Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall

    AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sederet tugas utama yang bakal dijalankan oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, salah satunya adalah menggandeng investor untuk menggarap proyek Giant Sea Wall.

    Dia menjelaskan, badan baru tersebut akan mendukung percepatan investasi guna mendukung pembangunan tanggul laut raksasa yang akan terbentang di sepanjang Pantai Utara Jawa.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata AHY saat ditempuh di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Adapun, pada tahap awal, AHY mengungkap pihaknya bersama dengan Badan Otorita Pantura akan segera merumuskan peta jalan atau roadmap pembangunan Giant Sea Wall.

    Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target dan menghindari praktik inefisiensi anggaran.

    AHY juga menekankan, pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa ini sebagai langkah pertahanan menyelamatkan wilayah utara Jawa dari banjir rob. Terlebih, wilayah tersebut memiliki banyak titik pusat perekonomian.

    “Intinya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rokb, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat beresiko menghadapi berbagai bencana alam. Termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita pada hari ini, Senin (25/8/2025). 

    Didit ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. 

    Lebih lanjut, Prabowo juga menunjuk Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata menjadi Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

  • Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.

    “Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.

    AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” terangnya.

    “Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama,” sambung AHY.

     

  • Jarang Disinggung Prabowo, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas?

    Jarang Disinggung Prabowo, Infrastruktur Masih Jadi Prioritas?

    Jakarta –

    Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab, infrastruktur tidak masuk ke dalam 8 program prioritas pemerintah dan tidak disinggung saat Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, meski tak disebut sebagai salah satu di antara kedelapan poin tersebut, namun infrastruktur tetap menjadi pondasi utama dari realisasi program-program tersebut.

    “Kok di delapan itu nggak ada ya? Padahal tadi Pak AHY (Menko Infra) jelas infrastruktur merupakan backbone. Jadi dia ada di semuanya, backbone tuh ada di semuanya,” kata Diana, dalam acara Indonesia Summit 2025 di Tribrata Hotel, Rabu (27/8/2025).

    Diana menjelaskan, infrastruktur akan tetap digenjot untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Misalnya untuk program Sekolah Rakyat (SR), PU turut serta dalam merenovasi hingga membangun sekolah.

    Kemudian di program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian PU turut serta membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Lalu untuk mendukung swasembada pangan, PU punya tugas besar untuk membangun jaringan irigasi.

    “Kemudian soal swasembada energi, itu juga butuh bendungan karena terdapat airnya. Terus juga air sendiri, berarti di situ harus ada infrastruktur. Nggak mungkin nggak ada infrastrukturnya, ya kan?,” jelas Diana.

    “Untuk irigasi, ketahanan pangan, berarti kita butuh infrastruktur. Memperbaiki irigasinya, membuat, untuk perbaikan cetak sawahnya dan sebagainya, infrastruktur masuk,” sambungnya.

    Selain itu, Diana mengatakan, Kementerian PU juga punya tugas besar untuk mendukung konektivitas. Menurutnya hal ini menegaskan bahwa infrastruktur menjadi pondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    “Jadi semuanya harus terkait dengan infrastruktur tadi. Dan ini juga dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Nah, itu masuk semuanya. Dan kita pun juga, kita melaksanakannya juga punya strategi,” kata dia.

    (acd/acd)

  • AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan salah satu tugas utama dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

    Menurutnya, tanggul raksasa menjadi proyek jangka panjang yang diperlukan guna memproteksi masyarakat di wilayah utara Jawa dari banjir rob hingga penurunan muka tanah atau land subsidence. Namun pemerintah tidak bisa sendiri, perlu melibatkan banyak pihak termasuk investor.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata dia ditemui dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Sebagai dewan pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), AHY juga meminta pemerintah daerah yang daerahnya akan dilalui oleh proyek besar ini bisa ikut berkontribusi dan melancarkan pembangunan tersebut.

    “Jadi Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar giant sea wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,”terangnya.

    Proyek juga menjadi penting karena akan mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi. Untuk itu, melalui badan otorita terbaru ini, pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan proyek tersebut.

    “Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh, dan saya menyambut tentunya dengan sukacita hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) ini secara khusus bisa menjadi tangan eksekutif dan operasional. Dan saya diminta untuk menjadi dewan pengarah yang akan diharapkan juga dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, di mana kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis, di antaranya ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, AHY juga telah mengatakan keberadaan Badan Otorita Pantura akan menjadi ujung tombak pembangunan sejumlah proyek di sekitar kawasan lepas pantai utara Jawa ini. Salah satunya ada pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang diperkirakan memakan waktu hingga puluhan tahun.

