Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Demokrat: AHY Terapkan Seni Kepemimpinan ‘Harus Bisa’ Ala SBY Soal Penurunan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Demokrat: AHY Terapkan Seni Kepemimpinan ‘Harus Bisa’ Ala SBY Soal Penurunan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Demokrat: AHY Terapkan Seni Kepemimpinan ‘Harus Bisa’ Ala SBY Soal Penurunan Harga Tiket Pesawat

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap, menyoroti keberhasilan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Menurutnya, AHY telah menerapkan seni kepemimpinan ‘harus bisa’ seperti ayahnya yang merupakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    “Ketika sebelum-sebelumnya penurunan harga tiket ini dianggap sulit, AHY menerapkan seni kepemimpinan Pak SBY dalam kebijakan penurunan harga tiket pesawat jelang Nataru ini. Seni kepemimpinan itu adalah ‘harus bisa’ seperti yang pernah ditulis oleh Dino Patti Djalal lewat bukunya,” kata Yan kepada wartawan Sabtu (7/12/2024).

    Seni kepemimpinan ‘harus bisa’ SBY pernah ditulis dalam sebuah buku berjudul ‘Harus Bisa’ oleh Juru Bicara Kepresidenan untuk Urusan Luar Negeri 2004-2010 Dino Patti Djalal yang terbit pada 2007. 

    Melalui buku itu, Dino mengulas perjalanan kepemimpinan SBY dan menawarkan wawasan tentang pendekatan kepemimpinannya. 

    Yan menyebut, kebijakan ini akan menjaga pendapatan negara dan industri penerbangan Tanah Air.

    Yan Harahap meyakini, kebijakan ini akan menggairahkan sektor pariwisata domestik di musim libur Nataru 2024 ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya perjalanan udara.

    “Meskipun penurunan harga tiket ini hanya saat Nataru tentu sangat menggembirakan bagi masyarakat pengguna pesawat. Pendapatan negara pun tetap terjaga,” ujar Yan.

    “Kebijakan ini juga dapat menggairahkan sektor pariwisata domestik di musim libur Nataru ini. Arahan Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya perjalanan udara pun terimplementasi dgn baik. Sebuah langkah taktis dari seorg Mas Menko AHY,” imbuhnya.

    Yan pun berharap, kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini dapat terus berlanjut selepas Nataru. Namun begitu, Yan mengingatkan agar kebijakan terkait harga tiket pesawat ini tetap melihat kondisi pendapatan negara serta perekonomian masyarakat.

    “Semoga kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini dapat terus berlanjut selepas Nataru agar perekonomian masyarakat terus bergairah, tentu selama tidak mengganggu kondisi pendapatan negara. Kita dorong pemerintah membuat kebijakan yang baik untuk negara dan masyarakat,” tandas Yan.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik sebesar 10 persen selama periode Nataru.

     Penyesuaian tarif ini akan diterapkan selama 16 hari pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

  • DPD RI Akan Rapat Undang Airlangga-AHY Soal PSN Tropical Coastland

    DPD RI Akan Rapat Undang Airlangga-AHY Soal PSN Tropical Coastland

    Jakarta –

    DPD RI merencanakan untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Pimpinan DPD berencana akan membahas perihal Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Tangerang.

    “Nanti kita akan bicarakan, apakah kita perlu untuk klarifikasi setelah kita meninjau semua, mengundang, baik itu Menteri ATR. Karena yang bertanggung jawab terhadap ini selain negara adalah Menko Perekonomian, kemudian kementerian terkait adalah Menteri Pariwisata. ATR itu kan hanya tata ruang dan proses tata ruang itu sedang berjalan karena PSN ini baru bulan Maret 2024,” kata Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai di lokasi PSN Tropical Coastland, Kabupaten Tangerang, Sabtu (7/12/2024).

