Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Tanggul Laut Raksasa dan IKN Masuk Program Quick Wins Kementerian PU – Page 3

    Tanggul Laut Raksasa dan IKN Masuk Program Quick Wins Kementerian PU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) masuk dalam program Quick Wins Kementerian PU.

    Program Quick Win merupakan program yang disusun Kementerian PU untuk melaksanakan arahan Presiden RI. Dengan penyusunan program Quick Wins pembangunan infrastruktur itu untuk dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

    “Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis Kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya meliputi pembangunan giant sea wall/NCICD, IKN, konektivitas (jalan dan jembatan), pasar rakyat, air minum, sanitasi/air limbah, persampahan, sarana olah raga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan (pariwisata, industri, area terdampak bencana dan pengungsian),” tutur Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam peringatan Hari Bakti PU ke-79 di Jakarta, Selasa (3/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

    Program Quick Wins 3 Kementerian PU merupakan ketahanan pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi.

    Lalu pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk food estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain.

    Sedangkan Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air.

    Kementerian PU membidik pembangunan/renovasi sekolah untuk 11.420 Unit, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Jakarta membutuhkan kehadiran investasi.

    Anggaran pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jakarta dari wilayah Banten hingga Bekasi diperkirakan mencapai Rp123 triliun untuk delapan tahun ke depan.

    AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara

  • Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Sebesar Rp 273 Miliar, Ini Peruntukannya

    Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Sebesar Rp 273 Miliar, Ini Peruntukannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 273 miliar pada 2024 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurut AHY, tambahan anggaran tersebut untuk memastikan kementeriannya bisa bekerja maksimal dalam satu tahun berjalan.

    “Ya, tambahannya Rp 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp 230 miliar, ditambah dengan Rp 273 miliar. Jadi kami berharap mendapatkan Rp 503 miliar,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    AHY mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center dashboard serta belanja pegawai. Kemenko Infrastruktur, kata dia, memiliki kurang lebih 639 pegawai, baik itu PNS maupun non-PNS serta empat kedeputian.

    “Mereka semua punya tugas yang juga tinggi intensitasnya karena penekanan dari Pak Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Menko AHY menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenko Infrastruktur harus bisa mengintegrasikan sekaligus melakukan pengawasan yang baik, agar semua infrastruktur bisa berdampak langsung.

    “Pertama, pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kedua, peningkatan kesejahteraan, termasuk pengentasan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah,” jelas AHY.

    AHY berharap Banggar DPR mempertimbangkan penambahan anggaran Kemenko Infrastruktur. Dia memastikan pihaknya tidak mengada-ada, tetapi penambahan tersebut sesuai dengan kebutuhan kementeriannya.

    Dia menambahkan, penambahan anggaran itu agar Kemenko Infrastruktur bisa bekerja secara maksimal mengoordinasikan lima kementerian teknis. Selain itu, ditambah instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan infrastruktur secara keseluruhan.

    “Jadi kami tentunya tidak mengeluh, hanya ingin memastikan agar bisa bekerja lima tahun ke depan dengan baik karena butuh dukungan di awal. Tentunya ini juga inline dengan semangat kerja cepat dan taktis,” pungkas Menko AHY.

  • Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran di tujuh Kementerian Koordinator atau Kemenko untuk 2025. Total, tambahan anggaran tersebut mencapai Rp5,18 triliun.

    Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024).

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan pihaknya menyetujui pagu anggaran dan usulan tambahan yang diminta masing-masing Kemenko. Kendati demikian, keputusan finalnya masih akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    “Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?” ujar Said diikuti persetujuan anggota Banggar lainnya dan ketukan palu.

    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Lalu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Berikut rincian pagu dan tambahan anggaran yang disetujui Banggar DPR:

    1. Kemenko Pangan 

    Pagu anggaran: Rp44.089.025.000

    Minta tambahan anggaran: Rp505.910.975.000 

    Total anggaran 2025 menjadi: Rp550.000.000.000

    2. Kemenko Pembedayaan Masyarakat

    Pagu anggaran: Rp139.727.234.000

    Minta tambahan: Rp653.772.765.000

    Total: Rp793.500.000.000

    3. Kemenko Perekonomian 

    Pagu anggaran: Rp459.766.254.000

    Minta tambahan: Rp64.209.800.000

    Total: Rp523.976.054.000

    4. Kemenko Polkam

    Pagu anggaran: Rp268.281.288.000

    Minta tambahan: Rp3.000.000.000.000

    Total: Rp3.268.281.288.000

    5. Kemenko PMK 

    Pagu anggaran: Rp111.241.324.000

    Minta tambahan: Rp360.337.151.000

    Total: Rp471.578.475.000

    6. Kemenko Kumham Imipas

    Pagu anggaran: Rp9.029.527.000

    Minta tambahan: Rp325.000.000.000

    Total: Rp334.029.527.000

    7. Kemenko Infra 

    Pagu anggaran: Rp230.000.000.000 

    Minta tambahan: Rp273.143.736.000

    Total: Rp503.143.736.000

    Total permintaan tambahan anggaran: Rp5.182.374.427.000

  • Rapat Bareng Banggar DPR, Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp503 Miliar

