Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Fornas VIII 2025 Jadi Strategi Destinasi Sport Tourism dan Pemanasan PON

    Fornas VIII 2025 Jadi Strategi Destinasi Sport Tourism dan Pemanasan PON

    JAKARTA – Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 menjadi bagian dari strategi destinasi sport tourism sekaligus pemanasan menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 nanti.

    Pesta olahraga masyarakat yang dihelat dua tahunan itu secara resmi dibuka di Halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu, 26 Juli 2025. Berbagai pertunjukan budaya disajikan dalam kesempatan itu.

    Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa Fornas VIII 2025 tidak hanya sebatas kompetisi, tetapi juga momentum untuk merawat nilai-nilai budaya, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun persatuan.

    “Malam ini menjadi catatan sejarah untuk kami. Selain baru pertama kalinya Fornas digelar di wilayah timur Indonesia, ditambah lagi lebih dari delapan belas ribu orang peserta dari 38 provinsi hadir di ajang ini. Kami merasa terhormat menyambut mereka,” kata Lalu.

    Pembukaan Fornas VIII ditandai dengan sajian penampilan pertunjukan seni dan budaya sasak Samawa dan Mbojo. Keduanya dikemas begitu apik sehingga menghasilkan karya seni luar biasa dan mengundang decak kagum semua yang hadir.

    Pembukaan Fornas 2025 ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB, Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, serta sejumlah utusan negara-negara ASEAN.

    Lalu mengatakan bahwa hal paling menggembirakan dalam Fornas VIII 2025 ialah lebih dari 99 persen elemen yang terlibat disiapkan oleh putra-putri NTB sendiri.

    “Mulai dari pembangunan panggung, tari kreasi, desain tematik hingga produksi lagu tematik Fornas semuanya melibatkan putra daerah,” katanya dengan penuh bangga.

    Fornas VIII 2025 membawa semangat pelestarian budaya, kegiatan ramah lingkungan, dan kebersamaan. Seni pertunjukan, kuliner khas Sasak, Samawa dan Mbojo, dan pameran komunitas, menjadi bukti olahraga masyarakat bisa berjalan seiring dengan budaya dan ekologi.

    Tahun ini Fornas mengusung tagline “Kalah Menang, Semua Senang”. Hal ini ingin menekankan bahwa partisipasi dan kebahagiaan menjadi inti dari olahraga rekreasi masyarakat.

    Persiapan yang hanya memakan waktu tiga bulan lamanya tidak hanya fokus belajar dari para ahli, tetapi juga berupaya keras menciptakan dampak ekonomi lokal sebesar-besarnya agar masyarakat NTB merasakan manfaat langsung dari gelaran bergengsi ini.

    Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam acara ini diharapkan akan meninggalkan kenangan manis bagi belasan ribu tamu yang hadir.

    NTB sendiri selanjutnya akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028. Mereka menjadi tuan rumah bersama dengan Nusa Nusa Tenggara Timur (NTT).

  • Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Terzalimi

    GELORA.CO -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah keras tuduhan yang menyebut partainya terlibat dalam gerakan untuk menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi melalui media sosial dan pemberitaan di media massa.

    Pernyataan ini menanggapi tudingan bahwa Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di balik maraknya isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Lewat akun X miliknya, Herman menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Demokrat.

    “Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini,” ujar Herman, Senin, 28 Juli 2025.

    Herman juga menyinggung bahwa pihaknya memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut, namun tetap meyakini bahwa kebenaran akan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan.

    “Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kedzaliman,” tegasnya.

    Pernyataan ini menegaskan posisi Demokrat yang selama ini menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan menolak bentuk-bentuk politik provokatif yang merusak ruang publik