    Yorrys menjelaskan DPD RI sejauh ini sudah melakukan pengecekan di dua tempat yang menjadi lokasi pembangunan PSN, yakni lokasi food estate di Papua dan PSN Tropical Coastland di Kabupaten Tangerang. Rencananya, pada Senin (9/12) akan dijadwalkan penyimpulan tindak lanjut hasil pengecekan.

    “Begini kami kemarin itu advokasi di dua tempat, satu di Papua Selatan mengenai food estate, kemudian ini yang di selatan. Kami hari Senin akan simpulkan, ini pertemuan dari dua kunjungan advokasi, kemudian kami akan release dan kemudian kita akan tindak lanjut,” jelas Yorrys.

    Dalam kesempatan ini dia juga sempat merespons pernyataan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut menemukan ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, kota serta belum mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    “Kami memang tadi disampaikan oleh saudara Angelo (Angeleius Wake Kako, anggota DPD RI) bahwa Menteri, ini kan awal dari beliau membuat statement, ini kan beliau belum 100 hari kerja, taunya gimana tiba-tiba membuat statementnya dalam arti mengundang,” ungkapnya.

    “Kedua, dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarnya adalah kawasan hutan lindung. Dan Hutan Lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari Hutan Lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali,” kata Nusron dilansir melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Nusron menjelaskan, permasalahan lahan hutan lindung ini masuk ke dalam ranah Kementerian Kehutanan. Namun, terkait ketidaksesuaian RTRW, Nusron menyampaikan masalah itu bisa mendapat keringanan dengan adanya pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari Menteri ATR/Kepala BPN.

    “Apakah saya akan memberikan rekomendasi KKPR atau tidak? Nah kenapa boleh tidak sesuai sepanjang Menteri APR/BPN memberikan rekomendasi KKPR. Kami sedang kaji,” ujarnya.

    Selain itu, langkah tersebut masih perlu dipertimbangkan kembali lantaran sisa 200 hektare lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Karena itu, kajian mendalam perlu dilakukan.

    Dalam mengeluarkan rekomendasi, pihaknya akan melakukan kajian teknis kesesuaian pemanfaatan ruang mengingat fokus PSN pada tahun 2024-2029 adalah proyek yang menopang kepentingan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan Giant Sea Wall Jakarta dan Pantai Utara Jakarta. Nusron akan melihat apakah PIK 2 masuk kategori ini atau tidak, barulah bisa mengambil kesimpulan.

    Sebagai informasi, PIK 2 merupakan proyek pengembangan wilayah baru yang baru dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2024 di era Presiden 2014-2024 (Jokowi). Pemiliknya adalah Aguan yang memiliki Agung Sedayu Group.

    PSN ini punya luas lahan 1.705 hektare yang berada di sepanjang Pesisir Pantai Utara Tangerang Desa Muara sampai dengan Desa Kronjo. Sementara, yang masuk ke dalam area PSN di antaranya Desa Tanjung Pasir seluas 54 hektare dengan kondisi existing sebagian besar berupa tambak, Desa Kohod seluas 261 hektare dengan kondisi existing berupa lahan tambak atau mangrove.

    Lalu ada Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir seluas 302 hektare dengan kondisi existing berupa tambak dan hutan mangrove, Desa Muara seluas 217 hektare dengan kondisi existing berupa tambak, serta Desa Mauk dan Desa Kronjo seluas 687 hektare dengan kondisi existing berupa rawa-rawa dan tambak.

    “Ini yang masuk ke dalam PSN yang sudah ditetapkan Pak Menko Ekon, yang lain tidak masuk kawasan PSN. Jadi yang di luar peta ini mengatakan masuk ke PSN itu tidak benar, yang PSN hanya 1.705 hektare akan digunakan untuk kepentingan pariwisata, untuk wisata mangrove, akan digunakan untuk keperluan pariwisata,” imbuhnya.

    (dnu/dnu)

  • Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Inklusif dan berkelanjutan menjadi dua kata kunci dalam narasi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, Indonesia menunjukkan resiliensi yang solidaa di tengah tantangan dan situasi ekonomi global yang diproyeksi masih penuh tantangan pada 2025.

