Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Pemerintah harap relokasi warga kolong tol bisa tingkatkan hidup

    Pemerintah harap relokasi warga kolong tol bisa tingkatkan hidup

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait berbincang dengan warga yang direlokasi di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Pemerintah harap relokasi warga kolong tol bisa tingkatkan hidup
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 30 November 2024 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah berharap relokasi warga kolong tol atau jembatan di Jakarta ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Ini komitmen yang harus kita bangun bersama untuk kesejahteraan. Kita berharap, bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi dan kualitas hidup,” kata Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memindahkan 1.054 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di bawah kolong jembatan dan tol yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur ke sejumlah rusunawa.

    Dalam kesempatan ini, Menko AHY merelokasi 44 KK warga yang tinggal di kolong Tol Jalan Inspeksi Kanal Baray ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta Barat.

    AHY menyebut beberapa keluarga tersebut banyak yang sudah puluhan tahun tinggal di tempat yang kurang layak tersebut.

    “Untuk pertama kalinya bagi saudara-saudara kita yang bukan hanya tahunan, bukan hanya belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tiga generasi, hidup dengan penuh keterbatasan. Kita yang tidak pernah merasakan hidup di bawah kolong jembatan tentu tidak bisa pura-pura memahami bagaimana situasi ini,” ujar AHY.

    AHY mengaku terharu usai mendengar beberapa warga yang sudah tinggal puluhan tahun di kolong jembatan.

    Bagi AHY, warga kerap menahan rasa cemas hingga takut selama tinggal di kolong jembatan atau tol.

    “Pagi, siang, malam, dalam rasa cemas, takut, rasa tidak aman, dengan banyak sekali tantangan secara ekonomi. Tadi, kalau kita dengarkan testimoni satu per satu, mungkin berkaca-kaca mata kita,” ungkap AHY.

    Lebih lanjut, AHY berharap, dengan adanya pemindahan warga ke Rusun Rawa Buaya yang lebih layak ini dapat mengubah nasib keluarga tersebut ke depan.

    “Karena sekali lagi, tentu sangat berat apa yang harus dihadapi oleh saudara-saudara kita tadi dan Alhamdulillah hari ini, kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” sebut AHY.

    AHY turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dan seluruh jajaran wali kota yang terlibat secara langsung untuk bisa meyakinkan masyarakat agar mau direlokasi ke rusun di Jakarta demi memperbaiki dari garis kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih layak.

    Tiga generasi

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait berbincang dengan warga yang direlokasi di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat.

    Maruarar menyebut, ada warga yang sudah 40 tahun di bawah kolong jembatan.

    “Ibu siapa namanya? Sudah berapa lama di kolong jembatan?,” tanya Maruarar ke warga.

    “Ibu Yani, ini anak saya usianya 23 tahun dan dia juga sudah punya anak. Jadi, sudah tiga generasi. Jadi, ibunya ada di kolong dan anaknya dia lahir di kolong juga pak,” jawab Yani.

    Yani pun mengaku senang ketika bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak bersama anak dan cucunya.

    Lebih lanjut, Maruarar meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan walikota se-Jakarta untuk bisa lebih bekerja keras menciptakan kualitas hidup masyarakat Jakarta yang lebih baik.

    Maruarar juga menyarankan Taman Kalijodo yang memiliki luas lima hektare bisa dikelola menjadi lebih baik dengan dibuat jalur lari (jogging track) dan tempat pelaku UMKM berdagang.

    “Ya usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM. Yang dilatih, nanti dengan kepala dinas pemberdayaan UMKM bisa dagang ke situ. Tapi dibuat yang rapi,” ucap Maruarar.

    Sumber : Antara

  • Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga dimanfaatkan UMKM

    Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga dimanfaatkan UMKM

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci secara simbolis kepada warga 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). ANTARA/Yogi Rachman

    Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga dimanfaatkan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 30 November 2024 – 23:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

    Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

    “Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM,” kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

    Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

    “Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi,” katanya pula.

    Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

    Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

    “Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi,” ujar AHY.

    Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

    Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

    Sumber : Antara

  • Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

    Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

    “Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menambahkan kegiatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan komitmen Kemenko Infrastruktur yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupannya.

    Foto: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)

    “Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir,” imbuhnya.

