Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Ramai-ramai Serbu Harta Karun Rp 46.000 Triliun, AHY Bilang Begini

    Ramai-ramai Serbu Harta Karun Rp 46.000 Triliun, AHY Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif membutuhkan infrastruktur data center sebagai penopang. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan data center AI kian membludak dan memunculkan ‘peluang’ ekonomi baru di negara-negara berkembang.

    Raksasa teknologi dunia berbondong-bondong menggelontorkan investasi miliaran dolar AS untuk membangun infrastruktur data center AI di negara-negara berkembang, termasuk Malaysia dan kawasan Asia Tenggara lainnya.

    Menurut estimasi Citigroup beberapa saat lalu, total belanja infrastruktur AI global akan menembus US$2,8 triliun atau sekitar Rp 46.500 triliun hingga 2029 mendatang. Angka itu naik dari proyeksi sebelumnya senilai US$2,3 triliun.

    Ekspansi data center ibarat ‘harta karun’ baru yang menjadi rebutan dunia. Hal ini turut menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Data center tumbuh di mana-mana, harus makin canggih dan AI ready. Kita sekarang bicara AI. Kita tak bisa lagi lihat ke belakang, maka harus makin adaptif dan menghadirkan pemahaman yang utuh terkait apa yang menjadi benefit dan konsekuensi,” kata AHY dalam pemaparannya di acara FEKDI dan IFSE 2025, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, AHY mengatakan Indonesia perlu membangun banyak data center di wilayah 3T. Data center tersebut harus menjadi aset yang dikelola dan diamankan sebaik mungkin.

    “Dengan Artificial Intelligence, kita semua juga berharap ekonomi bukan hanya serba digital, tapi juga semakin cerdas dan semakin memudahkan,” ia menambahkan.

    Untuk membangun data center AI yang kuat, diperlukan listrik dan air yang banyak. Untuk itu, AHY menekankan perlunya pasokan air dan listrik yang cukup untuk sistem berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur logistik yang terkoneksi dengan mudah juga perlu dikembangkan.

    “Membangun infrastruktur fisik [di Indonesia] tak sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dsb. Indonesia adalah negara kepulauan. Selain jalan di darat yang makin baik, transportasi antar-pulau dan penerbangan harus makin bagus. Kami di Kemenko Infra-Kewilayahan setiap hari melakukan sinkronisasi,” AHY menuturkan.

    AHY juga menekankan soal konsekuensi keamanan siber dalam menangkap peluang ekonomi digital. “Cyber attack ini terjadi dan kita harus lindungi keamanan data, termasuk privacy dari masyarakat kita,” ujarnya.

    AHY berharap Indonesia bisa menjadi pelaku ekonomi digital terbesar dan terkuat, tak cuma di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga Asia dan dunia.

    “Jumlah penduduk kita besar, usia produktif, usia muda, middle class kita terus bertambah, sehingga kita harapkan bukan hanya aktif di media sosial, tapi memang benar-benar aktif di ruang digital, termasuk dalam urusan ekonomi,” ia menjelaskan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • Realisasi Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP, Sudah Sampai Mana?

    Realisasi Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP, Sudah Sampai Mana?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Program ini masuk dalam daftar prioritas nasional Asta Cita yang diusung oleh Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah digagas untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

    Namun, setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program ini belum sepenuhnya menunjukkan capaian signifikan karena terkendala anggaran.

    Efisiensi anggaran yang menyasar berbagai sektor di kementerian, menjadi imbas pada pelaksanaan program 3 juta rumah.

    Mulanya, pagu anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebanyak Rp 5,274 triliun pada awal 2025, sebelum akhirnya terkena efisiensi hingga Rp 3,661 triliun.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, menyatakan pelaksanaan program ini akan dimulai pada awal tahun 2026 dengan rincian pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan perbaikan 2 juta rumah di perdesaan.

    “Ini on the way, urusan pertanahan akan kami urus. Uang untuk 2 juta (rumah) itu sudah ada dan tahun depan akan dilaksanakan, yang 1 juta lagi akan kami upayakan termasuk melibatkan pihak lain,” ucapnya pada Agustus 2025.

    Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berupaya mengatasi berbagai kendala untuk merealisasikan target tersebut.