    Perekonomian Indonesia tentu dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya.

    Dari sentimen makroekonomi, tingkat suku bunga global yang sejatinya masih di level tinggi, juga eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global pada 2025.

    Perekonomian nasional diharapkan tetap tumbuh kuat tahun depan, melaju di kisaran 5,1%—5,5% seperti tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Asumsi ini memang cenderung optimistis di tengah perkiraan stagnasi ekonomi dunia.

    Permintaan domestik akan menjadi andalan Indonesia dalam menopang perekonomiannya. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, sementara kelanjutan proyek-proyek strategis nasional diharapkan berkontribusi pada investasi yang berkelanjutan.

    Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat dicapai apabila terjadi konvergensi dalam aktivitas perekonomian regional di seluruh sektor usaha, serta efektivitas kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus terus diperkuat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian.

    Untuk menelaah lebih lanjut prospek ekonomi pada 2025, Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, yang akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2025 di Raffles Hotel, Jakarta.

    Acara ini mengusung tema utama yang harmonis dengan visi kebijakan pemerintahan baru yakni “Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut akan dijabarkan dengan membahas berbagai isu sektoral strategis yang memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 bakal menjadi navigasi bagi pelaku usaha dan industri serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong tantangan ekonomi global dan meresponsnya secara strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Kami menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, sehingga bisa menjadi referensi yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Lulu.

    Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai keynote speakers.

    Outlook Ekonomi Sektor Riil dan Finansial

    Selain keynote speakers, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 akan menampilkan dua sesi diskusi, yakni sesi ekonomi riil dan sesi finansial.

    Di sesi ekonomi riil, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama, ‘Skenario Transisi Energi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia, yang akan membahas urgensi transisi energi, skenario transisi yang diagendakan, serta tantangan seperti mitigasi risiko fiskal dan kolaborasi global dalam mengakselerasi transisi energi.

    Kedua, sesi ekonomi riil mengusung topik Optimalisasi Sektor Mineral demi Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang akan membahas program strategis sektor minerba nasional 2025, prioritas hilirisasi, dan menjamin pertumbuhan jangka panjang melalui investasi berkelanjutan di ekosistem industri mineral.

    Sementara itu, di sesi ekonomi finansial, Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 mengusung tiga topik. Pertama terkait tema Memacu Peran Investasi dan Strategi Fiskal dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan yang akan mendiskusikan strategi memposisikan Indonesia sebagai pusat investasi di Asean, kebijakan moneter dan fiskal pro-investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi 2025 di tengah tantangan global.

    Topik kedua mengangkat tema dinamika dan arah kebijakan moneter di tengah tren pelonggaran global yang akan menyoroti upaya BI menjaga stabilitas makroprudensial, strategi moneter mengejar target pertumbuhan 8%, serta peluang dan tantangan kredit-likuiditas perbankan 2025.

    Ketiga, sesi finansial mengangkat tema Peluang Pertumbuhan Sektor Keuangan Non-Bank Menyusul Transisi Finansial yang akan mendiskusikan cara mendorong pertumbuhan sektor keuangan nonbank termasuk di dalamnya sektor pembiayaan, modal ventura, aset kripto, dan fintech lending sambil mengelola risikonya.

    Selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar di 9 kota lainnya secara serentak dan serempak, yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut juga akan membahas topik sesuai dengan karakteristik dan keunggulan ekonomi di masing-masing daerah.

    Bisnis Indonesia Group mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

    “Kami berharap acara ini dapat menjadi pijakan untuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada ke depan,” tutup Lulu.

    Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Perbesar

  • Menteri Dody Sebut Lelang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilakukan Kuartal I-2025

    Menteri Dody Sebut Lelang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilakukan Kuartal I-2025

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan, lelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan dilakukan tahun depan. Rencananya, lelang prasarana dan sarana gedung tersebut akan dilakukan di kuartal I-2025.

    “Lelangnya tahun depan. Iya semua (sama Gedung DPR) lelang kuartal I,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 6 Desember.

