Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Prabowo Ganti Nama Jembatan Pandasimo Penghubung Bantul-Kulon Progo Jadi Kabanaran, Ini Maknanya

    Prabowo Ganti Nama Jembatan Pandasimo Penghubung Bantul-Kulon Progo Jadi Kabanaran, Ini Maknanya

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengganti nama jembatan Pandasimo penghubung Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo, menjadi Jembatan Kabanaran. Prabowo menegaskan penamaan Kabanaran ini mempresentasikan kembali semangat perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda.

    “Maka saya di sini, di tempat yang begitu penting dan penuh spiritualitas dalam budaya Jawa. Keberadaan Jembatan Kabanaran diharapkan mempermuda konektivitas, mempermudah akses pada warga yang begitu indah,” kata Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional dan penamaan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dengan kehadiran jembatan sepanjang 2,5 kilometer ini, Prabowo menyebut ke depannya akan menjadi pemantik penting dalam peningkatan ekonomi kawasan..

    “Mungkin nanti akan dibangun hotel-hotel yang bagus, berbagai penyediaan fasilitas pariwisata. Kita harus bersama-sama mendorong pariwisata,” tegasnya.

    Prabowo menyebut pariwisata saat ini adalah penyumbang devisa terbesar dan penyedia lapangan kerja terbanyak.

    “Ini sesuatu yang berarti dan begitu penting bagi perekonomian kita. Saya titip rawat baik-baik jembatan ini, dan saya mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus membangun sarana infrastruktur penting bagi pembangunan daerah,” tutupnya.

    Prabowo didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Dalam paparannya, Dudy menyatakan selain peresmian Jembatan Kabanaran, Presiden di hari ini juga meresmikan secara hibrid Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, underpass Gatot Subroto Medan, flyover Canggu Magelang dan underpass Joglo di Solo.

    “Secara keseluruhan total panjang 51 Km, proyek di empat provinsi ini menelan anggaran Rp 1,97 triliun, dan menyerap 10.461 tenaga kerja,” jelas Dudy.

    Terkait dengan penamaan Kabanaran, jembatan yang berada di Desa Poncosari, Bantul dan Desa Banaran, Kulon Progo ini disebutnya terkait dengan sejarah penting Yogyakarta.

    “Dipilihnya lokasi ini karena dulu kawasan Desa Banaran merupakan pusat perlawanan Pangeran Mangkubumi I yang kemudian dianggkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I melawan Belanda,” katanya.

    Dikenal sebagai Pangeran Banaran, nama ini diharapkan akan mampu menghidupkan kembali semangat dan nilai-nilai perjuangan menumbuhkan nasionalisme.

    Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji mengatakan penamaan Jembatan Kabanaran ini murni merupakan usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

  • Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Prabowo resmikan operasional Jembatan Kabanaran Kulonprogo-Bantul

    Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional Jembatan Kabanaran, Rabu siang, yang menghubungkan transportasi wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Bantul.

    Dalam sambutannya, Kepala Negara menyatakan bahwa lokasi jembatan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat setempat dan berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan ekonomi di wilayah sekitar.

    “Tadi kita sudah mendengar arti historis tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang bermarkas di sini,” kata Presiden.

    Jembatan tersebut juga diharapkan Presiden bisa membangkitkan gairah wisata serta ekonomi rakyat, khususnya kehadiran para wisatawan di Yogyakarta dan sekitarnya.

    Prosesi peresmian operasional jembatan mengambil titik di tengah jembatan, tepat di atas Sungai Progo. Seremonial peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Jembatan Kabanaran, sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo, memiliki bentang jembatan total 2,3 kilometer yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan rampung pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp863,72 miliar.

    Infrastruktur strategis ini berada di jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa, yang menjadi alternatif penting selain infrastruktur eksisting jalur Pantura.

    Dari total target 1.500 kilometer, sekitar 1.300 kilometer Pansela telah terbangun, sementara 250 kilometer sisanya masih dalam proses penyelesaian.

    Kehadiran Jembatan Kabanaran diproyeksikan memperlancar arus transportasi, mengurai kemacetan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Jawa.

    Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain, yakni Underpass Gatot Subroto di Medan, Underpass Joglo di Surakarta, Flyover Cangguk di Magelang, serta Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat.

