Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Menteri ATR/BPN Temukan 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

    Menteri ATR/BPN Temukan 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 1,3 juta hektare tanah milik negara berstatus liar. 

    Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

    Adapun, angka tersebut diungkapkan Nusron kala dia menyambangi Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

    “Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Nusron mengemukakan bila memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain.

    “Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kita akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” tuturnya.

    Kemudian, Politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun.

    “Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi. 

    “Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024). 

  • Pemerintah Mau Tarik Utang Rp 9,9 T ke Bank Dunia buat Rampungkan Kebijakan Ini

    Pemerintah Mau Tarik Utang Rp 9,9 T ke Bank Dunia buat Rampungkan Kebijakan Ini

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani,” kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

    Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

    “Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau,” jelas Nusron.

    Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

    Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

    “Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

    “Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan,” ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

    “Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • Politik kemarin,Prolegnas 2025 hingga instruksi Wapres soal MCP

    Politik kemarin,Prolegnas 2025 hingga instruksi Wapres soal MCP

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Komisi III pertimbangkan RUU Narkotika masuk Prolegnas 2025

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertimbangkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas Rakornas 2024

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Langkah ini harus melibatkan seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode 4 tahun hingga 5 tahun ke depan

    Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta kepala daerah menyikapi serius terkait dengan implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Jadi, MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi,” kata Wapres Gibran dalam arahannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Wapres Gibran menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait dengan pencegahan korupsi dan menutup kebocoran-kebocoran anggaran.

    Selengkapnya klik di sini.

    KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang sudah siap 99 persen.

    “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Afifuddin mengatakan bahwa KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hari Ini, Prabowo Mulai Lawatan Luar Negeri Pertamanya sebagai Presiden

    Hari Ini, Prabowo Mulai Lawatan Luar Negeri Pertamanya sebagai Presiden

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mulai memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai presiden pada Jumat (8/11/2024) hari ini.

    Prabowo dijadwalkan mengunjungi 5 negara dalam perjalanan selama 16 hari. Ia akan berangkat meninggalkan Indonesia pada Jumat hari ini melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Dua hari sebelum kunjungan luar negeri, Rabu (6/11/2024) lalu, Prabowo sudah berpamitan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam rapat kabinet.

    Dalam rapat tersebut, Prabowo mengemukakan bahwa dirinya dijadwalkan mengunjungi 5 negara berturut-turut, mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, dan Inggris.

    “Sore hari ini saya selenggarakan sidang kabinet paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara,” kata Prabowo, Rabu (6/11/2024).

    Prabowo merinci, ia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 8-10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat. Di sana Prabowo bakal bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri agenda penting lainnya.

    Kemudian, ia akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat pada 11-12 November 2024, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta menghadiri KTT G20 di Brasil.

    Lalu, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

    “Ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke AS, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai PM Inggris,” beber Prabowo.

    Ketika menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional pada Sabtu (2/11/2024) lalu, Prabowo mengaku bahwa ia sebenarnya ingin berkonsentrasi menyelesaikan persoalan di dalam negeri.

    Pada kesemaptan itu, ia sempat meminta agar jajarannya di Kabinet Merah Putih tidak sering-sering ke luar negeri.

    Namun, ia mendapat undangan dari dua negara besar, yakni China dan Amerika Serikat.

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke luar (menghadiri KTT) APEC, ke (KTT) G20. Diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga mengundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya enggak berani saya nolak,” kata Prabowo dalam acara Deklarasi GSN di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo mengeklaim, kunjungan ke luar negeri pun dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara.

    Oleh karena itu, ia pun meminta izin untuk melakukan kunjungan, bukan untuk jalan-jalan semata.

    “Jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat, saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara,” ucap Prabowo.

    Jalin kerja sama

    Prabowo bakal menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan negara-negara itu.

    Ia bahkan kembali memanggil sejumlah menterinya untuk memberikan masukan kerja sama yang dibutuhkan Indonesia pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

    Salah satunya kerja sama yang dijajaki adalah kerja sama di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun sudah melaporkan potensi kerja sama baru kesehatan kepada Prabowo.

