Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Usai merayakan HUT ke-52, PDIP akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang.

    Menurut Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, peluang Megawati Soekarnoputri digeser dari jabatan Ketua Umum pada kongres mendatang sangat terbuka.

    Menurutnya, hal itu memang perlu dilakukan karena kondisi objektif Megawati Soekarnoputri yang saat ini sudah sepuh. 

    “Hal ini membuat Megawati sudah tidak lagi cukup lincah untuk memimpin partai sebesar PDIP,” kata Jamiluddin, Jumat (10/11/2025).

    Namun, kata Jamiluddin, karena posisi PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka Megawati sebaiknya tetap diberi posisi strategis dan menentukan. 

    Ia menyarankan Megawati menempati posisi seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.

    “Posisinya digeser dari Ketua Umum ke Ketua Dewan Pembina atau yang setara dengan itu,” kata Jamiluddin.

    Menurutnya, posisi semacam itu diperlukan agar pergantian Ketua Umum dapat berjalan mulus. 

    Setidaknya, kata dia, bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina dapat menjadi benteng gempuran dari internal dan eksternal.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Dari internal, faksi-faksi yang ada berpeluang besar menerima ketua umum yang dikehendaki Megawati. 

    “Hal itu berpeluang terjadi karena Megawati selama ini dinilai sebagai pemersatu faksi-faksi yang ada. Semua faksi akan legowo, minimal tidak berani frontal menolak pilihan Megawati,” papar Jamiluddin.

    Sedangkan untuk eksternal, jabatan Ketua Dewan Pembina membuat Megawati tetap dapat menjadi benteng untuk menahan gempuran dari luar terhadap PDIP. 

    “Pihak eksternal, termasuk kader yang sudah dipecat, tentu akan menghadapi tembok bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina.

    Jadi, Megawati masih tetap dibutuhkan sebagai pemersatu partai. Dengan menjadi Ketua Dewan Pembina, Megawati juga dapat mengamankan ketua umum yang dikehendakinya,” tutur Jamiluddin.

    Dengan cara itu, ujarnya, Megawati berhasil mengalihkan tongkat kepemimpinan di PDIP. 

    Ini akan menjadi sejarah bagi Megawati yang sukses dalam suksesi estapet kepemimpinan di partainya.

    Jamiluddin menyebut hal semacam itu sudah dilakukan Partai Demokrat dimana SBY diberi tempat yang strategis, sementara Ketua Umum diserahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Strategi tersebut dapat menahan gempuran dari eksternal dan internal. Regenerasi di Partai Demokrat berjalan mulus dan sekarang soliditas internal sangat terjaga,” kata dia.
     Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Tiket Kapal Lebaran Bakal Diskon, Pelni: Kewenangan di Kemenhub

    Soal Tiket Kapal Lebaran Bakal Diskon, Pelni: Kewenangan di Kemenhub

    Jakarta –

    Pemerintah mengatakan akan menurunkan kembali harga tiket beberapa moda transportasi, terutama saat libur Lebaran nanti. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pascalibur Natal-Tahun Baru (Nataru), pemerintah akan turunkan harga tiket pesawat hingga harga tiket kapal laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

    AHY mengatakan masyarakat Indonesia juga banyak yang menggunakan transportasi laut dalam bermobilisasi. Hal ini lantaran tidak semua wilayah di Tanah Air bisa menjangkau akses bandar udara (bandara).

    “Kita akan berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat, termasuk juga moda transportasi lainnya. Karena kita tahu, tidak semua menggunakan pesawat. Beberapa saat yang lalu saya juga datang ke Pelni misalnya, karena masyarakat kita juga banyak sekali yang menggunakan kapal-kapal laut penumpang dengan beberapa kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak memiliki akses pesawat,” terangnya saat konferensi pers di seusai rapat bersama kementerian lainnya pada Rabu (8/1/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, mengatakan bahwa harga tiket kapal laut milik pihaknya tidak pernah naik, pun saat hari raya besar seperti Lebaran. Hal ini lantaran PT Pelni punya tarif yang sifatnya tetap, tidak ada harga batas atas atau harga batas bawah seperti tarif moda transportasi pesawat.

    “Kalau Pelni itu fix. Tarifnya semua diatur di kontrak kita dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di awal tahun,” tambah Andayani.

