Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Menko AHY hingga Sri Mulyani hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi Kabinet Merah Putih terpantau menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpantau tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.20 WIB.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.15 WIB.

    Sejumlah pejabat bidang ekonomi lain yang terpantau menghadiri dan telah tiba di Kompleks Parlemen, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

    Adapun, sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi lainnya juga dijadwalkan akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Video: AHY: Pemerintah Siap Kawal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Video: AHY: Pemerintah Siap Kawal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 14/08/2025) berikut ini.

  • Nilainya Nyaris Rp 9 Miliar

    Nilainya Nyaris Rp 9 Miliar

    Jakarta –

    Ada lima mobil dan satu motor di garasi AHY. Kalau ditotal, keenam kendaraan itu nilainya nyaris Rp 9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melaporkan harta kekayaan terbarunya. Diakses detikOto dalam laman LHKPN KPK, harta AHY naik Rp 600 jutaan dibandingkan laporan sebelumnya.

    Isi Garasi AHY

    Dari total enam jenis aset kekayaan yang dimiliki, salah satu yang mengalami kenaikan nilai signifikan adalah alat transportasi dan mesin. Aset itu terdiri dari lima mobil dan satu motor. Dibandingkan LHKPN sebelumnya, nilainya naik Rp 1,685 miliar atau sekitar 24,37 persen. Secara keseluruhan keenam kendaraan AHY itu nilainya Rp 8.599.500.000 (8 miliaran). Rinciannya sebagai berikut.

    1. Mobil Nissan NP300 Nav (Navara) VL254WATDC tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp 306 juta
    2. Mobil Mercedes-Benz GLS450MATX167ATCK tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp 1,741 miliar
    3. Mobil Wuling E230REV30KW3LV24X2A (Air ev) tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 185 juta
    4. Mobil Mercedes-Benz V250 AVA Long 4474 tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 1,203 miliar
    5. Motor Vespa GTS150 tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 64,5 juta
    6. Mobil Mercedes-Benz G400D tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp 5,1 miliar

    Secara jumlah kalau dibandingkan dengan laporan pada tahun 2024 untuk periodik 2023, sebenarnya berkurang. Pada LHKPN sebelumnya AHY justru melapor punya tujuh kendaraan dengan nilai Rp 6.914.500.000. Namun pada laporan terbaru, dua mobil yaitu Mercedes-Benz S450L tahun 2018 dan Lexus LX 570 tahun 2017 sudah tak lagi terdaftar. Berikut daftar kendaraan AHY pada LHKPN sebelumnya saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN.

    1. Mobil Nissan Navara tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp 306 juta
    2. Mobil Mercedes-Benz S450L tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 1,5 miliar
    3. Mobil Lexus LX570 tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp 1,915 miliar
    4. Mobil Mercedes-Benz GLS 450 tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp 1,741 miliar
    5. Mobil Wuling E230 (merujuk pada Air ev) tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 185 juta
    6. Mobil Mercedes-Benz V250 tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 1,203 miliar
    7. Motor Vespa GTS 150 Super Sport tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 64,5 juta

    (dry/din)

  • Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekjen Demokrat Luruskan Isu Siapkan AHY di Pilpres 2029: Fokus Kami Dukung Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron meluruskan isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Wacana mengusung AHY di Pilpres 2029 itu disebut-sebut muncul saat Rakerda Partai Demokrat Jatim.

    Herman mengatakan, fokus partai saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Dia mengklaim, Demokrat belum memikirkan peluang AHY maju Pilpres 2029.

    “Tidak ada pembahasan Pilpres dalam forum kami. Fokus Demokrat jelas bekerja untuk rakyat, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan memastikan program-programnya berjalan sukses,” kata Herman dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

    Menurutnya, semangat menjaga popularitas dan eksistensi AHY bukanlah sinyal politik untuk menyiapkan diri menuju Pilpres, melainkan energi positif yang mempersatukan kader.

    “Popularitas dan kepemimpinan AHY menjadi motivasi bagi kami — bukan untuk memulai kompetisi Pilpres, tapi untuk memperkuat barisan, merapatkan langkah, dan memenangkan hati rakyat,” jelasnya.

    Selain AHY, Herman juga meluruskan isu menyiapkan Emil Dardak sebagai calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada mendatang. Dia menegaskan, Demokrat berdiri teguh mendukung kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak.

    “Kami ingin Jawa Timur menjadi etalase keberhasilan kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

    Herman memastikan partai berlambang bintang mercy ini solid untuk bekerja bagi bangsa dan negara. “Demokrat adalah partai yang solid, fokus bekerja, dan berdiri di garis terdepan untuk keberhasilan bangsa. Politik bagi kami adalah tentang karya, bukan sekadar wacana,” tutup Herman.

    Masa mudik hari raya Idulfitri atau lebaran 2025 telah tiba. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Korlantas Polri dan Jasa Raharja telah berkoordinasi agar arus mudik dan arus balik lebaran aman, nyaman, dan lancar.

  • AHY Buka-bukaan Zero ODOL Tak Berdampak Buruk ke Ekonomi

    AHY Buka-bukaan Zero ODOL Tak Berdampak Buruk ke Ekonomi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini bahwa kebijakan penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau Zero ODOL tak akan membawa dampak buruk bagi perekonomian RI.

    Keyakinan tersebut berdasarkan pada hasil hitung-hitungan Kemenko IPK atas dampak penertiban kendaraan obesitas itu. Perhitungan tersebut menjadi salah satu bagian dari persiapan untuk menerapkan Zero ODOL pada tahun 2027 mendatang.

