangganya atas raihan doktor dengan nilai baik oleh Iftitah yang ternyata juga merupakan rekannya semasa di Akademi Militer.

    Agus menilai disertasi yang disampaikan oleh Iftitah yaitu analisis terhadap Pemilihan Presiden 2024 dengan membahas perilaku pemilih yang dihadapkan pada realitas politik yang memadukan antara pilihan rasional dan emosional, antara hati dan pikiran, sangat relevan dan bisa memberi kontribusi penting.

    “Ini adalah dinamika dan tantangan dalam demokrasi dan politik Indonesia. Kita sebagai pencinta demokrasi tentu ingin melihat demokrasi kita semakin matang, dan kehidupan politik yang semakin produktif. Teori-teori yang didapatkan perlu diaplikasikan pada realitas lapangan dan semoga menjadi kontribusi baik secara teoritis untuk memperkaya literatur politik, maupun secara praktis,” kata Agus.

    Dalam penelitiannya, Iftitah menekankan bahwa “Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024”, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam.

    Penelitian ini mengonfirmasi bahwa eklektisisme perilaku memilih di Indonesia menjadi karakteristik utama dalam demokrasi pasca reformasi, termasuk di Pilpres 2024, yang merupakan respons terhadap dinamika politik yang sangat cair, ketidakpastian ekonomi, serta ketegangan antara modernisasi dan konservatisme kultural.

    Dalam situasi ini, pemilih Indonesia menunjukkan fleksibilitas berpikir politik yang tidak bisa dipetakan secara biner, antara ideologis atau transaksional, antara identitas atau rasionalitas, melainkan bergerak di antara keduanya, tergantung konteks, pengalaman sosial, dan narasi yang dominan saat kampanye.

    Dalam studi ini, dia menyimpulkan bahwa preferensi pemilih dalam Pilpres 2024 dibentuk oleh hibriditas kognitif dan sosial, di mana teori sosiologis, psiko-sosial, dan rational choice bukan bersaing, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

    “Temuan penelitian ini memberikan pesan penting kepada penelitian selanjutnya, agar pemahaman atas perilaku elektoral di Indonesia harus dibangun dari perspektif interdisipliner yang mengakui sifat eklektik, adaptif, dan situasional dari pemilih, terutama di tengah transformasi teknologi, fragmentasi media, dan pluralitas nilai dalam masyarakat demokratis yang sedang berkembang. Perilaku memilih bukanlah produk dari preferensi statis, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara konteks, kalkulasi, dan relasi sosial,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerusakan Jalan Bisa Lebih Cepat

    Kerusakan Jalan Bisa Lebih Cepat

    Jakarta –

    Pemerintah dipastikan tak jadi menerapkan larangan truk obesitas alias zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada 2026 mendatang. Kebijakan itu kemungkinan baru bisa berlaku pada 2027, meski Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan risiko besar kerusakan jalan jika terus ditunda.

    “Nggak tahu saya, itu lebih ke urusan Korlantas dan Kemenhub. Saya diinfokan, tapi saya nggak ikut secara dalam,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Meski begitu, Dody menilai pembatasan truk ODOL sangat penting demi menjaga umur jalan. Menurutnya, beban kendaraan ODOL bisa 2-3 kali lipat dari yang seharusnya sehingga jalan cepat rusak. “Saya pikir dari kemarin-kemarin harusnya sudah dikerjakan ya Zero ODOL, karena bukan hanya jalan nasional tapi juga jalan tol rusak, rusaknya lebih cepat dari semestinya,” ujarnya.

    Ia memperkirakan umur jalan bisa anjlok dari 11 tahun menjadi hanya sekitar 3 tahun jika terus dilalui truk ODOL. Selain itu, negara juga menanggung kerugian hingga Rp 43,47 triliun per tahun dalam 10 tahun terakhir akibat praktik tersebut. “Karena kan bebannya jalan kan pasti, itu bisa 2-3 kali lipat seharusnya. Akhirnya kan usianya juga turunnya drastis, lebih daripada yang kita perkirakan di awal,” imbuhnya.

    Dody juga memastikan mundurnya penerapan zero ODOL tak akan mengganggu program perbaikan jalan yang sudah berjalan. “Nggak lah (program terganggu), aman-aman. Perbaikan jalan masih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya, target penerapan zero ODOL pada 2026 sempat disampaikan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pelaksanaan berpotensi mundur karena adanya permintaan tambahan waktu dari Polri untuk sosialisasi dan pemasangan alat pemantau truk di tol.

