Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY Ungkap Pentingnya Sinergi Akademisi untuk Dukung Pembangunan Nasional

    AHY Ungkap Pentingnya Sinergi Akademisi untuk Dukung Pembangunan Nasional

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan kalangan akademik dalam mendukung visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, pihaknya memperkuat kerja sama lintas sektor di berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur fisik serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    AHY menegaskan pentingnya pembangunan SDM sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Menurutnya, penguatan kualitas SDM harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur.

    “Ke depan, Indonesia harus terus berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Karena pada akhirnya, SDM adalah aset paling berharga yang kita miliki,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).

    Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., di kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pada Rabu (22/10).

    Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor dengan akademisi dan komunitas menjadi hal penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan apresiasi atas prestasi UI yang berhasil menembus peringkat 200 besar dunia di bawah kepemimpinan Prof. Heri Hermansyah. Capaian ini juga mendapat pujian dari Presiden Prabowo karena UI berhasil masuk ke dalam 200 besar universitas terbaik dunia versi QS World University Rankings 2026.

    Selain itu, berdasarkan pemeringkatan UI GreenMetric, kampus ini berhasil menempati posisi global ke-189 dalam QS World University Rankings 2026, berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, dan tetap menjadi yang terbaik di Indonesia.

    “Tentu, sebagaimana harapan Presiden Prabowo, kita ingin UI terus meningkatkan kualitasnya hingga menembus peringkat 100 besar universitas dunia,” tuturnya.

    Menutup pertemuan, ia pun berharap forum ini dapat menjadi wadah strategis untuk merumuskan pandangan, evaluasi, serta rekomendasi kebijakan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, berharap kolaborasi antara pihaknya dengan pemerintah dapat terjalin semakin baik untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.

    “Seperti yang disampaikan Menko AHY, pentingnya pembangunan SDM harus berjalan seimbang dengan pembangunan infrastruktur fisik,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Truk ODOL Nggak Bakal Bisa Ngeles Lagi, Alat Ini Bisa Ukur Bobot dengan Tepat

    Truk ODOL Nggak Bakal Bisa Ngeles Lagi, Alat Ini Bisa Ukur Bobot dengan Tepat

    Jakarta –

    Pemerintah bakal lebih galak menghilangkan truk Over Dimension Overload (ODOL) di jalanan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan regulasi truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

    Mulai saat ini, para pelaku usaha nakal yang memaksa untuk menggunakan truk ODOL tidak bisa ngeles lagi. Sebab, kini sudah ada alat timbang digital khusus mendeteksi truk truk ODOL, yang disebut Teknologi Weigh-In-Motion (WIM-VISI) karya anak bangsa, di bawah payung Visi Global Teknologi.

    Dijelaskan sistem WIM-VISI merupakan teknologi penimbangan kendaraan otomatis yang terbukti dengan akurasi dan pengawasan operasional serta meningkatkan efisiensi operasional, Transparansi Data dan Keselamatan Operasional, di berbagai sektor, termasuk logistik, pertambangan, dan infrastruktur jalan, serta Pendapatan Daerah dengan mendukung sistem retribusi ODOL berbasis data real-time.

    “WIM-VISI bukan hanya alat timbang, melainkan fondasi sistem transportasi cerdas masa depan. Melalui seminar ini, kami ingin mendorong adopsi WIM-VISI secara nasional dan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan sektor swasta,” penjelasan Pakar Implementasi WIM di Indonesia, Hilman Muttaqin saat seminar VGT ‘WIM For Future’, seperti rilis yang diterima detikOto.

    Jika melihat cara kerja teknologi Teknologi Weigh-In-Motion (WIM-VISI), bisa dikatakan sangat mudah dan bahkan pengendara truk tidak akan terasa, jika tengah ditimbang. Yakni truk cukup hanya melintas tanpa perlu berhenti saat menimbang, maka senor akan membaca berat total kendaraan, dan berat per sumbu.

    [Gambas:Instagram]

    Selanjutnya dijelaskan teknologi WIM-VISI diklaim menjadi solusi untuk bisa menekan ODOL, dan memiliki kelebihan lainnya, diantaranya:

    1. Efisien & Cepat

    Menimbang kendaraan tanpa perlu berhenti. Lalu lintas tetap lancar!

    2. Jaga Infrastruktur

    Cegah kendaraan overload, jalan & jembatan jadi lebih awet.

    3. Bantu Operasional Industri

    Tambang & perkebunan bisa timbang hasil muatan secara otomatis dan akurat.

    4. Mempermudah Pengawasan

    Berat kendaraan, plat nomor, kecepatan-semua tercatat otomatis.

    5. Dukungan Data

    Data WIM bisa jadi dasar kebijakan & pengambilan keputusan.

    Saat ini sudah ada 36 sistem WIM-VISI yang diterapkan diseluruh Indonesia, diberbagai sektor mulai mulai dari jalan nasional, pelabuhan, hingga pertambangan. Pencapaian ini menandai tonggak penting dalam upaya digitalisasi infrastruktur transportasi nasional. Diantaranya:

    • Kementerian Perhubungan – 7 lokasi

    Mendukung program ODOL, sistem WIM-VISI di lokasi seperti Balonggandu, Losarang, dan Muara Lembu meningkatkan efektivitas pengawasan kendaraan hingga 10 kali lipat dibanding metode timbang statis.

