Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana Nasional 1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, sejumlah ketum parpol yang hadir dalam rangka diundang oleh Kepala Negara.
    Beberapa ketum yang hadir hingga pukul 15.30 WIB, terpantau datang, yaitu Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Kemudian, ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil, hingga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta.
    Bahlil secara singkat mengatakan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden RI.
    Sementara itu, AHY mengatakan, Presiden RI mengundang para ketum parpol dalam rangka dialog.
    “Ada dialog. Para ketua umum partai saya rasa diundang juga,” ujar AHY, Senin.
    Selain ketum parpol, sejumlah tokoh agama hingga mantan purnawirawan TNI juga dipanggil ke Istana.
    “Pak Presiden akan berdialog dengan pimpinan ormas dari berbagai agama dan kalangan. Saya rasa ini bagus sekali sebagai upaya lebih lanjut untuk sama-sama kita membahas situasi bangsa akhir-akhir ini,” ungkap dia.
    Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir di lokasi.
    Namun, ia enggan mengungkap agenda bersama Prabowo.
    “Enggak tahu, ini baru dipanggil tadi,” ujar Menag.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Ikut Ingatkan Dampak Negatif Demonstrasi Destruktif

    AHY Ikut Ingatkan Dampak Negatif Demonstrasi Destruktif

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap para pelaku kerusuhan di Surabaya yang merusak dan membakar Gedung Grahadi karena kerusuhan tersebut berdampak terhadap ekonomi dan investasi nasional.

    “Perusakan dan pembakaran Gedung Grahadi sangat disayangkan. Jika ada oknum yang mempersiapkan, harus diinvestigasi dan ditegakkan hukum,” katanya di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Ahad.

    Menurut AHY, kerusuhan destruktif dan berkepanjangan dapat mengikis kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas Indonesia, serta bisa berimbas pada perlambatan ekonomi.

    “Investor tentu berharap stabilitas Indonesia bisa ditunjukkan dengan baik. Kalau rusuh terus, siapa pun akan ragu berinvestasi,” ujarnya.

    Ia membedakan antara demonstrasi damai yang konstitusional dengan kerusuhan destruktif. Menurut dia, unjuk rasa damai adalah hak, tetapi bila berubah menjadi kekerasan, risikonya justru merugikan masyarakat luas.

    Selain stabilitas ekonomi, AHY juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat aksi massa. Ia menyebut akan melaporkan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan agar perbaikan bisa segera dilakukan.

    “Mudah-mudahan kerusakan bisa segera ditanggulangi, direhabilitasi, dan kembali berfungsi seperti sediakala,” katanya.

    AHY juga mengingatkan aparat agar tetap profesional dalam menangani unjuk rasa. Ia menilai kesabaran aparat sangat penting karena massa dalam jumlah besar tidak mudah dikendalikan.

    Menurut dia, pengalaman pribadinya sebagai perwira TNI di masa lalu membuatnya memahami risiko besar yang dihadapi aparat. Namun, profesionalisme harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru.

    Ia berharap semua pihak bisa saling menghormati: masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap damai, dan aparat yang menjaga keamanan tetap sabar. Dengan demikian, situasi bisa kembali kondusif tanpa menimbulkan korban.

    “Kerusakan ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan luka sosial jangan sampai menjadi beban panjang bangsa kita. Mari kita jaga negeri ini bersama-sama,” kata AHY.