    “Mundur mungkin ya, tapi nggak sampai terlalu lama. Kalau sampai 2027 seperti yang saya bilang selama ini, makin kita mundur maka kita berikan peluang terjadinya kecelakaan yang berkaitan ODOL makin banyak. Lebih cepat lebih baik agar tak ada korban timbul dari ODOL,” tutur Dudy.

    Ia juga merespons soal kekhawatiran kebijakan zero ODOL bisa memicu inflasi. “Nggak tahu saya, itu lebih ke urusan Korlantas dan Kemenhub. Saya diinfokan, tapi saya nggak ikut secara dalam,” katanya.

    (shc/rrd)

  • ‘Dulu Digadang-gadang Mendunia, Kini Diseret ke Meja Hijau’

    ‘Dulu Digadang-gadang Mendunia, Kini Diseret ke Meja Hijau’

    Jakarta –

    Mobil buatan Indonesia, Esemka, kembali menjadi perbincangan. Alih-alih perbincangan soal pengembangan pasar, produk baru, atau data penjualan, merek yang bermarkas di Jawa Tengah itu justru ramai beritanya karena kasus hukum.

    Ya, PT SMK (Solo Manufaktur Kreasi) selaku produsen mobil Esemka digugat karena wanprestasi. Padahal Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), pernah memprediksi mobil Esemka bakal laku keras di pasar Indonesia karena dinilai memiliki harga kompetitif.

    Jokowi menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinas saat menjabat Wali Kota Solo. Foto: Rachman Haryanto

    Sejarah Esemka di Indonesia

    Pengembangan Esemka telah dimulai pada 2007. Awalnya mobil ini dibuat sebagai proyek belajar siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo, Jawa Tengah. Kemudian pada Mei 2009, karya pikap bernama Digdaya muncul ke publik. Tapi sepanjang sejarahnya, Esemka selalu berkaitan dengan politik dan Jokowi.

    Publik kemudian makin mengenal Esemka usai Jokowi yang menjabat Wali Kota Solo (2005-2012) menjadikan SUV Esemka bernama Rajawali, sebagai kendaraan dinasnya.

    Saat Jokowi ikut Pilkada DKI Jakarta 2012, mobil tersebut sempat digunakan dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Namun pamor Esemka sempat tenggelam ketika Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta (2012-2014). Meski demikian, Esemka meroket lagi saat Jokowi mengadakan kampanye Pilpres 2014.

    Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pabrik mobil Esemka di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Jokowi tampak semringah saat menjajal pikap keluaran Esemka. Foto: Istimewa/Setpres

    Perusahaan bernama Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH) yang merupakan gabungan Solo Manufaktur Kreasi (SMK) dan Adiperkasa Citra Lestari (ACL) lantas membangun pabrik Esemka di Boyolali, Jawa Tengah, pada 2017. Tapi mereka baru meluncurkan kendaraan pertamanya dua tahun setelahnya, atau 2019.

    Pada September 2019, Esemka memperkenalkan dua kendaraan niaga mereka, yaitu Esemka Bima 1.2 dan Esemka Bima 1.3 dengan harga sekitar Rp 110 juta. Jokowi pun turut hadir dalam acara peluncuran mobil pertama Esemka tersebut, bahkan mengatakan mobil ini akan laris manis di pasaran.

    “Tidak mudah, tidak gampang, masuk pasarnya ini juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri ini akan laku,” ujar Jokowi di pabrik Esemka di Boyolali, Jawa Tengah, September 2019.

    Namun setelah peresmian pabrik dan peluncuran produk, alih-alih berkembang dan masuk keanggotaan Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), nama Esemka justru tenggelam dan tidak terdengar lagi. Padahal, mereka sebelumnya sempat digadang-gadang akan meluncurkan mobil baru dari berbagai model, mulai dari SUV, MPV, EV berbasis baterai, hingga supercar.

    AHY di booth Esemka IIMS 2023 Foto: Fandi / detikcom

    Ikut Pameran IIMS 2023

    Menariknya, setelah tiga tahun menghilang dari industri otomotif Indonesia, tiba-tiba nama Esemka muncul sebagai peserta di pameran IIMS (Indonesia International Motor Show) 2023. Saat itu Esemka menempati Hall A JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lokasinya persis di tengah-tengah antara booth Suzuki dan Jeep.