    Meski begitu, pemerintah tetap menerapkan kebijakan program eksisting sebagai langkah awal untuk mencapai target 3 juta rumah.

    Pertama, beberapa unit rumah telah dibangun pada 2025 melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan realisasi 200.809 unit dari total target 350.000 unit rumah.

    Kedua, melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), telah terealisasi sebanyak 23.420 unit dari total target 45.073 unit. BSPS merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni.

    Ketiga, pemerintah juga menyalurkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang telah terealisasi 177.970 unit.

    Fahri Hamzah juga menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono untuk melakukan evaluasi terhadap capaian Kementerian PKP serta menetapkan anggaran 2026.

    Selain kendala anggaran, faktor lain yang menghambat realisasi program yakni tingginya backlog hunian, baik dari sisi kemiskinan perumahan maupun rumah tidak layak huni.

    Meskipun program 3 juta rumah ditargetkan dapat mengurangi backlog nasional sebanyak 9 juta sampai 27 juta unit, realisasinya masih berjalan bertahap karena merupakan proyek berskala besar dengan kebutuhan pendanaan jangka panjang.

    Kemudian, sinkronisasi lintas kementerian juga menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antara Kemen PKP, pemerintah daerah, BUMN pengembang, dan para pemangku kepentingan lokal masih menghadapi sejumlah kendala administrasi dan birokrasi di lapangan.

    Dengan demikian, program tiga juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum dapat terealisasi penuh hingga akhir tahun ini. Meski begitu, sejumlah progres melalui program eksisting menunjukkan langkah awal pemerintah untuk mewujudkan hunian layak dan manusiawi bagi masyarakat Indonesia.

    “Yah saya kira janji ini (3 juta rumah) merupakan harga mati, dan kami optimis untuk mewujudkannya dan tidak mungkin berubah. Dalam undang-undang, itu kalau pejabat publik berjanji tidak dilaksanakan, itu kena delik kebohongan publik,” ucap Fahri Hamzah.

  • Kementerian PU Sebut Realisasi Anggaran Capai 60% hingga Oktober 2025

    Kementerian PU Sebut Realisasi Anggaran Capai 60% hingga Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi anggaran hingga periode Oktober 2025 telah mencapai 60% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 tersedia sebesar Rp84,1 triliun.

    Dody memastikan realisasi tersebut telah meningkat signifikan usai sebelumnya Kementerian PU masuk ke dalam 3 besar Kementerian/Lembaga dengan pagu besar, tapi realisasinya masih di bawah 50% pada Kuartal III/2025.

    “Sekarang mungkin sekitar hampir 60% kali ya, karena kan tiap hari ini kita percepat penyelesaian tender, kita percepat kontrak, segala macam,” jelasnya saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas Pangudi Luhur, Bekasi, Senin (27/10/2025).

    Seiring dengan hal itu, Dody optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada akhir 2025. Salah satunya, dengan mempercepat tender sejumlah proyek baru.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyek apa saja yang akan dikebut dalam waktu dekat, dia enggan merinci.

    Sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian PU juga sempat mendapat perhatian dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PU yang cenderung minim tersebut salah satunya disebabkan oleh proses pencairan yang memakan waktu di awal politik anggaran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang ada tantangan untuk bisa berlari kencang ketika anggarannya baru dicairkan. Nah, saya berpesan tentunya terus mengawal juga, agar di waktu yang sudah tinggal, bisa dikatakan Dua bulan bisa tercapai,” imbuh AHY.

    Dipantau Menkeu

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 60% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun. 

    Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%. 

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

  • Konektivitas Terlambat, Menko AHY Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara – Page 3

    Konektivitas Terlambat, Menko AHY Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka yang saat ini masih sepi. AHY mengakui, salah satu penyebab utamanya tak lain adalah lokasinya yang dinilai berada di tempat yang “antah berantah” atau in the middle of nowhere.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, pada Selasa 21 Oktober 2025. 

    Meski demikian, AHY menekankan bahwa semangat utama di balik pembangunan bandara megah tersebut adalah mewujudkan integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

    AHY menilai konektivitas BIJB Kertajati dengan wilayah sekitarnya, seperti Bandung dan Cirebon, terlambat dibangun. Akibatnya, bandara yang sudah memiliki infrastruktur memadai ini menjadi terisolasi dan tidak optimal.

