Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Sumber Daya Manusia Harus Disiapkan untuk Generasi Emas 2045

    Sumber Daya Manusia Harus Disiapkan untuk Generasi Emas 2045

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadiri peresmian pembukaan gedung Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat, 10 Januari 2025.

    AHY mengatakan bahwa peluncuran gedung baru ini sebagai simbol pemajuan sumber daya manusia. Hal ini juga merupakan salah satu permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk kemajuan Indonesia ke depannya.

    “Seperti kata Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jika Indonesia ingin maju maka sumber daya manusianya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” ungkap AHY saat menyampaikan sambutannya.

    (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadiri peresmian pembukaan gedung Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat, 10 Januari 2025. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

    Ia menyambut baik peresmian gedung baru ini. Selain sebagai simbol kemajuan, peresmian gedung baru juga dimaknai sebagai kaitan antara ilmu pengetahuan pengalaman lapangan dengan pengambilan kebijakan keputusan.

    AHY juga pergi mengunjungi mahasiswa jurusan ilmu administrasi niaga yang sedang mengikuti kuliah di gedung baru tersebut. Ia mengatakan bahwa gedung baru menjadikan motivasi bagi para mahasiswa untuk lebih semangat belajar.

    Selain itu, ia menekankan bahwa pentingnya mahasiswa untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, bukan hanya di kampus. Konsep belajar hybrid semenjak pandemi covid-19 terus menerus digaungkan.

    Baca juga: AHY Sebut InspiraFest Jadi Sumber Ilmu di Luar Sekolah

    “Konsep Hybrid ini memang mana pun harus bisa kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber berbagai dosa dari dosen dosen yang juga tokoh-tokoh dan lainnya,” jelasnya.

    “Insyaallah Indonesia maju Indonesia Emas 2045 dimulai dari membangun sumber daya manusianya, Kalian (para mahasiswa) persiapkan untuk menjadi pemimpin dan pengawal Indonesia Emas 2045 dari sekarang, harapan Presiden Prabowo Subianto selalu meyakini hanya dengan SDM yang unggul” tutup AHY.

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadiri peresmian pembukaan gedung Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat, 10 Januari 2025.
     
    AHY mengatakan bahwa peluncuran gedung baru ini sebagai simbol pemajuan sumber daya manusia. Hal ini juga merupakan salah satu permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk kemajuan Indonesia ke depannya.
     
    “Seperti kata Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jika Indonesia ingin maju maka sumber daya manusianya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” ungkap AHY saat menyampaikan sambutannya.

    (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadiri peresmian pembukaan gedung Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat, 10 Januari 2025. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
     
    Ia menyambut baik peresmian gedung baru ini. Selain sebagai simbol kemajuan, peresmian gedung baru juga dimaknai sebagai kaitan antara ilmu pengetahuan pengalaman lapangan dengan pengambilan kebijakan keputusan.
     
    AHY juga pergi mengunjungi mahasiswa jurusan ilmu administrasi niaga yang sedang mengikuti kuliah di gedung baru tersebut. Ia mengatakan bahwa gedung baru menjadikan motivasi bagi para mahasiswa untuk lebih semangat belajar.
     
    Selain itu, ia menekankan bahwa pentingnya mahasiswa untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, bukan hanya di kampus. Konsep belajar hybrid semenjak pandemi covid-19 terus menerus digaungkan.
     
    Baca juga: AHY Sebut InspiraFest Jadi Sumber Ilmu di Luar Sekolah
     
    “Konsep Hybrid ini memang mana pun harus bisa kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber berbagai dosa dari dosen dosen yang juga tokoh-tokoh dan lainnya,” jelasnya.
     
    “Insyaallah Indonesia maju Indonesia Emas 2045 dimulai dari membangun sumber daya manusianya, Kalian (para mahasiswa) persiapkan untuk menjadi pemimpin dan pengawal Indonesia Emas 2045 dari sekarang, harapan Presiden Prabowo Subianto selalu meyakini hanya dengan SDM yang unggul” tutup AHY.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Menko AHY dan Menteri PU Dody Hanggono Resmikan Gedung FIA UI Terbaru

    Menko AHY dan Menteri PU Dody Hanggono Resmikan Gedung FIA UI Terbaru

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Dody Hanggono selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) meresmikan Gedung Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI), Jumat, 10 Januari 2025 di Depok, Jawa Barat.

