Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Menteri AHY Minta Kementerian Kelautan Tangani Polemik Pagar Laut 30,19 Km di Perairan Tangerang – Halaman all

    Menteri AHY Minta Kementerian Kelautan Tangani Polemik Pagar Laut 30,19 Km di Perairan Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelesaikan polemik pagar laut yang mencapai 30,19 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menurut AHY, pihak yang harus bertanggung jawab membereskan pemagaran perairan di kawasan pesisir utara Tangerang tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena lokasinya berada di laut.

    “Itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya ketika ditemui di Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    “(Kita) lagi cek, lagi diinvestigasi ya, nanti kita cek dulu saja,” ujar AHY.

    Pagar laut misterius tersebut membentang di 6 kecamatan dan belasan desa mulai dari perairan Desa Muncung hingga perairan di utara Desa Pakuhaji.

    Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang akhirnya disegel pemerintah, Kamis, 9 Januari 2025. Pagar laut ini membentang di enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang, menggunakan material bambu cerucuk yang ditancapkan ke laut dengan ketinggian rata-rata 6 meter. (Kolase Tribunnews)

    Pagar laut tersebut mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang beraktivitas 3.888 nelayan dan dan 502 pembudidaya.

    Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tersebut, Kamis, 9 Januari 2025 kemarin atas arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

    “Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk mengambil tindakan, di antaranya melakukan penyegelan dan investigasi mendalam,” kata Staf Khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

    Struktur bangunan pagar laut di Tangerang ini terbuat dari batang-baatang bambu yang ditancapkan ke laut dengan tinggi rata-rata 6 meter dan membentang sepanjang 30,19 km.

    Pagar laut tersebut memiliki pintu di setiap 400 meter yang memungkinkan perahu masuk.

    Dikutip dari Kompas.com, pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktvitas pemagaran laut ini.

    Mantan Sekretris BUMN Said Didu mengaku sudah menyuarakan soal pagar laut yang berdekatan dengan proyek PIK 2 tersebut sejak Juli 2024 tapi tidak ada pejabat pemerintah yang menggubrisnya.

    Berdasarkan catatan DKP Banten, pagar laut itu masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024.

    Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, menjelaskan bahwa pagar ini membentang di sepanjang 16 desa yang melibatkan enam kecamatan di Kabupaten Tangerang.

    Kawasan ini merupakan tempat tinggal sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudi daya.

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Banten, Fadli Afriadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari.

    Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100 ribu per hari sejak Juli 2024. Hingga saat ini, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggun jawab atas pemasangan pagar ini.

    Belum diketahui juga soal tujuan dan fungsi pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Pagar bambu misterius yang terpasang laut Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km. Pagar itu dipasang oleh warga atas perintah pihak yang belum diketahui dari pihak mana.(Tangkap layar video Ombudsman RI) (Via Kompas.com)

    “Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya,” kata Fadli Afriadi, Rabu (8/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Akibat adanya pagar laut tersebut, nelayan mengeluhkan terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk berburu ikan.

    Diketahui, pemasangan pagar juga melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur zona-zona perairan untuk berbagai kepentingan, termasuk perikanan tangkap, pariwisata, hingga rencana pembangunan waduk lepas pantai.

    DKP Banten sudah mengunjungi lokasi dan menemukan bahwa pagar laut tersebut tidak berizin.

    Tim DKP Banten juga telah melakukan pengecekan lokasi pemagaran dan berkoordiasi dengan camat dan kepala desa setempat pada 5 September 2024.

    Hasilnya, tak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.

    Akan tetapi, masyarakat belum mengeluhkan soal aktivitas pembangunan pagar tersebut.

    Pada 8 September 2024, DKP Banten kembali melakukan patroli dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

    Kala itu, DKP Banten mengaku telah menginstruksikan agar aktivitas pemagaran dihentikan.

    Ombudsman RI Banten saat ini juga telah turun tangan melakukan investigasi untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar laut di Tangerang itu.

    Mereka akan memanggil pihak terkait, termasuk DKP Banten dan pihak lainnya yang dinilai mempunyai informasi vital. 

     

  • Menko AHY Harap Kawasan Industri Karawang Bakal Dongkrak Penumpang Kereta Cepat – Page 3

    Menko AHY Harap Kawasan Industri Karawang Bakal Dongkrak Penumpang Kereta Cepat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pembangunan tiga juta rumah agar jangan sampai mengganggu program prioritas lainnya milik Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan.

    Dalam konteks ini, AHY tak ingin pembangunan 3 juta rumah turut mengganggu lahan pertanian. Sehingga hasil produksi pertanian secara nasional pun ikut terkikis.

