Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk-Makan Banyak Korban, AHY Buka Suara

    Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk-Makan Banyak Korban, AHY Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat suara terkait insiden tragis rubuhnya sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk para santri yang masih berusia sangat muda.

    AHY menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian tersebut dan menekankan perlunya tindakan serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

    “Kita sangat berduka atas insiden rubuhnya Pondok Pesantren di Sidoarjo yang kemudian mengakibatkan korban jiwa banyak sekali yang meninggal, anak-anak kita yang benar-benar harus kita sikapi ke depan agar tidak terjadi lagi,” kata AHY di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Dalam keterangannya, AHY menegaskan bahwa penyelamatan korban menjadi prioritas utama sejak awal kejadian. Namun, kondisi bangunan yang sangat buruk membuat proses evakuasi berjalan sulit, dan banyak korban yang tidak bisa diselamatkan.

    “Saya rasa ini sesuatu yang sangat serius, oleh karena itu sejak awal kejadian ini kita ketahui bersama, maka pertama dan utama harus kita selamatkan korban, dan memang banyak yang tidak bisa selamat karena kondisi yang buruk sekali, tertimpa dan terjepit sehingga tidak mudah bagi para petugas untuk bisa mengevakuasi, ada yang sudah dievakuasi tapi akhirnya tidak selamat juga,” jelasnya.

    Foto: lokasi insiden robohnya pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/10/2025). (Dok. BNPB)
    lokasi insiden robohnya pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/10/2025). (Dok. BNPB)

    Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar konstruksi, terutama pada bangunan fasilitas publik seperti sekolah, pondok pesantren, dan rumah sakit.

    “Artinya memang kita harus kembali pada, mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik, janganlah kemudian sampai ini memakan korban, dimanapun,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan keamanan infrastruktur di seluruh Indonesia.

    “Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit, dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman, jangan sampai kita abai, tidak mematuhi,” tambah AHY.

    Menutup pernyataannya, AHY mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) konstruksi yang sudah terbukti secara ilmiah demi keselamatan masyarakat.

    “SOP itu ada karena memang sudah menjadi hasil riset dan terbukti, mari sama-sama kita kawal ini sehingga tidak ada lagi kejadian yang memakan korban seperti itu,” pungkasnya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • All Indonesia Berlaku, Pengusaha Berharap Sektor Pariwisata RI Makin Moncer

    All Indonesia Berlaku, Pengusaha Berharap Sektor Pariwisata RI Makin Moncer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam menerapkan aplikasi All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu mulai 1 Oktober 2025 dinilai menjadi langkah tepat untuk menggugah minat wisatawan asing datang ke Indonesia.

    Senior Regional Director Asia Tenggara Trip.com Edmund Ong menilai Indonesia merupakan pasar utama pariwisata di kawasan Asia Tenggara. 

    Menurutnya dengan penerapan kebijakan tersebut menjadi bukti nyata Indonesia masuk ke era digitalisasi. Pasalnya selama ini, paparnya, wisatawan asing yang masuk ke Indonesia harus mengisi formulir secara manual dan jumlahnya tidak hanya satu.

    “Kebijakan ini memudahkan sekali, dan dari perspektif pelaku industri, kami menilai merupakan salah satu langkah lanjutan yang tepat untuk memberikan solusi bagi semua traveler ataupun turis-turis yang datang,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya dengan populasi yang melebihi 280 juta jiwa serta ambisi besar untuk menjadikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan dialog antarbudaya, dan kontribusi bagi perdamaian global, Indonesia menawarkan peluang sangat besar bagi inovasi dan pertumbuhan pariwisata. 

    Apalagi jika melihat data Trip.Best Global Rankings 2025, Bali dan Jakarta masuk sebagai dua dari 100 destinasi terbaik di dunia. Bali menempati posisi ke-10 dan Jakarta berada di posisi 41. Sebanyak 35 hotel, restoran, dan atraksi favorit Indonesia juga termasuk dalam daftar ini.

