Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. Menurut Zulhas, target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan dicapai dalam empat hingga lima tahun kepemimpinannya.

    “Tentu ada pertanyaan apakah kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2027? Saya jawab, bisa insyaallah, paling tidak beras, jagung, dan gula akan tercapai,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Zulhas menegaskan swasembada pangan adalah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan pada tahun 2029.

    Namun, dalam kesempatan lain, Prabowo menyatakan target tersebut dapat dimajukan menjadi tahun 2028, dan akhirnya pada pertemuan di APEC dan G20, Presiden Prabowo menyampaikan target swasembada pangan pada tahun 2027.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian target tersebut, Zulhas meminta anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2025 sebesar Rp 550 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 40 miliar.

    “Kami memerlukan tambahan sekitar Rp 505 miliar untuk mempercepat program ini,” kata Zulhas.

    Dalam rapat kerja tersebut, tujuh Menteri Koordinator (Menko) kabinet Prabowo-Gibran hadir untuk membahas rencana anggaran Kemenko pada Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Said Abdullah, dan dihadiri oleh anggota Banggar dari berbagai fraksi.

    Selain Zulhas, hadir pula Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Said Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana anggaran yang disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor.

    Said juga memaparkan anggaran masing-masing Kemenko, antara lain Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 459,97 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 345,50 miliar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 230 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 139,73 miliar. Anggaran untuk Kemenko Pangan pada tahun 2025 sebesar Rp 44,09 miliar.

  • Menko AHY Cari Investor Proyek Giant Sea Wall, Sudah Ada yang Minat?

    Menko AHY Cari Investor Proyek Giant Sea Wall, Sudah Ada yang Minat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah melobi investor lokal maupun asing untuk membangun proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

    AHY menyebut, komitmen investor pada proyek giant sea wall itu dibidik dalam rangka menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu tidaklah sedikit.

    “Kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri, karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan,” tuturnya.

    Sejalan dengan hal itu, AHY mengaku bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain untuk memperbesar peluang tersebut.  

    Saat dikonfirmasi apakah sudah ada sejumlah negara yang sudah menyampaikan minatnya menggarap giant sea wall itu, AHY mengaku belum dapat memberikan informasi lanjutan. Pasalnya, komitmen yang dikantongi saat ini belum terikat secara resmi. 

    “Tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saatnya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU tetapi juga dengan lintas stakeholder lainnya dan kami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang sempat mengungkap bahwa proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto. 

    Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya. 

    “Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

    Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall dari Bekasi hingga Tangerang saja membutuhkan anggaran mencapai Rp90 triliun.

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Penyebab pemecatan tersebut lantaran Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berita tersebut masih menjadi isu hangat di dunia politik sepanjang Minggu (2/12/2024). Berita lainnya juga datang dari hasil yang diraih PDIP pada Pilkada 2024, hingga partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berikut rangkuman isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Aryo Seno Bagaskoro.

    Tingkat Partisipasi Pilgub Jakarta
    Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024 di Kepulauan Seribu mencapai 72%. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM KPU Kepulauan Seribu Yusnita Yamus menuturkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta sebanyak 20.908, terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15.161 orang. 

    PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota
    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng
    Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung, yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP. 
     

  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemerataan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com –  Pemerintah akan mendorong pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian salah satunya dengan cara pemberian insentif. 

    Pemerintah akan berusaha mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap kelangsungan perekonomian nasional. Dalam hal ini itu perlu pemerataan baik dalam kesiapan lahan hingga kesiapan sumber daya manusia. 

    Pemerintah akan memberikan insentif agar masyarakat mau melakukan transmigrasi dan berpartisipasi aktif dalam sektor pertanian,

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus memberikan stimulus sebagai dorongan agar ada pemerataan tentang tenaga kerja untuk sektor pertanian di luar Pulau Jawa.