    Pada sambutannya, AHY berharap hadirnya bangunan yang megah tersebut bisa memperkuat UI, khususnya FIA, dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pun, ia berharap UI juga dapat menjadi inspirasi bagi kampus-kampus lain.

    “Mudah-mudahan UI bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya sebagai kampus yang ideal dan selalu terdepan menuju kampus yang semakin berkelas dunia,” tegas AHY.

    Proyek ini disebut memiliki anggaran sebesar Rp126 miliar. Gedung FIA UI ini terdiri atas 9 lantai dan dilengkapi 1 rooftop. Di dalamnya tersedia 33 ruang kelas, 4 laboratorium, dan 1 auditorium.

    (Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan pembukaan gedung FIA di UI, Depok. AHY mengatakan bahwa peluncuran gedung baru ini sebagai simbol pemajuan sumber daya manusia. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

    “Ini merupakan fasilitas yang harus kita rawat bersama-sama. Kalau tidak salah tadi bisa menampung 1.200 bahkan hingga 1.800 mahasiswa, dan kalau tidak salah ada 2.600-an sekian mahasiswa FIA,” kata AHY.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pun jug mengatakan bahwa pembangunan Gedung FIA UI ini dilaksanakan atas kebutuhan dari FISIP UI pada 2016. Kemudian, Rektor UI bersurat ke Kementerian PUPR untuk memohonkan hibah pembangunannya.

    “Gedung FIA ini sendiri akhirnya kami lakukan proses pembangunannya mulai dari tahun 2022 dengan total biaya sekitar Rp 126 miliaran,” jelas Dody Hanggono.

    Dody menekankan bahwa gedung ini memenuhi standar teknis, memenuhi aspek selamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudaha. Selain itu, juga termasuk sebagai salah satu bangunan yang bersertifikat hijau.

    Gedung ini memiliki lahan seluas 1,3 hektare (ha) dengan luas bangunan sekitar 1,7 ha. Gedung ini juga dilengkapi 1 unit ruang dekan, 2 unit ruang wakil dekan, 4 unit ruang dosen, dan 1 unit ruang guru besar. 

    AHY dan Doddy sendiri juga mengunjungi para mahasiswa yang telah menggunakan gedung ini, yakni dari jurusan ilmu administrasi niaga. Mereka memberikan semangat kepada mahasiswa untuk dapat berikan yang terbaik bagi Indonesia Emas 2045.

    “Insyaallah Indonesia maju Indonesia Emas 2045 dimulai dari membangun sumber daya manusianya, Kalian (para mahasiswa) persiapkan untuk menjadi pemimpin dan pengawal Indonesia Emas 2045 dari sekarang, harapan Presiden Prabowo Subianto selalu meyakini hanya dengan SDM yang unggul,” tutup AHY.

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Dody Hanggono selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) meresmikan Gedung Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI), Jumat, 10 Januari 2025 di Depok, Jawa Barat.
     
    Pada sambutannya, AHY berharap hadirnya bangunan yang megah tersebut bisa memperkuat UI, khususnya FIA, dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pun, ia berharap UI juga dapat menjadi inspirasi bagi kampus-kampus lain.
     
    “Mudah-mudahan UI bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya sebagai kampus yang ideal dan selalu terdepan menuju kampus yang semakin berkelas dunia,” tegas AHY.

    Proyek ini disebut memiliki anggaran sebesar Rp126 miliar. Gedung FIA UI ini terdiri atas 9 lantai dan dilengkapi 1 rooftop. Di dalamnya tersedia 33 ruang kelas, 4 laboratorium, dan 1 auditorium.
     

    (Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan pembukaan gedung FIA di UI, Depok. AHY mengatakan bahwa peluncuran gedung baru ini sebagai simbol pemajuan sumber daya manusia. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
     
    “Ini merupakan fasilitas yang harus kita rawat bersama-sama. Kalau tidak salah tadi bisa menampung 1.200 bahkan hingga 1.800 mahasiswa, dan kalau tidak salah ada 2.600-an sekian mahasiswa FIA,” kata AHY.
     
