Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Prabowo Alihkan Sebagian Besar Pembangunan Infrastruktur ke Swasta, Menko AHY Siap Gandeng Pengusaha – Halaman all

    Prabowo Alihkan Sebagian Besar Pembangunan Infrastruktur ke Swasta, Menko AHY Siap Gandeng Pengusaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalihkan sebagian besar pembangunan infrastruktur ke pihak swasta.

    Pernyataan Prabowo dilontarkan ketika berbicara dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Merespons hal tersebut, AHY menyambut baik dan siap berkolaborasi dengan dunia usaha.

    “Oh iya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta,” katanya ketika ditemui usai acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia.

    AHY memandang, jika sektor swasta bisa makin berkembang, mereka dapat ikut andil dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

    “Kalau dunia usaha, sektor swasta, juga bisa maju dan berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan,” ujar AHY.

    Sebelumnya ketika Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Prabowo membantah telah menghentikan pembangunan proyek infrastruktur yang ada.

    Namun, ia mengatakan pembangunannya akan sebagian dialihkan ke swasta. Menurut dia, swasta banyak yang lebih paham.

    “Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta,” kata Prabowo.

    “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar. Saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta,” lanjutnya.

    Menurut Prabowo, pihak swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur.

    “Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silahkan bergerak semuanya,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, perlu dikerjakan oleh pihak swasta.

    Sebagai informasi, permintaan Prabowo menghentikan pembangunan berbagai proyek infrastruktur baru, salah satunya jalan tol, diungkap oleh anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.

    Meski begitu, Sony memastikan bahwa proyek jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan feasability study (FS) akan tetap dilanjutkan.

    “Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak, yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” ucap Sonny dalam forum Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah meminta pembangunan jalan tol dibatasi.

    Menurut Dody, klaim tersebut tidak benar.

    “Sebenarnya enggak ada minta pembatasan. Pak Prabowo enggak pernah minta pembatasan tol, pembatasan bendungan, enggak ada,” kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Dody menjelaskan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah pentingnya fokus pada proyek-proyek pembangunan yang memang sangat dibutuhkan saat ini.

    Ia menyebut proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan yang memang benar-benar diperlukan masyarakat.

    “(Prabowo) cuman bilang, hari ini fokusnya apa. Kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, enggak apa-apa,” ujar Dody.

    Dalam setiap keputusan terkait proyek pembangunan, Dody mengungkap bahwa ia dan para menteri lain harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Prabowo.

    “Saya atau menteri terkait mesti ngomong, pak ini sangat-sangat diperlukan untuk rakyat karena itu lho, ABCDE, kalau enggak begini-begini lho pak. Beliau tahu,” ucap Dody. 

  • Proyek Infrastruktur Pemerintah Bakal Banyak Digarap Swasta, Begini Respons AHY

    Proyek Infrastruktur Pemerintah Bakal Banyak Digarap Swasta, Begini Respons AHY

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto berencana akan menyerahkan sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur untuk digarap pihak swasta. Keputusan ini dilakukannya salah satunya karena swasta dipandang lebih efisien dan berpengalaman.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pemerintah perlu untuk menghadirkan kerja sama yang erat bersama pihak swasta, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

    “Tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta,” kata AHY, ditemui di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Menurut AHY, apabila dunia usaha, khususnya sektor swasta bisa maju dan berkembang, ia berharap peluang-peluang pembangunan infrastruktur ke depan juga akan semakin terbuka lebar.

    “Kalau dunia usaha, sektor swasta, juga bisa maju dan berkembang tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercayakan sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Menurutnya, swasta bisa lebih efisien menggarap proyek terkait didukung pengalaman yang lebih mumpuni.

    “Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian!,” kata Prabowo dalam acara Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Selaras dengan hal ini, Prabowo pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan untuk menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Proyek tetap lanjut, namun ia mengubah skemanya dengan lebih mengandalkan swasta.

    “Saya ingin berikan peran besar kepada swasta, ada yang katakan saya hentikan proyek infrastruktur, tidak benar! Saya tidak menghentikan, saya mengubah!,” tegasnya.