    Esemka membawa dua produk andalan yang telah dijual di pasar Indonesia, yakni Esemka Bima Pick Up dan kendaraan elektrifikasi, Bima EV. Sejak hari pertama pameran, booth Esemka nyaris tak pernah sepi disambangi pengunjung yang penasaran.

    Bahkan, bukan hanya masyarakat dari kalangan biasa, sejumlah pesohor bangsa turut berkunjung ke booth mereka, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Moeldoko, Kaesang Pangarep, hingga Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.

    Pameran IIMS 2023 pun menjadi pameran otomotif terakhir yang diikuti Esemka hingga berita ini ditulis. Faktor biaya jadi kendala besar bagi merek asal Boyolali itu untuk unjuk gigi di pameran otomotif berskala internasional.

    “Saat ini saya ingin semua (pameran) ikut, tapi kan orang bisnis harus menghitung. Bikin booth mahal banget (ya), saya juga enggak nyangka semahal ini, karena remeh temehnya banyak banget,” ujar Eddy Wirajaya selaku Presiden Direktur PT SMK, di arena IIMS 2023, 25 Februari.

    TNI AU pakai mobil Esemka Bima (Farih/detikcom) Foto: TNI AU pakai mobil Esemka (Farih/detikcom)

    Para Pelanggan Esemka

    Dengan lini produk yang masih sedikit dan jumlah jaringan purnajual yang tidak diketahui, siapakah para pelanggan mobil Esemka? Dalam catatan detikOto, para pelanggan Esemka, sebagian besar datang dari instansi pemerintah.

    Misalnya TNI Angkatan Udara, menggunakan mobil Esemka sebagai mobil dinas di beberapa satuan. Inkopau memesan sebanyak 35 unit Esemka Bima untuk dihibahkan ke TNI AU untuk mobilitas di Skadron Udara dan Skadron Teknik di sisi udara, hanggar, apron, dan taxyway.

    Mobil Esemka untuk kendaraan dinas TNI AU diberi warna kuning. Di bagian atap mobil dilengkapi dengan lampu sirine berwarna oranye. Kemudian di bak belakang terdapat tulisan ‘Skadron Udara’ disertai dengan profil police line miring.

    Ignasius Jonan Punya Mobil Esemka Foto: Instagram @ignasius.jonan

    Tak cuma TNI AU, mobil Esemka Bima bermesin 1.300 cc juga digunakan Pemerintah Kota Semarang. Mobil tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota Semarang untuk sarana prasarana dari Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

    Ada dua mobil yang dibeli oleh Pemkot Semarang dan dimodifikasi dengan ditambah power steering serta tutup pada bagian bak terbukanya. Selain itu mobil bermesin 1.300 cc itu juga dimodifikasi mendukung Bahan Bakar Gas (BBG).

    Tak hanya dari kalangan instansi, mobil Esemka juga menarik minat tokoh pejabat seperti Ignasius Jonan. Pada 2020 lalu, pria yang pernah menjabat sebagai Dirut PT KAI (Kereta Api Indonesia), Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia) itu pernah membeli Esemka Bima Pick Up 1.2. Jonan bahkan memamerkan mobil tersebut di Instagram pribadinya.

    Halaman selanjutnya mobil Esemka diseret ke meja hijau…

    Penggugat mobil Esemka, Aufaa Luqmana Re A (jas abu-abu), dan kuasa hukumnya, Sigit N Sudibyanto (jas merah), saat di Pengadilan Negeri Solo, Kamis (24/4/2025) Foto: Agil Trisetyawan Putra/detikJateng

    Digugat Sebab Wanprestasi

    Pada April 2025, mobil Esemka digugat ke pengadilan lantaran dinilai wanprestasi. Bahkan sang penggugat meminta pabrik Esemka diperiksa, untuk melihat apakah pabrik tersebut masih beroperasi memproduksi mobil. Namun permintaan itu ditolak oleh PT SMK.

    Gugatan tersebut diajukan Aufaa Luqmana Re A. Dia menggugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat 1, kemudian Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin sebagai tergugat 2, dan pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai tergugat 3. Gugatan ini dilayangkan gara-gara Aufaa kesulitan membeli mobil Esemka.