    “Dipanggil Bapak (Prabowo), bapak mau jalan ke luar negeri, jadi dia nanya isu-isu kesehatan apa yang kira-kira ke depannya kita dengan Amerika dan juga dengan Inggris,” kata Budi, Kamis kemarin.

    Budi nyebutkan, Indonesia sudah memiliki sejumlah kerja sama dengan China yang bisa dilanjutkan.

    Sementara, Indonesia dan Amerika Serikatsedang menyelesaikan penandatanganan kerja sama di bidang kesehatan.

    “Nah, ini sekarang memang prosesnya ada di pihak Amerika. Jadi kalau misalnya datang ke sana nanti bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.

    Adapun dengan Inggris, Budi mengungkapkan, duta besar negara tersebut telah datang kepadanya untuk menjajaki potensi kerja sama.

    “Dia juga bilang kalau datang (ke Inggris), bisa enggak ada suatu kerja sama yang ditandatangani bersama. Tadi dibicarakan sama beliau dalam rangka persiapan,” kata Budi.

    Selain Budi, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Dalam pertemuan dengan AHY, Prabowo meminta para menterinya tetap fokus bekerja sama ia berkunjung ke luar negeri.

    “Jadi khusus membahas infrastruktur di Tanah Air dan justru beliau menitip pesan, pada saat beliau melakukan kunjungan keluar negeri, kami bisa tetap fokus dan sekali lagi bisa melakukan studi mana saja infrastruktur yang benar-benar memiliki urgensi dan juga tentunya dihadapkan produktif,” ujar AHY.

    Jangan ragu telepon

    Hal ini senada dengan pesan Prabowo dalam sidang kabinet. Prabowo meminta jajarannya tidak sungkan menelepon langsung untuk membicarakan hal penting selama ia di luar negeri.

    Jika para menteri ingin mendapat kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilakan untuk menelepon.

    Dia mengeklaim terbuka, sehingga para anggota Kabinet Merah Putih boleh langsung menelepon.

    “Kalau saudara sudah sampaikan ke menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya, jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung,” jelas Prabowo.

    Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler. Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat.

    “Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal, kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat,” imbuh dia.

  • Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Presiden fokus bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan

    Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.

    Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

    Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

    Baca juga: Garuda Indonesia perkuat konektivitas penerbangan dari dan menuju IKN

    Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

    “Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan,” ujarnya.

    Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

    “Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan,” AHY menutup pernyataannya.

    Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

    “Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” katanya.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Seketika Seperti Roro Jonggrang!

    Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Seketika Seperti Roro Jonggrang!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

    “Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu,” kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas,” tutur AHY.

    “Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. “Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

    “Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar,” bebernya.

    Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

    “Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,”katanya.

    (acd/acd)

  • Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo akan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Rapat ini nantinya akan ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi acara, seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Acara dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Setelahnya, Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

    Panel pertama membahas kebijakan nasional. Dalam panel ini, para peserta bakal mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemanana (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

    Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar akan memberikan pengarahan pada panel pertama. Diskusi dalam panel pertama dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.

    Selanjutnya, diskusi panel kedua bakal membahas program unggulan pemerintah. Dalam panel ini, ada lima menteri yang memberikan pengarahan. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roslaeni.

  • Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan upayanya untuk mendukung program ambisius pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, saya berusaha karena saya sedang ‘belanja masalah’ dan ‘belanja dukungan’,” kata Maruarar Sirait atau Ara saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ara menuturkan, untuk merealisasikan program tersebut, dia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, sesuai dengan konsep gotong royong yang menjadi dasar pelaksanaan program ini.

    Lebih lanjut, Ara mengungkapkan selama masa jabatannya sebagai menteri, dia telah beberapa kali bertemu dengan jaksa agung untuk meminta dukungan dalam bentuk personil, khususnya untuk mengisi posisi inspektur jenderal (irjen) di Kementerian PKP. Dukungan tersebut akhirnya diberikan dengan pengiriman personel ke kementeriannya.