    Dengan demikian, ke depannya proyek-proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, akan ia serahkan kepada pihak swasta untuk menggarapnya. Hal ini berarti, nantinya pembangunan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    (shc/rrd)

  • Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Dialihkan ke Swasta, AHY Bilang Begini

    Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Dialihkan ke Swasta, AHY Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait proyek infrastruktur yang sebagian besar akan dialihkan ke sektor swasta.

    Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan sebagian besar proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta. 

    “Oh ya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta,” kata AHY saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, jika sektor swasta berkembang maka akan membuka peluang yang besar, termasuk menghadirkan infrastruktur yang berkembang.

    “Kalau sektor swastanya juga berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang dan infrastruktur yang semakin berkelanjutan,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada pihak swasta.

    “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur-infrastruktur, tidak benar, saya tidak menghentikan,” kata Prabowo saat memberikan sambutan.

    Orang nomor satu di RI itu menyampaikan bahwa nantinya sebagian besar infrastruktur akan diserahkan ke perusahaan swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.

    “Mereka lebih efisien, efektif, dan berpengalaman. Swasta silakan bergerak semuanya, bandara, pelabuhan, tol. Pemerintah hanya yang penting-penting perlindungan rakyat. Yang bisa dikerjakan oleh swasta, swasta bantu,” pungkasnya.

  • Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, infrastruktur punya peran krusial untuk memastikan kesehatan masyarakat karena infrastruktur yang buruk akan memperburuk kesehatan.
    Hal ini disampaikan Pratikno ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (14/1/2025).
    “Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Pratikno menyebutkan, penyakit seperti TBC kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini melanjutkan, infrastuktur berupa air bersih dan sanitasi yang baik juga penting untuk memastikan penurunan stunting.
    “Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno.
    Pratikno juga menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    Harapannya, masyarakat dapat terlindungi dari bencana dan dapat cepat pulih setelah bencana terjadi.
    “Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,”  kata Pratikno.
    Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah, mengingat infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.
    Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
    infrastruktur inklusif
    dan tangguh bencana.
    Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terkait isu ketahanan terhadap bencana, Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun.

    “Untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung. Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut, kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” ujar Dody di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Kementerian PU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.

    Hingga saat ini Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana.

    “Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025. Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” kata Dody.

    Terkait isu sanitasi, Kementerian PU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses.

    “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Audiensi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/ Desa Ramah Anak – Disabilitas – Manula bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

    Menko AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK, utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas.

    “Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata AHY.

    “Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih. Ke depan akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan dikabarkan segera membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan pembentukan ormas itu bisa menjadi tiket untuk Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Selain itu, pembentukan ormas itu untuk menguji sehebat apa Anies Baswedan tanpa partai politik.

    Pasalnya, selama ini Anies Baswedan berkontestasi politik melalui parpol.  Semisal, Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2017  diusung PKS dan Gerindra.

    Kemudian, Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 diusung NasDem,PKS, PKB dan Partai Ummat.

    Adi mengungkapan desakan publik agar Anies Baswedan segera  mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang.

    “Bukan hanya muncul dari para pengikut, kalangan publik secara umum tapi misalnya ada sejumlah politisi dari NasDem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Pasalnya, Anies Baswedan dinilai masih punya potensi untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

    Ia pun melihat tiga faktor Anies Baswedan membentuk ormas.

    Faktor pertama, Adi mengungkapkan Anies Baswedan membentuk ormas untuk merawat stamina politik. 

    Apalagi, hampir seluruh rakyat cukup mengenao Anies Baswedan. Sehingga, ormas menjadi bagian investasi politik yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    “Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas Anies  juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia di seluruh provinsi di seluruh kabupaten di seluruh kota kecamatan,” katanya.

    Adi mengingatkan pentingnya pembentukan ormas. Ia menuturkan Mantan Gubernur Jakarta itu tidak bisa hanya mengandalkan undangan seminar untuk menjaga eksistensi politik.

    Selain itu, Anies juga tidak bisa mengandalkan eksposur pemberitan media serta status di media sosial.

    “Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies Itu membangun jejaring politik menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” kata Adi Prayitno.