  • AHY Minta Aparat Sabar dan Profesional Hadapi Massa: Memang Tak Mudah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    AHY Minta Aparat Sabar dan Profesional Hadapi Massa: Memang Tak Mudah Nasional 31 Agustus 2025

    AHY Minta Aparat Sabar dan Profesional Hadapi Massa: Memang Tak Mudah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta aparat sabar dan mengedepankan profesionalitas dalam menghadapi massa aksi.
    “Kita juga mengimbau para petugas di lapangan, apakah anggota Polri atau TNI yang memperkuat pengamanan di lapangan. Dulu saya juga pernah bertugas seperti itu, sampai dengan maghrib menjelang malam, tetapi dilakukan secara profesional memang butuh kesabaran, karena tidak mudah mengendalikan massa dalam jumlah yang besar,” ujar AHY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025).
    AHY adalah mantan Komandan Batalyon Yonif Mekanis 203 untuk pengamanan Jakarta tahun 2015-2016.
    Sebagai mantan prajurit militer, dia mengakui penerapan kesabaran dalam menghadapi situasi di lapangan bukanlah pekerjaan gampang. Namun, aparat juga harus bisa menahan diri.
    “Apalagi kalau sudah ada kekerasan di sana-sini yang juga bisa membahayakan petugas, membahayakan prajurit di lapangan. Ya tetapi, sekali lagi ini adalah risiko dan tanggung jawab yang harus diemban, oleh karena itu marilah sama-sama saling menghormati,” paparnya.
    Di sisi lain, ia juga meminta massa aksi bisa menghormati aparat yang tengah bertugas.
    Baginya, sikap itu harus diperjuangkan agar tidak terjadi bentrok dari kedua belah pihak.
    “Mari kita cegah berbagai tindakan yang anarkis karena selain membahayakan, provokasi dalam sebuah kekacauan di lapangan bisa saja menimbulkan korban jiwa,” tutur AHY.
    AHY meminta semua pihak bisa bekerja sama agar kekacauan tidak terjadi berlarut-larut.
    Ia mengaku sepakat dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang diskusi pada semua elemen untuk mengambil kebijakan.
    “Sekali lagi, satu tujuan yaitu mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Pada akhirnya kita menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Perintahkan Kadernya di DPR Jaga Lisan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    AHY Perintahkan Kadernya di DPR Jaga Lisan Nasional 31 Agustus 2025

    AHY Perintahkan Kadernya di DPR Jaga Lisan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kadernya di parlemen, baik di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk mengontrol pernyataannya di publik.
    Baginya, dalam situasi hari ini, para kader Demokrat yang menjadi anggota dewan tidak hanya harus menjaga diri, tetapi juga tutur kata.
    “Bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali. Jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar dan sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat,” tutur AHY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025).
    Selain itu, AHY juga meminta para anggota dewan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat.
    Pasalnya, aspirasi masyarakat adalah tanggung jawab yang mesti diperjuangkan oleh para kader Demokrat.
    “Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan dan harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri,” tuturnya.
    Ia juga mengingatkan, tanpa suara dari masyarakat, para kader Demokrat tak mungkin bisa duduk di parlemen.
    “Kalau bukan karena rakyat yang kita wakili, tidak mungkin ada kita semua di sini, tidak mungkin ada DPR atau DPRD yang seyogianya, sejatinya adalah rumah bagi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, patut dan harus kita dengar baik-baik,” imbuh dia.
    Diketahui, salah satu isu yang diprotes dalam demonstrasi Agustus 2025 adalah angka tunjangan DPR RI, utamanya tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
    Saat ini, berbagai fraksi di DPR RI sudah menyatakan sikapnya untuk mengevaluasi bahkan mencabut tunjangan yang dianggap menyakiti hati masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Lisan, Jangan Sakiti Masyarakat

    Jaga Lisan, Jangan Sakiti Masyarakat

    Jakarta

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait polemik tunjangan bagi anggota DPR yang memancing gelombang demonstrasi di Indonesia. AHY mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk menjaga tutur bahasa kepada rakyat.

    “Seluruh kader Partai Demokrat khususnya para wakil rakyat baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota bisa bukan hanya menjaga diri. Ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat,” kata AHY di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    AHY meminta para politikus Demokrat untuk cermat dalam menyampaikan pendapat di muka publik. Dia mengingatkan para kadernya untuk memiliki kepekaan dalam membaca situasi rakyat.

    “Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya ke seluruh kader Demokrat,” jelas AHY.

