Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Bangun Giant Sea Wall Pantura, AHY: Tak Mungkin Kita Andalkan APBN – Page 3

    Bangun Giant Sea Wall Pantura, AHY: Tak Mungkin Kita Andalkan APBN – Page 3

    Prabowo menuturkan pembangunan tanggul laut raksaka menandakan bahwa Indonesia mengambil langkah dalam menghadapi perubahan iklim. Disisi lain, dia juga meyakini Indonesia mampu mencapai net zero emission sebelum 2060.

    “Kami memilih untuk menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah-langkah segera,” ucap Prabowo.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian Indonesia yang sudah mencapai swasembada beras. Prabowo menyampaikan bahwa produksi beras Indonesia tahun ini tertinggi sepanjang sejarah. Tak hanya itu, kata dia, cadangan pangan Indonesia juga melimpah.

    “Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami kini swasembada beras,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/9/2025).

    Dia menuturkan Indonesia pun mulai mengekspor beras ke beberapa negara yang membutuhkan. Salah satunya, ke Palestina.

    “Kita mulai mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Palestina,” ujarnya.

  • Pengusaha Tol Respons Rencana Pemerintah Atur Sanksi BUJT di Bawah Standar

    Pengusaha Tol Respons Rencana Pemerintah Atur Sanksi BUJT di Bawah Standar

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah yang hendak menerapkan sanksi administratif bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Adapun, pengenaan sanksi administratif tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) yang dibidik mulai diundangkan pada Desember 2025.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI, Kris Ade Sudiyono menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh Badan Usaha Jalan Tol yang tergabung dalam ATI menghormati putusan pemerintah. Khususnya, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas tol bagi masyarakat.

    “Seluruh BUJT anggota ATI sangat mendukung upaya peningkatan layanan jalan tol termasuk pembaruan SPM jalan tol yang akan mengatur secara komprehensif performansi kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan jalan tol, serta kesiapan prasarana pendukung layanan pengguna jalan tol,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (24/9/2025).

    Kris juga menyebut, pemerintah telah melakukan koordinasi lanjutan mengenai pembentukan Permen PU tersebut dengan BUJT. 

    Dia juga memastikan pihaknya telah terlibat secara aktif memberikan pandangan, kajian, dan usulan terhadap draf Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen).

    Meski demikian, ATI menekankan performa kelayakan jalan tol sangat dipengaruhi oleh fenomena kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih atau Overload-over dimension (ODOL).

    Untuk itu, Kris menjelaskan bahwa peningkatan layanan jalan tol yang termuat dalam SPM harus diletakkan dalam perspektif upaya integral mengatasi fenomena kendaraan ODOL di sistem penataan lalu lintas dan logistik nasional.

    “ATI tidak sependapat dengan berbagai narasi yang mengusulkan pembatasan secara parsial dan protektif kendaraan ODOL dengan pemasangan weight in motion (WIM) di jalan tol. Kebijakan ini selain tidak efektif, juga hanya mengalihkan permasalahan keselamatan dan kerusakan jalan akibat ODOL ke jaringan jalan di luar jalan tol,” tambahnya.

    ATI menyebut, peningkatan kualitas dan kondisi jalan tol baik melalui proses rekonstruksi, preservasi dan pemeliharaan jalan akibat fenomena kendaraan ODOL semestinya berada di luar kontrol Badan Usaha Jalan Tol. 

    Ilustrasi jalan tol

    “ATI mengusulkan berbagai deregulasi terkait industri infrastruktur jalan tol, termasuk pengaturan SPM jalan tol, senantiasa diletakkan dalam prespektif upaya bersama untuk menjaga iklim dan kepastian usaha, serta keberlanjutan model pengusahaan jalan tol di Indonesia,” imbuhnya.

    ODOL Bikin Umur Pakai Jalan Menyusut 30%

    Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan truk dengan muatan berlebih atau ODOL menjadi biang kerok bengkaknya anggaran preservasi jalan. 

    Dalam laporan AHY, truk ODOL menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah hingga Rp41 triliun per tahun yang digelontorkan untuk biaya perbaikan perkerasan baik untuk jalan nasional maupun jalan tol.

    “Dihitung oleh Kementerian PU ketika itu, kerusakan jalan akibat itu semua [truk ODOL], kurang lebih negara atau pemerintah harus menggelontorkan Rp41 triliun setiap tahunnya untuk perbaikan,” kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

    Di samping itu, AHY juga menegaskan bahwa truk Odol membuat kelayakan usia jalan berkurang. Di mana, apabila umumnya usia jalan dapat digunakan untuk 10 tahun, maka saat ini kelayakan usia jalan berkurang menjadi 30%.

    Tidak hanya itu, AHY juga menyebut Odol menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan dengan tingkatkan keparahan atau fatality rate yang tinggi. 