    Faktor kedua, Adi mengatakan ormas menjadi uji materi kepada Anies Baswedan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.  Terlebih, pasangan Anies-Muhaimin menduduki peringkat kedua pada Pilpres 2024.

    “Artinya ormas ini kan secara automatically akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies,” ujar Adi.

    Ormas, kata Adi, juga menjadi tolok ukur bagi Anies mengenai dukungan politik serta publik. “Karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya misalnya Anies Itu bisa jadi Gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra,” ujarnya.

    “Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru tak lagi bersama PKS tak lama tak lagi bersama dengan Gerindra ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada kan. Ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies Itu tanpa partai politik,” imbuhnya.

    Adi menyebutkan ormas yang dibentuk Anies Baswedan bisa menjadi embrio partai politik pada Pemilu 2029. 

    Dimana, Anies tinggak mengumpulkan mesin politik untuk mendaftar partai politik ke Kementerian Hukum. Lalu, partai politik itu mendaftar ke KPU sebagai partai peserta pemilu pada Pemilu 2029.

    “Ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, AHY, Puan Maharani atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres,” kata Adi.

    Adi melihat sikap Anies Baswedan membentuk ormas sebagai pilihan rasional untuk mengukur kekuatan politik yang bisa bertransformasi sebagai kendaraan maju di Pilpres.

    “Ormas baru ini Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana dan ini tentu bisa sebagai bargaining kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai,” katanya.

    “Ormas baru ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik,” sambung Adi.

    Luncurkan Ormas

    Diketahui, Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam waktu dekat.

    Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, Ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial.

    “Organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial. Itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insyaallah bulan ini kelihatannya,” kata Sahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Sahrin mengungkapkan, Ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial.

    “Kalau ormas ini yang dilaunching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024,” ujarnya.

    “Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial,” lanjut dia.

    Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik (paprol) ke depannya? Sahrin menegaskan ormas tersebut untuk kegiatan sosial.
    Namun, dia tak menampik bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik.

    “Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi,” ucapnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya.

    AHY mengatakan rapat tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota/desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan guna mendukung program-program dari Kemenko PMK.

    “Agenda sore hari ini terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK diantaranya terkait dengan mitigasi bencana alam,” kata AHY di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    Dalam hal bencana alam, AHY mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dengan berbagai potensi bencana yang akan dihadapi Indonesia untuk dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material.

    Pasalnya kata Agus, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran dan lainnya yang membutuhkan langkah cepat dan infrastruktur juga harus semakin resiliens terhadap potensi bencana alam tersebut.

    “Ini penting karena infrastruktur harus benar-benar busa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia jika terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif,” katanya.

    Isu lainnya yang dibahas yakni terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agus mengatakan pentingnya infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kualitas air, dan sanitasi yang ada di masyarakat.

    “Artinya membantu kementerian kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus kesehatan secara nasional diakibatkan faktor lingkungan air bersih dan udara,” katanya.

    Selain itu, AHY mengatakan penting adanya pembangunan infrastruktur berupa ruang bersama di sejumlah wilayah Indonesia yang ramah terhadap anak, perempuan, disabilitas dan juga lansia.

    “Ini kita harapkan juga dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap merka semua bisa membuat kehidupan lebih baik lagi,” katanya.

    (kil/kil)

  • Proyek Infrastruktur Pemerintah Bakal Banyak Digarap Swasta, Begini Respons AHY

    AHY Pantau Kasus Pagar Misterius di Laut Tangerang

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Kabupaten Tangerang.

    Meski begitu karena lokasi pagar tersebut berada di perairan, AHY mengatakan segala bentuk dan proses penyelidikan menjadi ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karenanya ia enggan untuk ditanyai lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini kepada publik.

    “Kementerian KKP kita ikuti juga terus melakukan langkah-langkah investigasi dan perlu diketahui bahwa terkait dengan tata ruang di wilayah laut, itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur,” kata AHY saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    “Namun demikian ya kita cermati bersama, kita ikuti. Karena saya tidak ingin gegabah untuk menyampaikan karena sedang diinvestigasi secara bersama-sama, termasuk juga oleh pemerintah daerah setempat, sehingga jelas statusnya apa,” tambahnya.