    Ketika dikonfirmasi perihal diskon tarif tiket kapal laut milik Pelni, Andayani mengaku bahwa itu dimungkinkan apabila kewenangannya turun langsung dari Kemenhub. Pelni tidak bisa langsung memberikan kebijakan diskon tarif tiket lantaran menggunakan skema Public Service Obligation (PSO).

    “Waduh, mekanisme diskon dimungkinkan di Pelni apabila misalnya minta ke Kemenhub yang bersangkutan. Kewenangan memberikan diskon itu di Kemenhub. Karena kita pakai skema PSO, saya sudah sampaikan waktu itu ke Pak AHY, mungkin beliau lupa. Kita tidak ada batas (tarif) atas, batas bawah. Karena kita PSO, sehingga kita tidak pernah memberikan diskon,” beber Andayani kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

    Andayani melanjutkan, seandainya diberlakukan diskon tiket kapal laut Pelni, perlu meminta restu terlebih dahulu dari Kemenhub. Hal ini dikarenakan ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur soal penentuan batas tarif moda transportasi di Tanah Air.

    “Kalaupun diskon, itu harus meminta persetujuan dengan Kemenhub. Itu diatur di Permenhub. Coba saja buka Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2023. Di situ ada soal pemberian diskon,” pungkas Andayani.

    (eds/eds)

  • Respons Pelni Soal Rencana AHY Turunkan Harga Tiket Kapal Saat Lebaran

    Respons Pelni Soal Rencana AHY Turunkan Harga Tiket Kapal Saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni merespons rencana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait penurunan harga tiket kapal Pelni saat Lebaran mendatang. 

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan mekanisme potongan atau diskon tiket Pelni telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023. Pelni sebagai operator angkutan PSO juga tidak pernah memberikan diskon tiket. 

    “Kami pakai skema PSO, kami tidak pernah memberikan diskon dan itu diatur dalam Permenhub 8 tahun 2023,” kata Andayani kepada wartawan, Jumat (10/1/2025). 

    Andayani juga menegaskan jika potongan harga atau diskon merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Dia mencontohkan jika ada masyarakat yang membawa rombongan juga dapat mengajukan diskon dengan batas maksimal 20% ke Kemenhub. 

    Meski tidak pernah memberikan diskon tiket, Andayani mengatakan Pelni selalu ambil bagian dalam program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub. 

    Sebelumnya, Menko AHY sempat menyinggung akan berupaya menurunkan harga tiket angkutan umum saat Lebaran, salah satunya Pelni.

    Menko AHY menjelaskan dalam waktu dekat, momentum Ramadan dan lebaran akan dihadapi. Pihaknya mengklaim akan mengantisipasi beberapa hal seperti kemacetan, penumpukan penumpang hingga penurunan harga tiket pesawat seperti momen Nataru sebelumnya. 

    “Kita berupaya kembali untuk menurunkan harga harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya karena kita tahu tidak semua menggunakan pesawat. Kita juga datang ke Pelni karena kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat,” kata AHY.

  • VIDEO KKP Lakukan Penyelidikan: Pemilik & Tujuan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Masih Misterius – Halaman all

    VIDEO KKP Lakukan Penyelidikan: Pemilik & Tujuan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Masih Misterius – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer ditemukan di pesisir laut Kabupaten Tangerang, Banten.

    Keberadaan pagar laut itu, membuat nelayan mengeluh lantaran tak bisa mencari udang dan kerang, yang mayoritas berada di pinggir pantai.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun melakukan penyelidikan, namun pemilik dan tujuan dibangunnya pagar tersebut masih misterius.

    Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 kilometer mengangetkan banyak pihak.

    Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 

    Pagar bambu setinggi 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembangunannya.

    Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan diberi pemberat berupa karung berisi pasir.

    Setelah diinvestigasi aparat gabungan  tidak ada satu pun rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar itu.

    Sementara keberadaan pagar itu mengganggu aktivitas ribuan nelayan karena pagar sepanjang 30,16 Km itu mencakup 16 desa.

    KKP terus melakukan penyelidikan terkait keberadaan pagar bambu yang ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang.

    Identitas pemilik pagar laut itu belum diketahui.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono menjelaskan, penyelidikan mendalam sedang dilakukan.

    Hal tersebut dilakukan guna mengungkap siapa pihak di balik pembangunan pagar itu.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat sekitar guna mengidentifikasi siapa pemilik pagar tersebut.