    Oleh karenanya, putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menekankan perlunya peta satu jalan, atau one map policy dalam pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

    “Jangan sampai di tempat yang jauh di sana kita membuka lahan sawah, di tempat yang sudah ada kita mengkonversi lahan sawah secara besar-besaran. Sehingga ya kembali terjadi defisit (lahan pertanian),” ujar AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Menko AHY tak ingin produktivitas pertanian terkendala. Lantaran pemerintah secara kebijakan juga tidak turut melindungi lahan sawah eksisting, demi menyongsong urbanisasi.

    “Kita juga tahu bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan lain sebagainya, harus ada lahan yang dipersiapkan juga. Untuk membangun perumahan dan membuka kawasan-kawasan permukiman,” ungkapnya.

    Di sisi lain, ia tak menutup mata jika saat ini masih terjadi backlog perumahan. Lantaran sekitar 10 juta kepala keluarga belum memiliki rumah, dan sekitar 26 juta kepala keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

    “Ini juga yang terus kita kejar, termasuk memindahkan masyarakat yang berada di kolong-kolong jembatan atau rumah-rumah susun sederhana,” seru Agus Harimurti Yudhoyono.

     

  • Definisi penutupan Stasiun Karet belum `clear`

    Definisi penutupan Stasiun Karet belum `clear`

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal ditemui seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu (8/1/2025). ANTARA/Harianto

    Dirjen Perkeretaapian: Definisi penutupan Stasiun Karet belum `clear`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 09:08 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan bahwa definisi rencana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat belum jelas (clear).

    “Definisi ditutup itu, kita belum ‘clear’. Definisi itu tidak difungsikan, kita belum ‘clear’ definisi ditutup itu,” kata Risal ditemui seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan belum ada kepastian apakah Stasiun Karet akan ditutup atau hanya tidak difungsikan.

    Risal menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait masih melakukan pengkajian mengenai hal tersebut bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk masyarakat.

    “Kami masih kaji kemungkinannya, kemudahan bagi masyarakat, kita lagi kaji. (Tahapnya sekarang diskusi) bersama teman-teman. Artinya dengan KAI, dengan masyarakat setempat. Kita sedang pelajari itu,” ucapnya.

    Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci kapan bahasan itu selesai. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian bersama pihak terkait lainnya.

    “Kalau integrasi (dengan Stasiun BNI City) iya. Sudah pasti itu, sekarang pun terintegrasi. Tapi kalimat tutup itu nanti kita bicarakan,” kata Risal.

    Sebelumnya, Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line Basoetta tujuan Bandara Soekarno-Hatta, menegaskan tidak langsung menutup operasional Stasiun Karet di Jakarta Pusat dalam waktu dekat, karena masih butuh kajian lebih lanjut.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus memaparkan, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang, masih dalam proses kajian, serta membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

    “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Joni saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/1).

    Selain masih membutuhkan pendalaman dengan sejumlah pihak, saat ini KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City.

    Di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki, agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun. Tak hanya itu, KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM.

    Wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, sebenarnya mempertimbangkan faktor keselamatan di samping bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Sumber : Antara

  • AirAsia Indonesia (CMPP) Respons Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran

    AirAsia Indonesia (CMPP) Respons Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) merespons wacana penerapan kembali diskon tiket pesawat saat Lebaran 2025. 

    Head of Government Relations and Communications Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi Soemawilaga menjelaskan kebijakan penurunan tiket penerbangan perlu didiskusikan secara mendalam dan komprehensif dengan stakeholder terkait. 

    “Seperti telah dilakukan pada periode Nataru, kebijakan seperti penurunan harga tiket penerbangan perlu didiskusikan secara mendalam dan komprehensif di antara semua pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk maskapai, regulator, dan penyedia layanan terkait,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Eddy memaparkan konsultasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung keseimbangan antara aksesibilitas masyarakat, keberlanjutan operasional maskapai, dan kualitas layanan. 

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dalam dialog konstruktif demi menciptakan solusi terbaik bagi semua pihak,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.  

    Menko AHY menjelaskan dalam waktu dekat, momentum Ramadan dan lebaran akan dihadapi. Pihaknya mengklaim akan mengantisipasi beberapa hal seperti kemacetan, penumpukan penumpang hingga penurunan harga tiket pesawat seperti momen Nataru sebelumnya.

    “Kita ingin meyakinkan sekali lagi, aman nomor satu, kedua nyaman bagaimana kita menghadapi atau mengantisipasi kemacetan dan penumpang dan selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk moda transportasi lainnya,” kata AHY saat ditemui usai Rakor di Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).  