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pun jug mengatakan bahwa pembangunan Gedung FIA UI ini dilaksanakan atas kebutuhan dari FISIP UI pada 2016. Kemudian, Rektor UI bersurat ke Kementerian PUPR untuk memohonkan hibah pembangunannya.
     
    “Gedung FIA ini sendiri akhirnya kami lakukan proses pembangunannya mulai dari tahun 2022 dengan total biaya sekitar Rp 126 miliaran,” jelas Dody Hanggono.
     
    Dody menekankan bahwa gedung ini memenuhi standar teknis, memenuhi aspek selamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudaha. Selain itu, juga termasuk sebagai salah satu bangunan yang bersertifikat hijau.
     
    Gedung ini memiliki lahan seluas 1,3 hektare (ha) dengan luas bangunan sekitar 1,7 ha. Gedung ini juga dilengkapi 1 unit ruang dekan, 2 unit ruang wakil dekan, 4 unit ruang dosen, dan 1 unit ruang guru besar. 
     
    AHY dan Doddy sendiri juga mengunjungi para mahasiswa yang telah menggunakan gedung ini, yakni dari jurusan ilmu administrasi niaga. Mereka memberikan semangat kepada mahasiswa untuk dapat berikan yang terbaik bagi Indonesia Emas 2045.
     
    “Insyaallah Indonesia maju Indonesia Emas 2045 dimulai dari membangun sumber daya manusianya, Kalian (para mahasiswa) persiapkan untuk menjadi pemimpin dan pengawal Indonesia Emas 2045 dari sekarang, harapan Presiden Prabowo Subianto selalu meyakini hanya dengan SDM yang unggul,” tutup AHY.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Kurangi Ketergantungan Air Tanah, Bendungan Karian Banten Pasok Air Bersih ke 8 Juta Warga – Halaman all

    Kurangi Ketergantungan Air Tanah, Bendungan Karian Banten Pasok Air Bersih ke 8 Juta Warga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendungan Multifungsi Karian di Desa Pasir Tanjung, Rangkasbitung, Lebak, Banten, mampu memasok air bersih bagi 8 juta jiwa.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ketika meninjau bendungan multifungsi tersebut.

    Dalam tinjauan itu, ia turut didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti.

    Bendungan Karian, yang diresmikan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo pada 8 Januari 2024, memiliki fungsi utama untuk menyuplai air baku kebutuhan rumah tangga dan industri di Jakarta dan Banten.

    AHY berharap air baku yang bersumber dari Bendungan Karian dapat mengurangi pengambilan air tanah oleh warga.

    Sebab, pengambilan air tanah dapat menahan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence), khususnya di wilayah Jakarta bagian utara.

    “Kita berharap ada 8 juta jiwa mendapatkan manfaat air bersih dengan asumsi 150 liter per orang di Banten, Jawa Barat, dan Jakarta,” kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian PU pada Sabtu (11/1/2025).

    “Kita tahu bahwa salah satu permasalahan terjadinya land subsidence karena terlalu banyak yang mengambil air tanah, sehingga pernukaan tanah menurun,” lanjutnya.

    Bendungan Karian memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar.

    Bendungan Karian dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan air baku sebesar 13.900 liter/detik.

    Detailnya, untuk Provinsi Jakarta sebesar 3.450 liter/detik, Jawa Barat 950 liter/detik, dan Banten sebesar 9.500 liter/detik.

    Sejalan dengan program swasembada pangan, bendungan ini menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 21.350 hektare guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 207 persen menjadi 271 persen.

    Selain untuk pangan dan air, Bendungan Karian juga memiliki potensi untuk mendukung ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 318,6 MW.

    Bendungan ini juga mampu menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar 1,8 MW serta sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak.

    “Kita juga berharap Bendungan Karian dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dengan mereduksi banjir seluas 1.221 hektare,” kata Diana Kusumastuti.

