Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan (beritajatim.com) – Seringnya event berskala nasional digelar di Pacitan mendapat respon positif dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi.

    “Tentu ini sangat baik untuk pengembangan Kabupaten Pacitan. Banyak orang yang tinggal lebih lama di sini, mereka berbelanja dan membelanjakan uangnya di Pacitan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Salah satunya adalah penyelenggaraan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat yang digelar di Pacitan. Menurut Arif, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah memberi dampak signifikan bagi perekonomian lokal maupun perkembangan sektor pariwisata.

    “Bimtek saja ada lima gelombang, yang diselenggarakan dalam waktu dua bulan lebih, dan pesertanya dari berbagai provinsi se-Indonesia,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap siapa pun yang berkunjung ke Pacitan. Kehadiran event berskala nasional disebut sebagai peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

    “Pemda welcome kepada wisatawan maupun siapa saja yang datang. Ini kesempatan bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Sekretaris DPC Partai Demokrat Pacitan ini juga menyinggung momentum Ekspedisi Merah Putih bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bupati Pacitan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif yang besar terhadap citra wisata Pacitan.

    “Kemarin kita sudah review bersama Pak SBY, Mas Bupati, dan Mas AHY saat Ekspedisi Merah Putih. Itu luar biasa, berdampak pada wisata Pacitan, begitu juga dengan Bimtek maupun retreat yang dilaksanakan di sini,” ungkapnya.

    Dengan semakin seringnya Pacitan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional, Arif optimistis geliat pariwisata dan ekonomi masyarakat akan terus tumbuh. [tri/aje]

  • Jaringan Telekomunikasi di 12 Wilayah Telah Pulih, Sempat Rusak Akibat Demo

    Jaringan Telekomunikasi di 12 Wilayah Telah Pulih, Sempat Rusak Akibat Demo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi menyampaikan sejumlah infrastruktur telekomunikasi vital yang sempat rusak pada saat aksi demonstrasi, saat ini telah pulih kembali. Fiber optik yang terbakar telah diganti. Total kerugian masih dihitung. 

    Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy mengatakan saat demo  di beberapa daerah terjadi pekan lalu, sejumlah infrastruktur seperti serat optik, mengalami kerusakan yang berdampak pada penurunan kualitas layanan telekomunikasi bagi pelanggan. Namun hari ini, Selasa (2/9/2025), infrastruktur yang rusak telah dipulihkan dan layanan kembali normal. 

    “Secara konsep, yang kabel serat optik di udara itu terbakar, nah itu biasanya kalau itu rusak bisa kami tarik baru. Jadi ada stok kabel sekitar 25 meter untuk disambung lagi. Tetapi standar layanannya mungkin terganggu beberapa jam karena ada aktivitas sambung ulang,” kata Jerry kepada Bisnis. 

    Jerry mengatakan pihaknya infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah demo seperti Bandung, Medan, hingga Makassar telah pulih. Apjatel tidak memiliki data detail mengenai kerugian yang dipikul oleh para pelaku usaha. 

    “Kami belum mencatat. Ada serat optik terbakar, tetapi mereka tidak fokus membakar kabel. Namanya massa jadi tidak dapat dikontrol. Secara keseluruhan hari ini di 12 kantor wilayah kami, umumnya sudah bisa lagi layanan internet,” kata Jerry. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bakal melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait usai sejumlah fasilitas infrastruktur yang dibakar atau dirusak saat aksi demonstrasi.

    AHY menyebut, akan menginstruksikan stakeholder terkait agar proses penanganan dapat segera dijalankan guna memastikan aktivitas mobilitas barang dan jasa tidak terhambat.

    “Terkait dengan sejumlah kerusakan infrastruktur, saya tentu akan secara khusus menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan khususnya terdapat sejumlah infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi ada yang rusak akibat pengerusakan atau pembakaran,” kata AHY dalam Konferensi Pers di Cikeas, Minggu (31/8/2025) malam.

    Sebagaimana diketahui, sejumlah sarana infrastruktur seperti 7 Gerbang Tol (GT) Dalam Kota dibakar dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada Jumat (29/8/2025) malam. Di mana, ruas tersebut konsesinya digenggam oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).

    AHY berharap, proses revitalisasi dapat berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, AHY tidak menjelaskan secara detail mengenai berapa potensi kerugian yang disampaikan BUJT atas insiden pembakaran 7 gerbang tol tersebut.

    “Mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi, diperbaiki dan direhabilitasi sehingga bisa berfungsi seperti sediakala,” ujarnya.

  • AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja menuntaskan kunjungan kerjanya dari China.

    Begitu mendarat di Tanah Air pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku langsung menuju Istana Kepresidenan untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya baru saja ke Istana, menghadap Bapak Presiden dan kurang lebih dua jam berdialog,” kata AHY dalam jumpa pers di kediaman keluarga Yudhoyono, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu (31/8/2025) malam.

