Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Di Tengah Polemik Truk ODOL, Apa Kabar Kesejahteraan Pengemudi? – Page 3

    Di Tengah Polemik Truk ODOL, Apa Kabar Kesejahteraan Pengemudi? – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menuntaskan permasalahan kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) yang selama ini menjadi sumber kerusakan infrastruktur dan kecelakaan di jalan. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL yang digelar Kamis (17/7/2025).

    AHY menyebutkan penanganan ODOL bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat serta kesejahteraan para pengemudi angkutan barang. Dia menilai, persoalan ODOL sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan pendekatan yang tegas serta terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

    “Ini pembahasan yang juga menyita perhatian berbagai kalangan, masyarakat luas. Dan semua yang ingin selamat di jalan. Kita tahu ODOL ini adalah permasalahan yang sudah berlarut-larut. Sekian belas tahun up and down. Untuk bisa menangani, menertibkan, sekaligus juga menghadirkan polisi, kebijakan yang memang bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi,” ujarnya. 

     

     

  • Miris, Satu Truk Bayar Pungli Rp 150 Juta per Tahun – Page 3

    Miris, Satu Truk Bayar Pungli Rp 150 Juta per Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas pungutan liar (pungli) yang selama ini membebani biaya logistik nasional, terutama di sektor angkutan barang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Over Dimension Overload (ODOL), Kamis (17/7/2025).

    Menurut AHY, praktik pungli yang marak di berbagai titik jalur distribusi logistik menyebabkan mahalnya biaya transportasi. Ia mengungkapkan satu truk angkutan barang bahkan bisa menghabiskan hingga Rp150 juta per tahun hanya untuk membayar pungli.

    “Ada datanya, setiap tahun harus mengeluarkan berapa banyak untuk pungli. Setiap truk, Rp100-150 juta setahun, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini. Ini yang harus kita cegah dan harus kita tertibkan. Jelas melawan hukum itu,” ujarnya.

    Menko AHY menambahkan, yang pertama adalah harus melakukan konsolidasi tenaga untuk bisa menghapus praktik-praktik pungli yang sudah bisa diidentifikasi mana-mana saja, daerah-daerah mana, atau lokasi-lokasi apa yang melintas menjadi lokasi pungli. 

    “Nah, kalau pungli bisa kita tangani, berhentikan, maka biaya transportasi perjalanan dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang, sudah pasti,” ujar AHY.

     

  • Menko AHY Rakor Soal ODOL Hari Ini, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Menko AHY Rakor Soal ODOL Hari Ini, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum memberlakukan sanksi tilang terhadap truk-truk yang masuk kategori Over Dimension and Over Load (ODOL).Menurut Wadir Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Wiyono, sejauh ini sanksi masih sebatas teguran dan diberikan imbauan.

    “Jadi kalau pelanggaran terkait ODOL sementara kita berikan imbauan, teguran,” kata Argo saat dihubungi, Selasa (15/7/2025).

    Menurut dia, beda ceritanya jika ditemukan truk kategori ODOL yang berpotensi membahayakan pengendara lain.

    “Misalnya over load sampai tinggi sampai miring-miring mau jatuh kita hentikan,” ucap dia.

    Argo beralasan, jika tindakan tegas langsung diberlakukan ke truk kategori ODOL, menurut dia, berpotensi menganggu perekonomian.

    Karena itu, kebijakan ini pendekatan awalnya harus ke pengusahanya untuk mengimbau mereka menyediakan truk yang sesuai spek.

    “Rata-rata sopir ini kan punya pengusaha, nah pengusahanya diimbau untuk membuat truk dengan kondisi yang seperti sesuai dengan spek, ini kan butuh waktu bukan langsung serta merta artinya sosialisasi selama 3 bulan pertama,” ucap dia.

     

  • Banyak Negara Terjebak, Kejar Pertumbuhan Tinggi tapi Ketimpangan Menganga

    Banyak Negara Terjebak, Kejar Pertumbuhan Tinggi tapi Ketimpangan Menganga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Apabila salah langkah, bisa-bisa ketimpangan merajalela.

    Menurut AHY, banyak negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, namun akhirnya malah terjebak. Kemiskinan melonjak tinggi di negara-negara tersebut, serta ketimpangan semakin besar.