    Gugatan Aufa, adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Untuk diketahui, kakak Aufa yaitu Almas dikenal pernah melayangkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dalam gugatannya, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta.

    “Tuntutannya adalah, menyatakan para tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil Esemka secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Pihak penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, sehingga menuntut para tergugat paling rendah harga mobil pikap Esemka, masing-masing Rp 150 juta. Karena dia ingin beli dua mobil, jadi Rp 300 juta,” ujar kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, saat konferensi pers di Serengan, Solo, Selasa (8/4/2025).

    Menurut Sigit, Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

    Pabrik mobil Esemka di Demangan, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Foto: Jarmaji/detikJateng

    “Ini adalah gugatan wanprestasi. Dasarnya adalah penggugat merasa dirugikan atas janji dari tergugat 1 yaitu Bapak Jokowi, karena telah memprogramkan mobil Esemka sebagai brand mobil nasional,” kata Sigit.

    Dia menjelaskan, Jokowi beberapa kali mempromosikan mobil Esemka. Dari saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, kemudian hingga awal menjabat sebagai presiden. Namun hingga saat ini produksi massal mobil Esemka tidak pernah terealisasi.

    Sigit lantas menjelaskan, Aufaa bahkan sempat mendatangi pabrik Esemka di Boyolali pada tahun 2021. Namun hingga saat ini Aufaa belum bisa memiliki mobil Esemka.

    Terbaru, Aufaa meminta hakim menggelar Pemeriksaan Setempat (PS) ke pabrik PT SMK di Boyolali. Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    Untuk melihat kondisi sebenarnya di pabrik Esemka, penggugat meminta untuk dilakukan sidang PS. Hal itu diajukan untuk memastikan apakah PT SMK sudah berhenti beroperasi atau belum.

    Permintaan penggugat itu langsung ditolak oleh tergugat 3, PT SMK. Lewat kuasa hukumnya, Sundari, penolakan itu sudah disampaikan secara lisan, dan nantinya akan disampaikan secara tertulis.

    “Jadi untuk PS, dilakukan untuk kasus-kasus objek tanah, sedangkan dalam kasus kita bukan objek tanah. Melainkan tergugat satu (Jokowi) yang dianggap tidak bisa menepati janjinya. Jadi bukan tentang objek tanah sehingga PS kita tolak. Apalagi itu yuridiksi di Boyolali,” ucap Sundari.

  • Menhub Beri Kabar Terbaru Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Menhub Beri Kabar Terbaru Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui bahwa sudah ada pembicaraan untuk memperpanjang kereta cepat atau semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini juga sudah coba ditawarkan kepada sejumlah investor, namun hingga kini masih dalam tahap pembahasan.

    “Kereta cepat memang ada pembicaraan melanjutkan kembali, namun pastinya akan ada kajian karena dalam beberapa kesempatan kami coba tawarkan kereta semi cepat atau dan harapan kami baik kereta cepat atau semi cepat, harapan kami nggak pakai APBN, ini harus dibicarakan lebih detil memang ada pembicaraan untuk perpanjang,” kata dia di Kantor Kemenhub dikutip Kamis (10/7/2025).

    Mengenai calon investor yang masuk, Ia membuka kesempatan bagi siapapun. Termasuk China untuk melanjutkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, maupun pihak lain seperti Jepang.

    “Kereta kita akan diskusikan, apa masih China lagi? apa Shinkansen (Jepang)? tapi kita tawarkan,” sebut Dudy.

    Foto: KA Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)
    KA Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

    Namun perkembangan saat ini masih dalam tahap kajian semua opsi baik kereta cepat maupun kereta semi cepat, termasuk opsi melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung maupun membuat trayek baru.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp 200,2 miliar pada 2026. Tambahan anggaran itu untuk menambah pagu indikatif kementeriannya yang sebesar Rp 115,7 miliar tahun depan.

    “Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur,” ujar AHY.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Ingin Kereta Cepat Nyambung ke Surabaya, tapi Pakai Duit Swasta

    Pemerintah Ingin Kereta Cepat Nyambung ke Surabaya, tapi Pakai Duit Swasta

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana melanjutkan kereta cepat ke Surabaya sedang dikaji. Catatan utamanya proyek ini akan digarap murni oleh swasta tanpa APBN.

