Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY Raih Penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award 2025

    AHY Raih Penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award 2025

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, kemarin. Penghargaan tertinggi bagi alumni Nanyang Technological University (NTU) Singapura ini diberikan kepada alumni yang berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, maupun komunitas global.

    “Penganugerahan Nanyang Distinguished Alumni Award merupakan kehormatan yang sangat berarti bagi saya. NTU mengajarkan saya untuk berpikir kritis dan strategis, serta memandang kepemimpinan dari perspektif yang lebih luas,” ujar AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Adapun AHY menerima penghargaan ini atas kontribusinya dalam bidang pertahanan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Dalam perannya sebagai Menko, ia memimpin berbagai program strategis untuk memperkuat infrastruktur serta mempercepat pembangunan wilayah di Indonesia. Dedikasinya dalam memperluas akses pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik juga menjadikannya salah satu tokoh penting dalam percepatan transformasi infrastruktur nasional.

    Selain kiprah di pemerintahan, AHY juga aktif mendorong pengembangan kepemimpinan generasi muda dan partisipasi masyarakat melalui The Yudhoyono Institute serta berbagai inisiatif sosial lainnya. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan pengalaman akademiknya di NTU menjadi salah satu fondasi intelektual yang terus mempengaruhi perjalanan kepemimpinannya.

    AHY mengungkapkan pendekatan kepemimpinan yang ia pelajari di NTU terus menjadi pegangan dalam menjalankan tanggung jawab publik.

    “Cara berpikir analitis, lintas disiplin, dan berorientasi masa depan yang saya dapatkan di NTU selalu menemani saya dalam setiap langkah pengabdian. Saya percaya bahwa kebijakan yang baik memerlukan nilai dan gagasan yang diuji oleh data, dipandu empati, dan disempurnakan oleh ilmu pengetahuan,” ucapnya.

    Sementara itu, Presiden NTU, Profesor Ho Teck Hua menyampaikan para penerima penghargaan tahun ini mencerminkan kualitas lulusan NTU yang mampu memanfaatkan pengetahuan, kreativitas, dan empati untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Melalui penganugerahan ini, AHY menjadi salah satu alumni NTU yang tidak hanya menorehkan prestasi di panggung nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini menegaskan pengakuan internasional atas kontribusi dan dedikasinya dalam membangun negeri.

    “Para penerima penghargaan tahun ini menunjukkan bahwa lulusan NTU mampu memadukan pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian untuk memberikan dampak nyata bagi Singapura dan dunia. Kiprah mereka dalam meraih keunggulan, memimpin perubahan, dan berkontribusi bagi masyarakat menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika NTU,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Nanyang Alumni Awards, yang diselenggarakan sejak 2005, merupakan bentuk apresiasi NTU kepada para alumni yang mengharumkan nama universitas melalui pencapaian di tingkat nasional, regional, dan internasional. Program ini terdiri dari empat kategori penghargaan, dengan Nanyang Distinguished Alumni Award sebagai level tertinggi.

    (akd/ega)

  • Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersyukur persoalan sengketa tanah warga Surabaya yang terblokir BPN karena adanya klaim aset Pertamina akhirnya membuahkan hasil.

    Hal tersebut disampaikan Wagub Emil saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Komisi II DPR RI, Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran Kementerian ATR/BPN, anggota Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) pada Rabu (19/11/2025).

    “Pak Dirut sampai terharu mendengar perjuangan dari warga selama ini, karena masalah ini muncul sebelum beliau menjabat. Beliau berkomitmen untuk ini semua diklirkan,” kata Wagub Emil.

    “Kami akan koordinasi juga dengan Menko AHY dan Gubernur Khofifah karena beliau memberikan amanah untuk mengawal masalah ini,” imbuhnya.

    Ke depannya, lanjut Emil, akan dilakukan koordinasi bersama Pemkot Surabaya dan pihak Kejaksaan untuk menindaklanjuti solusi cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

    “Tinggal proses administrasi tapi bukan berarti tidak ada kepastian. Tadi disepakati adalah menggunakan analisa hukum bukan proses hukum. Ini analisa hukum hanya sebagai telaah,” lanjutnya.

