Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Gibran Hadir dalam Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Partai Koalisi

    Gibran Hadir dalam Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Partai Koalisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terlihat hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024). Momen keikutsertaan Gibran dalam pertemuan tersebut diunggah Prabowo melalui Instagram @prabowo.

    Dalam foto tersebut, Wapres Gibran duduk di sebelah kanan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya mengenakan kemeja putih. Di sebelah kanan Gibran, duduk Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sementara itu, di sebelah kiri Presiden Prabowo terlihat Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Duduk di hadapan mereka adalah para pimpinan partai politik, di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, serta Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi.

    Dalam foto tersebut, tampak Prabowo, Gibran, dan para pimpinan partai politik sedang menikmati hidangan makan siang bersama.

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pertemuan tersebut bersifat informal dan membahas isu-isu seputar kenegaraan, kebangsaan, serta berbagai permasalahan masyarakat secara umum. Menurutnya, diskusi yang berlangsung dalam suasana santai itu lebih sebagai ajang brainstorming dan obrolan ringan.

    “Tadi hanya makan-makan santai setelah jumatan. Beliau (Prabowo) ingin mendengar berbagai pandangan dan berdiskusi ringan dengan para rekan yang hadir,” ujar Muzani.

  • Pemerintah Perkuat Infrastruktur untuk Mencapai Swasembada Pangan

    Pemerintah Perkuat Infrastruktur untuk Mencapai Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. 

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa dirinya menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mengadakan koordinasi untuk memastikan sinkronisasi infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan.

    “Ketahanan pangan adalah prioritas yang harus dicapai bersama, dan setiap kementerian terkait harus terlibat dalam koordinasi menyeluruh untuk memastikan infrastruktur mendukung sektor pertanian,” kata Menko AHY seusai memimpin rapat lintas kementerian di kantornya, Kamis (31/10/2024).

    Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa pencapaian ketahanan pangan merupakan tanggung jawab prioritas bagi Kabinet Merah Putih dan harus dijalankan dengan sukses. Kementerian dan lembaga di bawah koordinasi menko infrastruktur diminta memastikan penyediaan infrastruktur tanpa hambatan yang berarti.

    “Walaupun Kementerian Pertanian berada di bawah menko pangan, karena swasembada pangan adalah prioritas nasional, maka menko infrastruktur juga perlu ikut membantu menyelesaikan kendala yang ada, khususnya terkait penyediaan air bagi sektor pertanian,” jelas Mentan Amran.

    Untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah mempersiapkan program pembukaan lahan baru sebanyak tiga juta hektare serta meningkatkan konektivitas daerah pertanian dengan infrastruktur irigasi dan bendungan yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Pemanfaatan infrastruktur adalah kunci. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang baru harus segera diselesaikan untuk menjamin pasokan air ke lahan pertanian,” ujar Amran.

    Selain memastikan infrastruktur yang memadai, Amran juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dalam mengatasi perbedaan data dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat daerah lebih efektif.

    “Dengan kerja sama terpadu antarkementerian dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Indonesia optimistis mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Amran.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

  • Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Elite KIM Plus Makan Siang dengan Prabowo, Ada Zulhas hingga Surya Paloh

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, para ketua umum hingga petinggi parpol yang saat ini berada di barisan pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan selepas salat Jumat. 

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

    Kemudian, satu per satu mulai keluar sekitar pukul 14.50 WIB. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan ketua umum parpol KIM yang terlihat keluar duluan. 

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengungkap agenda pertemuan Prabowo dengan para elite parpol KIM Plus diisi dengan agenda makan siang. 

    Setelah itu, beberapa ketua umum parpol lainnya turut keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan usai agenda makan siang tersebit. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku agenda makan siang itu hanya untuk berdiskusi. 

    “Diskusi itu ya ketawa-tawa ringan, bercanda dan sekali-kali diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan. Brainstorming lah ya,” kata pria yang juga Ketua MPR itu kepada wartawan, Jumat (1/11/2024). 