    Bila identitas pemilik telah diketahui, langkah selanjutnya adalah pemanggilan resmi untuk meminta klarifikasi.

    Pagar Dikerjakan Malam-malam

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat yang mendapatkan upah Rp 100.000 sehari.

    Namun belum diketahui siapa pihak yang memerintahkan pemasangan pagar itu.

    Warga yang memasang pagar tersebut diminta bekerja pada malam hari dengan imbalan Rp 100.000 per orang.

    “Mereka (warga) sampaikan masyarakat malam-malam disuruh pasang dikasih uang Rp 100.000 per orang. Cuma itu yang memerintahkan siapa, kita belum sampai situ,” jelas Fadli dikutip dari Kompas.com.

    Petugas KKP Bersenjata Segel Pagar Laut Misterius

    Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan tindakan tegas atas kemunculan pagar luat misterius sepanjang 30,16 Kilometer di perairan Tangerang, Banten.

    Sejak Kamis (9/1/2025) pagi hingg siang, petugas Ditjen PSDKP KKP melakukan penyegelan dengan memasang spandul penyegelan di beberapa titik pagar laut 30,16 Kilometer yang membentang di enam kecamatan tersebut.

    Penyegelan dilakukan karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Hari ini KKP melalui Ditjen PSDKP @ditjenpsdkp melakukan penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin di wilayah perairan Tangerang karena dinilai melanggar aturan, mengganggu akses publik, serta merusak ekosistem laut,” tulis KKP dalam unggahan video penyegelan di akun resmi Instagram kkpgoid, seperti dikutip Tribunnews.

    Spanduk penyegelan itu berisi tulisan, “PENGHENTIAN KEGIATAN PEMAGARAN LAUT TANPA IZIN.”

    Penyegelan pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono alias Ipunk.

    Tampak sejumlah anggota Ditjen PSDKP KKP membawa senjata laras panjang dalam penyegelan pagar laut misterius tersebut. 

    Diberitakan, munculnya pagar laut berbahan dasar bambu atau cerucuk dan paranet serta pemberat karung pasir, sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dekat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, bikin geger publik.

    Dan ternyata pagar laut yang membentang di wilayah enam kecamatan itu tidak diektahui empunya maupun pihak yang membangunnya.

    Otoritas setempat mengaku belum mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari pagar ini maupun tujuan pembuatannya. 

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 km.

    Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

    “Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 Km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli dalam diskusi ‘Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten,” di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga mengaku tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Demikian juga apakah pagar itu terkait reklamasi, ia tak bisa memastikan karena tak ada proposal izin ke pihaknya.

    “Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujar Suharyanto.

    Perintah Menteri KKP

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikaran Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin menyatakan, penyegelan ini merupakan arahan langsung dari Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono.

    Menurutnya, pihkanya telah mengambil tindakan, di antaranya melakukan penyegelan dan investigasi mendalam.

    “Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk mengambil tindakan, di antaranya melakukan penyegelan dan investigasi mendalam,” kata Doni dalam keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

    Ombudsman RI Turun Tangan

    Lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI, ikut turun tangan atas kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 Kilometer di laut terbuka di dekat proyek PSN Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Kabupaten Tangerang ini.

    Ombudsman RI melaui Kantor Perwakilan Banten melakukan Investigasi Atas Prakasa Sendiri (IAPS) tentang kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, pemagaran yang menggunakan pagar bambu dan cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter telah mengganggu aktivitas nelayan.

    Ombudsman, imbuhnya, menekankan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam setiap proyek yang memiliki dampak langsung pada lingkungan dan kehidupan sosial warga.

    Hery juga menyampaikan pagar bambu yang dipasang tanpa izin tidak hanya menghalangi pergerakan kapal nelayan, tetapi juga mengganggu aliran air laut dan merusak habitat laut.

    Tidak hanya dari ekosistem tetapi dari Manusia juga Kerusakan ekosistem ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.

    Ombudsman RI berharap Pemerintah melalui Kementerian terkait segera mengatasi permasalahan ini guna melindungi kepentingan nelayan dan kelestarian ekosistem laut.

    Penjelasan Menteri AHY

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelesaikan polemik pagar laut yang mencapai 30,19 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menurut AHY, pihak yang harus bertanggung jawab membereskan pemagaran perairan di kawasan pesisir utara Tangerang tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena lokasinya berada di laut.