    AHY juga mendorong seluruh kader Demokrat untuk selalu terbuka menerima tiap aspirasi masyarakat. Dia berharap seluruh kader Demokrat tidak reaktif dalam merespons kritik yang terlontar dari masyarakat.

    Hari ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik pemilik kursi DPR di Istana. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu mulai dari demonstrasi dan tunjangan anggota DPR dibahas.

    (ygs/imk)

  • Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
    Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
    Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    “Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
    Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
    “Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
    Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
    Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
    “Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
    wisdom
    , mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
    Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
    Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
    Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
     
    Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
    “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Mereka terlihat memasuki kompleks istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB untuk menuju ke lingkungan Kantor Presiden.

    Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu tokoh yang pertama hadir, tercatat tiba sekitar pukul 11.12 WIB.

    Disusul kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

    Ibas hadir di lokasi untuk mewakili kapasitas sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat yang berhalangan hadir karena penugasan negara ke China.

    Selain itu, juga hadir Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

    Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rapat kabinet.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin.

    Menanggapi isu hangat terkait dinamika di DPR, termasuk sorotan publik mengenai tunjangan anggota dewan, Muhaimin menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lembaga negara.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), karena dia berhasil menghemat APBD hingga Rp462 miliar dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

    “Saya terkesan ketua kalian, Ketua Apkasi, Saudara Bursah melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini, beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah. Untuk (satu) kabupaten, luar biasa ini!” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

    Oleh karena itu, di hadapan para bupati se-Indonesia dan pejabat negara lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya untuk selalu menggunakan anggaran dengan cara-cara yang efisien. Artinya, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif, dan tidak berdampak, tidak perlu dianggarkan kembali.

    “Kurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” kata Presiden Prabowo.

    Di atas panggung acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memuji hasil efisiensi yang diperoleh oleh Kabupaten Lahat, yang kemudian diperuntukkan untuk membangun irigasi untuk 80.000 hektare sawah.

    “Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya, Lahat, (yang) berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak Rp462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi, dan kemudian Pak Bursah membuat irigasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut melaporkan pencapaian jajaran kepala daerah di hadapan Presiden Prabowo.

    Dalam acara pembukaan AOE 2025, Presiden Prabowo berbicara mengenai beragam isu, di antaranya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, dampak dari efisiensi, perkembangan dari pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), kasus korupsi yang menjerat salah satu eks anggota Kabinet Merah Putih, dan juga soal Danantara.

    Di lokasi acara, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

    Kemudian ada pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, kemudian Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid selaku tuan rumah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan

    Menko IPK: Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

    Menurut AHY, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus terus dipacu. Namun, pertumbuhan tersebut harus dibangun di atas kemandirian pangan dan energi serta tidak boleh mengorbankan lingkungan.

    “Ini berkali-kali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus tinggi, yang didukung oleh kemandirian pangan dan energi. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai itu tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan kita,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, AHY mendorong eksplorasi dan pemanfaatan potensi energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dalam menjawab tantangan transisi energi sekaligus memastikan sinkronisasi antara ketahanan energi dengan agenda keberlanjutan.

    Dia menekankan pentingnya mencari solusi terbaik, termasuk mengeksplorasi berbagai potensi energi yang semakin bersih, baru, dan terbarukan.

    “Saya selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin memberikan dukungan, karena semua itu membutuhkan infrastruktur. Kita harus melakukan sinkronisasi, keselarasan antara ketahanan energi dengan berbagai upaya keberlanjutan,” katanya.

    Terkait isu transportasi, AHY menegaskan prioritas pemerintah adalah memperkuat konektivitas antarwilayah, baik melalui transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Menurut dia, transportasi bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

    “Konektivitas harus diperkuat antarwilayah dengan transportasi yang lebih mudah di darat, laut, udara, dan kereta api. Saya fokus bagaimana peta jalan ini bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Mobilitas harus lebih cepat, lebih terjangkau, baik untuk transportasi manusia maupun barang, termasuk logistik,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.