    Selain tiket pesawat, AHY juga mengklaim akan mengupayakan penurunan harga moda transportasi lainnya seperti kapal laut. Menurut AHY, tidak semua masyarakat menggunakan pesawat, ada beberapa daerah yang masih hanya dapat dijangkau oleh kapal.

  • Menko AHY Ungkap Bangun Tanggul Laut Raksasa Butuh Biaya Besar, Bakal Gandeng Investor Asing – Halaman all

    Menko AHY Ungkap Bangun Tanggul Laut Raksasa Butuh Biaya Besar, Bakal Gandeng Investor Asing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall memerlukan anggaran yang besar.

    Ia menekankan bahwa proyek ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah lama direncanakan.

    “Ini (giant sea wall) bukan pemikiran setahun dua tahun terakhir. Sebetulnya sudah cukup lama,” kata AHY ketika memberi keterangan pers usai melakukan rapat bersama kementerian yang di bawah koordinasinya, Rabu (8/1/2025).

    Oleh karena itu, mengingat proyek tanggul laut raksasa ini sudah direncanakan sejak lama, ada hal yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

    “Kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, termasuk feasibility studies yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki,” ujar AHY.

    Ia menyebut bahwa tantangan penurunan permukaan tanah yang kini dihadapi bisa ditangani dengan melakukan beberapa hal selain membangun tanggul laut raksasa, contohnya seperti normalisasi sungai.

    Maka dari itu, ketika tiba waktu tanggul laut raksasa benar-benar perlu dibangun, masalah seperti penurunan permukaan tanah itu bisa teratasi terlebih dahulu.

    Ia pun mengatakan bahwa bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini memerlukan dana yang besar. Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri.

    Hal itu mengingat tanggul laut raksasa ini juga tidak hanya akan dibangun di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain di pesisir seperti Semarang dan Demak di Jawa Tengah.

    “Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi,” ucap AHY.

    “Tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak, kita mau meninjau juga termasuk juga ke arah timur di utara Pulau Jawa secara keseluruhan,” lanjutnya.

    Ia pun menyebut pemerintah akan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Kerja sama dengan sektor swasta, dari dalam atau luar negeri, akan menjadi bagian penting dari pembiayaan proyek ini.

    Kini, AHY tengah menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa ini.

    “Ada keterbatasan anggaran di sana sini. Kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas AHY.

    “Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Pengakuan Adik Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto akan mulai menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    Hal itu diungkap oleh adik dari Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo.

    Program tanggul laut raksasa sudah dicanangkan sejak 1994. Namun, kata Hashim, hingga saat ini belum terealisasi.

    “Sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki,” kata Hashim usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Hashim yang kini mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu pun menjelaskan urgensi di balik proyek ini.

    Menurut dia, tujuan tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa yang terancam akan amblesnya permukaan tanah. Dia bilang, saat ini permukaan laut tengah meningkat karena perubahan iklim.

    “Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” ujar Hashim.

    Proyek tanggul laut raksasa direncanakan membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebutkan, program ini memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk diselesaikan dan mungkin akan melibatkan dua hingga tiga presiden ke depan dalam pelaksanaannya.

    “Tapi harus mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam. Bisa berapa juta hektare kita hilang,” ucap Hashim.

    “Ini semacam emergency, harus segera, karena ini perlu waktu cukup lama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melibatkan sektor swasta dalam proyek Giant Sea Wall.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, proyek ini merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat, sangat, mengkhawatirkan,” katanya saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Kementerian PU diminta untuk menggenjot pembangunan Giant Sea Wall yang rencananya membentang dari Jakarta hingga Gresik.

    Dody dan kawan-kawan diminta setidaknya bisa mempercepat pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20-30 km dulu.

    “Makanya kami dari PU (dalam) beberapa kesempatan diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa menbangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” ujar Dody.

    Pembangunan Giant Sea Wall ini, kata Dody, akan melibatkan pengusaha swasta karena keterbatasan anggaran.

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang di Jakarta bisa menjadi contoh misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ucapnya.

    Adapun fokus pembangunan Kementerian PU pada pemerintahan ini akan tertuju pada dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

    Pembangunan di pemerintahan saat ini juga disebut akan lebih berbasis pada masyarakat. Dody menyinggung bagaimana akhir-akhir ini sedang banyak terjadi PHK.

    “Di samping juga bapak presiden kan juga membentuk badan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang dipimpin Pak Budiman Sudjatmiko,” tutur Dody.

    “Makanya kemungkinan besar salah satu tugas pokok kami adalah akan memperbanyak poin-poin itu yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kita berdayakan masyarakat kita,” pungkas.

