Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Kilas Balik Upacara HUT Ke-80 RI: Tradisi Baju Adat Masih Bertahan hingga Ada Karnaval Nasional 18 Agustus 2025

    Kilas Balik Upacara HUT Ke-80 RI: Tradisi Baju Adat Masih Bertahan hingga Ada Karnaval Nasional 18 Agustus 2025

    Kilas Balik Upacara HUT Ke-80 RI: Tradisi Baju Adat Masih Bertahan hingga Ada Karnaval
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) berlangsung meriah sekaligus khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Ribuan tamu undangan, mulai dari pejabat negara, duta besar negara sahabat, hingga masyarakat umum, tumpah ruah mengikuti rangkaian upacara bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Suasana nasionalisme terasa kental sejak pengibaran Bendera Merah Putih hingga penutupan upacara.
    Menariknya, di pengujung acara, para tamu disuguhi hiburan rakyat berupa penampilan musik Tabola-bale yang mengajak semua orang berjoget, termasuk Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.
    Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan HUT RI di Istana Merdeka tetap mempertahankan tradisi penggunaan baju adat.
    Presiden Prabowo tampil mengenakan beskap Melayu berkalung melati, menegaskan simbol kesederhanaan dan persatuan.
    Para menteri Kabinet Merah Putih pun hadir dengan busana adat dari berbagai daerah.
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, misalnya, sama-sama memilih baju adat Aceh.
    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengenakan baju adat Jawa.
    Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan memilih baju adat Alor dari Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan mempromosikan kain tenun buatan mama-mama Flores.
    Ada pula Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang mengenakan baju Bodo khas Makassar, Sulawesi Selatan.
    Stella mengaku busana itu dipilih karena mengingatkannya pada masa kecil.
     
    Tak hanya upacara, perayaan HUT ke-80 RI juga dimeriahkan karnaval kemerdekaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Thamrin-Sudirman pada Minggu malam.
    Karnaval dimulai pukul 19.30 WIB dan diikuti berbagai kementerian/lembaga dengan mobil hias yang menampilkan konsep masing-masing.
    Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran turut hadir menyapa masyarakat yang memenuhi jalanan utama Jakarta.
    Ribuan warga antusias menonton parade mobil hias dan penampilan musik di sepanjang rute karnaval.
    Salah satu momen paling menyita perhatian publik terjadi saat Prabowo turun dari panggung untuk menyapa masyarakat secara langsung.
    Di hadapannya, sejumlah anak-anak mendekat bersama orangtuanya.
    Seorang bocah kecil digendong pria dewasa berikat kepala merah putih.
    Bocah itu kemudian disambut langsung oleh Prabowo, yang mencium kepalanya dengan penuh kasih.
    Presiden ke-8 RI itu juga memeluk erat seorang anak bertopi, menggendong bocah lainnya, hingga menundukkan badan untuk menyambut anak kecil yang lain.
    Total lima anak terekam kamera berinteraksi langsung dengan Prabowo, momen yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
    Lagu “Bangun Pemudi Pemuda” yang dibawakan band Cokelat mengiringi interaksi hangat tersebut.
    Menjelang akhir acara, ribuan warga semakin bersemangat ketika Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung dan berkeliling menyapa masyarakat.
    Dari
    rooftop
    kendaraan, ia melambaikan tangan selama hampir 30 menit, sesekali berhenti untuk melayani permintaan bersalaman dari warga.
    Aksi spontan itu membuat suasana semakin meriah.
    Banyak warga berusaha mengabadikan momen dengan kamera ponsel mereka, sementara yang lain berebut mendekat untuk bersalaman langsung dengan Kepala Negara.
    HUT ke-80 RI pun ditutup dengan penuh sukacita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

    Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), setelah beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI di tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam perayaan upacara HUT ke-80 RI, SBY tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna merah dan peci hitam.

    Asal tahu saja, SBY beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI. Menurut rangkuman Bisnis, Presiden ke-6 RI ini absen di upacara bendera HUT ke-73 RI dan menghadiri HUT RI di KBRI Singapura. 

    Kemudian, dalam upacara HUT ke-74 RI juga absen lantaran tengah mendampingi sang ibu, Siti Habibah yang kala itu berada di rumah sakit di wilayah Cibubur.

    Di tahun-tahun berikutnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu tampak menghadiri upacara HUT ke-75 dan ke-76 di Istana Kepresidenan secara virtual.

    Kemudian, SBY juga tak hadir dalam upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

    Kala itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu berhalangan hadir lantaran masih berada di Malaysia. SBY dan rombongan lantas mengikuti upacara di KBRI Malaysia.

    SBY kembali absen dalam perayaan HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Baik SBY maupun sang anak Agus Harimurti Yudhoyono kala itu kompak tak hadir dalam upacara HUT ke-78 RI.

    Diketahui, keduanya tengah berada di Pacitan, Jawa Timur untuk meluncurkan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.