    Untuk itu, Wagub Emil menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan perjuangan warga Surabaya.

    “Alhamdulillah perjuangan bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan teman-teman FATWA bisa membawa kabar gembira kepada warga Surabaya yang telah berjuang selama puluhan tahun,” kata Wagub Emil.

    “Yang terpenting adalah urusan warga beres. Insya Allah PT Pertamina akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan warga Surabaya mendapat kabar gembira,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Prabowo Ganti Nama Jembatan Pandasimo Penghubung Bantul-Kulon Progo Jadi Kabanaran, Ini Maknanya

    Prabowo Ganti Nama Jembatan Pandasimo Penghubung Bantul-Kulon Progo Jadi Kabanaran, Ini Maknanya

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengganti nama jembatan Pandasimo penghubung Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo, menjadi Jembatan Kabanaran. Prabowo menegaskan penamaan Kabanaran ini mempresentasikan kembali semangat perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda.

    “Maka saya di sini, di tempat yang begitu penting dan penuh spiritualitas dalam budaya Jawa. Keberadaan Jembatan Kabanaran diharapkan mempermuda konektivitas, mempermudah akses pada warga yang begitu indah,” kata Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional dan penamaan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dengan kehadiran jembatan sepanjang 2,5 kilometer ini, Prabowo menyebut ke depannya akan menjadi pemantik penting dalam peningkatan ekonomi kawasan..

    “Mungkin nanti akan dibangun hotel-hotel yang bagus, berbagai penyediaan fasilitas pariwisata. Kita harus bersama-sama mendorong pariwisata,” tegasnya.

    Prabowo menyebut pariwisata saat ini adalah penyumbang devisa terbesar dan penyedia lapangan kerja terbanyak.

    “Ini sesuatu yang berarti dan begitu penting bagi perekonomian kita. Saya titip rawat baik-baik jembatan ini, dan saya mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus membangun sarana infrastruktur penting bagi pembangunan daerah,” tutupnya.

    Prabowo didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Dalam paparannya, Dudy menyatakan selain peresmian Jembatan Kabanaran, Presiden di hari ini juga meresmikan secara hibrid Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, underpass Gatot Subroto Medan, flyover Canggu Magelang dan underpass Joglo di Solo.

    “Secara keseluruhan total panjang 51 Km, proyek di empat provinsi ini menelan anggaran Rp 1,97 triliun, dan menyerap 10.461 tenaga kerja,” jelas Dudy.

    Terkait dengan penamaan Kabanaran, jembatan yang berada di Desa Poncosari, Bantul dan Desa Banaran, Kulon Progo ini disebutnya terkait dengan sejarah penting Yogyakarta.

    “Dipilihnya lokasi ini karena dulu kawasan Desa Banaran merupakan pusat perlawanan Pangeran Mangkubumi I yang kemudian dianggkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I melawan Belanda,” katanya.

    Dikenal sebagai Pangeran Banaran, nama ini diharapkan akan mampu menghidupkan kembali semangat dan nilai-nilai perjuangan menumbuhkan nasionalisme.

    Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji mengatakan penamaan Jembatan Kabanaran ini murni merupakan usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

  • Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional Jembatan Kabanaran, Rabu siang, yang menghubungkan transportasi wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul.

    Dalam sambutannya, Kepala Negara menyatakan bahwa lokasi jembatan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan ekonomi di wilayah sekitar.

    “Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini,” kata Presiden.

    Jembatan tersebut juga diharapkan Presiden bisa membangkitkan gairah wisata serta ekonomi rakyat, khususnya kehadiran para wisatawan di Yogyakarta dan sekitarnya.

    Prosesi peresmian operasional jembatan mengambil titik di tengah jembatan, tepat di atas Sungai Progo. Seremonial peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Jembatan Kabanaran, sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo, memiliki bentang jembatan total 2,3 kilometer yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan rampung pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp863,72 miliar.