    “Kita menghitung juga apakah benar jika ditertibkan akan ada dampak yang buruk pada ekonomi. Nah kita hitung dan ternyata ada hasil yang baik,” kata AHY saat membuka Rakor Evaluasi Progres dan Capaian Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan bahwa langkah penertiban kendaraan ODOL tidak akan berdampak signifikan hingga membuat perekonomian Indonesia memburuk. Meski begitu, AHY meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk melengkapi kajian tersebut dalam rangka penguatan hasil perhitungan.

    Langkah penertiban kendaraan ODOL, menurut AHY, sangat penting. Hal ini mengingat maraknya kasus kecelakaan yang melibatkan ODOL hingga memakan banyak korban jiwa. Selain itu, puluhan triliun anggaran juga harus dikucurkan demi memperbaiki jalan-jalan rusak yang terdampak kendaraan obesitas ini.

    “Jika kita membiarkan ODOL yang jelas korban berjatuhan, banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, bukan hanya pengemudi truk, tapi juga masyarakat yang tidak berdosa. Kerusakan jalan puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan ODOL tadi,” jelasnya.

    Di sisi lain, AHY menduga, pandangan bahwa Zero ODOL akan mengancam perekonomian RI merupakan upaya untuk menghalangi langkah penertiban ODOL itu sendiri. Padahal, upaya penertiban ODOL sendiri telah dilakukan selama belasan tahun dan tak kunjung menuai hasil.

    “Mungkin hanya alasan agar kita tidak sukses menertibkan odol ini yang sudah belasan tahun,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) mulai tahun 2027, mundur dari rencana awal di 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara sejumlah menteri, pimpinan DPR, dan perwakilan pengemudi logistik di Gedung DPR RI, Senin (4/8/2025).

    Lihat juga Video AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak

    (acd/acd)

  • Baik Sekali, Nggak Ada Masalah

    Baik Sekali, Nggak Ada Masalah

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pastikan hubungannya dengan Gibran Rakabuming baik-baik saja.

    Hal ini menjawab soal adanya isu keretakan hubungan keduanya. seusai muncul video Gibran tak menyalami AHY di upacara militer di Batujajar, Bandung.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

    AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut prioritas pembangunan infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto bakal difokuskan ke proyek-proyek yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    AHY menuturkan, hingga akhir tahun ini pemerintah akan fokus menyelesaikan proyek yang telah berjalan. Khususnya proyek infrastruktur yang bakal mendukung target swasembada pangan, seperti irigasi dan pembangunan bendungan.

    “Sampai dengan akhir tahun ini diharapkan bukan hanya fokus pada menyelesaikan proyek infrastruktur, tetapi juga yang berkualitas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya saat ditemui usai menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (13/8/2025).

    Meski demikian, AHY menyebut sejumlah megaproyek seperti Giant Sea Wall hingga Kereta Cepat Jakarta – Surabaya tetap digagas. Akan tetapi pelaksanaannya bakal dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

    Adapun, kedua megaproyek itu dijalankan lantaran dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Di mana, Giant Sea Wall digagas untuk menjaga pesisir utara jawa. Sementara itu, Kereta Cepat Jakarta – Surabaya digagas lantaran bakal mempercepat mobilitas masyarakat.

    “Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karena kita ingin sekali lagi pastikan lebih dahulu segala sesuatunya feasible,” tambahnya.

  • Menhub Buka Suara soal Bandara Internasional Ditambah, Ungkap Perintah Prabowo

    Menhub Buka Suara soal Bandara Internasional Ditambah, Ungkap Perintah Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan jumlah bandara internasional. Namun, Kebijakan tersebut dinilai membuat tata kelola tidak efektif serta dapat merugikan maskapai lokal.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pun buka suara. Menurut Dudy penambahan bandara internasional merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

    Namun, Dudy memastikan mengevaluasi rencana pembukaan bandara internasional baru. Sebagai informasi, Kebijakan penambahan bandara internasional ini berlawanan dengan kebijakan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurangi bandara internasional dari 34 menjadi 17.

    “Sesuai dengan arah Pak Presiden, kami membuka 36 bandara, bandara umum, dan itu kita dalam pembukaan tersebut menyampaikan bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap pembukaan bandara tersebut,” ujar Dudy, usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Seiring penambahan bandara internasional, Kementerian Perhubungan menjalin koordinasi erat dengan kementerian lain, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi, Kementerian Pariwisata hingga Kementerian Keuangan.

    “Jadi Kami tidak berpikir sendiri. Pada intinya kita akan melakukan evaluasi, seberapa jauh dampak dari pembukaan tersebut,” ujar Dudy.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pembukaan bandara internasional ini merupakan arahan langsung dari presiden. Hal ini dalam rangka mendorong masuknya wisatawan asing ke Tanah Air.

    “Termasuk juga mobilitas wisatawan domestik, itu salah satunya adalah bandara. Maskapai penerbangan tentu juga punya peran yang penting. Bandara internasional diharapkan bisa menarik masuknya wisatawan,” ujar AHY, dalam kesempatan yang sama.

    “Tapi tadi juga kita sepakat membahas dalam diskusi rakor tadi, bahwa kita harus terus evaluasi. Kita harus hitung dengan lebih kritis, apakah benar setelah dibuka bandara internasional, di suatu provinsi atau di suatu kota, itu akan menarik wisatawan,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggaranya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.