    “Ada dua perjuangan kita, satu pembangunan berkeadilan karena banyak kita terjebak pada mengejar pertumbuhan tinggi saja. Banyak negara terjebak, tapi kemiskinan bertambah, ketimpangan menganga. Artinya tidak berkeadilan dan merata,” kata AHY dalam sambutannya di acara Rakornas Informasi Geospasial 2025, dikutip dari Youtube Bappenas RI, Rabu (16/7/2025).

    Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu menjaga dan menjunjung sustainable growth with equity atau pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan ini. Paralel dengan itu, pemerintah juga tetap harus memproteksi lingkungan.

    AHY mengatakan, data informasi geospasial menjadi salah satu alat penting dalam membantu pemerintah dalam mewujudkannya. lewat informasi geospasial, bisa dipetakan mana daerah-daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan daerah-daerah yang rawan bencana.

    Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan mitigasi agar pembangunan bisa tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut. Pemerintah juga dapat mengambil langkah mitigasi berbagai risiko iklim.

    “Jadi jangan sampai yang penting kita pengen bikin jalan dari A ke B, tabrak saja, padahal yang kita lewati punya potensi bencana tinggi. Artinya, tidak boleh sembarangan,” ujarnya.

    Pembangunan informasi geospasial berupa peta skala besar juga penting sebagai acuan memproduksi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR sangat dibutuhkan pembuat kebijakan hingga pelaku dunia usaha atau investor yang ingin mengembangkan bisnisnya di berbagai kawasan.

    “Jadi kalau kita terintegrasi baik perencanaan wilayah kita, upaya mengelola SDA kita, termasuk membangun infra dan memitigasi bencana saya rasa pembangunan akan lebih berdampak dan hasilnya dapat lebih baik bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat kita,” kata dia.

    Tonton juga video “AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak” di sini:

    (shc/rrd)

  • 5 Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan Nasional

    5 Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan Nasional

    Jenderal TNI hingga Pejabat BUMN Alumni Tarnus Defile Dadakan, AHY-Sugiono Terima Penghormatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen tak terduga terjadi dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelantikan Siswa Angkatan ke-36
    SMA Taruna Nusantara
    (TN) di
    Magelang
    , Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
    Sejumlah alumni lintas angkatan melakukan defile dadakan. Namun, yang menjadi sorotan, yang melakukan defile adalah para tokoh penting nasional dari berbagai sektor.
    Defile ini dipimpin langsung oleh Kepala SMA TN Magelang, Mayjen TNI Muhammad Imam Gogor Agnie Aditya, yang juga merupakan alumnus angkatan ke-3.
    Meski tanpa persiapan khusus, barisan alumni tetap tampil kompak saat berjalan melewati area upacara.
    Dua sosok penting alumni, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Luar Negeri Sugiono, bertindak sebagai inspektur upacara.
    Keduanya menerima penghormatan langsung dari barisan alumni yang ikut dalam defile.
    Yang menarik, defile ini tidak dirancang sebelumnya.
    Aksi spontan ini dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-35 SMA Taruna Nusantara.
    Para alumni, yang berasal dari berbagai angkatan, berjalan bersama mengenang masa awal mereka sebagai siswa baru.
    “Tanpa persiapan, tanpa latihan, kami-kami yang sudah puluhan tahun lulus, dari Angkatan 1 sampai 20, menjajal kembali paving block tempat dulu kami defile pertama kali,” kata Staf Khusus Menko Infrastruktur Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).
    Sejumlah nama penting turut serta dalam defile ini, di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Anggota DPR Endipat Wijaya, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achirudin, Deputi Kemenko Infrastruktur Rachmat Kaimuddin, dan Deputi Kementerian BUMN Tedi Bharata.
    Tradisi defile sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan siswa SMA TN.
    “Defile sendiri sebenarnya merupakan tradisi penting di SMA TN yang dijalani dua kali oleh setiap siswa baru; pertama, saat pelantikan resmi setelah satu hingga dua minggu latihan bersama; kedua, setelah menjalani masa pendidikan dasar selama tiga bulan,” ungkap dia.
    Herzaky menyampaikan, tampilan barisan alumni yang tetap rapi dan serempak, meski telah puluhan tahun lulus.
    Hal itu juga disambut senyum puas oleh Menko AHY dan Menlu Sugiono.
    “Semoga kekompakan ini bisa terus mewujud dalam kerja-kerja nyata di berbagai bidang pengabdian untuk bangsa,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Kecelakaan Truk ODOL: yang Dituntut Hanya Sopir

    Fenomena Kecelakaan Truk ODOL: yang Dituntut Hanya Sopir

    Jakarta – Kecelakaan yang disebabkan truk ODOL kerap terjadi. Dari kecelakaan truk ODOL itu hanya sopir yang dituntut bertanggung jawab.