    Khusus untuk Jembatan Kabanaran, penamaan baru disepakati atas usulan pemerintah daerah dan telah dikonsultasikan dengan Ngarso Dalem mengingat nilai historis kawasan tersebut.

    Jembatan ini juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta berbahan corrugated steel.

    Seluruh pendanaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN, setelah sebelumnya memanfaatkan kas jalan daerah sebelum akhirnya dilanjutkan dengan alokasi APBN sekitar Rp800 miliar, hingga total biaya mencapai Rp863,72 miliar.

    Turut hadir dalam agenda tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Zero ODOL Bakal Hemat Anggaran Pemeliharaan Jalan Rp43 Triliun

    Menko AHY: Zero ODOL Bakal Hemat Anggaran Pemeliharaan Jalan Rp43 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL) dapat menghemat biaya pemeliharaan jalan hingga Rp43 triliun per tahun.

    AHY menjelaskan, implementasi Zero ODOL yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antardaerah. 

    Dia menuturkan, peningkatan konektivitas menjadi penting mengingat target pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan merata di seluruh Indonesia.

    Dia mengatakan, penerapan zero ODOL akan meningkatkan keselamatan di jalan serta mengurangi emisi. AHY juga menyebut kebijakan ini dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pemeliharaan jalan.

    “Kebijakan zero ODOL dapat menghemat hingga Rp43 triliun per tahun dalam biaya pemeliharaan jalan,” kata AHY dalam 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

    Selanjutnya, untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, pemerintah juga akan memastikan pengelolaan proyek-proyek strategis secara hati-hati.

    Dia menuturkan, proyek tersebut mencakup perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung menuju Surabaya, serta perluasan jaringan logistik luar Jawa melalui jalur kereta Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi. 

    AHY memaparkan, proyek-proyek tersebut bukan sekedar koridor transportasi—melainkan jembatan keadilan yang menghubungkan provinsi dan memberdayakan masyarakat. 

    “Kita mengintegrasikan kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandar udara dalam satu ekosistem logistik nasional untuk menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing,” jelasnya.

    Sebelumnya, AHY juga mengungkapkan kebijakan zero ODOL akan mampu menarik investasi hingga Rp50 triliun.  

    AHY tidak menampik bahwa pada awal penerapan kebijakan tersebut memang akan memberikan efek langsung berupa mengerek inflasi maupun biaya logistik. Namun, efek tersebut hanya sementara.   

    Efek jangka menengah hingga panjangnya, justru yang akan terasa adalah potensi investasi hampir Rp50 triliun, tepatnya Rp48,9 triliun. Utamanya, berasal dari para pelaku industri yang mau menambah armada dan memperbaharui kendaraan yang sebelumnya ODOL.  

    “Mereka ingin investasi untuk punya armada-armada yang baru dan lebih tentunya sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya dalam ALFI Convex di ICE BSD pekan lalu. 

  • AHY Kawal Langsung Proyek Jalan Labuan Bajo-Manggarai Barat sepanjang 140 Km, Nilainya Capai Rp 150 M

    AHY Kawal Langsung Proyek Jalan Labuan Bajo-Manggarai Barat sepanjang 140 Km, Nilainya Capai Rp 150 M

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan proyek Jalan Lintas Utara Flores sepanjang 140 km yang menghubungkan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat hingga Port Reo, Kabupaten Manggarai.

    “Saat ini, masih sisa cukup panjang yaitu 88 km yang belum diaspal, rencananya ini akan kita lanjutkan pembangunannya, kurang lebih lebar jalan itu enam meter,” katanya saat meninjau proyek Jalan Lintas Utara Flores di Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, NTT, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Antara.

    Pada kunjungannya tersebut, AHY didampingi antara lain perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

    AHY menambahkan melalui pembangunan proyek jalan tersebut diharapkan akan memangkas waktu tempuh dari Labuan Bajo ke Port Reo.

    “Harapannya ini akan secara signifikan mengurangi waktu tempuh dari yang tadinya sekitar 6-7 jam, menjadi 3-4 jam,” ujarnya.