    Pemindahan warga dari kolong jalan tol ke rusun ini, lanjut AHY tidak hanya sebatas memindahkan tempat tidurnya namun lebih kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya lebih baik kedepannya. Termasuk soal penyediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

    Warga yang berhasil dipindahkan dari kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, Jakarta Barat ini, berjumlah 139 kepala keluarga (KK) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya, 44 kepala keluarga yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Mereka secara sukarela mau pindah guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak huni demi kehidupan lebih baik lagi.

    Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali.

    (wur)

  • AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
    Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
    Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
    “Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    “Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
    “Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan warga setelah mereka menempati unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Adapun penyerahan kunci secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kekuatan dominan di sejumlah wilayah, menghadapi kenyataan pahit dalam Pilkada 2024.
    Di Depok dan Jakarta, dua kota penting yang menjadi barometer kekuatan politik PKS, partai ini gagal mempertahankan posisi mereka.
    Kekalahan pada hasil sementara berdasarkan hitung cepat atau
    quick count
    menandakan berakhirnya era kejayaan PKS di kedua wilayah tersebut, yang sebelumnya menjadi lumbung suara.
    “Hasil Pilkada kali ini memang menjadi awan kelabu bagi PKS. Kedigdayaan politik PKS tidak terlihat, bahkan sebaliknya, rontok di banyak tempat,” ujar pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (29/11/2024).
    Di Jakarta, PKS mendukung pasangan
    Ridwan Kamil
    dan
    Suswono
    dalam Pilkada 2024, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Meskipun memiliki sosok Ridwan Kamil yang populer, mereka hanya mampu meraih 40,02 persen suara, jauh tertinggal dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh 49,49 persen suara berdasarkan hasil
    quick count
    Litbang Kompas.
    “Di Jakarta juga demikian, kesaktian PKS tidak terlihat. Tampaknya banyak konstituen PKS yang kecewa dengan batalnya PKS mendukung Anies Baswedan. Bagi banyak pemilih Muslim Jakarta, Anies sudah dianggap sebagai maskot,” kata Zaki.
    Hasil ini berbeda dengan Pilkada 2017, ketika PKS bersama Partai Gerindra mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
    Anies-Sandi bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
    Ahok-Djarot diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara Agus-Sylvi diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.
    Pasangan Anies-Sandi, yang merupakan calon nomor urut tiga, memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 57,96 persen. Sementara itu, pasangan Ahok-Djarot meraih 42,04 persen suara.
    Zaki menilai, ada beberapa faktor yang membuat hasil Pilkada Jakarta 2017 dan 2024 berbeda, salah satunya sosok yang menjadi calon orang nomor satu di Jakarta.
    “Sosok Ridwan Kamil, dengan PKS selama ini, juga tidak cukup dekat. Nama Suswono sendiri juga kurang populer di internal PKS dan sulit menjadi magnet politik yang mampu menggerakkan pemilih Muslim,” kata Zaki.
    Meskipun hasil Pilkada Jakarta 2024 belum final, karena masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka ini jelas menunjukkan dukungan PKS di Jakarta tidak sekuat yang diharapkan.
    Sementara itu, di Depok, PKS harus menerima kenyataan pahit lainnya. Calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang diusung oleh PKS,
    Imam Budi Hartono
    dan Ririn Farabi A Rafiq, kalah telak dari pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmanysah yang diusung oleh Koalisi Depok Perubahan Maju.
    Berdasarkan hasil
    quick count
    VoxPol Center,
    Imam-Ririn
    hanya memperoleh 46,81 persen suara, sedangkan Supian-Chandra meraih 53,19 persen. Kekalahan ini mengakhiri 18 tahun dominasi PKS di Kota Depok, yang sebelumnya menjadi basis kuat partai tersebut.
    “PKS dikenal sebagai partai petahana yang kuat di Depok, namun ternyata tidak mampu mempertahankan kekuasaannya,” kata Zaki.
    Kekalahan ini, lanjut Zaki, menjadi bukti bahwa dominasi PKS tidak lagi sekuat dulu, bahkan di wilayah yang secara historis dikuasai oleh mereka.
    Zaki Mubarak juga menyebutkan bahwa kekalahan PKS ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi partai tersebut.
    “Kekalahan di banyak tempat dalam pilkada harus menjadi pelajaran penting bagi survival PKS ke depan,” ungkapnya.
    PKS perlu melakukan peremajaan kepemimpinan dan menghadirkan sosok pemimpin muda yang lebih moderat, modern, dan inklusif agar bisa menjangkau pemilih Muslim lintas golongan dan ceruk pemilih yang lebih luas.
    Bagi PKS, kekalahan ini jelas menjadi tantangan besar. Tidak hanya di Depok dan Jakarta, namun juga di beberapa daerah lainnya.
    Kekalahan ini mengisyaratkan bahwa PKS harus merespons perubahan zaman dengan lebih adaptif agar tetap menjadi pemain penting dalam kancah politik nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko AHY: Pemerintah Masih Hitung Nilai Investasi Giant Sea Wall

    Menko AHY: Pemerintah Masih Hitung Nilai Investasi Giant Sea Wall

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan pemerintah masih menghitung nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun Giant Sea Wall. Dia memastikan proyek ini akan terus dibangun dan segera dituntaskan.