  • AHY Sebut KKP Usut Pagar Misterius 30,16 Km di Laut Tangerang

    AHY Sebut KKP Usut Pagar Misterius 30,16 Km di Laut Tangerang

    Jakarta

    Pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Kabupaten Tangerang jadi sorotan publik. Hal itu turut ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Agus mengatakan, pihaknya sedang melakukan pengecekan soal pagar tersebut. Namun karena lokasi pagar berada di perairan maka hal itu menjadi ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya, karena itu di laut juga kan, berarti nanti itu Kementerian Kelautan,” katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (10/1/2025).

    Saat dikonfirmasi soal pihak yang membangun pagar tersebut, AHY mengaku belum tahu. Ia menyebut akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

    “Saya belum, nanti kita cek dulu aja,” ujarnya.

    Sebelumnya, pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang dinilai mengganggu aktivitas nelayan. Pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian 6 meter.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan nelayan merasa terganggu dengan adanya aktivitas pemagaran laut itu. Sebab, nelayan tidak dapat mengakses wilayah perairan pesisir sebagaimana hak-hak nelayan.

    “Maka inilah juga yang dirasakan bahwa memang nelayan mempunyai hak untuk akses di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian nelayan berhak mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional. Inilah dampak-dampak yang kemudian hak-hak nelayan ini terganggu dengan adanya pemagaran laut tersebut,” kata Eli dalam acara Diskusi Publik ‘Permasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten’, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

    KKP sudah menyegel pagar tersebut atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, instruksi diberikan Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian arahan tersebut disampaikan kepadanya dalam berupa perintah penyegelan.

    “Ya ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan, saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, sekali saya ulangi negara tidak boleh kalah,” kata pria yang biasa disapa Ipunk usai melakukan penyegelan, Tangerang, Kamis (9/1).

    (ily/acd)

  • Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Sebut PDIP Sedang Tak Baik-baik Saja, Pengamat Sarankan Megawati Tiru Posisi SBY di Demokrat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Usai merayakan HUT ke-52, PDIP akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang.

    Menurut Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, peluang Megawati Soekarnoputri digeser dari jabatan Ketua Umum pada kongres mendatang sangat terbuka.

    Menurutnya, hal itu memang perlu dilakukan karena kondisi objektif Megawati Soekarnoputri yang saat ini sudah sepuh. 

    “Hal ini membuat Megawati sudah tidak lagi cukup lincah untuk memimpin partai sebesar PDIP,” kata Jamiluddin, Jumat (10/11/2025).

    Namun, kata Jamiluddin, karena posisi PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka Megawati sebaiknya tetap diberi posisi strategis dan menentukan. 

    Ia menyarankan Megawati menempati posisi seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.

    “Posisinya digeser dari Ketua Umum ke Ketua Dewan Pembina atau yang setara dengan itu,” kata Jamiluddin.

    Menurutnya, posisi semacam itu diperlukan agar pergantian Ketua Umum dapat berjalan mulus. 

    Setidaknya, kata dia, bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina dapat menjadi benteng gempuran dari internal dan eksternal.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Dari internal, faksi-faksi yang ada berpeluang besar menerima ketua umum yang dikehendaki Megawati. 

    “Hal itu berpeluang terjadi karena Megawati selama ini dinilai sebagai pemersatu faksi-faksi yang ada. Semua faksi akan legowo, minimal tidak berani frontal menolak pilihan Megawati,” papar Jamiluddin.

    Sedangkan untuk eksternal, jabatan Ketua Dewan Pembina membuat Megawati tetap dapat menjadi benteng untuk menahan gempuran dari luar terhadap PDIP. 

    “Pihak eksternal, termasuk kader yang sudah dipecat, tentu akan menghadapi tembok bila Megawati menjadi Ketua Dewan Pembina.

    Jadi, Megawati masih tetap dibutuhkan sebagai pemersatu partai. Dengan menjadi Ketua Dewan Pembina, Megawati juga dapat mengamankan ketua umum yang dikehendakinya,” tutur Jamiluddin.

    Dengan cara itu, ujarnya, Megawati berhasil mengalihkan tongkat kepemimpinan di PDIP. 

    Ini akan menjadi sejarah bagi Megawati yang sukses dalam suksesi estapet kepemimpinan di partainya.