    Dalam kesempatan itu, AHY tampil sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama sejumlah pengurus inti, antara lain Sekjen Herman Khaeron, Sekretaris MTP Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Ketua Umum Edhi Baskoro Yudhoyono yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. 

    AHY menjelaskan dirinya mendapat penugasan ke Beijing di tengah rencana Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Negeri Tirai Bambu. Namun karena situasi dalam negeri yang dinilai darurat, AHY segera kembali ke Jakarta dan langsung menghadap Presiden. 

    Usai bertemu Prabowo, dia kemudian melaporkan perkembangan politik dan keamanan nasional kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    “SBY memang tidak lagi mengikuti day to day perkembangan politik, tetapi melihat situasi terakhir yang luar biasa, beliau memantau dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan,” ujar AHY.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

    Ibas menjelaskan, AHY tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China. Mengingat dirinya seharusnya akan mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo sebelum dibatalkan karena situasi negara yang sedang tak kondusif.

    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari China tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” kata Ibas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

    Gibran Terima Perwakilan Pengemudi Ojol di Istana

    Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming sempat bertemu dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025).

    Dalam pertemuan ini, Wapres dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025). 

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pengemudi Ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    “Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya. 

    Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis.

    “Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.

    “Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman. 

  • Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana Nasional 1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, sejumlah ketum parpol yang hadir dalam rangka diundang oleh Kepala Negara.
    Beberapa ketum yang hadir hingga pukul 15.30 WIB, terpantau datang, yaitu Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Kemudian, ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil, hingga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta.
    Bahlil secara singkat mengatakan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden RI.
    Sementara itu, AHY mengatakan, Presiden RI mengundang para ketum parpol dalam rangka dialog.
    “Ada dialog. Para ketua umum partai saya rasa diundang juga,” ujar AHY, Senin.
    Selain ketum parpol, sejumlah tokoh agama hingga mantan purnawirawan TNI juga dipanggil ke Istana.
    “Pak Presiden akan berdialog dengan pimpinan ormas dari berbagai agama dan kalangan. Saya rasa ini bagus sekali sebagai upaya lebih lanjut untuk sama-sama kita membahas situasi bangsa akhir-akhir ini,” ungkap dia.
    Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir di lokasi.
    Namun, ia enggan mengungkap agenda bersama Prabowo.
    “Enggak tahu, ini baru dipanggil tadi,” ujar Menag.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Ikut Ingatkan Dampak Negatif Demonstrasi Destruktif

    AHY Ikut Ingatkan Dampak Negatif Demonstrasi Destruktif

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap para pelaku kerusuhan di Surabaya yang merusak dan membakar Gedung Grahadi karena kerusuhan tersebut berdampak terhadap ekonomi dan investasi nasional.

    “Perusakan dan pembakaran Gedung Grahadi sangat disayangkan. Jika ada oknum yang mempersiapkan, harus diinvestigasi dan ditegakkan hukum,” katanya di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Ahad.

    Menurut AHY, kerusuhan destruktif dan berkepanjangan dapat mengikis kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas Indonesia, serta bisa berimbas pada perlambatan ekonomi.

    “Investor tentu berharap stabilitas Indonesia bisa ditunjukkan dengan baik. Kalau rusuh terus, siapa pun akan ragu berinvestasi,” ujarnya.

    Ia membedakan antara demonstrasi damai yang konstitusional dengan kerusuhan destruktif. Menurut dia, unjuk rasa damai adalah hak, tetapi bila berubah menjadi kekerasan, risikonya justru merugikan masyarakat luas.

    Selain stabilitas ekonomi, AHY juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat aksi massa. Ia menyebut akan melaporkan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan agar perbaikan bisa segera dilakukan.

    “Mudah-mudahan kerusakan bisa segera ditanggulangi, direhabilitasi, dan kembali berfungsi seperti sediakala,” katanya.

    AHY juga mengingatkan aparat agar tetap profesional dalam menangani unjuk rasa. Ia menilai kesabaran aparat sangat penting karena massa dalam jumlah besar tidak mudah dikendalikan.

    Menurut dia, pengalaman pribadinya sebagai perwira TNI di masa lalu membuatnya memahami risiko besar yang dihadapi aparat. Namun, profesionalisme harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru.

    Ia berharap semua pihak bisa saling menghormati: masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap damai, dan aparat yang menjaga keamanan tetap sabar. Dengan demikian, situasi bisa kembali kondusif tanpa menimbulkan korban.

    “Kerusakan ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan luka sosial jangan sampai menjadi beban panjang bangsa kita. Mari kita jaga negeri ini bersama-sama,” kata AHY.