    AHY mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Apalagi pembangunan Giant Sea Wall membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

    “Saya masih bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Pemerintah Provinsi Jakarta menghitung secara lebih precise lagi. Yang jelas tanggul-tanggul sementara yang ada saat ini juga terus dibangun dan ingin dituntaskan,” ujarnya.

    AHY menyampaikan hal itu seusai acara Economic & Capital Market Outlook 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (27/11/2024). Acara yang digagas Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community itu mengambil tema “Sistem Keuangan Berkelanjutan Menuju Pasar Modal Hijau atau Sustainable Finance Transformation: Towards a Green Capital Market”.

    Menurut AHY, Giant Sea Wall merupakan proyek jangka panjang. Dia berharap, masyarakat bisa ikut berinvestasi dalam pembangunan tersebut sekaligus menyelamatkan warga yang merupakan korban terdampak banjir rob.

    “Proyek ini merupakan keniscayaan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Saya mengundang putra-putri bangsa untuk bisa berinvestasi dan juga dengan membangun itu bersama-sama kita juga bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang terdampak langsung terhadap bencana banjir rob akibat land subsidence,” paparnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan estimasi biaya pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall diperkirakan mencapai Rp 700 triliun. Sementara untuk wilayah Jakarta saja sekitar Rp 180 triliun.

    “Estimasi biaya mungkin bisa Rp 600 triliun sampai Rp 700 triliun tergantung berapa besar itu. Studinya sudah kita siapkan,” kata Airlangga di Grand Ballroom Sudirman, Bandung, Jumat (19/1/2024).

    Airlangga mengatakan, sudah ada beberapa investor yang ingin berinvestasi di pembangunan proyek. Rencananya, proyek ini akan dibangun melalui perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah atau public private partnership (PPP).

    Proyek Giant Sea Wall dibuat dengan sejumlah tahapan dalam proyek strategis nasional. “Tahapan yang sudah dilakukan sebagian di Jakarta dan yang lebih masif lagi adalah Demak-Semarang,” imbuh Airlangga.

  • Menko AHY: Pemerintah Masih Hitung Nilai Investasi Giant Sea Wall

    Menko AHY: Target Pertumbuhan 8 Persen Perlu Didukung Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis target Presiden Prabowo Subianto mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dapat tercapai. Target tersebut bisa tercapai dengan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan.

    AHY menilai, seringkali Indonesia hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan aspek lainnya. “Seringkali kita terjebak juga for the sake of growth, for the sake of high economic growth, kita melupakan saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan atensi dan bantuan langsung. Justru merekalah yang harus kita lakukan,” paparnya.

    AHY menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Economic & Capital Market Outlook 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (27/11/2024). Acara yang digagas Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community itu mengambil tema Sistem Keuangan Berkelanjutan Menuju Pasar Modal Hijau atau Sustainable Finance Transformation: Towards a Green Capital Market.

    Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan, AHY berpandangan pemerintah perlu mendorong semua faktor pertumbuhan dalam negeri. Dia meyakini langkah tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga pertumbuhan keonomi 8% dapat tercapai.

    “Tanpa pekerjaan maka masyarakat kita sulit untuk sejahtera. Pekerjaan bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga merupakan status sosial yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tentu pekerjaan yang layak, pekerjaan yang halal,” tuturnya.

    Selanjutnya, kata AHY, menghapuskan garis kemiskinan di Indonesia, yakni masyarakat yang mengalami kemiskinan paling berat dan hampir berada di kelas masyarakat miskin. Tak lupa menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan upaya menjaga lingkungan hidup.

    “Keberlanjutan bukan hanya menjadi kata kunci, tetapi juga harus benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejak kita membuat perencanaan. Kita harus mengaudit setiap kegiatan kita, setiap upaya ekonomi dihadapkan pada upaya menjaga bumi dan lingkungan hidup kita,” pungkasnya terkait target pertumbuhan ekonomi 8%.