    Jamiluddin menyebut hal semacam itu sudah dilakukan Partai Demokrat dimana SBY diberi tempat yang strategis, sementara Ketua Umum diserahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Strategi tersebut dapat menahan gempuran dari eksternal dan internal. Regenerasi di Partai Demokrat berjalan mulus dan sekarang soliditas internal sangat terjaga,” kata dia.
     Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Tiket Kapal Lebaran Bakal Diskon, Pelni: Kewenangan di Kemenhub

    Soal Tiket Kapal Lebaran Bakal Diskon, Pelni: Kewenangan di Kemenhub

    Jakarta

    Pemerintah mengatakan akan menurunkan kembali harga tiket beberapa moda transportasi, terutama saat libur Lebaran nanti. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pascalibur Natal-Tahun Baru (Nataru), pemerintah akan turunkan harga tiket pesawat hingga harga tiket kapal laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

    AHY mengatakan masyarakat Indonesia juga banyak yang menggunakan transportasi laut dalam bermobilisasi. Hal ini lantaran tidak semua wilayah di Tanah Air bisa menjangkau akses bandar udara (bandara).

    “Kita akan berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat, termasuk juga moda transportasi lainnya. Karena kita tahu, tidak semua menggunakan pesawat. Beberapa saat yang lalu saya juga datang ke Pelni misalnya, karena masyarakat kita juga banyak sekali yang menggunakan kapal-kapal laut penumpang dengan beberapa kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak memiliki akses pesawat,” terangnya saat konferensi pers di seusai rapat bersama kementerian lainnya pada Rabu (8/1/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, mengatakan bahwa harga tiket kapal laut milik pihaknya tidak pernah naik, pun saat hari raya besar seperti Lebaran. Hal ini lantaran PT Pelni punya tarif yang sifatnya tetap, tidak ada harga batas atas atau harga batas bawah seperti tarif moda transportasi pesawat.

    “Kalau Pelni itu fix. Tarifnya semua diatur di kontrak kita dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di awal tahun,” tambah Andayani.

    Ketika dikonfirmasi perihal diskon tarif tiket kapal laut milik Pelni, Andayani mengaku bahwa itu dimungkinkan apabila kewenangannya turun langsung dari Kemenhub. Pelni tidak bisa langsung memberikan kebijakan diskon tarif tiket lantaran menggunakan skema Public Service Obligation (PSO).

    “Waduh, mekanisme diskon dimungkinkan di Pelni apabila misalnya minta ke Kemenhub yang bersangkutan. Kewenangan memberikan diskon itu di Kemenhub. Karena kita pakai skema PSO, saya sudah sampaikan waktu itu ke Pak AHY, mungkin beliau lupa. Kita tidak ada batas (tarif) atas, batas bawah. Karena kita PSO, sehingga kita tidak pernah memberikan diskon,” beber Andayani kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

    Andayani melanjutkan, seandainya diberlakukan diskon tiket kapal laut Pelni, perlu meminta restu terlebih dahulu dari Kemenhub. Hal ini dikarenakan ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur soal penentuan batas tarif moda transportasi di Tanah Air.

    “Kalaupun diskon, itu harus meminta persetujuan dengan Kemenhub. Itu diatur di Permenhub. Coba saja buka Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2023. Di situ ada soal pemberian diskon,” pungkas Andayani.

    (eds/eds)

  • Respons Pelni Soal Rencana AHY Turunkan Harga Tiket Kapal Saat Lebaran

    Respons Pelni Soal Rencana AHY Turunkan Harga Tiket Kapal Saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni merespons rencana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait penurunan harga tiket kapal Pelni saat Lebaran mendatang. 

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan mekanisme potongan atau diskon tiket Pelni telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023. Pelni sebagai operator angkutan PSO juga tidak pernah memberikan diskon tiket. 

    “Kami pakai skema PSO, kami tidak pernah memberikan diskon dan itu diatur dalam Permenhub 8 tahun 2023,” kata Andayani kepada wartawan, Jumat (10/1/2025). 

    Andayani juga menegaskan jika potongan harga atau diskon merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Dia mencontohkan jika ada masyarakat yang membawa rombongan juga dapat mengajukan diskon dengan batas maksimal 20% ke Kemenhub. 