    “Odol, kendaraan besar ini berkontribusi 10,5% terhadap jumlah kecelakaan. Nomor dua, setelah motor. Korban jiwa juga berjatuhan, bukan hanya pengemudi, tetapi juga masyarakat pengguna jalan lainnya yang tidak tahu-menahu menjadi korban terdampak langsung dan fatal,” ujarnya.

    Sementara sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan implementasi aturan zero overdimension and overloading (zero odol) perlu untuk segera dijalankan. 

    Jafung PKJJ Ahli Utama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Herry Trisaputra Zuna menjelaskan bahwa porsi angkutan odol di lapangan saat ini mencapai 63%. 

    Mayoritas kendaraan odol itu terkonsentrasi di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra mencapai 50%, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Trans Jawa. 

    Dia juga menjelaskan, kendaraan odol tersebut dilaporkan berkontribusi 17% terhadap kecelakaan. Tak hanya itu, truk muatan berlebih juga meningkatkan waktu tempuh hingga meningkatkan potensi fatality rate pada kecelakaan.

    “Dampaknya sendiri ke waktu tempuh kemacetan, kemudian biaya logistik, dan yang paling mahal tentunya adalah pengaruhnya ke fatality rate karena nyawa itu priceless seharusnya. Apapun dan berapapun harganya ini harus kita perjuangkan,” pungkasnya.

  • AHY: Kondisi Geografis Tantangan Pembangunan Infrastruktur, RI Butuh Maritim

    AHY: Kondisi Geografis Tantangan Pembangunan Infrastruktur, RI Butuh Maritim

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor logistik nasional.

    AHY menjelaskan, dengan kondisi geografis Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudera, pengembangan infrastruktur di Indonesia lantas dihadapkan pada sejumlah tantangan. Khususnya, tantangan pembiayaan.

    “Di antara dua benua, di antara dua samudera, 17.000 pulau, bisa dikatakan tantangan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memang tidak sederhana,” jelasnya usai agenda Pelepasan Tim Jelajah Pelabuhan dan Logistik 2025 di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/9/2025).  

    Mengacu pada hal tersebut, pengembangan infrastruktur nasional tidak bisa difokuskan pada sektor konektivitas dan transportasi darat saja. Melainkan, perlu juga dibarengi dengan pengembangan infrastruktur pada sektor maritim hingga penerbangan.

    Terlebih, tambah AHY, Presiden Prabowo Subianto sendiri memiliki visi strategis yang menginginkan Indonesia semakin mandiri dan berdaya saing baik secara ekonomi maupun politik. Dengan demikian, infrastruktur menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.

    “Indonesia tidak bisa [hanya fokus pada pengembangan infrastruktur darat] pada saatnya kita dihentikan oleh garis batas pantai ataupun pulau-pulau. Oleh karena itu sektor maritim termasuk sebetulnya sektor penerbangan kita harus semakin kuat semakin siap dan berdaya saing tadi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, AHY menyebut prioritas pembangunan infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto bakal difokuskan ke proyek-proyek yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

    AHY menuturkan, hingga akhir tahun ini pemerintah akan fokus menyelesaikan proyek yang telah berjalan. Khususnya proyek infrastruktur yang bakal mendukung target swasembada pangan, seperti irigasi dan pembangunan bendungan.

    “Sampai dengan akhir tahun ini diharapkan bukan hanya fokus pada menyelesaikan proyek infrastruktur, tetapi juga yang berkualitas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya ditemui usai menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (13/8/2025).

  • Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan keberadaan dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi strategi mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan.

    Hal tersebut disampaikan saat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan KPN 2045. Dokumen tersebut, menurut Rachmat, memaparkan strategi mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh, dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas, serta terpadu.

    “Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah.

    Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan disebut hanya menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen. “Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat,” kata Rachmat Pambudy.

    Menurut Kepala Bappenas, KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan.

    “Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” kata Rachmat.

    “Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat,” ujar dia.

    Hal senada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sampaikan.

    Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan tentang urgensi menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.

    Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyoroti pembangunan kota sebagai fondasi Indonesia yang tangguh di masa depan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KPN dapat dirasakan masyarakat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Bromo Park Hotel, Kota Probolinggo, pada Minggu (21/9/2025). Acara ini dihadiri sekitar 200 kader dari DPC, PAC, hingga ranting se-Kota dan Kabupaten Probolinggo, menandai keseriusan Demokrat dalam menata kekuatan politik menuju Pemilu 2029.

    ​Sejumlah petinggi DPD Demokrat Jatim hadir dalam acara tersebut, antara lain Bendahara dr. Agung Mulyono, Plt Sekretaris Mugiyanto, Ketua BPOKK Nur Muhyidin, dan Kepala Badan Saksi Junaidi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DPD untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

    ​Sebagai wujud rasa syukur, pengurus DPD Demokrat Jatim juga memberikan santunan kepada 24 anak yatim, bertepatan dengan HUT ke-24 Partai Demokrat.