    Rapat Bareng Banggar DPR, Menko AHY Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp503 Miliar

    GELORA.CO – Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya menjadi sebesar Rp503 miliar. Alasannya, melanjutkan pagu anggaran milik Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

    Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan tujuh menteri koordinator (menko) di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Kami tadi menyampaikan bahwa sebelumnya kan Kemenko Marves, jadi bisa dikatakan Kemenko Infrastruktur ini melanjutkan pagu anggaran yang disiapkan sebelumnya untuk Kemenko Marves,” kata AHY usai Raker dengan Banggar.

    “Tentu setelah ada penyesuaian ditambah tugas-tugas yang baru kami juga mengajukan anggaran tambahan kepada Banggar,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan, tambahan yang diusulkan sebesar Rp273 miliar. Adapun pagu anggaran untuk Kemenko Marves sebelumnya sebanyak Rp230 miliar.

    “Ya tambahannya Rp273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp230 miliar, ditambah dengan Rp273 miliar, jadi kami berharap mendapatkan Rp503 miliar,” kata AHY.

    Dia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi ke beberapa pos yang ada di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Salah satunya untuk penguatan manajemen dan juga fasilitas pendukung.

    “Termasuk juga kita ingin membangun seperti command center dashboard dan lain-lain, selain tentunya belanja pegawai. Kita ada kurang lebih 639 pegawai baik itu kategori PNS maupun non-PNS, ada empat kedeputian, dan ini semua punya tugas yang juga tinggi intensitasnya,” pungkas Ketua Umum Demokrat itu.

  • Prabowo minta penurunan tiket pesawat 10 persen tak rugikan industri

    Prabowo minta penurunan tiket pesawat 10 persen tak rugikan industri

    Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi lintas kementerian, lintas lembaga bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya untuk dapat menjaga kondisi industri penerbangan setelah kebijakan penurunan harga tiket pesawat 10 persen menjelang liburan akhir tahun diterapkan. ​​​​​​

    Prabowo mengatakan kebijakan menurunkan biaya untuk transportasi penerbangan di akhir tahun merupakan kebijakan yang tepat, namun tetap kesehatan industri perlu diperhatikan.

    “Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur, harga-harga naik. Kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita.Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan,” kata Presiden Prabowo di dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden juga berpesan agar para pimpinan di Kabinet Merah Putih bisa memperkuat kolaborasi untuk mempersiapkan dengan baik pengamanan dan segala aktivitas yang terkait dengan momen akhir tahun yang diisi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Ada pun beberapa menteri yang diminta meningkatkan koordinasi untuk menyambut momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ialah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi lintas kementerian, lintas lembaga bekerja,” ujar Prabowo.

    Kepala Negara berpesan kerja lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar momentum ini dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan juga menjaga kepercayaan masyarakat bahwa situasi dan kondisi dapat berjalan dengan baik.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • AHY Usul Tambahan Anggaran 2025 Rp 273 Miliar, untuk Apa Saja? – Page 3

    AHY Usul Tambahan Anggaran 2025 Rp 273 Miliar, untuk Apa Saja? – Page 3

    Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2023 di Bali. Peninjauan dilakukan di ruas Jalan Lembean-Langgahan, Kabupaten Bangli, yang memiliki total panjang 8,61 km.

    AHY mengatakan, program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023, untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah di seluruh Indonesia. Termasuk, salah satunya di Bali.

    “Pekerjaan IJD di Kabupaten Bangli, yaitu di ruas jalan Lembean-Langgahan sepanjang 8,61 km, tadinya lebarnya 3,5 meter dan kini 5 meter. Dengan ketebalan kurang lebih 11 cm. Mudah-mudahan pekerjaannya baik, sehingga kuat dan tahan lama,” kata AHY dalam siaran pers resmi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (12/11/2024).

    Menurut dia, selesainya IJD telah menghadirkan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik dari segi peningkatan ekonomi, dukungan konektivitas dan mempersingkat waktu tempuh.

    “IJD ini telah meningkatkan ekonomi masyarakat, utamanya karena dengan semakin baiknya konektivitas antar desa, maka perpindahan barang dan manusia menjadi semakin singkat. Bahkan (waktu tempuh) dari kurang lebih 45 menit sekarang bisa menjadi 15 menit. Artinya, jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. IJD juga mendukung kawasan produktivitas ekonomi, seperti di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata,” bebernya.

    Terkait pelaksanaan Program IJD, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan terus melanjutkan pelaksanaan IJD di seluruh Indonesia. Terutama Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata utama di Indonesia.

