Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
“Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
“Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
“Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
“Belum, belum, belum,” kata dia.
Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
“Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
“Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
“Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
“Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden.
“Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
“Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.
Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
“Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
“Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani.
Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas.
“Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
“Aman, aman,” ujar dia.
Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agus Harimurti Yudhoyono
-
/data/photo/2025/08/31/68b3dd418899e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025
-

Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.
Mereka terlihat memasuki kompleks istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB untuk menuju ke lingkungan Kantor Presiden.
Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu tokoh yang pertama hadir, tercatat tiba sekitar pukul 11.12 WIB.
Disusul kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
Ibas hadir di lokasi untuk mewakili kapasitas sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat yang berhalangan hadir karena penugasan negara ke China.
Selain itu, juga hadir Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.
Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rapat kabinet.
“Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin.
Menanggapi isu hangat terkait dinamika di DPR, termasuk sorotan publik mengenai tunjangan anggota dewan, Muhaimin menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lembaga negara.
“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ujarnya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Menko IPK: Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Menurut AHY, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus terus dipacu. Namun, pertumbuhan tersebut harus dibangun di atas kemandirian pangan dan energi serta tidak boleh mengorbankan lingkungan.
“Ini berkali-kali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus tinggi, yang didukung oleh kemandirian pangan dan energi. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai itu tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan kita,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, AHY mendorong eksplorasi dan pemanfaatan potensi energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dalam menjawab tantangan transisi energi sekaligus memastikan sinkronisasi antara ketahanan energi dengan agenda keberlanjutan.
Dia menekankan pentingnya mencari solusi terbaik, termasuk mengeksplorasi berbagai potensi energi yang semakin bersih, baru, dan terbarukan.
“Saya selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin memberikan dukungan, karena semua itu membutuhkan infrastruktur. Kita harus melakukan sinkronisasi, keselarasan antara ketahanan energi dengan berbagai upaya keberlanjutan,” katanya.
Terkait isu transportasi, AHY menegaskan prioritas pemerintah adalah memperkuat konektivitas antarwilayah, baik melalui transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Menurut dia, transportasi bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
“Konektivitas harus diperkuat antarwilayah dengan transportasi yang lebih mudah di darat, laut, udara, dan kereta api. Saya fokus bagaimana peta jalan ini bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Mobilitas harus lebih cepat, lebih terjangkau, baik untuk transportasi manusia maupun barang, termasuk logistik,” katanya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sederet tugas utama yang bakal dijalankan oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, salah satunya adalah menggandeng investor untuk menggarap proyek Giant Sea Wall.
Dia menjelaskan, badan baru tersebut akan mendukung percepatan investasi guna mendukung pembangunan tanggul laut raksasa yang akan terbentang di sepanjang Pantai Utara Jawa.
“Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata AHY saat ditempuh di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Adapun, pada tahap awal, AHY mengungkap pihaknya bersama dengan Badan Otorita Pantura akan segera merumuskan peta jalan atau roadmap pembangunan Giant Sea Wall.
Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target dan menghindari praktik inefisiensi anggaran.
AHY juga menekankan, pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa ini sebagai langkah pertahanan menyelamatkan wilayah utara Jawa dari banjir rob. Terlebih, wilayah tersebut memiliki banyak titik pusat perekonomian.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rokb, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat beresiko menghadapi berbagai bencana alam. Termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” tutupnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita pada hari ini, Senin (25/8/2025).
Didit ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Lebih lanjut, Prabowo juga menunjuk Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata menjadi Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5329147/original/047431800_1756277418-1000074396.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.
“Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.
AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.
“Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” terangnya.
“Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama,” sambung AHY.
-