    Dody tak menampik, bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di ibu kota baru tersebut menjadi prioritas pemerintah di era Prabowo Subianto.

    “(Prioritasnya) sekarang itu menyelesaikan (gedung) eksekutif. Kan, ini belum selesai,” katanya.

    Namun demikian, Dody bilang bahwa seluruh proyek yang bakal dikerjakan tahun depan saat ini sedang dalam tahap reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ya harusnya (lelang) kuartal I, lah. Tapi, kan, saya sudah ngomong semua anggaran (sedang) di ‘bintang’ menunggu reviu dari BPKP,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    AHY mengatakan, pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Namun, dengan memperhatikan timeline pembangunan mega proyek tersebut yang cukup panjang.

    “Kami juga mengetahui IKN ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY kepada wartawan di kantor Kementerian PUPR, Rabu, 23 Oktober.

    Dia menilai, tak hanya proyek IKN yang mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis lainnya. Terlebih, kata AHY, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk memperkuat swasembada pangan hingga energi.

    “Jadi, tentu harus ada adjustment yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak dan stakeholders,” katanya.

    Meski begitu, AHY bilang, bahwa pembangunan IKN di era Prabowo akan diprioritaskan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.

    Mengingat, lanjut dia, pembangunan gedung eksekutif di IKN sendiri sudah dikerjakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan progres pembangunan tahap I hampir 90 persen.

    “Selain eksekutif tentu adalah legislatif. Jadi, gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau ke depan itu,” tutur Agus.

    “Utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” sambungnya.

  • Manuver Prabowo Jaring Investor Proyek Giant Sea Wall

    Manuver Prabowo Jaring Investor Proyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berupaya menggandeng lebih banyak investor untuk terlibat dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Orang nomor satu di Indonesia itu menjajaki pembicaraan dengan pengusaha Jepang. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B).

    Rosan menuturkan segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

    “Kelihatannya, ini kami masih terbuka ya, tetapi harapannya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang besar ini berpartisipasi dari konstruksinya, engineering-nya dan juga tentunya dari pendanannya,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa kecakapan dari perusahaan Jepang membuat Prabowo mengajak delegasi bisnis Jepang untuk ikut andil dalam proyek Giant Sea Wall. Perusahaan Jepang memiliki kapasitas mumpuni dan sudah teruji sangat baik.

    “Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan konstruksinya juga kita harapkan untuk berpartisipasi,” pungkas Rosan.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga melobi investor lokal maupun asing untuk membangun proyek giant sea wall.

    AHY menyebut, komitmen investor pada proyek giant sea wall itu dibidik dalam rangka menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu tidaklah sedikit.

    “Kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri, karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan,” tuturnya.

    Sejalan dengan hal itu, AHY mengaku bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain untuk memperbesar peluang tersebut.  

    Saat dikonfirmasi apakah sudah ada sejumlah negara yang sudah menyampaikan minatnya menggarap giant sea wall itu, AHY mengaku belum dapat memberikan informasi lanjutan. Pasalnya, komitmen yang dikantongi saat ini belum terikat secara resmi. 

    “Tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saatnya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU tetapi juga dengan lintas stakeholder lainnya dan kami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang sempat mengungkap bahwa proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto. 

    Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya. 

    “Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

    Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall dari Bekasi hingga Tangerang saja membutuhkan anggaran mencapai Rp90 triliun.

  • Pemerintah Berangkatkan 132 Keluarga Transmigran, Siapkan Lahan 2 Hektare dan Bantuan Hidup

    Pemerintah Berangkatkan 132 Keluarga Transmigran, Siapkan Lahan 2 Hektare dan Bantuan Hidup

    Semarang, Beritasatu.com – Sebanyak 132 keluarga transmigran asal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur resmi diberangkatkan ke berbagai daerah tujuan, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Para transmigran ini akan menerima fasilitas berupa lahan pertanian seluas 2 hektare, rumah tinggal, alat pertanian, serta bantuan biaya hidup selama satu tahun.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), langsung melepas keberangkatan 36 Kepala Keluarga (KK) dari Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/12/2024). AHY menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan tersedianya infrastruktur dasar di lokasi transmigrasi, seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan irigasi.