    “Bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur sebesar BIJB Kertajati harus diiringi dengan konektivitas yang memadai, seperti akses jalan tol atau transportasi cepat, agar benar-benar berfungsi sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

     

  • AHY sebut sekretariat baru Demokrat Jabar rumah aspirasi bagi rakyat

    AHY sebut sekretariat baru Demokrat Jabar rumah aspirasi bagi rakyat

    Bandung (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Sekretariat DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang baru diresmikan di Bandung, Minggu (26/10), bukan hanya sebagai fasilitas administratif partai, melainkan juga sebagai rumah aspirasi bagi rakyat.

    “Baru saja kita meresmikan gedung atau kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil kerja keras ikhtiar dari kader-kader kami. Kita yakini bahwa gedung atau kantor ini bukan sekedar tempat kami bekerja administratif, tetapi lebih merupakan rumah aspirasi bagi rakyat,” kata AHY usai peresmian kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Jawa Barat, di Bandung, Minggu.

    Dia mengatakan dengan adanya sekretariat baru Partai Demokrat yang lebih lengkap dan lebih memadai ini menjadi momentum bagi pihaknya, khususnya di Jawa Barat untuk terus berbenah.

    Bahkan ia meminta agar sekretariat tersebut dimakmurkan atau diramaikan, bukan hanya oleh kader partai tersebut, tetapi juga oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

    “Saya rasa ini merupakan sebuah momentum yang baik bagi kami yang tengah terus berbenah dari sisi personel, sumber daya manusia, dan juga segala aspek pendukungnya,” ucap dia.

    Hal ini juga ditekankan AHY mengingat posisi partainya saat ini tengah berbenah, sehingga perlu adanya dukungan sekaligus kritik dan masukan dari masyarakat.

    “Kita ingin mendengarkan aspirasi, bahkan kritik yang membangun karena kami ingin terus berbenah. Semoga perjuangan kami di politik yang juga pada akhirnya selalu ditujukan untuk masyarakat yang kami wakili, ini bisa benar-benar mendapatkan jalan yang lebih baik pada masa mendatang,” ujarnya.

    AHY juga meminta seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Barat untuk terus mendukung dan mengawal pembangunan, baik di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

    Menurutnya, dengan semangat bersama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu hal penting karena kompleksitas permasalahan di tingkat lokal juga memerlukan dukungan pemerintah pusat.

    “Dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi sangat penting, apalagi bicara kompleksitas di tingkat lokal yang juga perlu mendapatkan atensi dan dukungan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, di pemerintah pusat tidak bisa sendirian perlu kerja bersama,” ujar AHY yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

    Sementara itu, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa dirinya secara pribadi berpartisipasi dalam pembangunan sekretariat baru itu. Partisipasi tersebut berupa uang sejumlah Rp250 juta yang diberikan secara pribadi.

    “Dan sebagai bentuk apresiasi, rasa hormat di luar struktur jabatan gubernur sebagai pribadi karena gubernurnya nggak boleh, saya juga ikut partisipasi untuk kantor ini 250 juta rupiah. Mudah-mudahan tidak melanggar undang-undang,” ujar dia.

    Ia berharap dengan adanya sekretariat baru Partai Demokrat Jabar ini bisa membuat solid para pengurus dan dapat menampung serta merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat. Tentunya hal itu juga tidak lepas dengan kerja sama antara partai, fraksi di legislatif serta pemerintah daerah.

    “Semoga kehadiran sekretariat ini semakin membangun komunikasi publik yang baik antar pengurus, antar pengurus dengan masyarakat, antarpartai, fraksi, dan pemerintah di Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka yang saat ini masih sepi karena terletak di antah berantah (in the middle of nowhere), namun semangatnya adalah integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY di Bandung, Minggu.

    Menurut AHY, masih banyak yang perlu dievaluasi dari bandara tersebut, salah satunya adalah konektivitas dengan wilayah lainnya seperti akses jalan tol atau transportasi memadai yang cepat ke Bandung dan kota sekitarnya.