Jarang Disinggung Prabowo, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas?
Jakarta –
Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab, infrastruktur tidak masuk ke dalam 8 program prioritas pemerintah dan tidak disinggung saat Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan beberapa waktu lalu.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, meski tak disebut sebagai salah satu di antara kedelapan poin tersebut, namun infrastruktur tetap menjadi pondasi utama dari realisasi program-program tersebut.
“Kok di delapan itu nggak ada ya? Padahal tadi Pak AHY (Menko Infra) jelas infrastruktur merupakan backbone. Jadi dia ada di semuanya, backbone tuh ada di semuanya,” kata Diana, dalam acara Indonesia Summit 2025 di Tribrata Hotel, Rabu (27/8/2025).
Diana menjelaskan, infrastruktur akan tetap digenjot untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Misalnya untuk program Sekolah Rakyat (SR), PU turut serta dalam merenovasi hingga membangun sekolah.
Kemudian di program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian PU turut serta membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Lalu untuk mendukung swasembada pangan, PU punya tugas besar untuk membangun jaringan irigasi.
“Kemudian soal swasembada energi, itu juga butuh bendungan karena terdapat airnya. Terus juga air sendiri, berarti di situ harus ada infrastruktur. Nggak mungkin nggak ada infrastrukturnya, ya kan?,” jelas Diana.
“Untuk irigasi, ketahanan pangan, berarti kita butuh infrastruktur. Memperbaiki irigasinya, membuat, untuk perbaikan cetak sawahnya dan sebagainya, infrastruktur masuk,” sambungnya.
Selain itu, Diana mengatakan, Kementerian PU juga punya tugas besar untuk mendukung konektivitas. Menurutnya hal ini menegaskan bahwa infrastruktur menjadi pondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Jadi semuanya harus terkait dengan infrastruktur tadi. Dan ini juga dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Nah, itu masuk semuanya. Dan kita pun juga, kita melaksanakannya juga punya strategi,” kata dia.
(acd/acd)
-

AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan salah satu tugas utama dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.
Menurutnya, tanggul raksasa menjadi proyek jangka panjang yang diperlukan guna memproteksi masyarakat di wilayah utara Jawa dari banjir rob hingga penurunan muka tanah atau land subsidence. Namun pemerintah tidak bisa sendiri, perlu melibatkan banyak pihak termasuk investor.
“Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata dia ditemui dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Sebagai dewan pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), AHY juga meminta pemerintah daerah yang daerahnya akan dilalui oleh proyek besar ini bisa ikut berkontribusi dan melancarkan pembangunan tersebut.
“Jadi Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar giant sea wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,”terangnya.
Proyek juga menjadi penting karena akan mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi. Untuk itu, melalui badan otorita terbaru ini, pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan proyek tersebut.
“Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh, dan saya menyambut tentunya dengan sukacita hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) ini secara khusus bisa menjadi tangan eksekutif dan operasional. Dan saya diminta untuk menjadi dewan pengarah yang akan diharapkan juga dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, di mana kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis, di antaranya ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, AHY juga telah mengatakan keberadaan Badan Otorita Pantura akan menjadi ujung tombak pembangunan sejumlah proyek di sekitar kawasan lepas pantai utara Jawa ini. Salah satunya ada pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang diperkirakan memakan waktu hingga puluhan tahun.
“Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi, karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu,” kata usai acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
AHY berpendapat keberadaan Badan Otorita ini juga dapat meringankan beban kementerian yang dipimpinnya, sehingga dirinya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur maupun sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pantura dapat fokus dalam mengkoordinasi setiap proses pembangunan.
“Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya,” jelas AHY.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita.
Lihat juga Video: Prabowo Lantik Didit Herdiawan Jadi Kepala Badan Otorita Pantura
(ada/fdl)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5256070/original/021739200_1750225108-20250618-Semarang-AFP_7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Teknologi di Balik Proyek Tanggul Laut di Jakarta Utara, Adopsi Sistem dari Jepang – Page 3
Sebelum pembentukan badan otorita ini, Presiden Prabowo pernah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa, 10 Juni 2025 untuk membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.
“Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Selasa, 10 Juni 2025 seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.
Ia mengatakan, giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.
Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Namun, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.
“Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” kata Teddy.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menuturkan, pembangunan tanggul laut raksasa sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Apalagi ia juga mendapatkan tugas untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa.
“Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujar dia pada 19 Maret 2025.
Menko AHY menekankan, solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.
-

Video: AHY Tekankan Pentingnya Riset untuk Kurangi Ketimpangan
Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya riset dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi
Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (25/08/2025).