    Ia menilai pembangunan proyek jalan tersebut akan berdampak pada kemudahan mobilitas warga dan logistik dari Kabupaten Manggarai Barat ke Kabupaten Manggarai.

    Di lain sisi, lanjut dia, adanya jalan tersebut akan memberikan dampak bagi berkembangnya sektor produktif seperti peternakan dan pertanian serta sektor pariwisata di dua kabupaten tersebut.

    “Jadi saya berkomitmen tentunya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah provinsi, Pak Wagub, Pak Bupati sama-sama kita kawal nanti agar setiap saat ada perkembangan yang baik, ada progres atau kemajuannya,” tegasnya. 

     

  • YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama

    YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama

    Jakarta –

    Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) telah resmi ditetapkan sebagai bandara embarkasi dan debarkasi haji mulai tahun 2026. Selaras dengan hal itu, pemerintah menerapkan skema baru agar calon jemaah haji bisa menginap di hotel-hotel di sekitar kawasan tersebut.

    Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, mengatakan inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengoptimalkan potensi infrastruktur strategis di wilayah DIY dan sekitarnya.

    “Harapan Bapak Menko AHY agar Yogyakarta menjadi embarkasi haji telah disetujui oleh Kementerian Haji dan Umrah. Skema Hotel Bubble di area sekitar bandara akan diterapkan agar pelayanan jemaah haji lebih efisien sekaligus memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kulonprogo,” ujar Nazib, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Melalui konsep Hotel Bubble, calon jemaah haji tidak lagi harus melalui gedung Asrama Haji sebagaimana di embarkasi lainnya. Calon jemaah dapat menggunakan hotel-hotel di kawasan depan bandara yang telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji.

    “Konsep ini akan meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal,” jelasnya.

    Penetapan YIA sebagai embarkasi haji merupakan hasil koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, serta PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola bandara.

    Rencananya, kloter pertama jemaah haji yang berangkat melalui YIA dijadwalkan pada 22 April 2026, dengan peserta berasal dari Provinsi DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, serta sebagian wilayah Jawa Tengah yakni Karesidenan Kedu (Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang).

    General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Ruly Artha, mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pemerataan pelayanan publik dan memperluas konektivitas udara di luar wilayah Jawa bagian barat.

    “Penetapan YIA sebagai embarkasi haji 2026 adalah amanah besar sekaligus bukti pengakuan atas kualitas infrastruktur yang kami miliki,” ujar Ruly.

    Ruly menjelaskan, YIA memiliki landasan pacu sepanjang 3.250 meter yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330, serta terminal modern berkapasitas besar yang siap mengakomodasi penerbangan haji secara efisien dan berkelas dunia.

    Ia berharap, penetapan ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah DIY, khususnya Kulonprogo.

    (shc/eds)

  • AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi yang belum merata, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini khususnya dalam hal pembangunan jalan hingga akses air bersih.

    Persoalan infrastruktur di NTT mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Kamis (13/11/2025).

    Pada kesempatan itu, ia berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima laporan hasil riset dari tim Ekspedisi Patriot, yang selama tiga bulan melakukan penelitian di berbagai kawasan transmigrasi di NTT.

    Hasil riset tersebut menunjukkan, infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah transmigrasi. Menko AHY menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan keterbatasan akses air bersih sebagai hambatan yang perlu segera ditangani.

    “Di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Masih cukup banyak ruas jalan yang perlu perbaikan, termasuk juga kebutuhan air bersih,” kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/11).

    Menurutnya, ketersediaan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

    “Kita berharap pertanian kita bisa lebih baik lagi. Karena itu, dibutuhkan bendungan dan irigasi untuk mengairi sawah serta menyediakan suplai air bersih bagi semua,” ujarnya.

    AHY memastikan, seluruh masukan masyarakat dan temuan lapangan akan dibawa ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif. Ia juga menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penentu kemajuan ekonomi masyarakat transmigran.

    “Kalau aksesnya semakin baik, seluruh potensi yang ada bisa dioptimalkan dan hasilnya kembali dinikmati oleh masyarakat,” kata dia.

    Pada kesempatan itu, AHY juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, pemberian SHM ini merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan masyarakat, sekaligus menjadi penopang peningkatan nilai ekonomi bagi warga transmigran.