  • AHY Minta Aparat Sabar dan Profesional Hadapi Massa: Memang Tak Mudah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    AHY Minta Aparat Sabar dan Profesional Hadapi Massa: Memang Tak Mudah Nasional 31 Agustus 2025

    AHY Minta Aparat Sabar dan Profesional Hadapi Massa: Memang Tak Mudah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta aparat sabar dan mengedepankan profesionalitas dalam menghadapi massa aksi.
    “Kita juga mengimbau para petugas di lapangan, apakah anggota Polri atau TNI yang memperkuat pengamanan di lapangan. Dulu saya juga pernah bertugas seperti itu, sampai dengan maghrib menjelang malam, tetapi dilakukan secara profesional memang butuh kesabaran, karena tidak mudah mengendalikan massa dalam jumlah yang besar,” ujar AHY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025).
    AHY adalah mantan Komandan Batalyon Yonif Mekanis 203 untuk pengamanan Jakarta tahun 2015-2016.
    Sebagai mantan prajurit militer, dia mengakui penerapan kesabaran dalam menghadapi situasi di lapangan bukanlah pekerjaan gampang. Namun, aparat juga harus bisa menahan diri.
    “Apalagi kalau sudah ada kekerasan di sana-sini yang juga bisa membahayakan petugas, membahayakan prajurit di lapangan. Ya tetapi, sekali lagi ini adalah risiko dan tanggung jawab yang harus diemban, oleh karena itu marilah sama-sama saling menghormati,” paparnya.
    Di sisi lain, ia juga meminta massa aksi bisa menghormati aparat yang tengah bertugas.
    Baginya, sikap itu harus diperjuangkan agar tidak terjadi bentrok dari kedua belah pihak.
    “Mari kita cegah berbagai tindakan yang anarkis karena selain membahayakan, provokasi dalam sebuah kekacauan di lapangan bisa saja menimbulkan korban jiwa,” tutur AHY.
    AHY meminta semua pihak bisa bekerja sama agar kekacauan tidak terjadi berlarut-larut.
    Ia mengaku sepakat dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang diskusi pada semua elemen untuk mengambil kebijakan.
    “Sekali lagi, satu tujuan yaitu mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Pada akhirnya kita menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Perintahkan Kadernya di DPR Jaga Lisan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    AHY Perintahkan Kadernya di DPR Jaga Lisan Nasional 31 Agustus 2025

    AHY Perintahkan Kadernya di DPR Jaga Lisan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kadernya di parlemen, baik di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk mengontrol pernyataannya di publik.
    Baginya, dalam situasi hari ini, para kader Demokrat yang menjadi anggota dewan tidak hanya harus menjaga diri, tetapi juga tutur kata.
    “Bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali. Jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar dan sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat,” tutur AHY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025).
    Selain itu, AHY juga meminta para anggota dewan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat.
    Pasalnya, aspirasi masyarakat adalah tanggung jawab yang mesti diperjuangkan oleh para kader Demokrat.
    “Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan dan harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri,” tuturnya.
    Ia juga mengingatkan, tanpa suara dari masyarakat, para kader Demokrat tak mungkin bisa duduk di parlemen.
    “Kalau bukan karena rakyat yang kita wakili, tidak mungkin ada kita semua di sini, tidak mungkin ada DPR atau DPRD yang seyogianya, sejatinya adalah rumah bagi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, patut dan harus kita dengar baik-baik,” imbuh dia.
    Diketahui, salah satu isu yang diprotes dalam demonstrasi Agustus 2025 adalah angka tunjangan DPR RI, utamanya tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
    Saat ini, berbagai fraksi di DPR RI sudah menyatakan sikapnya untuk mengevaluasi bahkan mencabut tunjangan yang dianggap menyakiti hati masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Lisan, Jangan Sakiti Masyarakat

    Jaga Lisan, Jangan Sakiti Masyarakat

    Jakarta

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait polemik tunjangan bagi anggota DPR yang memancing gelombang demonstrasi di Indonesia. AHY mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk menjaga tutur bahasa kepada rakyat.

    “Seluruh kader Partai Demokrat khususnya para wakil rakyat baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota bisa bukan hanya menjaga diri. Ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat,” kata AHY di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    AHY meminta para politikus Demokrat untuk cermat dalam menyampaikan pendapat di muka publik. Dia mengingatkan para kadernya untuk memiliki kepekaan dalam membaca situasi rakyat.

    “Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya ke seluruh kader Demokrat,” jelas AHY.

    AHY juga mendorong seluruh kader Demokrat untuk selalu terbuka menerima tiap aspirasi masyarakat. Dia berharap seluruh kader Demokrat tidak reaktif dalam merespons kritik yang terlontar dari masyarakat.

    Hari ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik pemilik kursi DPR di Istana. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu mulai dari demonstrasi dan tunjangan anggota DPR dibahas.

    (ygs/imk)

  • Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
    Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
    Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    “Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
    Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
    “Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
    Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
    Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
    “Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
    wisdom
    , mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
    Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
    Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
    Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
     
    Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
    “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.