Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Seketika Seperti Roro Jonggrang!

    Pembangunan Infrastruktur Tak Bisa Seketika Seperti Roro Jonggrang!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

    “Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu,” kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas,” tutur AHY.

    “Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. “Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

    “Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar,” bebernya.

    Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

    “Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,”katanya.

    (acd/acd)

  • Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo akan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Rapat ini nantinya akan ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi acara, seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Acara dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Setelahnya, Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

    Panel pertama membahas kebijakan nasional. Dalam panel ini, para peserta bakal mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemanana (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

    Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar akan memberikan pengarahan pada panel pertama. Diskusi dalam panel pertama dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.

    Selanjutnya, diskusi panel kedua bakal membahas program unggulan pemerintah. Dalam panel ini, ada lima menteri yang memberikan pengarahan. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roslaeni.

  • Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Strategi dari Maruarar Sirait untuk Siapkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan upayanya untuk mendukung program ambisius pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, saya berusaha karena saya sedang ‘belanja masalah’ dan ‘belanja dukungan’,” kata Maruarar Sirait atau Ara saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Ara menuturkan, untuk merealisasikan program tersebut, dia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, sesuai dengan konsep gotong royong yang menjadi dasar pelaksanaan program ini.

    Lebih lanjut, Ara mengungkapkan selama masa jabatannya sebagai menteri, dia telah beberapa kali bertemu dengan jaksa agung untuk meminta dukungan dalam bentuk personil, khususnya untuk mengisi posisi inspektur jenderal (irjen) di Kementerian PKP. Dukungan tersebut akhirnya diberikan dengan pengiriman personel ke kementeriannya.

    “Selama saya menjadi menteri, saya sudah bertemu dengan jaksa agung beberapa kali. Saya sudah minta agar dikirimkan Irjen untuk bantu kami, dan sudah ada nama yang dikirim,” ungkapnya.

    Ara juga menginformasikan, Kementerian PKP saat ini telah menerima dukungan signifikan dari jaksa agung berupa 200 hektare tanah yang disita dari kasus korupsi di Banten. Tanah tersebut akan digunakan untuk mendukung program pembangunan perumahan.

    “Jaksa agung memberikan dukungan dengan menyiapkan 1.000 hektare tanah, tetapi yang sudah dikirimkan adalah 200 hektare di Banten yang merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi,” tandasnya.

  • AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal rencana penurunan harga tiket pesawat sebelum akhir tahun ini. Khususnya guna menghadapi arus mudik Nataru (Natal 2024 dan Tahun Baru 2025).

    AHY mengatakan, dirinya telah berbincang dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar harga tiket pesawat turun menjelang Nataru 2024/2025. Lantaran adanya potensi lonjakan penumpang yang berpergian dengan pesawat udara.  

    “Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau,” ujar AHY di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Kendati begitu, sosok yang juga kini memegang kendali Satgas Penurunan Harga Pesawat tersebut tak ingin terburu-buru memutuskan. Sehingga dirinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengumumkan putusan.

    “Saya akan menjelaskan di kesempatan berikutnya. Tetapi Kementerian Perhubungan saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis dan taktisnya. Mudah-mudahan bisa segera kami jelaskan,” ungkap AHY. 

    Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga kembali menyinggung soal mahalnya harga tiket pesawat. Rencananya, rumusan terkait itu akan keluar pada pekan ini.  

    Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/11/2024), ia menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kemenko Ekonomi telah membentuk tim teknis terkait itu. 

    “Harapannya minggu ini sudah ada hasil evaluasi, dan bagaimana rekomendasi kenaikan harga tiket bisa diturunkan,” kata Dudy.

    Namun, Menhub belum membocorkan lebih rinci seperti apa evaluasi terkait harga tiket pesawat. Menurut dia, putusan soal harga tiket pesawat jadi kolaborasi antara sejumlah kementerian/lembaga terkait. 

    “Ini bukan target kami semata, tapi target pemerintah. Jadi harus koordinasi dengan stakeholder lain agar keinginan masyarakat untuk menikmati tiket murah bisa dipenuhi,” ucap Dudy.

  • Sinyal Mentan Amran Soal Bulog Langsung di Bawah Komando Prabowo – Page 3

    Sinyal Mentan Amran Soal Bulog Langsung di Bawah Komando Prabowo – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target dan sejumlah program agar Indonesia bisa swasembada pangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghitung, negara setidaknya butuh sekitar 3 juta ha sawah baru agar bisa mencapai swasembada pangan. 

    Guna mengejar misi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyoroti masih banyaknya lahan pertanian yang tumpang tindih dengan proyek pembangunan gedung semisal pabrik. 

    Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B. 