    “Itu kan di kawasan Rebana, ya Majalengka, kemudian juga menuju ke Cirebon, nah kalau kemudian terisolir, seperti terisolir tidak nyambung satu sama lain dan tidak terintegrasi, maka sayang. Itu perlu kita hubungkan dengan wilayah-wilayah lainnya,” kata Agus.

    Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti BIJB Kertajati atau infrastruktur lainnya, haruslah diiringi dengan konektivitasnya, sehingga benar-benar optimal sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

    “Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya. Jalan menuju ataupun keluar dari lokasi tersebut sehingga benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang tinggi, tetapi tidak optimal,” ucap dia.

    Agus mengatakan terkait BIJB Kertajati, semua pihak haruslah berbesar hati untuk melakukan evaluasi dan tidak berhenti pada temuan masalah. Pihak kementerian, kata dia, terus mensimulasikan apa yang bisa menjadi solusi, salah satunya dikembangkan menjadi pusat industri dirgantara.

    Agus mengatakan pihaknya telah mendorong kerja sama antara BIJB Kertajati dan Garuda Maintenance Facility (GMF), Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan, yang diproyeksi menjadikan BIJB Kertajati sebagai lokasi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau tempat perbaikan pesawat.

    Dia berharap hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun konektivitas berbagai wilayah dengan BIJB Kertajati.

    “Tentunya mencoba untuk menghadirkan sebuah kerja sama yang baik untuk keperluan MRO. Nah, di awali dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan selain itu Fix Wings. Dan kita melibatkan juga kementerian-lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis, bisa membuka wilayah dan jadi peluang baru,” ucapnya.

    Sebelumnya juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan bahwa sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka tak lepas dari lokasinya yang ‘antah-berantah’.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Selasa (21/10).

    Menurut AHY, konektvitas Bandara Kertajati terlambat dibangun, padahal bandara ini sudah memiliki infrastruktur yang megah hingga fasilitas yang sangat memadai.

    “Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    Adapun, Pemprov Jabar akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) baru sebesar Rp150 miliar pada akhir 2025 dan 2026 pada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) guna pemenuhan regulasi hingga pengembangan rute guna keberlangsungan bandara.

    Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan rencana suntikan modal tersebut merupakan pertama untuk pemenuhan regulasi terkait kebandaraan.

    “Pertama adalah digunakan untuk pemenuhan regulasi, seperti yang terkait aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan bandara,” kata Deny saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (8/10).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY tekankan pentingnya integrasi infrastruktur nasional

    AHY tekankan pentingnya integrasi infrastruktur nasional

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar tidak menjadi proyek besar yang tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat. (Dian Hardiana/Arif Prada/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Bandara yang Diresmikan di Era Jokowi Kini Sepi dan Terbengkalai, Ada yang Baru 1 Tahun!

    5 Bandara yang Diresmikan di Era Jokowi Kini Sepi dan Terbengkalai, Ada yang Baru 1 Tahun!

    GELORA.CO  – Pembangunan infrastruktur udara di Indonesia terus melaju pesat di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah bandara baru dibangun dengan fasilitas modern dan desain megah, dari Jawa hingga pelosok Nusantara. Namun di balik kemegahannya, tak sedikit bandara yang justru sepi dan minim aktivitas penerbangan. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menilai, kondisi itu disebabkan oleh lokasi bandara yang tidak didukung konektivitas memadai. 

    Akibatnya, masyarakat lebih memilih moda transportasi lain yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. 

    Masalah ini kian krusial karena sebagian besar bandara dibangun dengan investasi besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun swasta. 

    Tanpa penyesuaian dan perencanaan transportasi yang terpadu, bandara-bandara tersebut berisiko terbengkalai dan menjadi beban pembangunan jangka panjang. 

    Berikut daftar bandara terbengkalai di Indonesia, dirangkum dari berbagai sumber, Minggu, 26 Oktober 2025. 

    1. Bandara Wiriadinata  

    Bandara yang berlokasi di Tasikmalaya ini diresmikan oleh Jokowi pada 2017. 

    Meski sempat diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah, bandara senilai Rp30 miliar itu kini terbengkalai setelah maskapai satu per satu menghentikan rutenya. 