  • 8 Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi Nasional

    8 Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi Nasional

    Roy Suryo Jamin Partai Biru Tempatnya Jadi Waketum Dulu Tak Terkait Isu Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar telematika Roy Suryo menegaskan, partai tempat dulu dia bernaung tidak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. 
    Roy menanggapi tudingan adanya partai biru di balik isu itu. 
    Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di ‘partai biru’ selama 15 tahun, bahkan sampai menjabat wakil ketua umum (waketum) di sana.
    Partai tempat Roy Suryo bergabung saat itu adalah Partai Demokrat.
    “Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik, saya pernah wakil ketua umum di situ, dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut saja, karena partai politik saya dulu warnanya biru,” kata Roy seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (28/7/2025).
    “Tapi benar-benar saya insyaallah jamin, tidak ada. Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya, dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, enggak ada sama sekali,” lanjut Roy Suryo.
    Roy Suryo menekankan, pimpinan dari ‘partai biru’ adalah sosok negarawan yang tidak akan pernah cawe-cawe seperti Jokowi.
    Roy pun menegaskan tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu ini. Meskipun, dia tidak menampik tudingan-tudingan tersebut sering darang kepadanya. 
    Menurutnya, tudingan itu ngaco dan bohong.
    “Tuduhan-tuduhan ini (disokong bohir) adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu scientist. Saya, Dokter Tifa, Doktor Rismon, (tuduhan) yang ngaco semacam ini, itu bukan sekali dua kali saya dengar ya,” ujar Roy.
    Roy Suryo menekankan, dirinya tidak memiliki niat apa pun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    Dia bahkan mengeklaim juga tidak memiliki niat untuk memenjarakan Jokowi.
    “Kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insyaallah memang palsu, karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu, tidak ada niat kami sedikitpun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali,” tegas Roy Suryo.
    Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra membantah partainya merupakan ‘partai biru’ yang menjadi dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Herzaky menekankan, tudingan itu merupakan fitnah tak berdasar.
    “Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menegaskan, Roy Suryo yang terus-terusan beropini terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.
    Menurutnya, Roy Suryo telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.
    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.
    Lalu, Herzaky mengeklaim hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat.
    “Putra sulung Bapak Jokowi, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Bapak Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ucapnya.
    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” sambung Herzaky.
    Kemudian, Herzaky turut menyinggung Wapres Gibran yang bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat dirawat beberapa waktu lalu.
    Dia menilai, hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi.
    “Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” katanya.
    “Demikian klarifikasi resmi dari kami. Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Herzaky.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, menekankan bahwa hubungan antara Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan keluarga Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), baik-baik saja.
    Hal tersebut disampaikan Herzaky dalam merespons tudingan bahwa ‘partai biru’ mendalangi
    isu ijazah palsu
    Jokowi.
    “Hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menjelaskan bahwa putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Ketika AHY kebetulan sedang merawat ayahnya, ia mengutus Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, dan Waketum Demokrat, Teuku Riefky Harsya, untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
    “Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat,” ucapnya.
    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” imbuh Herzaky.
    Maka dari itu, Herzaky menyebut Demokrat mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ijazah palsu untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.
    Dia menegaskan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.
    “Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut bahwa ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade Darmawan menyebut dia tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan Kompas TV, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh, ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV, dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti! Nasional 28 Juli 2025

    Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti! Nasional 28 Juli 2025

    Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar telematika
    Roy Suryo
    menegaskan tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu
    ijazah palsu
    Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    Roy mengakui tudingan-tudingan tersebut memang sering datang kepadanya.
    Menurutnya, tudingan itu ngaco dan bohong.
    “Tuduhan-tuduhan ini (disokong bohir) adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu scientist. Saya, Dokter Tifa, Doktor Rismon, (tuduhan) yang ngaco semacam ini, itu bukan sekali dua kali saya dengar ya,” ujar Roy, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (28/7/2025).
    Roy Suryo menekankan, dirinya tidak memiliki niat apa pun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    Dia bahkan mengeklaim juga tidak memiliki niat untuk memenjarakan Jokowi.
    “Kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insyaallah memang palsu, karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu, tidak ada niat kami sedikitpun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali,” tegas Roy Suryo.
    Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di ‘partai biru’ selama 15 tahun, bahkan sampai menjabat wakil ketua umum (waketum) di sana.
    Partai tempat Roy Suryo bergabung saat itu adalah
    Partai Demokrat
    .
    Namun, Roy Suryo menjamin, mantan partainya itu tidak ada kaitannya dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    “Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik, saya pernah wakil ketua umum di situ, dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut saja, karena partai politik saya dulu warnanya biru,” katanya.
    “Tapi benar-benar saya insyaallah jamin, tidak ada. Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya, dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, enggak ada sama sekali,” lanjut Roy Suryo.
    Roy Suryo menekankan, pimpinan dari ‘partai biru’ adalah sosok negarawan yang tidak akan pernah cawe-cawe seperti Jokowi.
    Dia meyakini, sosok tersebut tidak pernah kepikiran untuk melindungi anaknya di Pemilu 2029 mendatang.
    “Jadi saya jawab dengan tegas ya, tidak ada nuansa politik apapun, niat politik kecil banget pun enggak ada. Beda dengan mereka yang niatnya memang sudah politik, ingin terus mengawal sampai 2029, bahkan niat buruk untuk memenjarakan kami. Enggak ada sama sekali,” ucapnya.
    Roy Suryo pun kembali menegaskan tidak ada bohir di balik isu yang dia perjuangkan ini.
    Dia bahkan berani membuka rekeningnya untuk membuktikan tudingan bohir tersebut.
    “Tidak ada (bohir) sama sekali. Kalau perlu silakan buka rekening saya. Tampak kalau ada,” imbuh Roy Suryo.
    Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra membantah partainya merupakan ‘partai biru’ yang menjadi dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Herzaky menekankan, tudingan itu merupakan fitnah tak berdasar.
    “Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menegaskan, Roy Suryo yang terus-terusan beropini terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.
    Menurutnya, Roy Suryo telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.
    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.
    Lalu, Herzaky mengeklaim hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat.
    “Putra sulung Bapak Jokowi, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Bapak Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ucapnya.
    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” sambung Herzaky.
    Kemudian, Herzaky turut menyinggung Wapres Gibran yang bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat dirawat beberapa waktu lalu.
    Dia menilai, hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi.
    “Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” katanya.
    “Demikian klarifikasi resmi dari kami. Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Herzaky.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti! Nasional 28 Juli 2025