    Tak hanya itu, sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan permintaan yang kuat terhadap berbagai perjalanan. Pada lima bulan pertama 2025, tercatat sebanyak 3,84 juta orang Indonesia bepergian ke luar negeri, sementara 5,63 juta turis mancanegara berkunjung ke Indonesia. 

    Sebagai antisipasi dari pertumbuhan pesat sektor ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan target ambisius untuk mencapai 1,08 miliar perjalanan domestik dan 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025. 

    Sektor ini juga diproyeksikan akan menyumbang sekitar Rp1.269,8 triliun pada 2025, setara dengan sekitar 5,5% produk domestik bruto (PDB) serta mendukung hampir 14 juta lapangan kerja di seluruh negeri. 

    Penyedia layanan perjalanan internasional tersebut mengincar pertumbuhan pasar pariwisata yang agresif di Indonesia pada akhir tahun ini hingga mencapai double digit.

    General Manager, Trip.com Indonesia Krishna Arya mengatakan kinerja pertumbuhan lini bisnis hotel dan penerbangan pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

    Melihat prospek tersebut, Trip.com telah memutuskan untuk berinvestasi di kantor baru di Tangerang Selatan sebagai hub strategis. Kantor baru di Tangerang ini, yang menjadi kantor kedua di Indonesia setelah kantor pusatnya di Bali yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan di pasar Indonesia.

    Selain itu, Trip com juga akan berinvestasi dalam pengembangan serta perbanyak perekrutan talenta-talenta lokal untuk memperkuat timnya.

    “Sehingga akhir tahun ini kami memiliki target yang lebih agresif sampai double digit,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menuturkan aplikasi baru All Indonesia memang sangat memudahkan pengisian deklarasi dan membuat arus penumpang lebih lancar. Namun, dia menilai keberadaan visa waiver lebih menarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. 

    Pauline menuturkan bahwa saat ini pemerintah belum menerapkan visa waiver. Dengan demikian wisatawan yang masuk ke Indonesia masih harus mengajukan visa on arrival (VoA)

    Adapun mulai 1 Oktober 2025, setiap penumpang yang tiba dari luar negeri diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi ini.

    All Indonesia merupakan integrasi layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina dalam satu aplikasi yang tersedia dalam bentuk web (allindonesia.imigrasi.go.id) maupun aplikasi mobile yang dapat diunduh di Google Playstore maupun App Store. 

    Aplikasi ini dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan. All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, impresi pertama yang didapatkan saat kita melakukan perjalanan ke negara lain didapatkan saat tiba di bandara atau pelabuhan. 

    “Seringkali first impression juga menjadi last impression. Oleh karena itu jika kita ingin orang-orang dari negara lain memiliki impresi yang positif dan kembali ke Indonesia, kita harus dapat memberikan impresi positif itu sejak awal,” ujarnya.

     

  • Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Hadiri Dikpol, Dokter Agung: Inspirasi Soliditas Kader Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Jumat (3/10/2025).

    Acara yang dihadiri sekitar 250 kader ini dibuka langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    ​Dalam sambutannya, Herman memberikan apresiasi tinggi kepada DPD Demokrat Jatim yang dinilai aktif dan konsisten menyelenggarakan Dikpol hingga ke tingkat DPC.

    ​”Pendidikan politik ini bukan hanya soal internal, tapi juga agar masyarakat luas memahami arti politik yang sesungguhnya. Politik bagi Demokrat adalah bagaimana kita hadir, peka, dan mampu berbuat baik bagi rakyat,” tegas Herman.

    ​Anggota DPR RI itu menekankan, Dikpol sangat penting untuk memperkuat kader dalam menjalankan kerja politik dengan menjunjung nilai utama partai: bersih, cerdas, dan santun.

    Ia juga mengingatkan kader agar senantiasa peduli terhadap persoalan sosial, mewujudkan artikulasi politik Demokrat, yaitu “berbuat baik untuk rakyat.”

    ​Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr. Agung Mulyono, mengaku bangga dan terinspirasi dengan kehadiran Sekjen Herman Khaeron di tengah-tengah kader Jatim.