    “Selama saya menjadi menteri, saya sudah bertemu dengan jaksa agung beberapa kali. Saya sudah minta agar dikirimkan Irjen untuk bantu kami, dan sudah ada nama yang dikirim,” ungkapnya.

    Ara juga menginformasikan, Kementerian PKP saat ini telah menerima dukungan signifikan dari jaksa agung berupa 200 hektare tanah yang disita dari kasus korupsi di Banten. Tanah tersebut akan digunakan untuk mendukung program pembangunan perumahan.

    “Jaksa agung memberikan dukungan dengan menyiapkan 1.000 hektare tanah, tetapi yang sudah dikirimkan adalah 200 hektare di Banten yang merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi,” tandasnya.

  • AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal rencana penurunan harga tiket pesawat sebelum akhir tahun ini. Khususnya guna menghadapi arus mudik Nataru (Natal 2024 dan Tahun Baru 2025).

    AHY mengatakan, dirinya telah berbincang dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar harga tiket pesawat turun menjelang Nataru 2024/2025. Lantaran adanya potensi lonjakan penumpang yang berpergian dengan pesawat udara.  

    “Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau,” ujar AHY di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Kendati begitu, sosok yang juga kini memegang kendali Satgas Penurunan Harga Pesawat tersebut tak ingin terburu-buru memutuskan. Sehingga dirinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengumumkan putusan.

    “Saya akan menjelaskan di kesempatan berikutnya. Tetapi Kementerian Perhubungan saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis dan taktisnya. Mudah-mudahan bisa segera kami jelaskan,” ungkap AHY. 

    Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga kembali menyinggung soal mahalnya harga tiket pesawat. Rencananya, rumusan terkait itu akan keluar pada pekan ini.  

    Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/11/2024), ia menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kemenko Ekonomi telah membentuk tim teknis terkait itu. 

    “Harapannya minggu ini sudah ada hasil evaluasi, dan bagaimana rekomendasi kenaikan harga tiket bisa diturunkan,” kata Dudy.

    Namun, Menhub belum membocorkan lebih rinci seperti apa evaluasi terkait harga tiket pesawat. Menurut dia, putusan soal harga tiket pesawat jadi kolaborasi antara sejumlah kementerian/lembaga terkait. 

    “Ini bukan target kami semata, tapi target pemerintah. Jadi harus koordinasi dengan stakeholder lain agar keinginan masyarakat untuk menikmati tiket murah bisa dipenuhi,” ucap Dudy.

  • Sinyal Mentan Amran Soal Bulog Langsung di Bawah Komando Prabowo – Page 3

    Sinyal Mentan Amran Soal Bulog Langsung di Bawah Komando Prabowo – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target dan sejumlah program agar Indonesia bisa swasembada pangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghitung, negara setidaknya butuh sekitar 3 juta ha sawah baru agar bisa mencapai swasembada pangan. 

    Guna mengejar misi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyoroti masih banyaknya lahan pertanian yang tumpang tindih dengan proyek pembangunan gedung semisal pabrik. 

    Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B. 

    “Itu dulu kita tetapin, kita susun. Dari KP2B kita susun namanya LP2B, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan,” ujar dia di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Nusron memperkirakan, negara butuh sekitar 3 juta lahan untuk cetak sawah baru. Namun, melihat kondisi terkini, pengadaan lahan tersebut sulit dilakukan di Pulau Jawa lantaran sudah dipenuhi hutan beton. 

    “Berapa jumlahnya, tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, masih estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” kata Nusron. 

    “Kenapa, karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak didudukin menjadi pabrik, jadi perumahan, jadi sekolah, jadi rumah sakit. Itu juga baik, tapi kan butuh ganti, gantinya dari sini,” ungkapnya.

    Menimpali pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat, pemerintah butuh pengadaan lahan baru untuk mencapai swasembada pangan. 

    Terlebih dengan adanya konflik geopolitik, yang mengganggu suplai pasokan komoditas pangan impor. AHY tak ingin harga bahan pangan melambung tinggi, sementara pemerintah tak mampu memenuhi kebutuhan asupan untuk masyarakat luas. 

    “Jadi 3 juta ha yang tadi pak menteri sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” ucap AHY.