  • Garuda Indonesia (GIAA) Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% saat Nataru

    Garuda Indonesia (GIAA) Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) siap menurunkan harga tiket pesawat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 sesuai dengan keputusan pemerintah sebesar 10%. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan GIAA akan mengimplementasikan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan rute domestik pada Nataru mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 atau selama 16 hari. 

    “Kami akan segera mengimplementasikan kebijakan ini, setelah diterbitkannya seluruh regulasi yang mengatur ketentuan penurunan harga tiket oleh pemangku kepentingan terkait,” kata Tsani dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024). 

    Tsani menjelaskan penurunan harga tiket sebesar 10% sesuai dengan proyeksi rencana penurunan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Penurunan tersebut akan disumbang oleh beberapa komponen penunjang harga tiket, yaitu fuel surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian harga avtur di sejumlah bandara. 

    Penurunan harga tiket, kata Tsani telah memperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Penurunan harga tiket juga diklaim akan mampu mendongkrak volume penumpang Garuda Indonesia saat peak season. 

    “Dengan diberlakukannya penurunan harga tiket ini, kami optimis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja pendapatan Garuda Indonesia,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 10% atau setara Rp157.500 per tiket dengan tiga komponen utama.  

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim pihaknya memutuskan beberapa kebijakan bersama stakeholder terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura Indonesia, Pertamina dan maskapai domestik untuk menurunkan harga tiket pesawat.  

    “Penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharges maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%,” ujar Menko AHY dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

  • Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Era Prabowo Cuma sampai Cirebon

    Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Era Prabowo Cuma sampai Cirebon

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan mendapatkan cap Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk awalannya, pembangunannya akan berfokus dari Jakarta hingga Cirebon.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam rencana besarnya proyek ini akan terbentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, dari Jakarta hingga Jawa Timur.

    “Pantai utara itu tidak cuma juga di Jakarta. Sampai mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tentu skala prioritas, mana yang paling mendesak? Karena lagi-lagi, keterbatasan anggaran,” kata AHY, dalam sambutannya di acara Economic & Capital Market Outlook 2025, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    AHY menjelaskan, gagasan pembangunan tanggul laut raksasa ini berangkat dari ancaman banjir rob yang dapat menyebabkan kawasan-kawasan pesisir pantura tenggelam. Hal ini diperparah dengan penurunan permukaan tanah (land subsidence) akibat penggunaan air tanah oleh masyarakat.

    “Kita tidak ingin areanya hilang. Land subsidence di Pantai Utara Jakarta terus menurun permukaan tanah. Ini contoh di Muara Baru setiap tahunnya turun 10 cm. Berarti 10 tahun berapa? Satu meter. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, Tidak ada yang dilakukan, ya tenggelam,” ujarnya.

    Saat ini, di sejumlah titik di kawasan utara Jakarta, pemerintah telah membangun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai. Namun tingginya hanya mencapai 4,8 meter.

    “Itu diperkirakan (tahan) sampai dengan tahun 2033. Tapi beyond itu, harus lebih tinggi lagi, itulah mengapa kita rancang, kita rencanakan dibangun giant sea wall,” kata dia.

    AHY menambahkan, pihaknya juga akan berupaya mencari solusi agar penggunaan air tanah oleh masyarakat bisa berkurang. Ke depan, pemerintah juga akan mendorong peningkatan akses air bersih lewat proyek sambungan perpipaan air bersih.

    Lebih lanjut, AHY mengatakan, saat ini pembangunan giant sea wall akan difokuskan terlebih dulu di kawasan Jakarta. Paralel dengan itu, pemerintah tengah membuat perencanaan jangka panjangnya.

    Sedangkan terkait dengan strategi dalam pemenuhan anggaran pembangunannya, pemerintah akan membuka opsi adanya dukungan dari pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang juga beken disebut Public Private Partnership (PPP).

    “Kita buat perencanaan jangka panjang karena pantura ini kan tidak hanya di Jakarta, tapi sampai Cirebon, Jateng, bahkan Jatim. Tapi kita selalu dihadapkan oleh keterbatasan anggaran, baik APBN maupun sumber lainnya. Nanti kita akan bangun ketertarikan itu dari berbagai potensial investor baik itu dari dalam maupun luar negeri,” ujar AHY, ditemui usai acara.

    (shc/rrd)