    ​”Pak Sekjen ini selalu hadir kapan pun untuk Demokrat, bahkan waktunya sampai larut malam tetap dicurahkan untuk partai. Kehadiran beliau menjadi inspirasi bagi kami di Jatim,” kata dr. Agung.

    ​Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menambahkan, soliditas yang ditunjukkan DPP — dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekjen Herman Khaeron — menjadi teladan dan motivasi bagi kader di daerah. “Formasi DPP sekarang ini luar biasa. Ketumnya Mas AHY top, Sekjennya Bang Herman total untuk partai. Ini semua memberi semangat setim,” imbuhnya.

    ​Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Demokrat Jatim pada kesempatan tersebut juga menyerahkan santunan kepada anak yatim.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, mengungkapkan bahwa Dikpol ini adalah yang kesembilan kali digelar. Setelah Surabaya, agenda tersebut akan dilanjutkan ke sejumlah daerah lain di Jatim.

    ​”Setelah Surabaya, Dikpol akan digelar di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan beberapa daerah lain. Fokus kami adalah wilayah yang kursinya masih sedikit,” jelas Mugianto.

    ​Ia menyatakan optimis, melalui rangkaian pendidikan politik ini, Demokrat Jatim mampu memperkuat kualitas kader dan mencapai target politik. “Targetnya, pada Pemilu 2029 nanti kursi Demokrat di setiap kabupaten/kota bisa bertambah,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Menko IPK: Kerja sama RI-Swiss dukung infrastruktur berkelanjutan

    Menko IPK: Kerja sama RI-Swiss dukung infrastruktur berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama Indonesia dan Swiss untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    AHY menyampaikan bahwa Indonesia dan Swiss memiliki potensi besar untuk memperdalam kerja sama, terutama melalui kolaborasi yang mendorong pembangunan infrastruktur hijau, efisien, dan inklusif.

    “Saya meyakini terdapat potensi besar sinergisitas antara Indonesia dan Swiss di bidang infrastruktur,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

    Selama beberapa tahun terakhir, Swiss Business Hub di Jakarta telah aktif mendorong kerja sama antara kedua negara. Berbagai pertemuan bisnis telah dilaksanakan, termasuk Konferensi Hidroenergi Swiss–Indonesia yang berlangsung awal tahun ini.

    “Saya menantikan langkah-langkah konkret selanjutnya untuk semakin memperkuat kerja sama ini,” kata AHY.

    Dia juga menekankan keunggulan Swiss dalam pengembangan solusi infrastruktur berkelanjutan, mulai dari sistem transportasi publik berbasis energi ramah lingkungan, pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi utama, hingga sistem pengelolaan sampah yang efektif melalui daur ulang dan pemanfaatan energi hasil pembakaran (insinerasi).

    “Swiss memiliki pengalaman panjang dalam membangun ekonomi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Praktik-praktik baik ini relevan untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan pembiayaan infrastruktur yang lebih terjangkau,” katanya.

    AHY melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Menteri Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Riset, H.E. Guy Parmelin, di Jakarta, Jumat (2/10).

    Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Swiss, khususnya di bidang infrastruktur berkelanjutan.

    H.E. Guy Parmelin menegaskan komitmen Swiss dalam memperkuat kerja sama dengan Indonesia.

    Menurutnya, kemitraan kedua negara memiliki landasan kuat melalui Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang memberikan kerangka hukum jelas untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    “Lebih dari 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja berkualitas serta mendorong inovasi. Melalui inisiatif Team Switzerland Infrastructure, kami siap mendukung ambisi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebagai bagian dari pertemuan ini, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Swissmem—asosiasi industri Swiss—dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

    Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pertukaran teknis serta menjajaki peluang kerja sama bisnis di sektor energi dan kelistrikan.

    Pertemuan bilateral Indonesia–Swiss ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan, demi manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY Lobi Swiss Investasi Megaproyek Giant Sea Wall

    Menko AHY Lobi Swiss Investasi Megaproyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai menawarkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall ke Swiss.