    Kemudian, pada HUT ke-79 RI, SBY kembali tak menghadiri upacara HUT ke-79 RI. Sebagai informasi, perayaan upacara HUT ke-79 RI digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    AHY kala itu mengatakan, ayahnya, yakni SBY, dipastikan tidak akan menghadiri acara HUT ke-79 RI di IKN. Menurut AHY, SBY sudah dari jauh hari memiliki jadwal untuk upacara HUT RI di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur.

    “Beliau sudah ada apa namanya, kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga. Upacaranya di Pacitan, di kampung halaman,” kata AHY.

  • Awal Mula Istilah Serakahnomic yang Bikin Prabowo Marah – Page 3

    Awal Mula Istilah Serakahnomic yang Bikin Prabowo Marah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo kembali menggunakan istilah serakahnomics dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat (15/8/2025). Istilah itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana bisnis yang dijalankan  dengan seenaknya oleh pengusaha dan menikmati keuntungan tinggi di atas penderitaan rakyat.

    Dalam pidatonya, ia menyoroti beberapa contoh praktik serakahnomics yang selama ini terjadi. Salah satu yang disorot adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

    Prabowo menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal sehat. Menurut Prabowo, kelangkaan minyak goreng yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan hampir berbulan-bulan, merupakan bukti adanya manipulasi pasar.

    “Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, ini aneh sekali tidak masuk diakal sehat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka,” kata Prabowo.

    “Ternyata memang permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ucap Prabowo. 

    Prabowo menegaskan, kondisi semacam ini tidak boleh terulang. Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam dan produk strategis dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk dipermainkan oleh kelompok tertentu.

    Lalu, sejak kapan istilah serakahnomics disampaikan Prabowo?

    Serakahnomics pertama kali diperkenalkan oleh Prabowo dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo pada 20 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengkritik praktik ekonomi yang dilandasi keserakahan elit, yang disebutnya melewati batas kewajaran dan moralitas.

    Prabowo mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Sayangnya, dia menyebut masih banyak orang jahat alias maling yang mengambil seluruh kekayaan.  

    “Maling-maling pun luar biasa, kalian luar biasa nggak jera-jera sudah dikasih warning berkali-kali masih aja,” imbuh dia.

    Prabowo pun mengklaim, istilah serakahnomics yang ia sebut merupakan istilah baru yang tidak ada dalam mazhab ekonomi yang berkembang saat ini. 

    “Serakahnomics ini sudah lewat nggak ada di buku enggak ada di universitas ekonomi kayak begini ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya,” jelas dia. 

    Selain menjelaskan soal bahayanya serakahnomics di Kongres PSI, Prabowo juga kembali menyampaikan hal yang sama dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta.

     

    Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabumingraka menghadiri Sidang Paripurna DPR, DPD, dan MPR, Jumat (15/8). Hadir juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ditemani dua putranya, Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas Yudhoyono. Sej…

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersil.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

    Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, termasuk anggaran untuk Bulog, mencapai Rp164,4 triliun.

    “Pada RAPBN 2026 akan dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden kemudian menjelaskan Bulog, yang saat ini berbentuk BUMN, akan diperkuat fungsinya.

    “Bulog, kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, kemudian subsidi pupuk pada tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga, kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” sambung Presiden.

    Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, di antaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo mewanti-wanti anggaran pendidikan harus tepat sasaran

    Prabowo mewanti-wanti anggaran pendidikan harus tepat sasaran

    Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran, karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Anggaran pendidikan direncanakan sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026.

    “Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Presiden menyampaikan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global.

    Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen akan dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    “Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” kata Prabowo pula.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo targetkan LPDP biayai 4.000 mahasiswa pada tahun 2026

    Prabowo targetkan LPDP biayai 4.000 mahasiswa pada tahun 2026

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat membiayai 4.000 mahasiswa melalui beasiswa pada tahun 2026.

    “Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menilai upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional.

    “Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” ujar dia.

    Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa negara harus mampu mengejar ketertinggalan di berbagai bidang agar sumber daya manusia (SDM) unggul dapat tercipta di Indonesia.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics,” kata Presiden Prabowo.

    Sementara itu, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah pangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit

    Pemerintah pangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk ke petani yang rumit.

    “Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.

    “Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.

    Dalam hal ini, ia mengatakan penguatan Perum Bulog yang dilakukan pemerintah membuat perusahaan tersebut mampu berperan sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

    Pada 2026, Prabowo mengatakan pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan. Sedangkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp46,9 triliun dengan total 9,62 juta ton pupuk.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Indonesia harus berdaulat pangan dan cetak sawah baru

    Prabowo: Indonesia harus berdaulat pangan dan cetak sawah baru

    Kita akan cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran, kita dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat dalam sektor pangan dan melakukan cetak sawah baru.

    Prabowo mengatakan Indonesia harus terus mewujudkan ketahanan pangan sebagai bukti kemandirian bangsa. Oleh karena itu, swasembada pangan, terutama pada komoditas beras dan jagung harus tercapai guna menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan petani.

    “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lanjut Prabowo, melalui cetak sawah baru. Pemerintah juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam penyediaan bibit unggul, alat mesin pertanian modern, pembiayaan yang mudah bagi petani serta menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah seperti Rp6.500 per kilogram.

    “Kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.