    “Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menarik adalah, ternyata sejak tahun 2000 masyarakat sudah tinggal di sini, tetapi baru sekarang bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya, menunggu selama 25 tahun,” ujar AHY.

    (shc/eds)

  • Krakatau Steel Kirim Barang Pakai Kereta Api Mulai 18 November 2025, Minta Diresmikan AHY

    Krakatau Steel Kirim Barang Pakai Kereta Api Mulai 18 November 2025, Minta Diresmikan AHY

    Liputan6.com, Jakarta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan mulai mengirim logistik menggunakan kereta api pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono diminta untuk meresmikannya.

    Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan menyampaikan rencana pengiriman logistik pakai kereta api dilakukan pada 18 November 2025, pekan depan.

    “Pak Menko, kami tidak hanya omon-omon, insyaaAllah di tanggal 18 November besok, kami sudah lakukan pengiriman memakai kereta api dari kawasan Krakatau Steel di Cilegon,” ungkap Akbar dalam ALFI Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang, ditulis Kamis (13/11/2025).

    Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini juga telah membangun konektivitas dari Pelabuhan Panjang di Lampung ke Pelabuhan Cigading, Cilegon, Banten. Kapal Ro Ro yang akan digunakan untuk menghubungkan keduanya.

    Akbar berharap, dua inisiatifnya ini bisa diresmikan oleh Menko AHY. Mengingat lagi, angkutan logistik menggunakan kereta api tadi agar tidak bergantung ke transportasi darat seperti truk.

    “Harapannya Pak Menko, di tanggal 18 ataupun minggu depan kami menyesuaikan jadwal, bisa diresmikan oleh Pak Menko sebagai aksi korporasi daripada BUMN yang harusnya memang hadir dalam program-program strategis pemerintah,” tuturnya.

     

  • Kebijakan Zero ODOL Bisa Tarik Investasi Rp 48,9 Triliun Dalam Jangka Panjang

    Kebijakan Zero ODOL Bisa Tarik Investasi Rp 48,9 Triliun Dalam Jangka Panjang

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan nol truk lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimension and overload (ODOL) pada 1 Januari 2027 mendatang. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu kenaikan biaya logistik dan inflasi, namun di pada jangka panjang bisa mengahdirkan investasi jumbo.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono tak menampik Zero ODOL bisa mengerek biaya logistik 3,3 persen dan inflasi 0,2-0,4 persen pada jangka pendek.

    “Memang, jika diberlakukan, kebijakan Zero ODOL ini, akan terjadi peningkatan biaya logistik, alami, naturally seperti itu, kemudian ada sedikit inflasi, oke,” kata AHY dalam ALFI Convex 2025, di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, hal tersebut hanya untuk jangka pendek. Sementara itu, ke depannya, penerapan Zero ODOL bisa membawa manfaat seperti menambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sampai potensi investasi yang tidak sedikit.

    Dia mencatat, sekitar 35 persen asosiasi pedagang, pengusaha besar dan UMKM berminat untuk menanamkan investasinya. Terutama pada aspek logistik seperti truk yang disesuaikan dengan ketentuan Zero ODOL.

    “Kemudian juga untuk gudang-gudang dan lain sebagainya bisa generate sekitar Rp 48 triliun,” kata AHY.

     

  • AHY Tekankan Keseimbangan Pembangunan di Hadapan 50 Ribu Peserta Pesta Rakyat

    AHY Tekankan Keseimbangan Pembangunan di Hadapan 50 Ribu Peserta Pesta Rakyat

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri Pesta Rakyat 2 Torang Suara Bumi di Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu, 8 November 2025. 

    Dalam kegiatan tersebut, AHY menegaskan visi pembangunan yang holistik. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

    “Tema Torang Suara Bumi mengingatkan kita semua bahwa pembangunan yang sejati harus berpihak pada rakyat dan alam. Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tapi juga tentang menjaga keseimbangan bumi dan kemanusiaan,” ujar AHY melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.

    Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi anggota DPR Hillary Brigitta Lasut itu. Sebab, dinilai simbol nyata sinergi antara kebijakan pusat dengan semangat, kreativitas, dan perputaran ekonomi lokal, selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
     

    AHY menekankan bahwa festival seperti Pesta Rakyat 2 memiliki fungsi vital. Selain hiburan kegiatan tersebut dinilai sebagai penggerak perputaran ekonomi daerah.

    “Ini adalah pemicu vital yang mendorong perputaran ekonomi lokal, tempat bagi kreativitas anak-anak muda Sulawesi Utara untuk bersinar, dan bagian dari upaya kita dalam pemerataan pembangunan kewilayahan,” ungkap AHY. 

    Sementara itu, anggota DPR Hillary Brigitta Lasut berharap kegiatan tersebut dapat menanamkan kesadaran lingkungan. Ia meyakini masyarakat Sulut punya komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan untuk persatuan Indonesia.

    “Peduli bumi itu bisa dimulai dari hal sederhana, lewat musik, gaya hidup hijau, dan kebersamaan,” kata Hillary.

    Selain mendukung ekonomi kreatif dan lingkungan, Menko AHY dan Hillary menyaksikan pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Piala Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025. Kedua tokoh itu berharap ajang ini menjadi titik penting untuk mencari dan membina bakat atlet muda nasional.

    Puncak Pesta Rakyat 2 dimeriahkan oleh Judika, DJ Whisnu Santika, Aloy, dan Bravy. Mereka menghibur masyarakat dengan membawakan dua lagu populer, Pergi Pagi Pulang Pagi dan Pergilah Kasih.

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri Pesta Rakyat 2 Torang Suara Bumi di Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu, 8 November 2025. 
     
    Dalam kegiatan tersebut, AHY menegaskan visi pembangunan yang holistik. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
     
    “Tema Torang Suara Bumi mengingatkan kita semua bahwa pembangunan yang sejati harus berpihak pada rakyat dan alam. Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tapi juga tentang menjaga keseimbangan bumi dan kemanusiaan,” ujar AHY melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.

    Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi anggota DPR Hillary Brigitta Lasut itu. Sebab, dinilai simbol nyata sinergi antara kebijakan pusat dengan semangat, kreativitas, dan perputaran ekonomi lokal, selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
     

     
    AHY menekankan bahwa festival seperti Pesta Rakyat 2 memiliki fungsi vital. Selain hiburan kegiatan tersebut dinilai sebagai penggerak perputaran ekonomi daerah.
     
    “Ini adalah pemicu vital yang mendorong perputaran ekonomi lokal, tempat bagi kreativitas anak-anak muda Sulawesi Utara untuk bersinar, dan bagian dari upaya kita dalam pemerataan pembangunan kewilayahan,” ungkap AHY. 
     

     
    Sementara itu, anggota DPR Hillary Brigitta Lasut berharap kegiatan tersebut dapat menanamkan kesadaran lingkungan. Ia meyakini masyarakat Sulut punya komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan untuk persatuan Indonesia.
     
    “Peduli bumi itu bisa dimulai dari hal sederhana, lewat musik, gaya hidup hijau, dan kebersamaan,” kata Hillary.
     
    Selain mendukung ekonomi kreatif dan lingkungan, Menko AHY dan Hillary menyaksikan pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Piala Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025. Kedua tokoh itu berharap ajang ini menjadi titik penting untuk mencari dan membina bakat atlet muda nasional.
     
    Puncak Pesta Rakyat 2 dimeriahkan oleh Judika, DJ Whisnu Santika, Aloy, dan Bravy. Mereka menghibur masyarakat dengan membawakan dua lagu populer, Pergi Pagi Pulang Pagi dan Pergilah Kasih.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas sebagai pembina pemerintah daerah bukanlah hal mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

    “Negara kita adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Kepulauan terbesar di dunia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Belum lagi urusan DPRD, jadi ini cukup kompleks,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito mengatakan perbedaan karakter dan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas tata kelola pemerintahan juga bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik, ada pula yang masih perlu banyak pembinaan.

    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tetapi, ini adalah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Mendagri, Tito menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Terlebih, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

    “Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pembinaan, sinergi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh wilayah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

    Kerja keras Tito dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan kategori Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang bergengsi “Indonesia Kita Award”.

    Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Ajang “Indonesia Kita Award” merupakan bentuk penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.