    Infrastruktur strategis ini berada di jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa, yang menjadi alternatif penting selain infrastruktur eksisting jalur Pantura.

    Dari total target 1.500 kilometer, sekitar 1.300 kilometer Pansela telah terbangun, sementara 250 kilometer sisanya masih dalam proses penyelesaian.

    Kehadiran Jembatan Kabanaran diproyeksikan memperlancar arus transportasi, mengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jawa.

    Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain, yakni Underpass Gatot Subroto di Medan, Underpass Joglo di Surakarta, Flyover Cangguk di Magelang, serta Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat.

    Khusus untuk Jembatan Kabanaran, penamaan baru disepakati atas usulan pemerintah daerah dan telah dikonsultasikan dengan Ngarso Dalem mengingat nilai historis kawasan tersebut.

    Jembatan ini juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta berbahan corrugated steel.

    Seluruh pendanaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, setelah sebelumnya memanfaatkan kas jalan daerah sebelum akhirnya dilanjutkan dengan alokasi APBN sekitar Rp800 miliar, hingga total biaya mencapai Rp863,72 miliar.

    Turut hadir dalam agenda tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Zero ODOL Bakal Hemat Anggaran Pemeliharaan Jalan Rp43 Triliun

    Menko AHY: Zero ODOL Bakal Hemat Anggaran Pemeliharaan Jalan Rp43 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL) dapat menghemat biaya pemeliharaan jalan hingga Rp43 triliun per tahun.

    AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antardaerah. 

    Dia menuturkan, peningkatan konektivitas menjadi penting mengingat target pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan merata di seluruh Indonesia.

    Dia mengatakan, penerapan zero ODOL akan meningkatkan keselamatan di jalan serta mengurangi emisi. AHY juga menyebut kebijakan ini dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pemeliharaan jalan.

    “Kebijakan zero ODOL dapat menghemat hingga Rp43 triliun per tahun dalam biaya pemeliharaan jalan,” kata AHY dalam 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

    Selanjutnya, untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, pemerintah juga akan memastikan pengelolaan proyek-proyek strategis secara hati-hati.

    Dia menuturkan, proyek tersebut mencakup perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung menuju Surabaya, serta perluasan jaringan logistik luar Jawa melalui jalur kereta Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi. 

    AHY memaparkan, proyek-proyek tersebut bukan sekedar koridor transportasi—melainkan jembatan keadilan yang menghubungkan provinsi dan memberdayakan masyarakat. 

    “Kita mengintegrasikan kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandar udara dalam satu ekosistem logistik nasional untuk menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing,” jelasnya.

    Sebelumnya, AHY juga mengungkapkan kebijakan zero ODOL akan mampu menarik investasi hingga Rp50 triliun.  

    AHY tidak menampik bahwa pada awal penerapan kebijakan tersebut memang akan memberikan efek langsung berupa mengerek inflasi maupun biaya logistik. Namun, efek tersebut hanya sementara.   

    Efek jangka menengah hingga panjangnya, justru yang akan terasa adalah potensi investasi hampir Rp50 triliun, tepatnya Rp48,9 triliun. Utamanya, berasal dari para pelaku industri yang mau menambah armada dan memperbaharui kendaraan yang sebelumnya ODOL.  

    “Mereka ingin investasi untuk punya armada-armada yang baru dan lebih tentunya sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya dalam ALFI Convex di ICE BSD pekan lalu. 

  • AHY Kawal Langsung Proyek Jalan Labuan Bajo-Manggarai Barat sepanjang 140 Km, Nilainya Capai Rp 150 M

    AHY Kawal Langsung Proyek Jalan Labuan Bajo-Manggarai Barat sepanjang 140 Km, Nilainya Capai Rp 150 M

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan proyek Jalan Lintas Utara Flores sepanjang 140 km yang menghubungkan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat hingga Port Reo, Kabupaten Manggarai.

    “Saat ini, masih sisa cukup panjang yaitu 88 km yang belum diaspal, rencananya ini akan kita lanjutkan pembangunannya, kurang lebih lebar jalan itu enam meter,” katanya saat meninjau proyek Jalan Lintas Utara Flores di Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, NTT, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Antara.