    “Terima kasih kepada para transmigran yang menjadi pionir dan peladang di tempat baru. Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi bapak dan ibu sekalian,” ujar AHY.

    Para transmigran dari Jawa Tengah akan ditempatkan di Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), dan Sidrap (Sulawesi Selatan). Sementara itu, peserta dari Yogyakarta akan diberangkatkan ke Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), Luwuk Timur (Sulawesi Tengah), Sijunjung (Sumatera Barat), dan Mamuju Tengah (Sulawesi Barat).

    Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan bahwa total 132 KK ini terdiri dari 121 keluarga yang telah terdaftar, ditambah 10 keluarga dari Pemerintah Konawe dan satu keluarga tambahan yang akan menempati rumah kosong di lokasi transmigrasi.

    “Transmigran akan menerima fasilitas rumah, lahan seluas 2 hektare, alat pertanian, bibit, dan biaya hidup selama satu tahun. Kami juga berencana mengembangkan program transmigrasi tematik, seperti transmigrasi maritim,” jelasnya.

    Salah satu transmigran asal Bantul, Yogyakarta, Rohmah (27), mengaku memutuskan ikut program transmigrasi bersama suami dan dua anaknya. Mereka akan ditempatkan di Mahalona, Sulawesi Selatan, sebagai petani lada.

    “Saya daftar sejak 2021 karena sulit mencari pekerjaan di Jogja. UMR rendah, belum punya rumah, dan ingin mandiri. Dengan transmigrasi, kami dapat lahan, rumah, dan pelatihan bertani. Semoga kehidupan kami lebih baik di tempat baru,” ungkapnya.

    Pemberangkatan transmigran ini dilakukan serentak di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, melibatkan total 132 keluarga yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan di wilayah tujuan transmigrasi.

  • AHY Ingin Penurunan Harga Tiket Pesawat Terwujud di Lapangan Saat Nataru

    AHY Ingin Penurunan Harga Tiket Pesawat Terwujud di Lapangan Saat Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi terkait penurunan harga tiket pesawat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pada Selasa (3/12/2024). 

    Sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, tampak hadir dalam rapat ini. 

    Hadir juga jajaran petinggi Pertamina Patra Niaga, Garuda Indonesia, Angkasa Pura Indonesia, Airnav Indonesia, Citilink Indonesia, Pelita Air Service, dan Lion Grup.

    Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan badan usaha untuk mewujudkan kebijakan prorakyat ini.

    “Kemarin baru saja digelar Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketika berbicara nataru, beliau secara khusus mengapresiasi kita atas upaya menurunkan harga tiket pesawat, spesifik periode Natal dan Tahun Baru terdekat ini, kita perlu duduk kembali benar-benar untuk memastikan semua telah berjalan di lapangan,” ujar Menko AHY.

    Menko AHY menegaskan, tiga langkah utama yang telah diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Pertama, mengurangi biaya jasa kebandarudaraan baik bagi konsumen maupun maskapai hingga 50%. Kedua, menurunkan harga avtur hingga 5,3% pada November, dengan tujuan mendekati harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. 

    Ketiga, mengurangi fuel surcharge untuk mesin jet dan propeller hingga masing-masing turun 8% dan 2%. Dengan langkah ini, diproyeksikan harga tiket pesawat secara nasional dapat turun hingga 10% selama periode Nataru.

    Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas dukungan Menko AHY dalam proses ini. Pihaknya juga telah menerbitkan beberapa produk hukum yang mendukung pelaksanaan penurunan tiket ini. 

    Sejalan dengan hal ini, Erick Thohir menyampaikan kebijakan yang dibuat tetap propasar, tetapi memastikan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

    Sedangkan Widiyanti Putri Wardhana, juga menyampaikan komitmen kementeriannya untuk turut membantu mengawal implementasi penerapan penurunan harga tiket di lapangan.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan dalam rapat ini juga menegaskan komitmennya untuk menyukseskan penurunan harga tiket pesawat periode nataru 2024/2025. 