    Muzani menyebut ada harapan agar pertemuan tersebut rutin dilakukan pada Jumat setiap minggunya. 

    “Tapi kan tentu saja disesuaikam dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau,” ucapnya. 

    Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 secara tidak spesifik turut dibicarakan. 

    Seperti diketahui, KIM Plus memiliki kerja sama politik di mana parpol anggotanya mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama di sejumlah kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa di antaranya yakni di Jakarta dan Jawa Tengah. 

    “Pilkada tidak terlalu spesifik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu. 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa para ketua umum parpol dan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, turut membicarakan soal kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan. 

    “Beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan yang barangkali dalam pemikiran-pemikiran yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” ujar pemilik Media Group itu.

  • Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya IKN, pemerintah juga memiliki fokus pembangunan di wilayah lain.

    “Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita akan lanjutkan (pembangunan) IKN dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain seluruh Indonesia,” kata AHY di kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada Kamis (31/10/2024). 

    AHY sempat menyinggung soal terbatasnya anggaran sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah harus melakukan penyesuaian termasuk untuk pembangunan IKN.

    “Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian,”  lanjut AHY.

    AHY menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, terutama fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan di sana,” pungkas AHY. 

  • AKD DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin Pimpin Fraksi Demokrat

    AKD DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin Pimpin Fraksi Demokrat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulsel untuk periode 2024-2029.

    Pengumuman tersebut disampaikan Fatma Wahyuddin usai pelantikan para pimpinan DPRD Sulsel dan alat kelengkapan dewan (AKD), di ruang paripurna DPRD Sulsel, Kamis (31/10/2024).

    Fatma menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

    Mantan Legislator Makassar dua periode ini juga mengapresiasi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulsel, Ni’matullah atas dukungan dalam proses penetapannya sebagai ketua fraksi.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Bapak Ni’matullah, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel periode 2024-2029,” ujar Fatma.

    Fatma menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan siap berjuang demi kepentingan rakyat Sulawesi Selatan.

    Penunjukan Fatma Wahyuddin sebagai Ketua Fraksi Demokrat menambah optimisme partai untuk terus berkontribusi positif bagi kemajuan Sulawesi Selatan.

    Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, ia berjanji akan memperkuat peran Demokrat dalam mendukung kebijakan yang pro-rakyat serta meningkatkan sinergi dengan seluruh anggota fraksi dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

    “Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mendengar dan memperjuangkan setiap aspirasi rakyat Sulawesi selatan, khususnya warga saya di Dapil Makassar A,” pungkasnya. (Ikbal/fajar)

  • Menteri ATR jelaskan 2.086 lahan di IKN tak bermasalah tapi habis HGU

    Menteri ATR jelaskan 2.086 lahan di IKN tak bermasalah tapi habis HGU

    Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habisJakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menjelaskan lahan seluas 2.086 hektare di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur tidak bermasalah atau sengketa, melainkan masa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis.

    “Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habis. Memang kalau habis, itu diambil alih negara. (Pemilik lahan) Yang lama keberatan, diambil alih,” kata Nusron saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Nusron menjelaskan bahwa dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

    Jika ditempati oleh penduduk, lahan yang sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis, akan dikelola oleh Bank Tanah.

    Bank Tanah nantinya akan melakukan reforma agraria sebanyak 30 persen dari total luas lahan, sesuai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

    Dalam skema reforma agraria, pemerintah dapat memberikan lahan kepada penduduk atau melegalisasi, dalam hal ini melakukan sertifikasi tanah kepada penduduk yang sudah lama bermukim di tanah itu.

    “Land reform ada dua strategi. Dikasih tanah atau mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi. Karena mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah (luas tanah),” kata Nusron.

    Menteri ATR/BPN sebelumnya yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa penyebab 2.086 hektare lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

    Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

    Selain itu AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin.