    “Itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya ketika ditemui di Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    “(Kita) lagi cek, lagi diinvestigasi ya, nanti kita cek dulu saja,” ujar AHY.

    Pagar laut misterius tersebut membentang di 6 kecamatan dan belasan desa mulai dari perairan Desa Muncung hingga perairan di utara Desa Pakuhaji.

    Pagar Laut Misterius Dikerjakan Tiga Bulan

    Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Heru membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar laut misterius, sepanjang 30,16 kilometer. 

    Berdasarkan informasi yang dia dapat, satu orang pekerja, diberi upah sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 125 ribu perharinya.

    “Kalau di atas Rp 100 ribu, kalau nggak Rp 125 ribu perhari,” kata dia kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

    Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir kata Heru dikerjakan selama 3 bulan. Sehingga, jika dikalkulasikan para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp 9 juta.

    “Pengerjaannya itu seselesainya itu dari Tanjung Burung ke sini kurang lebih 5-6 bulanan. Kalau disini sekitar 3 bulanan,” tutur Heru.

    Heru mengaku, para pekerja yang memasang pagar bambu itu berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.
    Sejumlah pekerja lain kata dia, juga ada yang berasal dari Desa Kohod.

    “Tukangnya dari Mauk, (Desa) Ketapang. Mungkin ada orang desa Kohod. Jadi setiap wilayah itu diambil tenaga di wilayahnya masing-masing, cuman orang Kronjonya engga ada yang mau. Yang kerja itu orang terdekat, orang Ketapang. Aturannya yang punya wilayahnya,” kata Heru.

    Nelayan lainnya, Trisno (45) mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer, di Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Trisno menuturkan, pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu itu, biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari.

    “Enggak sih, kerjanya sih enggak malam. Pemasangannya itu iya pagi sampai siang, sore sudah nggak ada,” kata dia.

    Pengerjaannya kata dia, dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang.

    “Seperti kapal kecil, untuk pemasangan bambunya pakai manual, orang-orang di kapal yang nancapin,” ucap Trisno.

    Dia mengaku, saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu tersebut, tak melihat adanya kapal polisi.

    “Yang masang sih enggak tahu. Tapi, kalau lihat kapalnya itu dari Tanjung Kait. Patroli laut polisi juga enggak kelihatan saat pemasangan itu. Kita pun takut kalau kena pagar itu, nanti kita diminta ganti, makanya kita selalu hati-hati banget lewat di sana,” ujar dia.

    Viral pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di laut Tangerang memicu perhatian luas masyarakat. Pagar laut ini membentang di enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang. Pagar laut menggunakan material bambu cerucuk yang ditancapkan ke laut dengan ketinggian rata-rata 6 meter.

    Meski sudah ada sejak lama, namun belum ada yang mengakui siapa pemilik pagar laut tersebut. Beredar rumor pagar itu sengaja dipasang untuk memudahkan suatu proyek tertentu seperti reklamasi laut yang kini belum diketahui kejelasannya.

    Namun kini terungkap fakta bahwa pagar itu ternyata dipasang masyarakat. Mereka mendapat imbalan dari pihak tertentu untuk memasang pagar.

     (Tribunnews.com/Tribun Tangerang/Kompas.com)

  • AHY Ungkap Ketimpangan Kualitas Jalan di RI

    AHY Ungkap Ketimpangan Kualitas Jalan di RI

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa masih terdapat ketimpangan kualitas jalan di Indonesia.

    AHY menyebut hanya kualitas jalan nasional yang berada dalam kondisi baik dengan persentase 93%. Kemudian disusul akses jalan provinsi sebesar 70%, dan kabupaten/kota 50%.

    “Ada yang kategori jalan nasional, itu 93% kondisinya baik. Tapi Jalan Provinsi itu kurang lebih 70%, jalan kabupaten/kota 50% kondisinya,” kata AHY kepada wartawan di Bendungan Karian, Lebak, Banten, Jumat (10/1/2025).

    AHY mengakui, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah. Namun begitu, ia menyebut perlu peran lintas sektor untuk membenahi kondisi jalan di seluruh Indonesia.

    “Inilah yang menjadi PR kita ke depan, tentu pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, kami akan membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik juga dengan pemerintah daerah dan semua stakeholders,” jelasnya.