    Permasalahan truk ODOL (Over Dimension Over Loading) sudah menahun. Ragam upaya dilakukan namun belum ada hasilnya. Truk ODOL masih menjamur. Padahal, keberadaan truk ODOL sangat membahayakan.

    Truk berlebihan muatan ini seringkali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang fatal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap truk ODOL ini sudah banyak memakan korban jiwa.

    “Setelah melakukan evaluasi selama belasan, bahkan puluhan tahun ini permasalahan terkait dengan truk-truk yang over dimension dan juga overload ini telah menyebabkan banyak permasalahan terutama kecelakaan lalu lintas,” kata AHY dilansir laman Korlantas Polri.

    Namun, dari rentetan kecelakaan yang diakibatkan truk ODOL, hanya sopir yang menjadi sasaran empuk dari penegakan hukum. Padahal bila memang ingin menindak truk ODOL, maka harus dari hulu ke hilir semua diselidiki.

    “Di sana-sini kita mendengar kabar yang menyedihkan ketika truk-truk yang bermuatan lebih ini menyebabkan kecelakaan, mengakibatkan korban jiwa, bahkan bukan hanya pengemudi tapi juga masyarakat yang tidak berdosa pengguna jalan lainnya dan selalu yang dituntut hanyalah si pengemudi. Padahal kita tahu, barangnya, pemiliknya juga harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat ODOL,” tutur Agus.

    Tak cuma memakan korban jiwa, keberadaan truk ODOL juga merusak infrastruktur jalan. Walhasil, pemerintah harus menggelontorkan triliunan rupiah setiap tahun hanya untuk memperbaiki jalan agar aman dilewati.

    “Kerusakan jalan, kerusakan infrastruktur jalan, ini signifikan. Setiap tahun pemerintah itu harus mengalokasikan mungkin sekitar Rp 40 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di sana-sini. Tidak hanya jalan-jalan, tapi juga jalan-jalan di tingkat provinsi dan kabupaten-kota ini juga menjadi salah satu alasan,” pungkas AHY.

    (dry/rgr)

  • Tak Sulit Makzulkan Gibran

    Tak Sulit Makzulkan Gibran

    PARA jenderal purnawirawan kumpul. Di antaranya adalah seorang mantan Panglima TNI hingga sejumlah Kepala Staf Angkatan. Satu kesepakatan: “Makzulkan Gibran Rakabuming Raka”.

    Surat tuntutan pemakzulan No 003/FPPTNI/V/2025 sudah mereka tanda tangani. Bahkan sudah pula dikirim ke MPR pada 2 Juni 2025.

    Ketua MPR adalah Ahmad Muzani. Seorang tokoh yang sekaligus menjadi Sekjen Gerindra. Orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Apa ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dengan sangat cerdas, semua sudah dipersiapkan.

    Surat tuntutan pemakzulan Gibran ada di meja Ahmad Muzani. Ketua MPR, sekaligus Sekjen Gerinda. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Muzani pegang tombol. Kapan tombol dipencet? Terserah dia. Tentu atas petunjuk ketum Partai Gerindra.

    Kapan MPR mensidangkan usulan pemakzulan Gibran? Bergantung kapan ketua MPR memencet tombol itu? Nasib Gibran ada di tombol itu.

    Saat ini, posisi Gibran melemah. Kapan saja bisa dimakzulkan? Setiap saat, kasus hukum bisa dimunculkan. Ubedilah Badrun adalah salah satu aktivis yang pernah melaporkan Gibran ke KPK. Artinya, posisi Gibran rentan.

    Di Indonesia, tidak sulit mencari kesalahan para pejabat. Apalagi, pejabat yang sebelumnya cukup lama menjadi anak walikota, anak gubernur dan anak presiden. Akan selalu ada celah jika punya niat untuk mencari kesalahan.

    Di sisi lain, sang ayah, Joko Widodo, tak lagi berkuasa. Sebagai wakil presiden, Gibran tak ubahnya Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Apalagi, Gibran tak punya partai. Tak ada kekuatan politik yang bisa back up Gibran. PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tidak punya kursi di DPR. Jadi, memakzulkan Gibran bukan masalah yang sulit. 