    Baca juga: ATR/BPN sebut lakukan reforma agraria 14,5 juta hektare dalam 10 tahun
    Baca juga: Bank Tanah kolaborasi dengan Felda optimalkan reforma agraria
    Baca juga: Kementerian ATR/BPN terus pastikan ketersediaan tanah bagi masyarakat

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memastikan proyek tanggul raksasa akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya pada pembangunan di sepanjang pesisir utara Jawa.

    Hashim menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan perencanaan yang baru, melibatkan pemerintah dan para tenaga ahli, dan diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah mandek sejak dirancang pada 1994.

    Hashim memperkirakan proyek tanggul raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun. Meskipun kemungkinan selesai setelah masa jabatan Presiden Prabowo, Hashim menegaskan pentingnya proyek ini untuk segera dimulai.

    “Sampai sekarang belum jalan. Rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tetapi mungkin harus diperbaiki. Ini salah satunya untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa,” ujar Hashim seusai berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024).

    Hashim menyampaikan, pembangunan tanggul raksasa ini diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi pesisir utara Jawa, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertanian dan sumber pangan nasional.

    “Di kawasan itu terdapat lumbung beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera ya. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” kata Hashim.

    Hashim juga menyoroti kondisi Teluk Jakarta yang terdampak abrasi, serta tanah di wilayah utara Jakarta yang terus mengalami penurunan permukaan dan rentan terhadap banjir rob.

  • Cerita AHY Sering Diajak Basuki Turun Bareng ke Proyek Infrastruktur

    Cerita AHY Sering Diajak Basuki Turun Bareng ke Proyek Infrastruktur

    Jakarta –

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) bercerita soal kedekatan dirinya dengan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia sering diajak Basuki turun ke proyek saat masih menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

    Cerita ini dibagikan AHY lewat Instagram pribadinya, @agusyudhyono, Kamis (31/10/2024). Meski cuma jadi menteri selama 8 bulan di Kabinet Indonesia Maju, kala itu AHY bilang sangat sering sekali diajak Basuki turun ke lapangan.

    “Meskipun hanya delapan bulan sebagai Menteri pada periode sebelumnya, saya cukup sering diajak Pak Bas terjun ke lapangan,” cerita AHY.

    Dia memaparkan dirinya sudah diajak Basuki untuk melakukan peresmian bendungan Lolak, peresmian berbagai jalan Inpres, ruas tol Pekanbaru-Padang, camping di IKN, meninjau embung MBH, juga berbagai rapat bersama anggota kabinet lainnya.

    Seperti diketahui, AHY baru saja bertemu dengan Basuki kemarin. Dalam unggahannya itu, AHY juga memanjatkan doa agar Basuki bisa sukses dan sehat dalam mengabdi di jabatan berikutnya.

    “Terima kasih Pak Bas atas waktu dan ceritanya! Sehat dan sukses selalu dalam pengabdian berikutnya,” sebut AHY.

    Lihat Video: AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya

    (hal/kil)

  • 2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, Nusron Bilang Begini

    2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, Nusron Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

    Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

    “Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua,” sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

    “Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN,” ungkap Nusron.

    Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

    Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

    “Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal,” kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

    Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

    Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

    Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

    “Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana,” ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

    Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

    Lihat Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

    (hal/kil)

  • Menko AHY Gelar Pertemuan dengan Hashim Djojohadikusumo

    Menko AHY Gelar Pertemuan dengan Hashim Djojohadikusumo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan pertemuan dengan ketua delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo. 

    Pertemuan berlangsung di kantor AHY di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024) pagi. AHY tiba terlebih dahulu di kantornya sekitar pukul 08.40 WIB. Ia datang menggunakan mobil dinas dan mengenakan batik bernuansa dominan coklat.

    Hashim datang lima menit kemudian mengenakan batik bernuansa biru dan langsung menuju lift setelah menyapa awak media dengan senyuman.

    Belum diketahui materi pertemuan tersebut. Menurut informasi, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman juga hadir dalam pertemuan ini. Iftitah dikabarkan sudah tiba lebih awal sebelum AHY dan Hashim datang.