    “Itu dulu kita tetapin, kita susun. Dari KP2B kita susun namanya LP2B, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan,” ujar dia di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Nusron memperkirakan, negara butuh sekitar 3 juta lahan untuk cetak sawah baru. Namun, melihat kondisi terkini, pengadaan lahan tersebut sulit dilakukan di Pulau Jawa lantaran sudah dipenuhi hutan beton. 

    “Berapa jumlahnya, tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B, masih estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” kata Nusron. 

    “Kenapa, karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak didudukin menjadi pabrik, jadi perumahan, jadi sekolah, jadi rumah sakit. Itu juga baik, tapi kan butuh ganti, gantinya dari sini,” ungkapnya.

    Menimpali pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat, pemerintah butuh pengadaan lahan baru untuk mencapai swasembada pangan. 

    Terlebih dengan adanya konflik geopolitik, yang mengganggu suplai pasokan komoditas pangan impor. AHY tak ingin harga bahan pangan melambung tinggi, sementara pemerintah tak mampu memenuhi kebutuhan asupan untuk masyarakat luas. 

    “Jadi 3 juta ha yang tadi pak menteri sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” ucap AHY. 

     

     

  • Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (5/11) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia lewat PP Nomor 47 Tahun 2024 hingga rapat paripurna DPR RI mengesahkan permohonan Kevin Diks untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Presiden Prabowo tanda tangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. AHY perkenalkan Menteri PU sebagai kader Demokrat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

    Momen tersebut terjadi saat AHY membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Senin malam.

    “Mungkin malam ini baru saja melihat memakai seragam (Partai Demokrat) dan yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih,” kata AHY disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Mendagri apresiasi DPR raih MURI legislasi terbanyak sepanjang sejarah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas prestasinya dalam memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal Produktivitas Penyusunan Undang-Undang (UU) Terbanyak Sepanjang Sejarah Parlemen.

    Mendagri menyebut Komisi II DPR RI telah menghasilkan sebanyak 160 UU dalam satu periode (2019—2024). Prestasi ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini perlu diabadikan, bukan dalam rangka kepentingan Komisi II sendiri, melainkan untuk kepentingan memancing semua pihak, terutama pembuat undang-undang. Baik dari seluruh jajaran DPR maupun DPD yang juga sekarang terlibat membuat undang-undang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepakbola keturunan Indonesia, Kevin Diks.

    Selain Kevin Diks, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepakbola perempuan yakni Estella Loupattij dan Noa Leatomu. Kevin Diks maupun dua pesepakbola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Tim Nasional Indonesia.

    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, Estella Loupattij, dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Top 3 News: Prabowo Resmi Hapus Piutang Macet Pelaku UMKM, Petani, hingga Nelayan – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Resmi Hapus Piutang Macet Pelaku UMKM, Petani, hingga Nelayan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet pelaku usaha kecil mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan. Itulah top 3 news hari ini.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 yang diteken Prabowo pada Selasa 5 November 2024. Prabowo mengatakan keputusan ini diambil usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, khususnya dari kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto berharap penghapusan piutang tersebut dapat membantu para nelayan dan pelaku UMKM sehingga dapat meneruskan usahanya kembali.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengulas peran tersangka Zarof Ricar (ZR) di kasus vonis bebas Ronald Tannur. Mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) itu nyatanya berperan memperkenalkan kuasa hukum Lisa Rahmat (LR) kepada pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R, untuk mengatur majelis hakim.

    Hal tersebut diungkap oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar. Menurutnya, ZR tidak sepenuhnya ikut dalam pelaksanaan atau pun pengurusan perkara Ronald Tannur di PN Surabaya.

    Diketahui, pengaturan majelis hakim untuk persidangan memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun begitu, Qohar tidak mengulas lebih jauh sosok inisial R, apakah merupakan Ketua PN Surabaya pada masa penanganan kasus Ronald Tannur, atau hanya pejabat biasa.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saling bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

    Hal tersebut disampaikan AHY dalam pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) Partai Demokrat, Senin 4 November 2024. Menurut AHY, saat semua kader melakukan Bimtek, di saat yang sama SBY dan Prabowo Subianto tengah makan malam bersama di Cikeas.

    Mendengar hal itu kader meminta AHY melakukan video call kepada SBY-Prabowo. Ia lantas menjanjikan bahwa Prabowo nanti akan datang ke acara Demokrat.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 5 November 2024:

    Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo, Jawa Tengah dan mendatangi kediaman Presiden RI ke-7, Joko Widodo pada Minggu malam. Kedua tokoh kemudian menghabiskan waktu dengan makan malam bersama di sebuah rumah makan tradisional.

  • Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

    Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

    Jakarta: Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Senin 4 November 2024 malam. Dasco menyebutkan bahwa pertemuan itu membahas rencana pembentukan lembaga investasi baru.

    “Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 5 November 2024.

    Menurut Dasco, diskusi antara Prabowo dan SBY bukanlah hal yang luar biasa, terutama mengingat pengalaman SBY sebagai Presiden selama dua periode. Ia menilai wajar jika Prabowo meminta masukan dari SBY.

    Baca juga: Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    “Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran,” tambah Dasco.

    Meski demikian, Dasco enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai konsep atau rencana operasional lembaga investasi tersebut. Ia menyebut bahwa pihak pemerintah akan mengumumkannya secara resmi.

    “Saya enggak tahu, saya enggak tahu,” ucapnya saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan terkait pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam pertemuan itu.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengungkapkan adanya pertemuan tersebut. AHY menyebut Prabowo dan SBY tengah menikmati makan malam bersama di kediaman SBY di Cikeas pada Senin malam.

    “Kita kumpul di sini, Pak SBY lagi makan malam dengan Pak Presiden di Cikeas,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Partai Demokrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

    Jakarta: Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membocorkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Senin 4 November 2024 malam. Dasco menyebutkan bahwa pertemuan itu membahas rencana pembentukan lembaga investasi baru.
     
    “Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 5 November 2024.
     
    Menurut Dasco, diskusi antara Prabowo dan SBY bukanlah hal yang luar biasa, terutama mengingat pengalaman SBY sebagai Presiden selama dua periode. Ia menilai wajar jika Prabowo meminta masukan dari SBY.
    Baca juga: Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas
     
    “Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran,” tambah Dasco.
     
    Meski demikian, Dasco enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai konsep atau rencana operasional lembaga investasi tersebut. Ia menyebut bahwa pihak pemerintah akan mengumumkannya secara resmi.
     
    “Saya enggak tahu, saya enggak tahu,” ucapnya saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan terkait pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam pertemuan itu.
     
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengungkapkan adanya pertemuan tersebut. AHY menyebut Prabowo dan SBY tengah menikmati makan malam bersama di kediaman SBY di Cikeas pada Senin malam.
     
    “Kita kumpul di sini, Pak SBY lagi makan malam dengan Pak Presiden di Cikeas,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam acara Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Partai Demokrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Banyak Alih Fungsi Lahan, RI Butuh 3 Juta Ha Sawah Baru

    Banyak Alih Fungsi Lahan, RI Butuh 3 Juta Ha Sawah Baru

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkirakan Indonesia membutuhkan 3 juta hektare (ha) lahan sawah baru. Pasalnya lahan sawah banyak dialihfungsikan menjadi pabrik hingga rumah sakit.

    Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Alih fungsi lahan tersebut baik, namun harus ada lahan penggantinya juga.

    “Estimasi kasar butuh tiga juta lahan sawah baru. Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak ‘diduduki’ menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi ‘kan butuh ganti,” terang Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Menurut Nusron, Indonesia perlu menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) terlebih dulu. Baru kemudian menyusun Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan, pihaknya berfokus bukan semata karena ingin menyukseskan swasembada pangan.

    “Tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia, ketika tekanan geopolitik bahkan perang itu bisa mengganggu pasokan suplai bahan-bahan atau komoditas pangan. Kalau harganya tiba-tiba melambung tinggi sedangkan kita sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” papar AHY.

    AHY menambahkan, tiga juta hektar lahan sawah baru ini adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu AHY bilang, pembukaan lahan food estate di berbagai daerah juga perlu dikalkulasi dengan matang, beriringan dengan revitalisasi lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan.

    “Kembali kepada pilihan, satu sisi kita ingin bangun rumah. Satu sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi, termasuk menjaga lingkungan. Jangan sampai semua lahan digunakan untuk beton, ini tugas yang penting untuk dilakukan,” tandas AHY.

    (hns/hns)

  • AHY Minta Nusron Wahid Cari Lahan Buat Hilirisasi hingga Swasembada Pangan

    AHY Minta Nusron Wahid Cari Lahan Buat Hilirisasi hingga Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

    “Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Nusron menjelaskan, pembentukan panitia satuan tugas yang khusus untuk membebaskan lahan-lahan proyek infrastruktur tersebut dilakukan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur.

    Salah satu yang jadi prioritas yakni pengadaan lahan untuk penyelesaian lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    “Mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanah. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar,” tegasnya.

    Sementara itu, untuk pengadaan lahan swasembada pangan Kementerian ATR/BPN bakal menargetkan pengadaan lahan sekitar 3 juta hektare (ha).

    “Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B [Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan] ya baru estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” tegasnya.