    “Pemerintah akan memberikan insentif untuk itu. Dengan demikian kita bisa membuat lumbung beras, lumbung tebu, dan lumbung bahan pokok lainnya,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pemerintah sudah membentuk Kementerian Transmigrasi agar transmigrasi penduduk dapat berjalan lancar. Harapannya dengan adanya transmigrasi akan meningkatkan pemerataan penduduk hingga pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

    “Nah ini yang menjadi challenge tetapi pemerintah sudah membuat kementerian transmigrasi untuk mendorong transmigrasi secara ataupun pekerja secara sukarela,” tutur Airlangga tentang pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kementerian Transmigrasi  akan bertugas melakukan revitalisasi lokasi transmigran dan fokus ada transmigrasi lokal. Harapan adalah terjadinya pengurangan kesenjangan antara desa dan kota.

    “Kami harapkan  Kadin bisa menciptakan lokasi ekonomi baru, termasuk di lokasi transmigrasi,” kata Agus.

    Dia mengatakan akan ada pendekatannya bukan pada jumlah, tetapi pada dampak. Pemerintah berupaya agar dapat  membuka ruang kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan masyarakat bisa terjadi secara menyeluruh.

    “Ini lebih ditekankan pada transformasinya,  agar ada peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bagi transmigrasi tetapi juga masyarakat lokal,” kata dia terkait pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

    Sebelumnya, pada awal November 2024 lalu Presiden Prabowo Subianto melihat persiapan (demonstration plot) seluas 20 hektare  padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. 

    Di sana, kepala negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

    Selain itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Para petani tampak menyebarkan dolomit di atas lahan, sebuah bahan alami yang berguna untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Upaya ini diharapkan dapat terjadi pemerataan tenaga kerja pada bidang pertanian.

  • Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

    Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    AHY: Pembangunan IKN dilanjutkan pada penyelesaian pusat pemerintahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

    AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

    “IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” ujar AHY.

    Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

    Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

    “Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.

    AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

    “Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutur AHY.

    Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

    “Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY.

    Sumber : Antara

  • AHY Sebut Pembangunan 3 Juta Rumah Bakal Dilakukan Bertahap

    AHY Sebut Pembangunan 3 Juta Rumah Bakal Dilakukan Bertahap

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait target pembangunan program tiga juta rumah pada 2025 mencapai 800 unit. Pernyataan target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

    AHY menyebut pihaknya akan menyampaikan target dari program tersebut secara khusus. Dia menegaskan pembangunan program 3 juta rumah akan dilakukan secara bertahap.

    “Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” kata AHY saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia pun menegaskan sebelum menyampaikan pernyataan resmi, perlu berkoordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya,” jelas AHY.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

    Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

    “Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu,” kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    (kil/kil)

  • Menko AHY: Kami Fokus Menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN

    Menko AHY: Kami Fokus Menyelesaikan Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    “Kami akan fokus menyelesaikan pusat pemerintahan untuk sektor eksekutif. Di saat yang sama, kami juga akan terus berkoordinasi erat dengan Otorita IKN, yang dipimpin oleh Pak Basuki (Hadimuljono), untuk merapikan perencanaan pembangunan untuk center for legislative yang akan menjadi pusat bagi legislatif dan yudikatif,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    AHY juga menilai peran Kadin sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN. Sebagai asosiasi pengusaha yang memiliki rekam jejak serta kapasitas finansial yang kuat, Kadin diharapkan dapat berkontribusi besar dalam kelanjutan proyek strategis ini.

    “Untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN yang berkelanjutan, kami akan melakukan peninjauan secara teliti, memetakan bagian-bagian yang perlu segera diselesaikan, serta merencanakan jangka panjang yang lebih matang,” ujar AHY.

    Terkait dengan anggaran pembangunan, AHY menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. 

    “Kami akan duduk bersama untuk menganalisis dan melakukan asesmen terkait kebutuhan anggaran, serta sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini,” tambahnya.

    Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto memang memberi arahan pada awal November 2024 agar IKN dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. 