    2 Demokrat: Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Bukan Bagian Partai Kami Nasional

    Demokrat: Roy Suryo yang Beropini Ijazah Palsu Jokowi Bukan Bagian Partai Kami
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, menekankan bahwa pakar telematika sekaligus eks Menpora,
    Roy Suryo
    , sudah bukan kader mereka lagi.
    Herzaky menyebut Roy Suryo telah mundur dari Demokrat sejak tahun 2019.
    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait ‘dugaan
    ijazah palsu
    ‘, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Roy Suryo tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.
    Dia pun menekankan bahwa Partai Demokrat bukan ‘partai biru’ yang disebut sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Sebelumnya, Roy Suryo menegaskan tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu ijazah palsu Jokowi.
    Roy mengakui tudingan-tudingan tersebut memang sering datang kepadanya.
    Menurutnya, tudingan itu ngaco dan bohong.
    “Tuduhan-tuduhan ini (disokong bohir) adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu
    scientist
    . Saya, Dokter Tifa, Doktor Rismon, (tuduhan) yang ngaco semacam ini, itu bukan sekali dua kali saya dengar ya,” ujar Roy, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (28/7/2025) dini hari.
    Roy Suryo menekankan bahwa dirinya tidak memiliki niat apapun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    Dia bahkan mengeklaim juga tidak memiliki niat untuk memenjarakan Jokowi.
    “Kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insyaallah memang palsu, karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu, tidak ada niat kami sedikitpun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali,” tegas Roy Suryo.
    Kemudian, Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di ‘partai biru’ selama 15 tahun, bahkan sampai menjabat wakil ketua umum (waketum) di sana.
    Roy Suryo menjamin mantan partainya itu tidak ada kaitannya dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    “Benar bahwa dulu saya berasal dari partai politik, saya pernah wakil ketua umum di situ, dan 15 tahun saya di partai politik. Saya sebut saja, karena partai politik saya dulu warnanya biru,” katanya.
    “Tapi benar-benar saya insyaallah jamin, tidak ada. Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya, dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, enggak ada sama sekali,” lanjut Roy Suryo.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan,
    feeling
    saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah keras spekulasi yang muncul jika partainya berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.

    “Fitnah, fitnah, fitnah itu,” tegas AHY saat ditemui di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/7/2025).

    Spekulasi ini menyasar Demokrat pasca pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “tokoh besar” di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut Roy Suryo sebagai salah satu penggerak isu tersebut, namun menegaskan bahwa Roy “tidak bermain sendiri” dan diduga mendapat dukungan dari pihak yang lebih besar.

    “Artinya, memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” ujar Jokowi.

    Selain menanggapi isu tersebut, AHY yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah melakukan kunjungan kerja di NTB. Selama di NTB, AHY melakukan sejumlah kegiatan, seperti Membuka Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di halaman Kantor Gubernur NTB, Sabtu malam.

    Kemudian, lari pagi di area Car Free Day (CFD) Udayana, Mataram dan wisata kuliner lokal seperti Soto Sugisah di Selaparang.

    Selanjutnya melepas peserta komunitas sepeda tua Indonesia di eks Bandara Selaparang, menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada warga Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dan meninjau Dam Irigasi Pengga di Lombok Tengah. AHY mengatakan, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di NTB yang berkelanjutan.

    “Kami akan mendorong semaksimal mungkin percepatan pembangunan infrastruktur di NTB, tentu dengan mengedepankan kearifan lokal serta kelestarian alam dan lingkungan,” ujarnya.