    • 15 lokasi : Di sejumlah jembatan baru di Pulau Jawa

    WIM-VISI merekam lebih dari 2 juta kendaraan per bulan, dengan 530.000 kendaraan teridentifikasi overload, membantu menjaga integritas infrastruktur jalan dan jembatan.

    • Pertambangan di Borneo Indobara (Sinarmas Group) – 1 lokasi

    Di sektor pertambangan, WIM-VISI menurunkan waktu timbang dari 15 menit menjadi 5 detik per kendaraan, mendukung kelancaran 24 jam operasi angkutan tambang hingga 4.500 kendaraan per jalur per hari.

    • Lingkungan Pelabuhan dan Terminal Kargo – 11 lokasi

    Integrasi WIM-VISI dengan sistem X-ray cargo scanner meningkatkan keamanan dan transparansi logistik di pelabuhan strategis, dengan throughput hingga 4.000 kendaraan per hari.

    (lth/dry)

  • China Akhirnya Buka Suara soal Utang Kereta Cepat, Bilang Begini

    China Akhirnya Buka Suara soal Utang Kereta Cepat, Bilang Begini

    Jakarta –

    Pemerintah China angkat bicara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Untuk diketahui proyek itu hasil kerja sama dengan China dengan dibentuknya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan selama dua tahun kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Ia mengatakan layanan transportasi itu telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang.

    Tak hanya itu, ia menyebut arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” terangnya, dalam keterangannya di laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Jumat (24/10/2025).

    Dalam keterangannya, China tidak secara gamblang menjawab soal utang dari proyek Whoosh. NamunChina memastikan siap bekerja sama untuk terus memfasilitasi operasional dari proyek tersebut.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas kawasan,” tutup keterangan tersebut.

    Masalah penyelesaian utang Kereta Cepat ini memang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut heran dengan heboh penyelesaian utang kereta cepat dikaitkan dengan APBN. Sebab, menurut Luhut, saat ini utang kereta cepat tinggal melalui proses restrukturisasi.

    Di sisi lain, sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam proyek Kereta Cepat, Luhut mengakui sejak awal kondisi keuangan proyek Kereta Cepat memang tidak baik.

    Saat itu Luhut menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, China pun akhirnya memutuskan untuk menyetujui proses restrukturisasi. Namun memang, Luhut mengatakan, proses tersebut agak terlambat lantaran sempat ada pergantian pemerintahan.

    “Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pekan lalu.

    Lalu kemarin, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat mengatakan akan mengirim tim ke China untuk bernegosiasi soal utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini diungkap langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

    Poin-poin yang dinegosiasikan mencakup tenor pinjaman, bunga utang, hingga mata uang yang akan digunakan. Namun, dia tidak merinci kapan tim negosiator berangkat ke China.

    “Kami akan berangkat lagi, juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

    (ada/fdl)

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Video: AHY Ungkap Nasib Proyek Kereta Cepat ke Surabaya

    Video: AHY Ungkap Nasib Proyek Kereta Cepat ke Surabaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Selengkapnya dalam program Focus on Infra CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).

  • Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 1 Tahun Prabowo-Gibran, AHY Angkat Bicara

    Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 1 Tahun Prabowo-Gibran, AHY Angkat Bicara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap eksekusi program 3 juta rumah bukan perkara mudah.

    AHY mengatakan, implementasi program tersebut membutuhkan guyuran investasi yang cukup besar. Sehingga, dibutuhkan upaya lebih dalam menggaet investor potensial.

    “Perumahan ini yang harus kita kawal bersama-sama, memang tidak mudah membangun 3 Juta Rumah, tidak mudah sama sekali. Membutuhkan investasi, membutuhkan kebersamaan,” kata AHY dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (21/10/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan realisasi program 3 Juta Rumah sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan melalui tiga program eksisting.

    Pertama, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau penyaluran rumah subsidi. Di mana, hingga saat ini dilaporkan telah disalurkan sebanyak 200.809 unit dari total kuota 350.000 unit (57%).

    Kedua, pemerintahan juga mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari total kuota tersedia 45.073 unit, pemerintah telah melaksanakan sebanyak 23.420 unit (52%).

    “BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sih sederhananya adalah bantuan pemerintah untuk [masyarakat] agar bisa melakukan renovasi perumahan, bedah rumah lah. Nah ini memang ditargetkan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni,” jelasnya.

    Ketiga, pemerintah menjalankan realisasi program 3 Juta Rumah lewat pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

    Dalam laporannya, sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran, realisasi serapan PPN DTP mencapai 177.970 unit.

    “Dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan, ini akan menjawab dua sisi. Sisi demand atau permintaan ini akan memberikan akses kepada MBR termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah dari sisi supply ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan,” pungkas AHY.