    Meski tidak pernah memberikan diskon tiket, Andayani mengatakan Pelni selalu ambil bagian dalam program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub. 

    Sebelumnya, Menko AHY sempat menyinggung akan berupaya menurunkan harga tiket angkutan umum saat Lebaran, salah satunya Pelni.

    Menko AHY menjelaskan dalam waktu dekat, momentum Ramadan dan lebaran akan dihadapi. Pihaknya mengklaim akan mengantisipasi beberapa hal seperti kemacetan, penumpukan penumpang hingga penurunan harga tiket pesawat seperti momen Nataru sebelumnya. 

    “Kita berupaya kembali untuk menurunkan harga harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya karena kita tahu tidak semua menggunakan pesawat. Kita juga datang ke Pelni karena kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat,” kata AHY.

  • VIDEO KKP Lakukan Penyelidikan: Pemilik & Tujuan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Masih Misterius – Halaman all

    VIDEO KKP Lakukan Penyelidikan: Pemilik & Tujuan Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Masih Misterius – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer ditemukan di pesisir laut Kabupaten Tangerang, Banten.

    Keberadaan pagar laut itu, membuat nelayan mengeluh lantaran tak bisa mencari udang dan kerang, yang mayoritas berada di pinggir pantai.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun melakukan penyelidikan, namun pemilik dan tujuan dibangunnya pagar tersebut masih misterius.

    Pagar misterius membentang sepanjang 30,16 kilometer mengangetkan banyak pihak.

    Pagar itu muncul di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 

    Pagar bambu setinggi 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembangunannya.

    Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan diberi pemberat berupa karung berisi pasir.

    Setelah diinvestigasi aparat gabungan  tidak ada satu pun rekomendasi atau izin dari pihak berwenang untuk membuat pagar itu.

    Sementara keberadaan pagar itu mengganggu aktivitas ribuan nelayan karena pagar sepanjang 30,16 Km itu mencakup 16 desa.

    KKP terus melakukan penyelidikan terkait keberadaan pagar bambu yang ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang.

    Identitas pemilik pagar laut itu belum diketahui.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono menjelaskan, penyelidikan mendalam sedang dilakukan.

    Hal tersebut dilakukan guna mengungkap siapa pihak di balik pembangunan pagar itu.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat sekitar guna mengidentifikasi siapa pemilik pagar tersebut.

    Bila identitas pemilik telah diketahui, langkah selanjutnya adalah pemanggilan resmi untuk meminta klarifikasi.

    Pagar Dikerjakan Malam-malam

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriadi, menyebut pemasangan pagar laut itu mempekerjakan masyarakat setempat yang mendapatkan upah Rp 100.000 sehari.

    Namun belum diketahui siapa pihak yang memerintahkan pemasangan pagar itu.

    Warga yang memasang pagar tersebut diminta bekerja pada malam hari dengan imbalan Rp 100.000 per orang.

    “Mereka (warga) sampaikan masyarakat malam-malam disuruh pasang dikasih uang Rp 100.000 per orang. Cuma itu yang memerintahkan siapa, kita belum sampai situ,” jelas Fadli dikutip dari Kompas.com.

    Petugas KKP Bersenjata Segel Pagar Laut Misterius

    Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan tindakan tegas atas kemunculan pagar luat misterius sepanjang 30,16 Kilometer di perairan Tangerang, Banten.

    Sejak Kamis (9/1/2025) pagi hingg siang, petugas Ditjen PSDKP KKP melakukan penyegelan dengan memasang spandul penyegelan di beberapa titik pagar laut 30,16 Kilometer yang membentang di enam kecamatan tersebut.

    Penyegelan dilakukan karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    “Hari ini KKP melalui Ditjen PSDKP @ditjenpsdkp melakukan penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin di wilayah perairan Tangerang karena dinilai melanggar aturan, mengganggu akses publik, serta merusak ekosistem laut,” tulis KKP dalam unggahan video penyegelan di akun resmi Instagram kkpgoid, seperti dikutip Tribunnews.

    Spanduk penyegelan itu berisi tulisan, “PENGHENTIAN KEGIATAN PEMAGARAN LAUT TANPA IZIN.”