    Ingat Tom Lembong? Ia adalah salah satu dari sekian banyak contoh pejabat, karena posisinya yang berseberangan dengan penguasa, ia harus hadapi tuntutan hukum.

     Pendukung Anies Baswedan ini hanya setahun menjabat sebagai Mendag. Posisinya saat ini jadi tersangka kaus korupsi. 

    Meski di persidangan, terbukti ia tidak menerima uang suap. Ini juga diakui sendiri oleh penuntut umum, yakni Kejaksaan. 

    Meski tak menerima uang suap dalam kasus korupsi yang dituduhkan, Tom tetap “harus” jadi tersangka. Tom dituntut 7 tahun penjara. Kenapa harus? Karena ada pihak yang mengharuskan Tom  dipenjara.

    Bagaimana dengan Gibran? Saat ini, Gibran wakil presiden. Selama posisi Gibran tidak menjadi ancaman buat Prabowo, Gibran aman. Aman sebagai wapres hingga 2029.

    Saat ini, apakah Gibran jadi ancaman bagi Prabowo? Disinilah tema utamanya.

    Jokowi bersedia memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Syaratnya? Gibran jadi wapres. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus. 

    Masih ingat ungkapan Connie Bakrie, pengamat militer Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia? Connie pernah bilang: “ada deal kalau Gibran akan menggantikan Prabowo di tahun ke-2. 

    Menurut Connie, informasi ini ia dapatkan dari Roslan Roeslani, ketua TKN (Tim Kemenangan Nasional) Prabowo-Gibran. Benarkah ungkapan Connie ini? Sulit diverifikasi faktanya. Tapi, tak berarti sulit dianalisis. 

    Bukti empirisnya, sulit Anda dapatkan. Itu rahasia. Bahkan super rahasia. Anda tidak akan bisa verifikasi dan validasi menggunakan data empiris.

    Di dunia politik, pembuktian empirisme tidak berlaku. Panggung belakang seringkali tak tersentuh oleh mata Anda. Tapi, Anda punya logika. Logika, kata filosof Perancis Immanuel Kant (1742-1804) mampu menembus ruang dan waktu. Logika memiliki kemampuan untuk menjangkau apa yang ada di panggung belakang.

    Mari kita mainkan logikanya. Jokowi menangkan Prabowo. Artinya, Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin.

    Clear dan ini jangan dibantah. Lalu, Jokowi “menyiapkan” Gibran sebagai cawapres dengan semua dinamika dan dramanya di MK (Mahkamah Konstitusi).

     Pertanyaannya: “apakah Gibran hanya disiapkan untuk menjadi wakil presiden Prabowo hingga 2029? Atau Gibran disiapkan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo?”. Coba Anda renungkan sebelum melanjutkan membaca tulisan ini.

    Kalau Gibran hanya disiapkan sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo hingga 2029, maka riwayat karir Gibran akan tamat. Mungkin juga karir semua keluarga Jokowi. Kenapa? 

    Pemilu 2029, Prabowo akan nyalon presiden untuk periode kedua. Gibran belum tentu jadi wakilnya. Tim Prabowo akan lihat survei. Di survei 2029, nama Gibran belum tentu jadi “Top Score” sebagai cawapres Prabowo. 

    Pilpres 2029 akan memunculkan banyak nama. Di antaranya Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Muhaimin Iskandar masih dalam posisi tawar yang seksi.

    Dalam posisi ketika tidak dipilih jadi cawapres Prabowo, apakah Gibran akan punya nyali untuk nyapres dan melawan Prabowo di Pilpres 2029? Gibran bukan tandingan Prabowo.

    Rekam jejak Gibran cukup kontroversial. Ini akan semakin menyulitkan posisi tawarnya di 2029. 

    Dari logika ini, kita bisa membaca bahwa Gibran tidak disiapkan untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2029.  Rentan ! Apakah ini berarti bahwa “Gibran disiapkan Jokowi untuk mengganti Prabowo di tengah jalan”, sebagaimana informasi Connie Bakrie? Bagi publik, informasi Connie lebih masuk akal. Benar-tidaknya, selain Tuhan, hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu.