    AHY menyebut pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak Swiss guna mendorong peluang pembiayaan Giant Sea Wall yang hendak segera dieksekusi dalam rangka melindungi area pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

    “Kita membuka ruang kerja sama potensi untuk hadirnya inovasi teknologi dan juga investasi dari semua. Tentu dengan Swiss kita juga membangun kerja sama yang baik dan inilah saat-saat yang baik karena membicarakan sesuatu yang besar mega proyek seperti Giant Sea Wall,” kata AHY saat ditemui di JW Mariott, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, AHY menyebut Swiss merupakan salah satu negara yang unggul dalam sektor infrastruktur. Untuk itu, kerja sama dengan Swiss tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang penting untuk direalisasikan.

    “Karena Swiss itu selama berpuluh-puluh tahun leading dalam inovasi teknologi kualitas termasuk juga dalam infrastruktur yang berkelanjutan oleh karena itu bagus kalau kita kawinkan dengan potensi dan apa yang sedang dikerjakan di Indonesia,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping terkait pembangunan Giant Sea Wall.

    Pembahasan terkait dengan proyek giant sea wall dilakukan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025). 

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Tuan-Ibu, atas semua dukungan yang telah kami terima sehingga saat ini, terutama pada kerja sama di berbagai sektor,” kata Prabowo dalam forum itu, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/9/2025).

    Adapun, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama Presiden Xi juga membahas proyek giant sea wall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau pantura Jawa. 

    Meskipun demikian, belum ada penjelasan detail terkait hal apa saja yang dibahas kedua pemimpin negara soal megaproyek tersebut.

  • Cak Imin Imbau Pondok Pesantren Tidak Libatkan Santri Dalam Proyek Pembangunan

    Cak Imin Imbau Pondok Pesantren Tidak Libatkan Santri Dalam Proyek Pembangunan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar angkat suara terkait budaya para santri yang kerap diikutsertakan dalam pembangunan di pondok pesantren tanpa bimbingan bahkan keikutsertaan dari tenaga ahli.

    “Itulah keprihatinan kita. Nanti harus kita rubah semua pola. Kepada pesantren, tidak boleh membangun sendiri harus ada tim teknisi,” ucap Muhaimin usai meninjau Posko SAR Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Cak Imin, sapaan akrabnya menegaskan bahwa budaya gotong-royong di lingkungan pesantren sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan. Namun, berbeda konteksnya bila terkait pembangunan di pondok pesantren yang membutuhkan perhitungan dan sosok yang ahli dalam bidangnya.

    “Soal gotong royong itu boleh, tetapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi membangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik,” tegasnya.

    Selanjutnya, Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno telah membahas dan berkoordinasi mengenai pembangunan pondok pesantren lain pasca kejadian naas di Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo. 

    Cak Imin menerangkan, dia dan Pratikno sepakat untuk merekomendasikan kepada seluruh pondok pesantren yang masih menjalani masa pembangunan harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan teknik yang sesuai dan harus melibatkan ahli atau pakar di bidang tersebut.

    “Saya tadi juga sudah konunikasi sama Pak Pratik [Menko PMK], ingin mencari jalan keluar. Pertama, pesantren-pesantren yang membangun, hendaknya menggunakan standar ilmu teknik. Tentu harus ada ahlinya. Kepada [pesantren] yang belum ada ahlinya, tolong dihentikan dulu [pembanguannya],” ungkap Cak Imin.

    Ketua Umum PKB ini juga membeberkan rekomendasi kedua bahwa pemerintah pusat sepakat untuk memberikan bantuan tenaga ahli di bidang teknik guna membantu pembangunan di pondok pesantren. 

    Cak Imin menyebut, rekomendasi itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di bawah komando Menko Agus Harimurti Yudhoyono. 

    “Kedua, saya dan Pak Pratik sepakat akan mencari bantuan kepada pesantren yang membangun untuk diberi bantuan secara teknik. Nanti kita cari bagaimana caranya [dengan] Kementerian Infrastruktur,” pungkasnya.