    Di luar itu AHY tetap memastikan bahwa pemerintah turut menaruh perhatian pada temuan pagar laut misterius itu. Sebab menurutnya tidak boleh ada pembangunan yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

    “Karena ya memang kita ingin meyakinkan dalam setiap aspek kehidupan ya semua harus taat pada hukum. Tidak boleh ada kegiatan apapun yang di luar dari aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Sebagai informasi, temuan pagar misterius ini pertama kali dilaporkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten. Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian 6 meter.

    Panjang cakupan pagar ini meliputi 6 kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Dalam catatan detikcom, terakhir pihak KKP juga sudah melakukan penyegelan di pagar laut tersebut. Langkah ini dilakukan setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, instruksi diberikan Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian arahan tersebut disampaikan kepadanya dalam berupa perintah penyegelan.

    “Ya ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan, saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, sekali saya ulangi negara tidak boleh kalah,” kata pria yang biasa disapa Ipunk usai melakukan penyegelan, Tangerang, Kamis (9/1).

    (fdl/fdl)

  • PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    “Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya,” kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

    Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

    Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

    “Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

    AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

    Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar laut yang terbuat dari bambu menghebohkan rakyat Indonesia.

    Jika sebelumnya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ditemukan di perairan Tangerang, Banten.

    Kini, pagar laut serupa ditemukan di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Temuan terbaru pagar laut di perairan Bekasi ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan.

    Pagar ini membentang sepanjang 8 kilometer di dua sudut wilayah Tarumajaya, pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Pagar laut di Bekasi ini memiliki struktur unik yang berbeda dari pagar laut di Tangerang.

    Baca juga: 3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius

    Struktur pagar bambu di Bekasi tampak menopang gundukan tanah, membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan bagian tengahnya terdapat perairan menyerupai sungai.

    Tayum, seorang nelayan setempat, mengungkapkan bahwa pembangunan pagar laut ini telah berlangsung selama enam bulan terakhir.

    Bahkan untuk membuat pagar laut di Bekasi itu melibatkan tiga alat berat ekskavator yang bekerja siang dan malam untuk mengeruk tanah laut.

    Tanah yang dikeruk kemudian digunakan untuk menguruk sela-sela bambu yang tertancap, membentuk struktur menyerupai tanggul.

    “Iya, sudah enam bulan belakangan ini (keberadaan bambu misterius tersebut),” ujar Tayum,  Senin (13/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Lalu Apa Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi?

    Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pagar laut di Bekasi dan Tangerang berbeda.

    Sehingga jika menyamakannya merupakan tindakan menyesatkan.

    Menurutnya, pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten berbeda dengan yang ada di pesisir Bekasi, Jawa Barat.

    “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab,” tuturnya dikutip dari Kompas.TV, Selasa (14/1/2025).

    Lalu bagaimana dengan pagar laut di Bekasi?

    “Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi,” tambah dia.

    Ia menegaskan  pemagaran di Bekasi bertujuan konservasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal.

    “Pemagaran di Bekasi adalah contoh pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan mendukung ekosistem, bukan pembatasan akses nelayan seperti yang terjadi di Tangerang,” tuturnya.

    “Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” tegas Johan.

    Pagar laut di Tangerang Berdampak Buruk ke Nelayan

    Sebaliknya, kata dia,  pagar laut yang ada di perairan Tangerang disebutnya membawa dampak buruk bagi nelayan kecil terhadap akses area penangkapan ikan.

    Untuk itu, dia mendesak Pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus pemagaran laut yang berada di perairan Tangerang.

    “Kami menolak segala upaya pengalihan isu atau pembenaran yang mencoba membingkai tindakan ini sebagai hal yang positif. Hak-hak nelayan harus dilindungi, dan pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran misterius ini harus diungkap,” bebernya.

    Dalam keterangan itu, ia juga menyatakan  komitmennya mengawal kasus pemagaran laut di Tangerang dan memastikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berpihak pada masyarakat.

    Dikutip dari Kompas.TV, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga pemagaran laut di Tangerang merupakan bagian dari proyek reklamasi. 

    Walhi menilai pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut.

    Baca juga: Kata PIK 2 soal Pagar Misterius di Laut Tangerang

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV/Kompas.com