    Tanggul Laut Raksasa di Era Jokowi  

    Pada awal Januari 2024, pemerintahan yang saat itu masih dipimpin Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa.

    Skenario itu digagas melalui konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut.

    Estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp 164,1 triliun.

    Skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk giant sea wall ini.

    Adapun hal ini disampaikan Airlangga dalam seminar nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)” di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    “Fase A pembangunan tanggul pantai dan sungai dan sistem pompa dan polder. Ini di wilayah (Pesisir Utara) Jakarta,” ujar Airlangga.

    Kemudian, Fase B itu merupakan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka di wilayah barat pesisir Utara Jakarta.

    Fase B harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

    Berikutnya, kata Airlangga, adalah Fase C yang ada di wilayah timur pesisir Utara Jakarta. Ini harus dikerjakan sebelum 2040.

    Catatan, apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

    “Dengan di-launching hari ini oleh Pak Menteri Pertahanan, mungkin ini kita integrasikan semua menjadi sistem yang terintegrasi dari barat sampai ke timur,” ujar Airlangga.

    “Seminar ini mudah-mudahan bisa di-kickoff supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi dan ini adalah program yang sifatnya transformatif,” lanjutnya. 

     

  • Pemerintah Rencanakan Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025

    Pemerintah Rencanakan Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya menurunkan harga tiket pesawat kembali. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan pemberian diskon 10% pada periode libur Natal dan tahun baru 2025.

    “Kami berupaya untuk menurunkan harga tiket pesawat dan moda transportasi lainnya,” ujar AHY saat konferensi pers di kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan transportasi jelang libur Idufitri 1446 Hijriah. AHY menyebutkan kebijakan ini penting untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat yang sering terjadi pada saat lebaran.

    “Kami harus bekerja keras karena setelah Nataru, kita menghadapi bulan suci Ramadhan, dan tentunya ada ledakan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran,” kata AHY.

    Upaya penurunan harga tiket pesawat, menurut AHY, memerlukan proses yang melibatkan beberapa kementerian dan pihak terkait. Proses ini biasanya berlangsung selama 2-3 minggu, melibatkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi harga tiket pesawat adalah harga avtur (bahan bakar pesawat).

    “Penurunan harga tiket pesawat ini melibatkan banyak pihak, termasuk perusahaan maskapai BUMN dan penyedia jasa kebandarudaraan,” jelas AHY. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu keberhasilan kebijakan ini adalah penurunan fuel surcharge, yang dapat mengurangi biaya perjalanan udara secara signifikan.

    Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, juga menyampaikan kemungkinan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau selama periode mudik lebaran atau Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Erick setelah rapat dengan pimpinan perusahaan pelat merah dalam sektor penerbangan pada Kamis (2/1/2024).

    “Setelah keberhasilan penurunan harga tiket pada periode Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), kami optimis bisa menekan harga tiket pesawat lebih rendah lagi untuk mudik Lebaran mendatang,” kata Erick.

  • AHY-Nusron Kompak Bingung soal Pagar Membentang 30 Km di Pesisir Tangerang, Diduga Milik Aguan

    AHY-Nusron Kompak Bingung soal Pagar Membentang 30 Km di Pesisir Tangerang, Diduga Milik Aguan

  • Prospek Sektor Rumah Tapak Tetap Cerah pada 2025

    Prospek Sektor Rumah Tapak Tetap Cerah pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan konsultan properti Colliers Indonesia mengatakan, sektor rumah tapak diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama pada 2025. Sektor ini terus berkembang karena merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

    “Rumah tapak atau landed houses masih menjadi prioritas utama karena kebutuhannya nyata. Pemerintah bahkan meluncurkan program 3 Juta Rumah sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar ini, yang terus meningkat dan berkelanjutan,” ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

    Namun, sektor ini menghadapi tantangan terkait daya beli masyarakat dan kemudahan akses agar rumah tapak dapat lebih terjangkau.

    “Dari sisi pasokan, selama permintaan ada, pengembang dan pemerintah dapat mengoptimalkan lahan-lahan yang belum produktif melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor lokal maupun asing,” tambah Ferry.

    Selain prospek rumah tapak pada 2025 yang masih baik, Ferry juga memaparkan bahwa sektor pergudangan logistik dan ritel masih memiliki prospek positif di tahun ini.

    Namun, sektor hotel menghadapi tantangan signifikan, terutama karena masih sangat bergantung pada kegiatan pemerintah.

    “Hotel menghadapi tantangan karena permintaan dari pasar non-pemerintah masih terbatas. Sementara itu, hunian vertikal dan perkantoran komersial memerlukan waktu lebih untuk pulih,” katanya.