  • Jokowi Ingin Prabowo-Gibran 2 Periode, Kader PPP Bandingkan dengan Megawati dan SBY

    Jokowi Ingin Prabowo-Gibran 2 Periode, Kader PPP Bandingkan dengan Megawati dan SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati membandingkan Presiden ke-7 Jokowi. Dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Kita memiliki presiden sebelumnya itu, ada Megawati, ada SBY,” kata Habil dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (30/9/2025).

    Bahkan, kata dia, anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ada di dalam kabinet. Yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “SBY, yang sekarang menjadi partnernya Prabowo di kabinet. Pemerintahan. Bahkan Agus Harimurti, anaknya jadi menteri,” ujarnya.

    SBY, kata dia, tak pernah mengusulkan anaknya sebagai pendamping Prabowo di periode kedua. Tapi Jokowi malah melakukannya.

    “Itu tidak pernah mengusulkan Prabowo dua periode. Tapi Jokowi mengusulkan. Ada apa seorang mantan presiden, tidak ada angin, tidak ada hujan,” ucapnya.

    “Tiba-tiba memerintahkan relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode,” sambungnya.

    Dia pun menanyakan alasannya. Apakah karena anak Jokowi, Gibran Rakabuming, atau karena Prabowo.

    “Apa faktor anaknya, apa faktor Prabowo. Kalau menurut saya adalah pematangan putranya,” ujarnya.

    Jokowi, kata dia, bisa saja mengusulkan Prabowo saja di periode selanjutnya. Tanpa menyebut nama Gibran.

    “Kenapa tidak menyebut bahwa kami akan mendukung Prabowo? Enggak usah menyebut nama Gibran,” imbuhnya.

    “Kan sebenarnya 2029 itu tergantung Prabowo kan siapa pasangannya. Jangan dipaksakan,” tambahnya.

    Bagi Habil, tindakan Jokowi itu memojokan Prabowo.

    “Sekarang Jokowi memojokkan Prabowo bahwa harus Gibran kan. Ini kan seorang mantan presiden seperti ini, kelakuan apa ini,” ucapnya.

  • Jakarta Masih Macet Meski Banyak Transportasi Umum, Ini Biang Keroknya

    Jakarta Masih Macet Meski Banyak Transportasi Umum, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan yang terjadi di Jakarta seperti tak ada habisnya, terutama saat jam sibuk. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari meskipun pemerintah telah menyediakan beragam transportasi umum yang menghubungkan Jakarta dengan daerah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan pada dasarnya jumlah transportasi umum di Jakarta sudah setara dengan kota dunia lainnya. 

    Hal yang menjadi perhatian, yaitu aktivitas di Jakarta bukan hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi juga dari kawasan Bodebek, yang kawasan perumahannya belum terjangkau angkutan umum. 

    “Dari rumah tuh engga ada angkutan yang menuju KRL dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih memilik bawa motor atau motor ke Jakarta. Itu yang membuat macet,” kata Djoko kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (30/9/2025).  

    Beda halnya dengan keberadaan layanan angkutan penumpang di Jakarta, di mana kawasan perumahan sudah terjangkau oleh angkutan umum, baik Transjakarta, feeder, maupun Jaklingko. 

    Djoko melihat yang menjadi masalah, terdapat lebih dari 1.500 kawasan perumahan di wilayah Bodebek. Namun, tak sampai 5% dari kawasan tersebut yang terhubung dengan angkutan umum.  

    Untuk itu, Djoko mendorong peran pemerintah daerah penyangga Jakarta untuk turut menyediakan layanan transportasi umum demi mengurai macet Jakarta. 

    Meski demikian, masalah lainnya juga adalah membeludaknya jumlah kendaraan bermotor, utamanya sepeda motor di Jakarta. Meski jumlah transportasi umum di Jakarta sudah setara kota dunia, tetapi di kota-kota dunia tidak ada sepeda motor. 

    Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan pengaturan subsidi pembelian kendaraan bermotor maupun Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    “BBM subsidi tidak boleh lagi dijual di Jakarta. Sepeda motor Jakarta semua tidak boleh ada lagi yang cicilan. Tidak berlaku pembelian motor listrik insentif. Itu [subsidi] enggak bener, itu yang buat kacau pusat,” jelasnya. 