    “Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi, karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu,” kata usai acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    AHY berpendapat keberadaan Badan Otorita ini juga dapat meringankan beban kementerian yang dipimpinnya, sehingga dirinya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur maupun sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pantura dapat fokus dalam mengkoordinasi setiap proses pembangunan.

    “Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya,” jelas AHY.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita.

    Lihat juga Video: Prabowo Lantik Didit Herdiawan Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

    (ada/fdl)

  • Teknologi di Balik Proyek Tanggul Laut di Jakarta Utara, Adopsi Sistem dari Jepang – Page 3

    Teknologi di Balik Proyek Tanggul Laut di Jakarta Utara, Adopsi Sistem dari Jepang – Page 3

    Sebelum pembentukan badan otorita ini, Presiden Prabowo pernah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa, 10 Juni 2025 untuk membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

    “Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Selasa, 10 Juni 2025 seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

    Ia mengatakan, giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.

    Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Namun, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

    “Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” kata Teddy.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menuturkan, pembangunan tanggul laut raksasa sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Apalagi ia juga mendapatkan tugas untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa.

    “Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujar dia pada 19 Maret 2025.

    Menko AHY menekankan,  solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.

     

     

  • Video: AHY Tekankan Pentingnya Riset untuk Kurangi Ketimpangan

    Video: AHY Tekankan Pentingnya Riset untuk Kurangi Ketimpangan

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya riset dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (25/08/2025).

  • Prabowo beri penghargaan 141 tokoh, dari Puan hingga Gombloh

    Prabowo beri penghargaan 141 tokoh, dari Puan hingga Gombloh

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    Prabowo beri penghargaan 141 tokoh, dari Puan hingga Gombloh
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi Tanda Kehormatan kepada 141 tokoh, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, hingga musisi Gombloh. Pemberian Tanda Kehormatan yang merupakan rangkaian dari HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta, Senin, dengan didahului menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta.

    Para penerima tanda kehormatan itu berasal dari kalangan menteri, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, hingga budayawan. Nama-nama tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73,74,75,76,77,78/TK/TH 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.

    Sebanyak 117 tokoh maupun perwakilan keluarga menerima langsung tanda kehormatan tersebut dari Presiden Prabowo. Sedangkan sisanya berhalangan hadir.