    ​Dalam sambutannya, dr. Agung Mulyono, yang mewakili Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, menyampaikan salam dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengingatkan para kader untuk memegang teguh konsep dua “M”: Mulai dari diri sendiri dan Mulai dari hari ini.

    ​”Demi kejayaan Partai Demokrat, kita harus mulai dengan dua M. Pertemuan hari ini menjadi awal. Setelah pulang, niatkan diri dengan dua M tadi. Kita fokus di daerah yang belum punya kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Agung.

    ​Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, semangat ini harus diikuti dengan pembenahan struktur dan penggerakan jaringan agar Demokrat semakin solid. Partai akan memprioritaskan daerah yang belum memiliki kursi legislatif, seperti Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Jember.

    ​”Yang kosong kita dahulukan. Jangan kerja SKS (Sistem Kebut Semalam), tapi mulai dari sekarang,” tegasnya.

    ​Agung juga mengajak para kader untuk menjadikan kemenangan Pemilu 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspirasi. “Kita ingin mengulang kejayaan Partai Demokrat pada 2009. Menduduki Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Jatim, kita ingin mengulangnya di tahun 2029 nanti,” tambahnya penuh optimisme.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugiyanto menjelaskan, Dikpol ini juga menjadi ajang persiapan penguatan struktur organisasi partai di wilayah yang masih kosong kursi. “Pembenahan struktur kita pacu dan dilengkapi. Targetnya di 2029, semua tingkatan bisa mendapatkan kursi,” jelasnya.

    ​Senada dengan Mugiyanto, Ketua BPOKK Demokrat Jatim Nur Muhyidin menegaskan bahwa kunci kemenangan adalah memperkuat basis partai di tingkat desa. Ia juga memaparkan pembaruan sistem saksi. “Rekening saksi kini menjadi syarat bagi calon saksi. Pembayaran honor pun langsung ke rekening masing-masing, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya. [tok/aje]

  • Intip Harga Sepatu yang Pramono hingga AHY di ASN RUN 2025 Megapolitan 21 September 2025

    Intip Harga Sepatu yang Pramono hingga AHY di ASN RUN 2025 Megapolitan 21 September 2025

    Intip Harga Sepatu yang Pramono hingga AHY di ASN RUN 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka gelaran ASN Run 2025 di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).
    Dalam acara ini, keempat pejabat tampil sporty dengan sepatu lari berbeda merek dan harga, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
    Pramono Anung, misalnya, mengenakan Asics Superblast2 white. Dari berbagai platform jual beli online, sepatu ini dibanderol Rp 3,6 juta – Rp 4,9 juta.
    Sementara AHY tampil trendy dengan sepatu Nike Vaporfly 4. Di marketplace, sepatu ini dihargai Rp 4,5 – Rp 5 juta. Sementara di website resmi Nike Saudi Arabia, harga sepatu ini menembus Rp 7 juta.
    Sedangkan Abdul Mu’ti lebih memilih sepatu Mills Enermax Nanoknit LT Blue-Orange. Di situs resmi milik mills.co.id, harga yang ditawarkan berkisar Rp 499.000.
    Sementara Bima Arya menggunakan Hoka Bondi 9 Men’s Cushioned Road Running. Di situs resmi www.hoka.com, sepatu ini dihargai Rp 2,9 juta.
    Dalam jalannya acara, Pramono, AHY, dan Bima Arya ikut berlari bersama peserta.
    Sementara Abdul Mu’ti memilih tidak turun lintasan, tapi tetap hadir mendukung.
    Total, hampir 2.000 peserta ikut meramaikan ASN Run 2025.
    Pramono menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan olahraga ini.
    Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai, dengan maraknya event lari di Ibu Kota menunjukkan Jakarta semakin aman dan nyaman.
    “Hari ini saya bersyukur Jakarta banyak sekali event lari, di antaranya adalah ASN Run, kemudian juga ada Panglima TNI Run. Ini menunjukkan betul-betul Jakarta sudah aman-nyaman, termasuk ASN RUN ini diikuti hampir 2 ribuan. Dan Pak Menko Infrastruktur juga ikut, Menteri Pan-RB, Menteri Pendidikan, dan juga Wamen Dagri,” ucap Pramono.
    Ia berharap ASN Run bisa menjadi agenda tahunan yang murni digagas dan diselenggarakan para aparatur sipil negara.
    “Mudah-mudahan ini acara yang benar-benar secara tahunan diselenggarakan oleh ASN. Ini murni diselenggarakan oleh ASN,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen AHY Tawarkan 5 Jurus RI Jadi Future Ready Nation

    Momen AHY Tawarkan 5 Jurus RI Jadi Future Ready Nation

    FOTO

    Momen AHY Tawarkan 5 Jurus RI Jadi Future Ready Nation

    News

    7 jam yang lalu

  • Arti Perpres IKN Diputuskan Sebagai Ibu Kota Politik – Page 3

    Arti Perpres IKN Diputuskan Sebagai Ibu Kota Politik – Page 3

    AHY melanjutkan, Prabowo telah memerintahkan kepada mereka, yang terlibat dalam pembangunan IKN, untuk fokus mendirikan bangunan-bangunan untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih dulu.