    Pada kunjungannya tersebut, AHY didampingi antara lain perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

    AHY menambahkan melalui pembangunan proyek jalan tersebut diharapkan akan memangkas waktu tempuh dari Labuan Bajo ke Port Reo.

    “Harapannya ini akan secara signifikan mengurangi waktu tempuh dari yang tadinya sekitar 6-7 jam, menjadi 3-4 jam,” ujarnya.

    Ia menilai pembangunan proyek jalan tersebut akan berdampak pada kemudahan mobilitas warga dan logistik dari Kabupaten Manggarai Barat ke Kabupaten Manggarai.

    Di lain sisi, lanjut dia, adanya jalan tersebut akan memberikan dampak bagi berkembangnya sektor produktif seperti peternakan dan pertanian serta sektor pariwisata di dua kabupaten tersebut.

    “Jadi saya berkomitmen tentunya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah provinsi, Pak Wagub, Pak Bupati sama-sama kita kawal nanti agar setiap saat ada perkembangan yang baik, ada progres atau kemajuannya,” tegasnya. 

     

  • YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama

    YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama

    Jakarta –

    Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) telah resmi ditetapkan sebagai bandara embarkasi dan debarkasi haji mulai tahun 2026. Selaras dengan hal itu, pemerintah menerapkan skema baru agar calon jemaah haji bisa menginap di hotel-hotel di sekitar kawasan tersebut.

    Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, mengatakan inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengoptimalkan potensi infrastruktur strategis di wilayah DIY dan sekitarnya.

    “Harapan Bapak Menko AHY agar Yogyakarta menjadi embarkasi haji telah disetujui oleh Kementerian Haji dan Umrah. Skema Hotel Bubble di area sekitar bandara akan diterapkan agar pelayanan jemaah haji lebih efisien sekaligus memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kulonprogo,” ujar Nazib, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Melalui konsep Hotel Bubble, calon jemaah haji tidak lagi harus melalui gedung Asrama Haji sebagaimana di embarkasi lainnya. Calon jemaah dapat menggunakan hotel-hotel di kawasan depan bandara yang telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji.

    “Konsep ini akan meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal,” jelasnya.

    Penetapan YIA sebagai embarkasi haji merupakan hasil koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, serta PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola bandara.

    Rencananya, kloter pertama jemaah haji yang berangkat melalui YIA dijadwalkan pada 22 April 2026, dengan peserta berasal dari Provinsi DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, serta sebagian wilayah Jawa Tengah yakni Karesidenan Kedu (Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang).

    General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Ruly Artha, mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pemerataan pelayanan publik dan memperluas konektivitas udara di luar wilayah Jawa bagian barat.

    “Penetapan YIA sebagai embarkasi haji 2026 adalah amanah besar sekaligus bukti pengakuan atas kualitas infrastruktur yang kami miliki,” ujar Ruly.

    Ruly menjelaskan, YIA memiliki landasan pacu sepanjang 3.250 meter yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330, serta terminal modern berkapasitas besar yang siap mengakomodasi penerbangan haji secara efisien dan berkelas dunia.

    Ia berharap, penetapan ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah DIY, khususnya Kulonprogo.

    (shc/eds)

  • AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi yang belum merata, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini khususnya dalam hal pembangunan jalan hingga akses air bersih.

    Persoalan infrastruktur di NTT mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Kamis (13/11/2025).

    Pada kesempatan itu, ia berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima laporan hasil riset dari tim Ekspedisi Patriot, yang selama tiga bulan melakukan penelitian di berbagai kawasan transmigrasi di NTT.

    Hasil riset tersebut menunjukkan, infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah transmigrasi. Menko AHY menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan keterbatasan akses air bersih sebagai hambatan yang perlu segera ditangani.

    “Di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Masih cukup banyak ruas jalan yang perlu perbaikan, termasuk juga kebutuhan air bersih,” kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/11).