  • Prabowo Tunjuk Zulhas Gantikan Luhut, Ini Alasannya

    Prabowo Tunjuk Zulhas Gantikan Luhut, Ini Alasannya

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, sebagai Ketua Komite Pengarah untuk pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK).

    Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat agenda pembangunan hijau dan berkelanjutan.

    Selain Zulhas, Prabowo juga menunjuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Wakil Ketua I dan II.

    Zulhas Gantikan Luhut: Perpres 110/2025

    Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Beleid tersebut telah diundangkan sejak 10 Oktober 2025.

    “Dalam rangka memberikan arah kebijakan, memimpin koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian Emisi GRK, dibentuk Komite Pengarah,” bunyi Pasal 96 ayat 1 Perpres 110/2025 dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025.

    Sebelumnya, jabatan Ketua Komite Pengarah diemban oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan posisi Wakil Ketua saat itu dipegang oleh Airlangga Hartarto.

    Kebijakan baru ini sekaligus mencabut Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target NDC.

    Dengan Perpres 110/2025, struktur kelembagaan kini disesuaikan dengan prioritas kabinet Prabowo.

    Komite Pengarah Pengendalian Emisi Nasional

    Dalam Pasal 96 ayat 4 Perpres tersebut dijabarkan susunan Komite Pengarah. Zulhas memimpin sebagai Ketua, Airlangga menjadi Wakil Ketua I, dan Agus Harimurti Yudhoyono menjabat Wakil Ketua II.

    Sementara, Menteri Lingkungan Hidup memimpin Bidang Substansi NDC, Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan Bidang Kewilayahan, dan Menteri Keuangan bertanggung jawab pada Bidang Fiskal dan Pembiayaan.

    Komite Pengarah juga akan didukung oleh sekretariat dan kelompok kerja yang dapat melibatkan lembaga pemerintah, daerah, maupun pihak swasta. Fokusnya adalah memperkuat transisi menuju ekonomi hijau.

    Zulhas menegaskan, “Kami ingin memastikan seluruh kebijakan ekonomi karbon dapat berjalan efektif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.”

    Dengan langkah ini, pemerintah berharap Indonesia mampu mencapai target penurunan emisi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau di masa kepemimpinan Prabowo.***

  • AHY Sebut Pemerintah Masih Cari Solusi Terbaik untuk Utang Kereta Cepat

    AHY Sebut Pemerintah Masih Cari Solusi Terbaik untuk Utang Kereta Cepat

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan terkait persoalan utang yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC/Whoosh).
     
    AHY mengungkapkan bahwa sejumlah pertemuan telah digelar untuk membahas opsi penyelesaian masalah tersebut. Namun, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan diambil.
     
    “Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya akan kami jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     
    Lebih lanjut, AHY menyebut ada beberapa opsi yang sedang dikaji pemerintah. Salah satunya adalah penanganan sebagian beban pembiayaan oleh pemerintah, serta kemungkinan pengambilalihan oleh Danantara atau pihak lain yang relevan.
     
    “Masih ada opsi prasarana ditangani oleh pemerintah, tapi juga ada opsi lain, misalnya Danantara bisa mengambil alih. Intinya, kita mencari solusi terbaik,” jelas AHY.
     

    AHY menegaskan tidak ingin persoalan KCIC berkembang menjadi perdebatan antara sektor publik dan swasta. Menurutnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi proyek strategis nasional tersebut.
     
    “Saya tidak ingin ini menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadap-hadapan dengan swasta, dengan Danantara atau BUMN karena kita sama-sama ingin mencari solusi yang terbaik,” tegasnya.
     
    Ia menambahkan, seluruh langkah yang diambil tetap berada dalam koridor arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara maupun sektor transportasi lainnya.
     
    “Ini arahan dari Pak Presiden, dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain,” pungkasnya.

     

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan terkait persoalan utang yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC/Whoosh).
     
    AHY mengungkapkan bahwa sejumlah pertemuan telah digelar untuk membahas opsi penyelesaian masalah tersebut. Namun, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan diambil.
     
    “Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya akan kami jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     
    Lebih lanjut, AHY menyebut ada beberapa opsi yang sedang dikaji pemerintah. Salah satunya adalah penanganan sebagian beban pembiayaan oleh pemerintah, serta kemungkinan pengambilalihan oleh Danantara atau pihak lain yang relevan.
     
    “Masih ada opsi prasarana ditangani oleh pemerintah, tapi juga ada opsi lain, misalnya Danantara bisa mengambil alih. Intinya, kita mencari solusi terbaik,” jelas AHY.
     

     
    AHY menegaskan tidak ingin persoalan KCIC berkembang menjadi perdebatan antara sektor publik dan swasta. Menurutnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi proyek strategis nasional tersebut.
     
    “Saya tidak ingin ini menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadap-hadapan dengan swasta, dengan Danantara atau BUMN karena kita sama-sama ingin mencari solusi yang terbaik,” tegasnya.
     
    Ia menambahkan, seluruh langkah yang diambil tetap berada dalam koridor arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara maupun sektor transportasi lainnya.
     
    “Ini arahan dari Pak Presiden, dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain,” pungkasnya.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.
     
    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

     
    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)