  • Pemerintah lanjutkan pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta

    Pemerintah lanjutkan pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan tanggul pantai atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) di wilayah pesisir DKI Jakarta guna menanggulangi banjir rob dan penurunan muka tanah.

    “Kami berupaya agar menyelamatkan jiwa manusia, jiwa saudara-saudara kita yang telah menghuni lokasi ini dari dulu,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    AHY mengatakan, masyarakat pesisir terancam bencana banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan tingginya aktivitas pengambilan air tanah. Karena itu, dia berpendapat pembangunan infrastruktur pengaman pantai utara Jakarta menjadi hal penting dan perlu dilanjutkan.

    NCICD atau PTPIN merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Prinsip pembangunan PTPIN bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko AHY ungkap pengembangan ekraf butuh terobosan baru

    Menko AHY ungkap pengembangan ekraf butuh terobosan baru

    Rabu, 4 Desember 2024 13:00 WIB

    Menko Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya (kanan) beserta jajaran di Jakarta, Rabu (4/12/2024). ANTARA/HO-Kemenko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

    Jadi semua yang kita nikmati, termasuk juga bicara UMKM, perajin di sana-sini, apa yang kita gunakan saat ini, semuanya produk dari ekonomi kreatif

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • 12 Provinsi Bakal Digeber buat Sektor Ekonomi Kreatif

    12 Provinsi Bakal Digeber buat Sektor Ekonomi Kreatif

    Jakarta –

    Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyampaikan ada 12 provinsi yang akan diprioritaskan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ke daerah-daerah menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    Pria yang akrab disapa Riefky mengatakan memang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menetapkan 12 provinsi yang akan dikembangkan. Namun, dia menyebut pihaknya membutuhkan kajian lebih dalam untuk mengembangkan potensi ekonomi di setiap daerah.

    Rencananya, pihaknya tidak hanya menyasar ke Provinsi/kota saja. Namun, juga kecamatan hingga desa-desa. Untuk itu, dia pun belum bisa menyebutkan detail daerah mana saja yang akan menjadi prioritasnya.

    “Jadi memang ada 12 provinsi yang telah ditetapkan oleh Bappenas, tetapi tentu itu juga akan dikaji lebih dalam lagi. Karena ini tidak bisa secara kewilayahannya tidak provinsi, tapi akan masuk ke kabupaten, kota, ke desa, dan seterusnya. Jadi memang kami belum bisa menyebutkan detail daerahnya,” kata Riefky usai menghadiri pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Dia pun menyebut pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menjadi awal agar pihaknya terus menindaklanjuti dan mengkaji bersama dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri.

    “Jadi memang yang kita harapkan daerah yang kita dukung, konektivitasnya ataupun revitalisasi dari kreatif hub-nya, ataupun pembangunan kreatif hub-nya itu benar-benar yang bisa sustain dan berkelanjutan,” imbuh Riefky.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai provinsi mana saja, Riefky hanya menyebut Sumatra Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Dia pun membeberkan alasan kenapa wilayah timur Indonesia belum menjadi fokus pemerintah.

    Dia menyebut hal tersebut masih membutuhkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dalam membangun infrastruktur. Namun, pihaknya telah melihat beberapa potensi di wilayah timur Indonesia, seperti NTT.

    “Masih ada daerah-daerah yang justru dengan ekonomi kreatif bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Contoh tadi kita bicarakan tentang potensi NTT, kemudian juga potensi daerah-daerah yang mungkin selama ini tertinggal. Kalau kita tunggu kapan industri-industri yang berkembang, industri agrikultur atau industri pabrikan misalnya daerah itu cukup lama, tapi mungkin justru bisa dikejar dengan sektor ekonomi kreatif yang kita dukung,” terang Riefky.

    (kil/kil)