    Pilihan lainnya yang dapat pemerintah lakukan untuk membereskan macet Jakarta, lanjut Djoko, yakni harus ada jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk semua kendaraan bermotor tanpa terkecuali, baik kendaraan listrik maupun konvensional. 

    Pasalnya kemacetan ‘horor’ kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Seperti Gatot Subroto dan TB Simatupang yang beberapa waktu lalu menjadi keluhan masyarakat. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah ‘menyentil’ Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga, imbas macet parah yang terjadi di Tol Dalam Kota yang terjadi pekan lalu. 

    Di mana terjadi penutupan total sejumlah gerbang tol di Ruas Tol Dalam Kota pada Rabu—Kamis, 24—25 September 2025, yang menyebabkan kemacetan parah yang berdampak pada lalu lintas jalan di sekitarnya 

    Dirinya tidak menampik bahwa kemacetan parah yang terjadi itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbaikan-perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat aksi demonstran bulan lalu.  

    “Saya sudah memberikan penekanan agar diatur betul waktu dan proyeknya sehingga tidak sangat mengganggu lalu lintas bagi masyarakat,” ungkapnya saat ditemui di kantor Kemenko IPK, Jumat (25/9/2025). 

  • Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya, Selasa (29/8/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah tokoh berpendidikan doktoral (S3) yang hadir, mulai dari ekonom hingga pejabat tinggi negara. Mulai dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai, dengan sumber daya akademis yang begitu banyak, seharusnya bangsa Indonesia bisa melakukan transformasi sistem.

    “Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, itu kelewatan. Ini masalah sistem,” ujarnya.

    Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia tidak sepenuhnya menelan mentah-mentah ilmu dari Barat. Menurutnya, bangsa-bangsa Barat unggul dalam imperialisme dan penjajahan, sehingga bangsa Indonesia harus cerdas memilah ilmu yang sesuai dengan kepentingan nasional.

    Dia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap penting, namun prioritas utama adalah memastikan kekayaan bangsa dikelola sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.

    “Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kagum. Saya tidak ajarkan kita curiga atau membenci bangsa lain. Tapi kita harus paham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Mereka memikirkan diri mereka sendiri, bukan kita,” kata Prabowo.

  • Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor dan pakar untuk memanfaatkan kepintarannya dalam memperbaiki sistem agar kebocoran kekayaan bangsa dapat dihentikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    “Jadi, saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisa. Masak 25 tahun tidak bisa kita analisa,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin

    “Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia, ini harus segera kita ubah saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” katanya.

    Prabowo menegaskan tekadnya bersama jajaran pemerintahan untuk menyelamatkan kekayaan bangsa yang selama ini banyak hilang sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

    Presiden menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi menghadapi persoalan kebocoran kekayaan yang luar biasa.

    Menurutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa adalah korupsi. Kepala Negara menekankan pentingnya langkah tegas dalam memberantas praktik tersebut. Prabowo yakin bahwa rakyat tidak lagi menginginkan pemimpin yang korup.

    “Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang ada teknologi, rakyat punya gadget/gawai, saudara-saudara,” ucapnya.

    Prabowo menilai persoalan kebocoran bukan hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

    Menurutnya, dengan mengamankan kekayaan yang dimiliki, uang yang dimiliki negara akan cukup. Uang tersebut akan diinvestasikan dengan baik agar dapat menyejahterakan rakyat.

    “Sehingga kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah supaya akan dinikmati oleh rakyat kita. Supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat kita, itu tekad kita, itu tekad kita dan saya yakin kita sampai ke sana,” ujar Presiden.

    “Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain,” imbuhnya.

    Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mulai menguasai kembali aset-aset negara bersama TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya, sesuai amanat UUD 1945 yang menjadi sumpah jabatannya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung banyaknya profesor dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

    Presiden menyebut sejumlah menteri yang bergelar S3, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo menegaskan dengan kapasitas intelektual yang dimiliki jajarannya, sudah seharusnya sistem yang menyebabkan kebocoran kekayaan bangsa dapat dibenahi.

    “Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.