    Dalam periode tersebut, diharapkan IKN sudah dapat menyelenggarakan kegiatan dari ketiga pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

  • AHY Harap Pengusaha Kadin Bantu Pemerintah Bangun IKN

    AHY Harap Pengusaha Kadin Bantu Pemerintah Bangun IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap kepada para pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membantu membangun Ibu Kota Negara (IKN) khususnya di bidang infrastruktur.

    Harapan tersebut disampaikan AHY pada acara rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024) siang WIB. Dikatakan AHY, pemerintah pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun IKN. Dia mengatakan pihaknya ingin melibatkan Kadin sebagai mitra bisnis pemerintah Indonesia agar senantiasa membantu pembangunan.

    “Saya punya kepentingan besar membangun kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur. Saya menyadari tidak mungkin pemerintah bisa bekerja sendiri. Kita ingin melibatkan Kadin sebagai mitra strategis untuk mendukung pembangunan,” paparnya.

    Kehadiran Kadin dalam mendukung pemerintah membangun IKN tidak lepas karena demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. AHY berharap sinergi tersebut bisa dijalankan dengan baik.

    “Kita berharap mudah-mudahan ikhtiar yang baik ini bisa kita jalankan bersama. Kita bisa menghadirkan infrastruktur untuk menyejahterahkan masyarakat kita,” sambungnya. 

    AHY kemudian menyerukan agar Kadin setia menjadi mitra bisnis pemerintah. Upaya tersebut juga didorong demi kemajuan ekonomi di Tanah Air. “Saya mengajak pengusaha Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan dampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas AHY.

  • Pengusaha Bicara soal Utang BUMN ke Vendor, Begini Respons AHY

    Pengusaha Bicara soal Utang BUMN ke Vendor, Begini Respons AHY

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait pengusaha yang menceritakan utang-utang Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang tak kunjung dilunasi. Hal ini disampaikan pengusaha saat AHY menghadiri rangkaian acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

    Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Kadin asal Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Kadin itu mengatakan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di sektor konstruksi dan infrastruktur atau BUMN Karya mempunyai utang dan belum dilunasi sampai sekarang. Dia pun meminta AHY agar dapat membenahi kinerja BUMN Karya.

    “Kami berharap begini, jangan lagi begitu sangat percaya dengan BUMN-BUMN Karya. Karena apa? Karena mereka banyak utang kepada teman-teman kami, Kadin seluruh Provinsi Indonesia ini dan yang belum sempat terbayar sampai sekarang, termasuk saya. Jadi ini, singkat saja, tolong benahi BUMN-BUMN yang ada,” katanya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Menanggapi hal tersebut, AHY mengatakan bahwa pembenahan perusahaan pelat merah bukanlah ranahnya. Namun, dia tetap mengawal bagaimana BUMN Karya dapat meningkatkan kinerja.

    “Tetapi tentu harapan semua masyarakat termasuk dunia usaha agar BUMN kita, BUMD kita juga punya kinerja yang baik, performanya dan juga punya intergritas.
    Karena bagaimanapun kalau BUMN ingin menjadi backbone dari pembangunan. (Jadi) harus membangun trust and confidence,” jawab AHY.

    Dia menyebut pembenahan kinerja BUMN telah menjadi perhatian dan penekanan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, BUMN Karya menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur.

    “Jadi tentu ini akan saya sampaikan dan tentunya juga akan kita bahas. Karena ini juga menjadi perhatian dan titik tekan dari Bapak Presiden Prabowo agar ke depan pembangunan infrastruktur itu benar-benar tepat sasaran,” imbuh AHY.

    Dia pun berkomitmen untuk mengawal pembenahan perusahaan pelat merah tersebut. Dia berupaya agar peristiwa serupa tidak dapat terulang kembali.

    “Nah bagaimana kita mau membangun dan mesejahterakan rakyat kalau para pelaku usahanya merugi dan tidak jelas, tidak menentu. Jadi ini yang nanti akan kita coba kawal. Saya akan menjadi bagian dari upaya mengawal upaya ini dan jangan sampai hal-hal yang tidak baik terulang kembali di masa depan,” tegas AHY.

    (kil/kil)