    Berikut daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto

    1. Puan Maharani
    2. Ahmad Muzani
    3. Sultan Najamuddin
    4. Sufmi Dasco Ahmad
    5. Zulkifli Hasan
    6. Wiranto
    7. Agum Gumelar
    8. Subagyo Hadi Siswoyo
    9. AM Hendropriyono
    10. Alm. Moerdiono
    11. Alm. Jenderal Hoegeng Imam Santoso
    12. Almh. Rachmawati Soekarnoputri
    13. Alm. Abdul Rachman Ramly
    14. Alm. Aloysius Benedictus Mboi
    15. Alm. Muhammad Noer
    16. Abdul Muhaimin Iskandar
    17. Bahlil Lahadalia
    18. Saifullah Yusuf
    19. Andi Amran Sulaiman
    20. Marty Natalegawa
    21. Retno Lestari Priansari Marsudi
    22. Juwono Sudarsono
    23. Noer Hassan Wirajuda
    24. Alm. Baharuddin Lopa
    25. Alm. Ida Cokorda Pemecutan
    26. Alm. Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
    27. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
    28. Alm Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
    29. Purnomo Yusgiantoro
    30. Letjen TNI (Purn) Tarub
    31. Suhartoyo
    32. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
    33. Dino Pati Djalal
    34. Alm. Bismar Siregar
    35. Alm.Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
    36. Alm. Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin
    37. Alm. Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
    38. Alm. Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
    39. Burhanuddin Abdullah
    40. Terawan Agus Putranto
    41. Hashim Djojohadikusumo
    42. Agus Harimurti Yudhoyono
    43. Sugiono
    44. Abdul Mu’ti
    45. Fadli Zon
    46. Andi Syamsuddin Arsyad
    47. Suhardi
    48. Siti Hardjanti Wismoyo
    49. Prasetyo Hadi
    50. Meutya Hafid
    51. Teddy Indra Wijaya
    52. Muhammad Yusuf Ateh
    53. Ivan Yustiavandana
    54. Dadan Hindayana
    55. Perry Warjiyo
    56. Miftachul Akhyar
    57. Haedar Nashir
    58. Sigit P. Santosa
    59. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
    60. Johanes Gluba Gebze
    61. Herlina Christine Natalia Hakim
    62. Francisco Xavier Lopez da Cruz
    63. Alm. Prof Fahmi Idris
    64. Alm. Letjen TNI (Purn) F. X. Sud jasmin
    65. Alm. Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
    66. Mayjen TNI (Purn) Almarhum Mung Parhadimulyo
    67. Alm. K. H. Yusuf Hasyim
    68. Alm. K. H. Maimun Zubair
    69. Alm. K. H. Abdullah Abbas
    70. Alm. Letjen TNI (Purn) Rais Abin
    71. Alm. Jose Fernando Osorio Soares
    72. Alm. Abilio Jose Osorio Soares
    73. Alm. Arnaldo dos Reis Araujo
    74. Alm. AKBP (Purn) H. Soekitman
    75. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
    76. Yusuf AR
    77. Maher Al Gadri
    78. Alm. K. H. Muhammad Maksum
    79. Juri Ardiantoro
    80. Sumarsono
    81. Angga Raka Prabowo
    82. Anwar Iskandar
    83. Soepriyatno
    84. Angky Retno Yudianti
    85. Widjono Hardjanto
    86. H. Abidin
    87. Abdul Ghofur
    88. Soegeng Sarjadi
    89. Simon Aloysius Mantiri
    90. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)
    91. Abdul Rasyid
    92. Nanik Sudaryati Deyang
    93. Willy Ananias Gara
    94. Amzulian Rifai
    95. Isma Yatun
    96. Lydia Silvanna Djaman
    97. Teddy Sutadi Kardin
    98. Taufiq Ismail
    99. Muhammad Ainun Najib
    100. Alm. Cornel Simanjuntak
    101. Asep Saifuddin Chalim
    102. Alm. Benyamin Sueb
    103. Almh. Titiek Puspa
    104. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin
    105. Carina Citra Dewi
    106. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
    107. Sadiman
    108. Seto Mulyadi
    109. Senny Marbun
    110. Afdiharto Mardi Lestari
    111. Alm. Atmakusumah Astraatmadja
    112. Andi Ramang
    113. Diana Cristina
    114. Abdul Muis
    115. Aipda Muhammad Irvan
    116. Ja’un S. Mihardja
    117. Slamet Rahardjo Djarot T
    118. Waldjinah
    119. I Nyoman Nuarta
    120. Alm. Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi
    121. Alm. Mochtar Lubis
    122. Sukmono Hadi
    123. Alm. Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)
    124. Francisco Deodato Osorio Soares
    125. Vidal Domingos Doutel Sarmento
    126. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic
    127. Joao Angelo de Sousa Mota
    128. Alm. Lettu (Purn) Isa Mangun
    129. Alm. Willie Firdaus
    130. Alm. Martinho Fernandes
    131. Alm. Joaquim Monteiro
    132. Alm. Alfonso Henrique Pinto
    133. Alm. Juliao Fraga
    134. Alm. Claudio Vieira
    135. Alm. Jose Fernandes
    136. Alm. Roberto Li
    137. Alm. Jose Da Conceicao
    138. Alm. Edmundo da Silva
    139. Joao da Silva Tavares
    140. Alm. Hein Mantundoy
    141. Aries Marsudiyanto

    Sumber : Antara

  • Didit Herdiawan: Otorita Pantura fokus pembangunan tanggul laut

    Didit Herdiawan: Otorita Pantura fokus pembangunan tanggul laut

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa tugas utama badan yang dipimpinnya adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut di pantai utara Jawa.

    “Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di pantura Jawa,” kata Didit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Didit mengatakan dirinya memiliki tugas untuk mencegah timbulnya persoalan yang berkaitan dengan ekosistem maupun masyarakat pesisir dalam pembangunan tanggul laut tersebut.

    Dia menambahkan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta sejumlah menteri terkait.

    Terkait pendanaan, Didit menyatakan bahwa fokus pencarian investasi akan dilakukan setelah proses konsolidasi dengan pihak-pihak terkait rampung.