    AHY menambahkan, pemerintah hendak memastikan agar seluruh jalan di Indonesia memiliki kondisi yang setara. Dengan begitu, keselamatan pengguna jalan dapat terus ditingkatkan.

    “Ini akan memberikan kenyamanan, juga keselamatan yang paling penting. Yang kedua kenyamanan dan juga kecepatan transportasi, mobilitas, baik itu manusia, barang maupun jasa,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • AHY Beberkan Segudang Manfaat Bendungan Karian di Banten

    AHY Beberkan Segudang Manfaat Bendungan Karian di Banten

    Jakarta –

    Bendungan Karian di Lebak, dinilai potensial menopang ketahanan air, pangan, hingga energi bagi penduduk Banten. Untuk diketahui, Bendungan Karian merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap lima manfaat yang diperoleh masyarakat dari kehadiran Bendungan Karian.

    Pertama, kata AHY, Bendungan Karian mampu menyuplai air bersih untuk 8 juta jiwa dengan asumsi per hari sekitar 150 liter setiap orang. Ia mengatakan, air bersih dari bendungan ini juga dapat dirasakan hingga Jawa Barat dan Jakarta.

    “Jadi luasnya, besarnya ini bisa dikatakan nomor 3 se-Indonesia, 314 juta meter kubik tampungannya,” kata AYH kepada wartawan di Bendungan Karian, Lebak, Banten, Jumat (10/1/2025).

    Kedua, AHY mengatakan Bendungan Karian dapat mereduksi banjir akibat terjadinya land subsidence atau fenomena yang terjadi ketika permukaan tanah turun secara relatif terhadap titik tertentu di daerah pesisir pantai utara Jakarta.

    AHY mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada rumah-rumah masyarakat, melainkan juga lahan-lahan pertanian. “Oleh karena itu bendungan juga punya fungsi untuk mengendalikan banjir, mereduksi terjadinya banjir yang bisa melanda masyarakat, merusak rumah, sektor pertanian, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Ketiga, AHY menyebut kehadiran Bendungan Karian mampu mempercepat capaian swasembada pangan sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran bendungan, menjadi sumber irigasi perairan pada lahan-lahan pertanian.

    “Mendukung sektor pertanian utamanya meningkatkan IP, Indeks Pertanaman. Di mana luas tanamnya itu bisa lebih banyak lagi,” terangnya.

    Keempat, Bendungan Karian juga mendorong ketahanan energi bagi penduduk sekitar. AHY menyebut, bendungan ini memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dengan produksi listrik 318 MW.

    “Belum lagi berbicara PLT Mikrohidro yang juga bisa berkontribusi pada peningkatan suplai energi untuk masyarakat sekitar sini,” ujarnya.

    Manfaat kelima, AHY mengatakan Bendungan Karian memiliki potensi sebagai tempat pariwisata air. Menurutnya, bendungan ini memiliki pemandangan yang indah dan potensial sebagai tempat wisata.

    Untuk diketahui, Bendungan Karian menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang menelan anggaran hingga Rp 2,2 triliun. Bendungan ini berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas genangan 1.773 hektare (ha) dan daya tampung hingga 314 juta meter kubik.

    Bendungan yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 8 Januari 2024 ini juga masuk dalam Objek Vital Nasional berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004.

    Lihat juga video: Penampakan Bendungan Karian Senilai Rp 2,2 T yang Diresmikan Jokowi

    (rrd/rrd)

  • Menteri AHY Minta Kementerian Kelautan Tangani Polemik Pagar Laut 30,19 Km di Perairan Tangerang – Halaman all

    Menteri AHY Minta Kementerian Kelautan Tangani Polemik Pagar Laut 30,19 Km di Perairan Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelesaikan polemik pagar laut yang mencapai 30,19 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menurut AHY, pihak yang harus bertanggung jawab membereskan pemagaran perairan di kawasan pesisir utara Tangerang tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena lokasinya berada di laut.

    “Itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya ketika ditemui di Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    “(Kita) lagi cek, lagi diinvestigasi ya, nanti kita cek dulu saja,” ujar AHY.

    Pagar laut misterius tersebut membentang di 6 kecamatan dan belasan desa mulai dari perairan Desa Muncung hingga perairan di utara Desa Pakuhaji.

    Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang akhirnya disegel pemerintah, Kamis, 9 Januari 2025. Pagar laut ini membentang di enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang, menggunakan material bambu cerucuk yang ditancapkan ke laut dengan ketinggian rata-rata 6 meter. (Kolase Tribunnews)

    Pagar laut tersebut mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang beraktivitas 3.888 nelayan dan dan 502 pembudidaya.

    Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tersebut, Kamis, 9 Januari 2025 kemarin atas arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

    “Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk mengambil tindakan, di antaranya melakukan penyegelan dan investigasi mendalam,” kata Staf Khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

    Struktur bangunan pagar laut di Tangerang ini terbuat dari batang-baatang bambu yang ditancapkan ke laut dengan tinggi rata-rata 6 meter dan membentang sepanjang 30,19 km.

    Pagar laut tersebut memiliki pintu di setiap 400 meter yang memungkinkan perahu masuk.

    Dikutip dari Kompas.com, pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktvitas pemagaran laut ini.

    Mantan Sekretris BUMN Said Didu mengaku sudah menyuarakan soal pagar laut yang berdekatan dengan proyek PIK 2 tersebut sejak Juli 2024 tapi tidak ada pejabat pemerintah yang menggubrisnya.

    Berdasarkan catatan DKP Banten, pagar laut itu masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024.

    Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, menjelaskan bahwa pagar ini membentang di sepanjang 16 desa yang melibatkan enam kecamatan di Kabupaten Tangerang.

    Kawasan ini merupakan tempat tinggal sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudi daya.

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Banten, Fadli Afriadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari.

    Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100 ribu per hari sejak Juli 2024. Hingga saat ini, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggun jawab atas pemasangan pagar ini.

    Belum diketahui juga soal tujuan dan fungsi pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Pagar bambu misterius yang terpasang laut Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km. Pagar itu dipasang oleh warga atas perintah pihak yang belum diketahui dari pihak mana.(Tangkap layar video Ombudsman RI) (Via Kompas.com)

    “Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya,” kata Fadli Afriadi, Rabu (8/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Akibat adanya pagar laut tersebut, nelayan mengeluhkan terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk berburu ikan.

    Diketahui, pemasangan pagar juga melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur zona-zona perairan untuk berbagai kepentingan, termasuk perikanan tangkap, pariwisata, hingga rencana pembangunan waduk lepas pantai.

    DKP Banten sudah mengunjungi lokasi dan menemukan bahwa pagar laut tersebut tidak berizin.

    Tim DKP Banten juga telah melakukan pengecekan lokasi pemagaran dan berkoordiasi dengan camat dan kepala desa setempat pada 5 September 2024.

    Hasilnya, tak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.

    Akan tetapi, masyarakat belum mengeluhkan soal aktivitas pembangunan pagar tersebut.

    Pada 8 September 2024, DKP Banten kembali melakukan patroli dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

    Kala itu, DKP Banten mengaku telah menginstruksikan agar aktivitas pemagaran dihentikan.

    Ombudsman RI Banten saat ini juga telah turun tangan melakukan investigasi untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar laut di Tangerang itu.

    Mereka akan memanggil pihak terkait, termasuk DKP Banten dan pihak lainnya yang dinilai mempunyai informasi vital. 

     

  • Menko AHY Harap Kawasan Industri Karawang Bakal Dongkrak Penumpang Kereta Cepat – Page 3

    Menko AHY Harap Kawasan Industri Karawang Bakal Dongkrak Penumpang Kereta Cepat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pembangunan tiga juta rumah agar jangan sampai mengganggu program prioritas lainnya milik Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan.

    Dalam konteks ini, AHY tak ingin pembangunan 3 juta rumah turut mengganggu lahan pertanian. Sehingga hasil produksi pertanian secara nasional pun ikut terkikis.

    Oleh karenanya, putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menekankan perlunya peta satu jalan, atau one map policy dalam pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

    “Jangan sampai di tempat yang jauh di sana kita membuka lahan sawah, di tempat yang sudah ada kita mengkonversi lahan sawah secara besar-besaran. Sehingga ya kembali terjadi defisit (lahan pertanian),” ujar AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Menko AHY tak ingin produktivitas pertanian terkendala. Lantaran pemerintah secara kebijakan juga tidak turut melindungi lahan sawah eksisting, demi menyongsong urbanisasi.