    Penyegelan pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono alias Ipunk.

    Tampak sejumlah anggota Ditjen PSDKP KKP membawa senjata laras panjang dalam penyegelan pagar laut misterius tersebut. 

    Diberitakan, munculnya pagar laut berbahan dasar bambu atau cerucuk dan paranet serta pemberat karung pasir, sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dekat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, bikin geger publik.

    Dan ternyata pagar laut yang membentang di wilayah enam kecamatan itu tidak diektahui empunya maupun pihak yang membangunnya.

    Otoritas setempat mengaku belum mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari pagar ini maupun tujuan pembuatannya. 

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 km.

    Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

    “Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 Km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli dalam diskusi ‘Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten,” di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga mengaku tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Demikian juga apakah pagar itu terkait reklamasi, ia tak bisa memastikan karena tak ada proposal izin ke pihaknya.

    “Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujar Suharyanto.

    Perintah Menteri KKP

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikaran Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin menyatakan, penyegelan ini merupakan arahan langsung dari Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono.

    Menurutnya, pihkanya telah mengambil tindakan, di antaranya melakukan penyegelan dan investigasi mendalam.

    “Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk mengambil tindakan, di antaranya melakukan penyegelan dan investigasi mendalam,” kata Doni dalam keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

    Ombudsman RI Turun Tangan

    Lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI, ikut turun tangan atas kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 Kilometer di laut terbuka di dekat proyek PSN Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Kabupaten Tangerang ini.

    Ombudsman RI melaui Kantor Perwakilan Banten melakukan Investigasi Atas Prakasa Sendiri (IAPS) tentang kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, pemagaran yang menggunakan pagar bambu dan cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter telah mengganggu aktivitas nelayan.

    Ombudsman, imbuhnya, menekankan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam setiap proyek yang memiliki dampak langsung pada lingkungan dan kehidupan sosial warga.

    Hery juga menyampaikan pagar bambu yang dipasang tanpa izin tidak hanya menghalangi pergerakan kapal nelayan, tetapi juga mengganggu aliran air laut dan merusak habitat laut.

    Tidak hanya dari ekosistem tetapi dari Manusia juga Kerusakan ekosistem ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.

    Ombudsman RI berharap Pemerintah melalui Kementerian terkait segera mengatasi permasalahan ini guna melindungi kepentingan nelayan dan kelestarian ekosistem laut.

    Penjelasan Menteri AHY

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelesaikan polemik pagar laut yang mencapai 30,19 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menurut AHY, pihak yang harus bertanggung jawab membereskan pemagaran perairan di kawasan pesisir utara Tangerang tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena lokasinya berada di laut.

    “Itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya ketika ditemui di Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    “(Kita) lagi cek, lagi diinvestigasi ya, nanti kita cek dulu saja,” ujar AHY.

    Pagar laut misterius tersebut membentang di 6 kecamatan dan belasan desa mulai dari perairan Desa Muncung hingga perairan di utara Desa Pakuhaji.

    Pagar Laut Misterius Dikerjakan Tiga Bulan

    Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Heru membeberkan komisi yang didapat para pekerja yang memasang pagar laut misterius, sepanjang 30,16 kilometer. 

    Berdasarkan informasi yang dia dapat, satu orang pekerja, diberi upah sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 125 ribu perharinya.

    “Kalau di atas Rp 100 ribu, kalau nggak Rp 125 ribu perhari,” kata dia kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

    Adapun pagar yang dipasang di Pulau Cangkir kata Heru dikerjakan selama 3 bulan. Sehingga, jika dikalkulasikan para pekerja telah mendapatkan upah hingga Rp 9 juta.

    “Pengerjaannya itu seselesainya itu dari Tanjung Burung ke sini kurang lebih 5-6 bulanan. Kalau disini sekitar 3 bulanan,” tutur Heru.

    Heru mengaku, para pekerja yang memasang pagar bambu itu berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.
    Sejumlah pekerja lain kata dia, juga ada yang berasal dari Desa Kohod.

    “Tukangnya dari Mauk, (Desa) Ketapang. Mungkin ada orang desa Kohod. Jadi setiap wilayah itu diambil tenaga di wilayahnya masing-masing, cuman orang Kronjonya engga ada yang mau. Yang kerja itu orang terdekat, orang Ketapang. Aturannya yang punya wilayahnya,” kata Heru.