    “Kalau semua sudah berdiri, tiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” kata AHY.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, Prabowo berfokus pembangunan IKN menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

    “Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024.

    Menurut AHY, Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan. Sejauh ini, pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

  • Prabowo Tunjuk Zulhas Jadi Ketua Tim Percepatan Swasembada, Ini Tugas dan Fungsinya

    Prabowo Tunjuk Zulhas Jadi Ketua Tim Percepatan Swasembada, Ini Tugas dan Fungsinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. 

    Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 19/2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang diteken pada 5 Agustus 2025 lalu. 

    Pembentukan tim percepatan ini dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Di mana diperlukan penyelarasan kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah

    “Bahwa untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah..perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional,” tulis beleid tersebut, dikutip pada Jumat (19/9/2025). 

    Adapun, tim koordinasi yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden ini memiliki tugas untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan swasembada. 

    Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi juga menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan percepatan, hingga memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan. 

    Zulhas dalam hal ini didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil ketua. 

    Sementara anggota tim terdiri dari 23 kementerian/lembaga serta gubernur dan bupati/wali kota, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, hingga Menteri Pertahanan. 

    Sebelumnya pada Selasa (16/9/2025), Zulhas bersama sejumlah pihak terkait telah melakukan rapat percepatan pembangunan kawasan swasembada di Istana Merdeka bersama Prabowo.  

    Dirinya menuturkan bahwa area hutan seluas 481.000 hektare sudah siap untuk dimanfaatkan guna program swasembada pangan, air dan energi. Pemerintah menargetkan total area kawasan hutan yang selesai memiliki rencana desain tata ruang adalah seluas 1 juta hektare.

    Salah satunya yang sudah dibahas adalah percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan air dan energi di Papua Selatan. 

    “Tepatnya di Merauke, tepatnya lagi Wanam. Insyaallah semua perubahan tata ruang, surat menyurat seperti HGU [Hak Guna Usaha] dan lain yang diperlukan kita akan selesaikan,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

  • Absen Gibran di Acara Negara Justru Dongkrak Popularitas

    Absen Gibran di Acara Negara Justru Dongkrak Popularitas

    GELORA.CO -Fenomena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin jarang muncul di acara resmi negara disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat.

    Menurutnya, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai agenda resmi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan perhatian publik. Pasalnya, setiap Gibran menghilang pasti langsung viral.

    “Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, dan tetap setia dengan keyakinannya,” ujar Hensat kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

    Hensat mengamati bahwa Gibran sangat fokus pada agenda pribadinya. Ia tidak terganggu oleh acara di luar jadwalnya, seperti saat reshuffle kabinet di mana Gibran tidak berada di sisi Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya, pada saat Reshuffle dua kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi Wapres itu, kalau tidak diminta oleh Presiden, maka fine, oke. Nggak perlu hadir,” ujarnya.

    Dia menilai sikap ini menunjukkan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Ia tetap menjalankan kegiatannya, seperti bertemu masyarakat, mengikuti ajaran ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Jadi Mas Gibran makin hari, memang makin menunjukkan eksistensi. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara, tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia,” ujar Hensa.

    Hensat menyebut ini sebagai strategi yang efektif. Saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Gibran tidak hadir, tetapi tetap fokus pada agenda sendiri tanpa menunjukkan kekecewaan.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menambahkan bahwa di tengah kompetisi politik menuju 2029, Gibran sebagai wakil presiden terus maju, mengembangkan citra tanpa terganggu isu kontroversial.

    “Ada sebuah kompetisi yang terbuka nanti di 2029, di saat anak-anak presiden lain, seperti Mbak Puan, Mas AHY, mungkin tidak terlalu sibuk dengan panggungnya, mas Gibran jalan aja sebagai Wapres.”

    Dosen ilmu poltik Universitas Paramadina itu menyimpulkan bahwa Gibran sedang memainkan gerakan politik yang diam-diam berpotensi membawa namanya ke posisi lebih tinggi.

    “Ini adalah sebuah gerakan politik senyap, diam-diam merayap, kemudian datang. Tapi pada suatu saat nanti, tanpa disadari, dia bisa mengapai puncak kejayaannya,” pungkasnya