    2. Bandara Kertajati 

    Bandara yang digadang-gadang jadi kebanggaan warga Majalengka ini juga mengalami hal serupa. Diresmikan pada 2018 oleh Jokowi, dengan nilai investasi Rp2,6 triliun dari APBN, bandara ini kini sepi karena rendahnya okupansi penumpang. 

    3. Bandara JB Soedirman

    Masih di era Jokowi atau tepatnya di 2019, Bandara yang dibangun di Purbalingga dengan nilai investasi Rp350 miliar itu, saat ini sudah tidak melayani penerbangan komersial sama sekali sejak akhir 2024. 

    4. Bandara Ngloram:

    Kemudian ada Bandara Ngloram di Blora yang dibangun ulang dengan dana APBN Rp132 miliar dan diresmikan pada 2021 oleh Jokowi. 

    Meski sempat digadang-gadang mendukung industri migas di sekitar Blora dan Bojonegoro, kini bandara itu tidak lagi beroperasi. 

    5. Bandara Dhoho:

    bandara yang berlokasi di Kediri ini dibangun dengan dana swasta Rp12 triliun milik PT Gudang Garam Tbk, kini juga belum menunjukkan hasil sesuai harapan.  

    Meski masih beroperasi, bandara yang diresmikan pada 18 Oktober 2024 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini sepi karena minimnya rute penerbangan dan harga tiket yang mahal. 

    Fenomena banyaknya bandara sepi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal kemegahan, tapi juga perencanaan matang dan dukungan transportasi pendukung di sekitarnya agar investasi besar negara tidak berakhir sia-sia.

  • AHY Audiensi dengan ILUNI UI, Perkuat Data Alumni di Kemenko Infrastruktur

    AHY Audiensi dengan ILUNI UI, Perkuat Data Alumni di Kemenko Infrastruktur

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima audiensi Ikatan Alumni UI (ILUNI UI) periode 2025-2028 serta PP Ikastara periode 2023-2026. Audiensi ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah.

    Pada kesempatan ini, AHY mengapresiasi ILUNI UI yang telah melakukan roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga setelah kepengurusannya terbentuk, termasuk ke Kemenko Infrastruktur.

    “Saya senang bisa menerima kedatangan rekan-rekan ILUNI UI dan berdiskusi, karena memang pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Diperlukan kolaborasi lintas sektor termasuk dengan akademisi dan komunitas untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran,” ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

    Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi ILUNI UI serta PP Ikastara di kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (22/10).

    Pertemuan tersebut membahas rencana penguatan database alumni UI yang tersebar di berbagai kementerian di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring lintas sektor dan kolaborasi inklusif antara akademisi, pemerintah, dan alumni UI di berbagai bidang tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Adapun Ketua Umum ILUNI UI, Pramudya Oktavinanda, mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan jajaran pengurus sekaligus memperkuat sinergi, karena semangatnya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Ia juga menilai pentingnya membangun jejaring dengan alumni maupun nonalumni, termasuk di lingkungan kementerian.

    Bersama jajaran pengurus dan Rektor UI, Pramudya turut memaparkan rencana penyelenggaraan Indonesia Infrastructure Outlook 2026 yang akan digelar pada akhir November mendatang dan direncanakan berkolaborasi dengan Kemenko Infrastruktur. ILUNI UI berharap AHY berkenan memberikan keynote speech pada Indonesia Infrastructure Outlook 2026.

    AHY dinilai bukan saja sosok pemimpin yang memiliki kinerja positif dan berdampak untuk masyarakat seperti hasil berbagai survei yang meletakkan AHY sebagai menteri berkinerja terbaik, melainkan juga memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. AHY termasuk satu dari sedikit tokoh publik yang bisa menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

    “Terima kasih Bapak Menko AHY atas dukungan dan kesediaannya menjadi Majelis Kehormatan ILUNI UI,” ujar Pramudya.

    Menutup pertemuan, AHY menyambut baik rencana pelaksanaan Balairung Forum Infrastructure Outlook 2026 yang digagas oleh UI dan para alumninya. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan kalangan akademik dalam mendukung visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra yang juga merupakan anggota Majelis Penasihat Strategis ILUNI UI 2025-2028; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan, Ali Affandi; dan Tenaga Ahli Bidang Data dan Teknologi Informasi, Diska Putri.

    (prf/ega)