    “Terkait IJD, nanti akan kami teruskan karena pentingnya jalan daerah ini bagi konektivitas masyarakat. Nanti pada tahun 2025 dan seterusnya, kami akan kembali fokus ke IJD, sebagai salah satu infrastruktur yang paling efektif untuk mempercepat konektivitas antar daerah. Sebab masih banyak jalan nasional dan jalan daerah yang belum tersambung dengan baik, sehingga tentu akan kami lanjutkan,” tegasnya.

     

     

  • APBN Tak Cukup, AHY Tunggu Investasi Bangun Tanggul Laut Raksasa – Page 3

    APBN Tak Cukup, AHY Tunggu Investasi Bangun Tanggul Laut Raksasa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tengah mencari pendanaan di luar APBN dalam membangun proyek tanggul laut raksasa Jakarta, atau Jakarta Giant Sea Wall.

    AHY mengaku telah melakukan penawaran kepada sejumlah investor dalam dan luar negeri. Pasalnya, anggaran dalam membangun tanggul laut raksasa Jakarta tidaklah sedikit.

    “Itu lah mengapa kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri. Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup, karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan,” ujarnya usai rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (2/12/2024).

    Kendati begitu, AHY belum mau membeberkan lebih detil terkait calon investor untuk proyek Jakarta Giant Sea Wall. Menurut dia, informasi tersebut akan disampaikan jika sudah pada saat yang tepat.

    “Karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU (Kementerian Pekerjaan Umum), tapi juga dengan lintas stakeholder lainnya. Dan iami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan,” tuturnya.

    Tanggul Laut Raksasa

    Adapun megaproyek tanggul laut raksasa ini rencananya tak hanya akan melindungi Jakarta saja, tapi wilayah Pantai Utara atau Pantura Jawa. Secara pembahasan, muncul nama beberapa kota seperti Bekasi, Jawa Barat dan Serang di Banten untuk proyek Giant Sea Wall.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, kehadiran tanggul laut raksasa nantinya tidak hanya berfungsi untuk mencegah permukaan air naik. Tapi juga terintegrasi untuk pembangunan proyek infrastruktur lainnya.

    “Jadi fungsi tanggul itu bisa dipakai juga untuk jalan, untuk kereta api, untuk pertahanan. Mungkin bisa dipakai juga untuk pertahanan seperti perluasan bandara,” kata Wahyu beberapa waktu lalu.

     

  • Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. Menurut Zulhas, target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan dicapai dalam empat hingga lima tahun kepemimpinannya.

    “Tentu ada pertanyaan apakah kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2027? Saya jawab, bisa insyaallah, paling tidak beras, jagung, dan gula akan tercapai,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Zulhas menegaskan swasembada pangan adalah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan pada tahun 2029.

    Namun, dalam kesempatan lain, Prabowo menyatakan target tersebut dapat dimajukan menjadi tahun 2028, dan akhirnya pada pertemuan di APEC dan G20, Presiden Prabowo menyampaikan target swasembada pangan pada tahun 2027.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian target tersebut, Zulhas meminta anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2025 sebesar Rp 550 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 40 miliar.

    “Kami memerlukan tambahan sekitar Rp 505 miliar untuk mempercepat program ini,” kata Zulhas.

    Dalam rapat kerja tersebut, tujuh Menteri Koordinator (Menko) kabinet Prabowo-Gibran hadir untuk membahas rencana anggaran Kemenko pada Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Said Abdullah, dan dihadiri oleh anggota Banggar dari berbagai fraksi.

    Selain Zulhas, hadir pula Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Said Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana anggaran yang disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor.

    Said juga memaparkan anggaran masing-masing Kemenko, antara lain Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 459,97 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 345,50 miliar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 230 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 139,73 miliar. Anggaran untuk Kemenko Pangan pada tahun 2025 sebesar Rp 44,09 miliar.

  • Menko AHY Cari Investor Proyek Giant Sea Wall, Sudah Ada yang Minat?

    Menko AHY Cari Investor Proyek Giant Sea Wall, Sudah Ada yang Minat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah melobi investor lokal maupun asing untuk membangun proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

    AHY menyebut, komitmen investor pada proyek giant sea wall itu dibidik dalam rangka menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu tidaklah sedikit.

    “Kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri, karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan,” tuturnya.

    Sejalan dengan hal itu, AHY mengaku bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain untuk memperbesar peluang tersebut.  

    Saat dikonfirmasi apakah sudah ada sejumlah negara yang sudah menyampaikan minatnya menggarap giant sea wall itu, AHY mengaku belum dapat memberikan informasi lanjutan. Pasalnya, komitmen yang dikantongi saat ini belum terikat secara resmi. 

    “Tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saatnya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU tetapi juga dengan lintas stakeholder lainnya dan kami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang sempat mengungkap bahwa proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto. 

    Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya. 

    “Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

    Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall dari Bekasi hingga Tangerang saja membutuhkan anggaran mencapai Rp90 triliun.