    “Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang iya. Kita punya keinginan melanjutkan dari Bandung, kemudian dilanjutkan Surabaya, yang jelas kita harapkan tidak mau gunakan APBN,” ujar Dudy di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Pemerintah juga menawarkan kajian itu ke beberapa investor dari berbagai negara. Salah satu kajian itu soal opsi kereta semi cepat ke Surabaya.

    “Kereta cepat memang ada pembicaraan untuk melanjutkan kembali, namun demikian pastinya harus ada kajian secara cermat. Beberapa kesempatan kami menawarkan juga moda semi cepat,” terang Dudy.

    Senada, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono menjelsakan pemerintah membuka semua opsi untuk lanjutan jalur kereta ke Surabaya. Bisa jadi melanjutkan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya.

    Bisa juga membuka jalur kereta semi cepat dari Bandung ke Surabaya, ataupun dari Jakarta ke Surabaya. Intinya, pemerintah akan menawarkan rancangan awal terlebih dahulu ke beberapa investor, nantinya baru dikaji mana yang lebih baik untuk masyarakat.

    “Itu semua studi kelayakan dulu, nanti kita akan melihat secara teknis apakah baik. Apakah dari Jakarta ke Bandung sudah high speed dan dilanjut mid speed. Semua dibahas di studi kelayakan,” terang Allan.

    Allan menambahkan keinginan politik pemerintah untuk menggarap lanjutan jalur kereta cepat ke Surabaya sudah sangat besar. Buktinya, Menteri Koordiantor Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dirinya diminta untuk melanjutkan proyek ini.

    “Ya ini pak Menko saja sudah sampaikan beliau diminta untuk dilanjutkan,” papar Allan.

    Lihat juga Video: Whoosh Pecahkan Rekor, Angkut 25.800 Penumpang dalam Sehari

    (hal/hns)

  • Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Jakart (ANTARA) – Partai Demokrat menggelar retret untuk para kader di Pacitan, Jawa Timur, sebagai momentum kontemplasi, evaluasi, sekaligus pembaruan semangat perjuangan politik partai, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2029.

    “Kita tahu bahwa ini adalah babak baru bagi Indonesia setelah kita sukses berada dalam pemerintahan, setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 lalu maka mari kita jadikan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sebagai fase kebangkitan baru bagi Partai Demokrat, setelah satu dekade berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Di hadapan kader peserta retret, AHY menekankan pentingnya membayangkan dan merencanakan masa depan bangsa dan partai dengan pandangan jangka panjang.

    Dia juga menekankan agar kader Partai Demokrat menyosialisasikan secara masif serta menyukseskan program kerja dan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita perlu membayangkan perjalanan partai ini 10 hingga 20 tahun ke depan. Kita juga membayangkan arah perjalanan bangsa menuju 2045, sebagaimana sering kita glorifikasi,” tutur AHY.

    Menurut dia, menjawab tantangan masa depan membutuhkan upaya introspektif.

    “Retret ini menjadi ruang kontemplasi, ruang evaluasi, agar Partai Demokrat senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Ia harus terus berdiri tegak, berjuang dengan hati nurani, dan menjadi kekuatan politik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar AHY.

    Lebih lanjut AHY menyerukan perlunya penyamaan visi partai. Ia menyebut Partai Demokrat harus terus berpegang teguh pada identitas sebagai partai nasionalis-religius, partai tengah, serta partai yang santun dan tegas.

    Dia turut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pendiri Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih atas keikhlasan dan ketulusan beliau yang bersedia terus menjadi mentor, pembimbing, dan ideolog kami. Pemikiran dan keteladanan beliau adalah sumber energi yang tak ternilai bagi seluruh kader,” ucapnya.

    AHY berharap retret menjadi sarana untuk menyegarkan semangat perjuangan, memperdalam nilai-nilai yang diperjuangkan partai, meneguhkan solidaritas politik, dan memperkuat rasa percaya diri kader dalam melangkah bersama menuju masa depan.

    “Semoga ini semua menyegarkan kembali semangat, memperdalam nilai perjuangan, meneguhkan persaudaraan politik, serta memupuk rasa percaya diri kami semua untuk melangkah bersama menatap masa depan,” katanya.