  • `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Prabowo: `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas dukungannya terhadap pemerintah, dan karena telah menunjukkan keberpihakannya terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    “Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini (demikian, red.). Saya yakin (partai-partai, red.) tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB, dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh, rakyat Indonesia merasakan yang benar itu benar, yang salah itu salah,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Pernyataan Presiden Prabowo itu merujuk kepada pidato politik Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, yang keduanya disampaikan dalam acara yang sama.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berterima kasih atas pidato politik yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin dan Muhaimin, karena keduanya memberikan optimisme dan memperkuat keyakinan terhadap masa depan Indonesia yang cerah.

    “Jadi, Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin kalau masa depan Indonesia cerah, baik, tetapi memang tadi disinggung-singgung kuncinya adalah kita harus rukun, kita harus kerja sama, kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU (Nahdlatul Ulama) dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti, bermanfaat, untuk semua, ini kuncinya,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian juga memuji sikap PKB yang selepas Pilpres 2024 memutuskan bergabung pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam masa Pilpres 2024, PKB berada di kubu oposisi bersama PKS dan NasDem. Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden saat Pilpres, berpasangan dengan Anies Baswedan, dan bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok, enggak ada masalah. Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar, dari wakil rakyat juga jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara Harlah Ke-27 PKB, hampir seluruh ketua umum partai politik hadir, dan beberapa partai diwakili oleh jajaran petingginya. Deretan pemimpin partai politik yang hadir, selain Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum. Sementara itu, ada pula Ketua DPR Puan Maharani, yang merupakan salah satu petinggi PDI Perjuangan.

    Sumber : Antara

  • Menko AHY Sentil Banyak Infrastruktur Megah tapi Tak Berdampak Signifikan

    Menko AHY Sentil Banyak Infrastruktur Megah tapi Tak Berdampak Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap temuannya mengenai sejumlah infrastruktur megah tetapi tak memiliki dampak signifikan pada masyarakat.

    AHY menjelaskan portofolio infrastruktur nasional yang kurang memiliki dampak pada masyarakat di antaranya mulai dari jalan tol hingga pelabuhan.

    “Sejumlah proyek infrastruktur besar seperti bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang  meskipun secara fisik rampung dan tampak megah, belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).

    Alhasil, AHY menyebut praktik tersebut menimbulkan inefisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, dia berkomitmen untuk menghentikan inefisiensi selama periode Presiden Prabowo Subianto.

    AHY berpandangan, paradigma pembangunan nasional perlu bergeser dari sekadar menyelesaikan proyek infrastruktur menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pembangunan, lanjut AHY, tidak lagi cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai. Tetapi perlu mempertimbangkan sejauh mana infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara merata, dan menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah: setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari,” ujar Menko AHY.

    Sejalan dengan hal itu, AHY menggarisbawahi pentingnya integrated planning atau perencanaan terpadu sebagai kunci efektivitas pembangunan. 

    Menurutnya, pembangunan yang tidak dirancang secara holistik berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan melahirkan infrastruktur yang tidak berdampak.

    “Ini harus kita perbaiki. Kalau perencanaan tidak terintegrasi, pelaksanaannya bisa tidak efektif dan hasilnya tidak langsung berdampak. Karena itu, kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan,” pungkasnya.

  • AHY Sebut RI Banyak Infrastruktur Megah, Manfaatnya Belum Terasa

    AHY Sebut RI Banyak Infrastruktur Megah, Manfaatnya Belum Terasa

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti tentang banyaknya infrastruktur yang nampak megah, namun belum berdampak nyata bagi masyarakat RI. Hal ini salah satunya karena banyak keputusan dibuat tergesa-gesa dan tidak diperhitungkan dengan matang.

    AHY mengatakan, sejumlah proyek bandara, dermaga, jalan, hingga bendungan yang meski sudah selesai dibangun, belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah. Hal ini kerap terjadi karena perencanaan yang tidak terintegrasi sejak awal.

    “Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi,” kata AHY saat Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/7/2025).

    Lemahnya desain proyek hingga koordinasi kebijakan itu sendiri kerap menjadi penyebab terjadinya inefisiensi pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang tidak dirancang secara holistik, kata AHY, berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan melahirkan infrastruktur yang tidak berdampak.

    “Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu,” ujarnya.

    Oleh karena itu, AHY mendorong perbaikan dengan cara menerapkan perencanaan terpadu (integrated planning) agar pembangunan benar-benar efektif dan hasilnya bisa langsung berdampak ke masyarakat.

    “Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan,” kata AHY.

    Di samping itu, AHY menekankan, pembangunan ke depan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya mengejar jumlah proyek yang selesai. Menurutnya, infrastruktur harus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari,” tutupnya.

    Tonton juga video “AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak” di sini:

    (shc/rrd)