    “Insya Allah nanti setelah ini (mencari investasi), kita baru konsolidasi,” kata dia.

    Dalam kesempatan berbeda, AHY menyampaikan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.

    “Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

    Dia menambahkan sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

    Dalam peran sebagai dewan pengarah, AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.

    “Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Pengangkatan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi, sesuai dengan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Selain Didit, Kepala Negara juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara

    Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus mengungkap rencana pemerintah yang hendak membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall usai Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Dalam informasi yang diterimanya, Lasarus menegaskan pengembangan Giant Sea Wall tidak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kemudian saya dapat informasi, ini kan [tanggul laut] investasi bukan APBN tadi menurut Menko Infrastruktur [AHY] pembiayaannya investasi,” jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Senin (25/8/2025).

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai skema investasi apa yang akan digunakan pemerintah, Lasarus mengaku belum mengetahui pasti. 

    Hanya saja, dia menyinggung mengenai rencana pemerintah yang hendak menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan pengembangan Giant Sea Wall.

    Lebih lanjut, Lasarus juga menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu konsep lengkap terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa yang akan di eksekusi pemerintah.

    “Ya itu investasi, soal sumber pembiayaanya kita belum tahu ya. Mungkin juga ke Danantara juga terlibat,” tandasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa diproyeksikan bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyeksi kebutuhan biaya itu diasumsikan bila Tanggul Laut Raksasa benar-benar akan dibangun di sepanjang Pantura dari Banten hingga Gresik sepanjang 500 kilometer (Km).

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

    Pemerintah Bentuk Otorita Baru

    Wacana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) memang telah disampaikan Prabowo pada awal tahun lalu. Di mana, rencana itu resmi dilakukan pada hari ini, Senin (25/8/2025).

    Adapun, Prabowo menunjuk Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. 

    Didit sendiri bukanlah orang baru di lingkarang Kabinet Merah Putih besutan Prabowo. Pasalnya, dia hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan terhitung sejak 21 Oktober 2025.

    Tak hanya Didit, Prabowo juga melantik dua Wakil Kepala Otorita yang akan turut serta menjalankan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa. Keduanya yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata.

    Untuk diketahui, Suhajar Diantoro sendiri menjabat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak 2024. Akan tetapi, pada 21 Maret 2025 dirinya ditunjuk sebagai Plt. Rektor IPDN tahun 2025.

    Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata yang juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa saat ini merupakan Dewan komisaris Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Cimanggis – Cibitung Tolways.

    Darwin sempat juga menjabat sebagai jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, Darwin merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI periode 2019 – 2024.

  • Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

    Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lasarus mengaku bakal mendukung penuh pembentukan Otorita Pantura. 

    Meski demikian, dia meminta agar Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dapat segera merilis sejumlah potensi dampak lingkungan dari rencana pengembangan Giant Sea Wall.

    “Kita dukung, cuma kita mungkin me-warning juga ya dampak lingkungannya, tolong dicermati. Kemudian desainnya ya kami berharap desainnya sudah selesai,” kata Lasarus saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    Lasarus membocorkan, nantinya Badan Otorita ini juga diamanahkan untuk dapat mencari investasi guna mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang direncanakan akan terbentang dari Banten hingga Gresik.

    “Kami berharap desainnya sudah selesai. Kemudian saya dapat informasi, ini kan investasi bukan dari APBN,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita pada hari ini, Senin (25/8/2025). 

    Didit ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. 

    Lebih lanjut, Prabowo juga menunjuk Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata menjadi Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan alasan pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa guna memastikan proyek strategis, termasuk pembangunan giant sea wall, berjalan lebih efektif.

    “Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menjadi dewan pengarahnya, tetapi badan otorita khusus untuk penanganan Pantai Utara Jawa ini memang secara khusus dibentuk untuk memastikan segala sesuatunya berjalan secara efektif,” kata AHY kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/8/2025).

    Menurut AHY, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa tersebut akan memiliki mandat besar, terutama dalam memutakhirkan konsep dan rancangan proyek-proyek sebelumnya terkait giant sea wall. “Betul, termasuk untuk giant sea wall,” ujarnya.

    Selain aspek teknis, AHY menegaskan bahwa badan ini juga akan memainkan peran penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun internasional. Menurutnya, rencana pembentukan Badan Otorita Pantura ini disebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketahanan iklim, sekaligus melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman rob dan kenaikan muka air laut.