    Retret tersebut berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 4–6 Juli 2025 dengan dihadiri oleh para menteri dari Partai Demokrat di Kabinet Merah Putih, jajaran anggota DPR RI, pengurus inti DPP, kepala daerah, dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PKB Sebut AHY Cocok Gantikan Gibran

    Kader PKB Sebut AHY Cocok Gantikan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan memberi sosok yang layak menjadi Wakil Presiden saat ini.

    Di tengah ramainya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, banyak nama yang disebut-sebut layak menduduki jabatan tersebut.

    Umar Hasibuan pun memberikan satu nama yang menurutnya benar-benar cocok menduduki posisi Wapres yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, menurut Umar adalah sosok paling layak.

    Semua yang dibutuhkan untuk menduduki posisi sebagai Wakil Presiden sudah di miliki dan memenuhi kapasitas di diri AHY.

    “Mustinya AHY yg lbh pantes jd wapres prabowo saat ini,” tulisnya dikutip Selasa (8/7/2025).

    “Dari bibit, bobot, bebet semua ada di AHY utk jadi wapres prabowo,” ujarnya.

    Meski begitu, Kader PKB itu mengingatkan bahwa hal ini hanya pandangan pribadinya terkait sosok yang cocok untuk jabatan tersebut.

    “Ini pandangan objektif saya sbg rakyat indonesia ges. Kalian gmn?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, perihal Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR dan DPR.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian petikan surat Selasa (3/6).

    (Erfyansyah/fajar)

  • Rapat di DPR AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M!

    Rapat di DPR AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 115,7 miliar di 2026. Ia pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar untuk bisa memenuhi kebutuhan di tahun depan.

    Usulan tambahan anggaran itu disampaikan AHY saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Jika usulan itu disetujui, maka total keseluruhan anggaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 315,93 miliar.

    “Dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 86,14 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran 2026 menjadi sebesar Rp 315,9 miliar,” kata AHY dalam rapat kerja Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Lebih lanjut, AHY menjelaskan tambahan anggaran tersebut diusulkan guna memperkuat dukungan manajemen dan pelaksanaan program koordinasi. Terdapat empat fokus utamanya.

    Hal itu meliputi pemerataan pembangunan kewilayahan termasuk agraria dan tata ruang; konektivitas dan multimoda transportasi; infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan dan irigasi; serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

    Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini di antaranya proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) hingga pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    “Giant Sea Wall harus terus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan. Terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur,” beber AHY.

    “Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar dari total pagu indikatif yang ditetapkan Rp 115 miliar,” tambah AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan pihaknya bersama jajaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga tengah berupaya mencari sumber-sumber investasi baru untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang membutuhkan pembiayaan signifikan.

    “Saya tentunya berupaya bersama dengan jajaran Kemenko Infra untuk mendapatkan sumber-sumber investasi baru dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memakan anggaran yang tidak sedikit,” imbuhnya.

    Tonton juga “AHY Ingin BRAINS Hadirkan Gagasan Strategis untuk Pemerintah” di sini:

    (acd/acd)

  • 6 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran di 2026, Ini Daftarnya

    6 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran di 2026, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Para Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketujuh menko dipanggil membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

    Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir bersama Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto absen karena sedang dinas luar negeri.

    Keenam menko meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

    “Secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh kepada menko kita yang hadir. Sebelum nota keuangan disampaikan atau ketika nota keuangan disampaikan, insyaallah pagu keuangan para menko setidaknya akan memenuhi harapan,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (7/5/2025).

    Berikut usulan tambahan anggaran dari enam Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2026:

    1. Kemenko Bidang Pangan
    Pagu anggaran: Rp 137.001.149.000
    Tambahan: Rp 272.998.851.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 410.000.000.000

    2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
    Pagu anggaran: Rp 223.938.177.000
    Tambahan: Rp 276.193.615
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 500.131.792.000

    3. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
    Pagu anggaran: Rp 126.597.743.000
    Tambahan: Rp 602.242.067.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 728.839.810.000

    4. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
    Pagu anggaran: Rp 106.898.932.000
    Tambahan: Rp 207.218.312.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 314.117.244.000

    5. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Pagu anggaran: Rp 124.633.925.000
    Tambahan: Rp 100.609.000.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 225.242.925.000

    6. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Pagu anggaran: Rp 115.719.407.000
    Tambahan: Rp 200.212.922.000
    Total usulan anggaran di 2026 menjadi: Rp 315.932.329.000.

    Tonton juga “DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana” di sini:

    (acd/acd)