    “Kita juga tahu bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan lain sebagainya, harus ada lahan yang dipersiapkan juga. Untuk membangun perumahan dan membuka kawasan-kawasan permukiman,” ungkapnya.

    Di sisi lain, ia tak menutup mata jika saat ini masih terjadi backlog perumahan. Lantaran sekitar 10 juta kepala keluarga belum memiliki rumah, dan sekitar 26 juta kepala keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

    “Ini juga yang terus kita kejar, termasuk memindahkan masyarakat yang berada di kolong-kolong jembatan atau rumah-rumah susun sederhana,” seru Agus Harimurti Yudhoyono.

     

  • Definisi penutupan Stasiun Karet belum `clear`

    Definisi penutupan Stasiun Karet belum `clear`

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal ditemui seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu (8/1/2025). ANTARA/Harianto

    Dirjen Perkeretaapian: Definisi penutupan Stasiun Karet belum `clear`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 09:08 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan bahwa definisi rencana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat belum jelas (clear).

    “Definisi ditutup itu, kita belum ‘clear’. Definisi itu tidak difungsikan, kita belum ‘clear’ definisi ditutup itu,” kata Risal ditemui seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan belum ada kepastian apakah Stasiun Karet akan ditutup atau hanya tidak difungsikan.

    Risal menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait masih melakukan pengkajian mengenai hal tersebut bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk masyarakat.

    “Kami masih kaji kemungkinannya, kemudahan bagi masyarakat, kita lagi kaji. (Tahapnya sekarang diskusi) bersama teman-teman. Artinya dengan KAI, dengan masyarakat setempat. Kita sedang pelajari itu,” ucapnya.

    Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci kapan bahasan itu selesai. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian bersama pihak terkait lainnya.

    “Kalau integrasi (dengan Stasiun BNI City) iya. Sudah pasti itu, sekarang pun terintegrasi. Tapi kalimat tutup itu nanti kita bicarakan,” kata Risal.

    Sebelumnya, Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line Basoetta tujuan Bandara Soekarno-Hatta, menegaskan tidak langsung menutup operasional Stasiun Karet di Jakarta Pusat dalam waktu dekat, karena masih butuh kajian lebih lanjut.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus memaparkan, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang, masih dalam proses kajian, serta membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

    “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Joni saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/1).

    Selain masih membutuhkan pendalaman dengan sejumlah pihak, saat ini KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City.

    Di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki, agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun. Tak hanya itu, KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM.

    Wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, sebenarnya mempertimbangkan faktor keselamatan di samping bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Sumber : Antara

  • AirAsia Indonesia (CMPP) Respons Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran

    AirAsia Indonesia (CMPP) Respons Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) merespons wacana penerapan kembali diskon tiket pesawat saat Lebaran 2025. 

    Head of Government Relations and Communications Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi Soemawilaga menjelaskan kebijakan penurunan tiket penerbangan perlu didiskusikan secara mendalam dan komprehensif dengan stakeholder terkait. 

    “Seperti telah dilakukan pada periode Nataru, kebijakan seperti penurunan harga tiket penerbangan perlu didiskusikan secara mendalam dan komprehensif di antara semua pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk maskapai, regulator, dan penyedia layanan terkait,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Eddy memaparkan konsultasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung keseimbangan antara aksesibilitas masyarakat, keberlanjutan operasional maskapai, dan kualitas layanan. 

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dalam dialog konstruktif demi menciptakan solusi terbaik bagi semua pihak,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.  

    Menko AHY menjelaskan dalam waktu dekat, momentum Ramadan dan lebaran akan dihadapi. Pihaknya mengklaim akan mengantisipasi beberapa hal seperti kemacetan, penumpukan penumpang hingga penurunan harga tiket pesawat seperti momen Nataru sebelumnya.

    “Kita ingin meyakinkan sekali lagi, aman nomor satu, kedua nyaman bagaimana kita menghadapi atau mengantisipasi kemacetan dan penumpang dan selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk moda transportasi lainnya,” kata AHY saat ditemui usai Rakor di Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).  

    Selain tiket pesawat, AHY juga mengklaim akan mengupayakan penurunan harga moda transportasi lainnya seperti kapal laut. Menurut AHY, tidak semua masyarakat menggunakan pesawat, ada beberapa daerah yang masih hanya dapat dijangkau oleh kapal.