    Selain sektor rumah tapak, pergudangan logistik, dan ritel, bisnis mobil listrik diprediksi akan mendominasi penyerapan lahan industri, menggantikan sektor data center. Meskipun permintaan untuk data center sedikit menurun, sektor ini masih memiliki peluang.

    “Permintaan lahan untuk data center masih ada, meski trennya menurun. Di sisi lain, sektor mobil listrik mulai mengambil alih, karena membutuhkan lahan yang cukup luas. Lokasi pengembangan sektor mobil listrik akan terpusat di area yang memiliki ketersediaan lahan besar,” jelas Ferry.

    Lebih lanjut, senada dengan prospek rumah tapak yang masih berkilau pada 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak dan sehat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    AHY mengajak semua pihak untuk bekerja sama, baik dalam penyediaan lahan maupun pembiayaan perumahan yang terjangkau. “Pembangunan rumah bagi rakyat adalah perjuangan bersama yang harus dilakukan dengan semangat gotong royong,” pungkasnya.

    Secara umum, perusahaan konsultan itu menyebut, prospek bisnis rumah tapak masih akan baik pada 2025 didukung program pemerintah. Selain itu, sektor pergudangan logistik, ritel, dan industri mobil listrik juga masih akan cerah pada 2025.

  • Mimpi AHY Bangun Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas

    Mimpi AHY Bangun Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana atau program infrastruktur 2025 masih terbatas pada anggaran. 

    Menko AHY menyebutkan pihaknya bersama lima kementerian teknis akan membahas program infrastruktur yang akan menjadi prioritas di 2025. 

    “Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas,” kata menko AHY di gedung Kementerian IPK, Rabu (8/1/2025). 

    AHY mengklaim jika anggaran yang terbatas membuat dirinya harus dapat meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, semakin efisien dan semakin berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat. 

    AHY sendiri mengungkapkan dirinya beserta lima menteri lain berencana membuat roadmap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan megainfrastruktur giant sea wall, membangun konektivitas transportasi di pulau selain Jakarta, serta pembangunan pusat kawasan transmigrasi ideal. 

    “menyelamatkan masyarakat kita yang terancam tenggelam di pesisir utara Jakarta maupun Jawa misalnya, membangun konektivitas yang lebih cepat dan lebih baik dan terjangkau untuk transportasi tidak hanya di Jawa tapi juga di berbagai pulau yang lain, termasuk juga bagaimana kita ingin menghadirkan pusat-pusat Kawasan transmigrasi ideal. Ini menjadi pilot project dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo sendiri pernah mewanti-wanti kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran. 

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh pejabat untuk mengencangkan ikat pinggang guna menghemat pengeluaran anggaran pemerintah. Instruksi tersebut kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan mulai dari kepala daerah, hingga instansi pemerintahan.

    “Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat,” kata Prabowo.

  • Prabowo Bakal Terbang ke Qatar, Teken Investasi Proyek 1 Juta Rumah – Page 3

    Prabowo Bakal Terbang ke Qatar, Teken Investasi Proyek 1 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Qatar pada Rabu (8/1/2025), di Istana, Jakarta.  MoU ini menandai langkah strategis Qatar sebagai investor asing pertama yang mendukung program Presiden Prabowo pembangunan 3 juta rumah di Indonesia, khususnya dalam pembangunan 1 juta rumah.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP), Fahri Hamzah, setelah menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan Permukiman (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta.

    Dukungan Qatar untuk Hunian Vertikal di Perkotaan

    Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal, seperti rumah susun (rusun) dan apartemen di kawasan perkotaan.

    “Lokasinya akan ditentukan bersama mitra lokal, termasuk BUMN dan swasta, dengan prioritas pembangunan di kota,” ujar Fahri.

    Menurut Fahri, pemerintah akan memfasilitasi seluruh proses yang diperlukan, mulai dari pemilihan tanah hingga pengurusan izin.

    “Kami menyambut baik semua pihak, termasuk Qatar, yang ingin berkontribusi dalam program 3 juta rumah setahun ini,” tambahnya.

    Teknis Pelaksanaan dan Mitra Lokal

    Fahri menyebut bahwa detail teknis pelaksanaan, termasuk pembagian lokasi pembangunan dan skema kerja sama, akan dirumuskan dalam rapat teknis lanjutan. Qatar, sebagai salah satu negara Teluk Arab, dinilai responsif dalam menyambut peluang investasi ini.

    “Pembangunan akan melibatkan mitra lokal, baik dari perusahaan BUMN maupun swasta. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target program perumahan nasional,” jelas Fahri.