    Menurutnya, ketersediaan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

    “Kita berharap pertanian kita bisa lebih baik lagi. Karena itu, dibutuhkan bendungan dan irigasi untuk mengairi sawah serta menyediakan suplai air bersih bagi semua,” ujarnya.

    AHY memastikan, seluruh masukan masyarakat dan temuan lapangan akan dibawa ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif. Ia juga menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penentu kemajuan ekonomi masyarakat transmigran.

    “Kalau aksesnya semakin baik, seluruh potensi yang ada bisa dioptimalkan dan hasilnya kembali dinikmati oleh masyarakat,” kata dia.

    Pada kesempatan itu, AHY juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, pemberian SHM ini merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan masyarakat, sekaligus menjadi penopang peningkatan nilai ekonomi bagi warga transmigran.

    “Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menarik adalah, ternyata sejak tahun 2000 masyarakat sudah tinggal di sini, tetapi baru sekarang bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya, menunggu selama 25 tahun,” ujar AHY.

    (shc/eds)

  • Krakatau Steel Kirim Barang Pakai Kereta Api Mulai 18 November 2025, Minta Diresmikan AHY

    Krakatau Steel Kirim Barang Pakai Kereta Api Mulai 18 November 2025, Minta Diresmikan AHY

    Liputan6.com, Jakarta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan mulai mengirim logistik menggunakan kereta api pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono diminta untuk meresmikannya.

    Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan menyampaikan rencana pengiriman logistik pakai kereta api dilakukan pada 18 November 2025, pekan depan.

    “Pak Menko, kami tidak hanya omon-omon, insyaaAllah di tanggal 18 November besok, kami sudah lakukan pengiriman memakai kereta api dari kawasan Krakatau Steel di Cilegon,” ungkap Akbar dalam ALFI Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang, ditulis Kamis (13/11/2025).

    Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini juga telah membangun konektivitas dari Pelabuhan Panjang di Lampung ke Pelabuhan Cigading, Cilegon, Banten. Kapal Ro Ro yang akan digunakan untuk menghubungkan keduanya.

    Akbar berharap, dua inisiatifnya ini bisa diresmikan oleh Menko AHY. Mengingat lagi, angkutan logistik menggunakan kereta api tadi agar tidak bergantung ke transportasi darat seperti truk.

    “Harapannya Pak Menko, di tanggal 18 ataupun minggu depan kami menyesuaikan jadwal, bisa diresmikan oleh Pak Menko sebagai aksi korporasi daripada BUMN yang harusnya memang hadir dalam program-program strategis pemerintah,” tuturnya.

     

  • Kebijakan Zero ODOL Bisa Tarik Investasi Rp 48,9 Triliun Dalam Jangka Panjang

    Kebijakan Zero ODOL Bisa Tarik Investasi Rp 48,9 Triliun Dalam Jangka Panjang

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan nol truk lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimension and overload (ODOL) pada 1 Januari 2027 mendatang. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu kenaikan biaya logistik dan inflasi, namun di pada jangka panjang bisa mengahdirkan investasi jumbo.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono tak menampik Zero ODOL bisa mengerek biaya logistik 3,3 persen dan inflasi 0,2-0,4 persen pada jangka pendek.

    “Memang, jika diberlakukan, kebijakan Zero ODOL ini, akan terjadi peningkatan biaya logistik, alami, naturally seperti itu, kemudian ada sedikit inflasi, oke,” kata AHY dalam ALFI Convex 2025, di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, hal tersebut hanya untuk jangka pendek. Sementara itu, ke depannya, penerapan Zero ODOL bisa membawa manfaat seperti menambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sampai potensi investasi yang tidak sedikit.

    Dia mencatat, sekitar 35 persen asosiasi pedagang, pengusaha besar dan UMKM berminat untuk menanamkan investasinya. Terutama pada aspek logistik seperti truk yang disesuaikan dengan ketentuan Zero ODOL.

    “Kemudian juga untuk gudang-gudang dan lain sebagainya bisa generate sekitar Rp 48 triliun,” kata AHY.