    Kalau informasi Connie benar, realisasinya akan sulit. Apalagi posisi saat ini, Gibran tersandera oleh surat tuntutan pemakzulan. Nasib Gibran ada di meja ketua MPR yang juga merupakan sekjen Gerindra, orang kepercayaan Prabowo.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Menko PM: Ratas dengan Presiden bahas bansos hingga Sekolah Rakyat

    Ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (12/7) membahas banyak hal, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat.

    “Banyak. (Kemenko) PM itu mulai dari bansos, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tentang Koperasi Desa, tentang Sekolah Rakyat. Banyak kita,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain itu, imbuh dia, ratas yang diselenggarakan di sela-sela lawatan Presiden di luar negeri tersebut juga membahas judi daring atau judol. Ia menyebut pemerintah tengah membahas solusi terbaik untuk persoalan itu.

    “Soal judol kita diskusikan, kita carikan solusi-solusi, termasuk sanksi,” ucapnya.

    Lebih lanjut Cak Imin menuturkan, Presiden dalam ratas tersebut meminta tujuh menteri koordinator di Kabinet Merah Putih untuk melaporkan seluruh perkembangan pekerjaan di masing-masing bidang.

    “Presiden lebih menekankan selama di luar negeri, para menteri diminta bekerja serius,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin ratas yang diikuti oleh tujuh menko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela-sela lawatan di Brussels, Belgia.

    Dalam rapat terbatas melalui video konferensi itu, Presiden menerima laporan sejumlah menterinya mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

    “Dalam ratas yang dilakukan pada pukul 17:00 WIB ini, Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/7).

    Seskab Teddy, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di Brussels, turut mengikuti sesi rapat terbatas tersebut.

    Tujuh menko yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Gelar Rapat Bersama Menko, Update Kopdes Merah Putih & Sekolah Rakyat

    Prabowo Gelar Rapat Bersama Menko, Update Kopdes Merah Putih & Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama tujuh menteri koordinator (menko) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di sela-sela lawatan Presiden di Brussels, Belgia.

    Sekretaris Kabinet (Setkab) Teddy Indra Wijaya mengatakan dalam rapat terbatas yang berlangsung melalui video konferensi itu, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan program prioritas pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

    “Dalam ratas yang dilakukan pada pukul 17.00 WIB ini, Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” kata Teddy dilansir dari Antara, Minggu (13/7/2025).

    Seskab Teddy, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya di Brussels, turut mengikuti sesi rapat terbatas tersebut.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga membahas kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem, khususnya yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan daerah-daerah lainnya.

    “(Rapat juga membahas, red.) berbagai agenda strategis lainnya,” sambung Seskab Teddy.

    Tujuh menteri koordinator yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden hari ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koodinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Di Brussels, yang merupakan markas dari Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan kantor dari Parlemen Eropa, Presiden dijadwalkan melaksanakan sejumlah kegiatan resmi dan kenegaraan, Minggu (13/7/2025].

    Rangkaian kegiatan Presiden di Brussels merupakan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    “Setelah melakukan serangkaian agenda di Belgia, Presiden Prabowo rencananya akan langsung terbang ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri Bastille Day atau Hari Nasional Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025,” kata Seskab Teddy.

    Dalam parade militer Hari Bastille, Presiden Prabowo mengirimkan kontingen TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Patriot II. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI/Polri dan taruna dari akademi TNI/Polri saat ini telah berada di Paris, Prancis, untuk berparade bersama-sama prajurit Angkatan Bersenjata Prancis di Champs-Élysées, Paris.

  • Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Dari Belgia Prabowo Pimpin Ratas dengan 7 Menko, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri koordinator sebelum melakukan kunjungan kerja di Belgia, Sabtu (12/7/2025).

    Para menteri koordinator itu ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Turut hadir dalam rapat itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekertaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy mengungkapkan, dalam rapat yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu, Kepala Negara membahas berbagai hal tentang bidang-bidang koordinasi yang dibawahi tujuh menko tersebut.

    Di antaranya ialah terkait komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih.

    “Selain itu, Kepala Negara juga membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi lainnya, serta berbagai agenda strategis lainnya,” ujar Teddy melalui akun instagram @sekretariat.kabinet, hari ini.

    Selepas rapat itu, Prabowo akan melakukan serangkaian kegiatan di Belgia untuk memenuhi undangan dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

    Setelah melakukan serangkaian agenda di Belgia, Prabowo rencananya akan langsung terbang ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri Bastille Day atau Hari Nasional Prancis, pada Senin, 14 Juli 2025.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]