    Nelayan lainnya, Trisno (45) mengaku sempat menyaksikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer, di Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Trisno menuturkan, pemasangan pagar laut yang terbuat dari bambu itu, biasanya dikerjakan pada pagi hingga siang hari.

    “Enggak sih, kerjanya sih enggak malam. Pemasangannya itu iya pagi sampai siang, sore sudah nggak ada,” kata dia.

    Pengerjaannya kata dia, dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran kecil yang diisi beberapa orang.

    “Seperti kapal kecil, untuk pemasangan bambunya pakai manual, orang-orang di kapal yang nancapin,” ucap Trisno.

    Dia mengaku, saat orang-orang tersebut tengah memasang pagar bambu tersebut, tak melihat adanya kapal polisi.

    “Yang masang sih enggak tahu. Tapi, kalau lihat kapalnya itu dari Tanjung Kait. Patroli laut polisi juga enggak kelihatan saat pemasangan itu. Kita pun takut kalau kena pagar itu, nanti kita diminta ganti, makanya kita selalu hati-hati banget lewat di sana,” ujar dia.

    Viral pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di laut Tangerang memicu perhatian luas masyarakat. Pagar laut ini membentang di enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang. Pagar laut menggunakan material bambu cerucuk yang ditancapkan ke laut dengan ketinggian rata-rata 6 meter.

    Meski sudah ada sejak lama, namun belum ada yang mengakui siapa pemilik pagar laut tersebut. Beredar rumor pagar itu sengaja dipasang untuk memudahkan suatu proyek tertentu seperti reklamasi laut yang kini belum diketahui kejelasannya.

    Namun kini terungkap fakta bahwa pagar itu ternyata dipasang masyarakat. Mereka mendapat imbalan dari pihak tertentu untuk memasang pagar.

     (Tribunnews.com/Tribun Tangerang/Kompas.com)

  • AHY Ungkap Ketimpangan Kualitas Jalan di RI

    AHY Ungkap Ketimpangan Kualitas Jalan di RI

    Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa masih terdapat ketimpangan kualitas jalan di Indonesia.

    AHY menyebut hanya kualitas jalan nasional yang berada dalam kondisi baik dengan persentase 93%. Kemudian disusul akses jalan provinsi sebesar 70%, dan kabupaten/kota 50%.

    “Ada yang kategori jalan nasional, itu 93% kondisinya baik. Tapi Jalan Provinsi itu kurang lebih 70%, jalan kabupaten/kota 50% kondisinya,” kata AHY kepada wartawan di Bendungan Karian, Lebak, Banten, Jumat (10/1/2025).

    AHY mengakui, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah. Namun begitu, ia menyebut perlu peran lintas sektor untuk membenahi kondisi jalan di seluruh Indonesia.

    “Inilah yang menjadi PR kita ke depan, tentu pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, kami akan membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik juga dengan pemerintah daerah dan semua stakeholders,” jelasnya.

    AHY menambahkan, pemerintah hendak memastikan agar seluruh jalan di Indonesia memiliki kondisi yang setara. Dengan begitu, keselamatan pengguna jalan dapat terus ditingkatkan.

    “Ini akan memberikan kenyamanan, juga keselamatan yang paling penting. Yang kedua kenyamanan dan juga kecepatan transportasi, mobilitas, baik itu manusia, barang maupun jasa,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • AHY Beberkan Segudang Manfaat Bendungan Karian di Banten

    AHY Beberkan Segudang Manfaat Bendungan Karian di Banten

    Jakarta

    Bendungan Karian di Lebak, dinilai potensial menopang ketahanan air, pangan, hingga energi bagi penduduk Banten. Untuk diketahui, Bendungan Karian merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap lima manfaat yang diperoleh masyarakat dari kehadiran Bendungan Karian.

    Pertama, kata AHY, Bendungan Karian mampu menyuplai air bersih untuk 8 juta jiwa dengan asumsi per hari sekitar 150 liter setiap orang. Ia mengatakan, air bersih dari bendungan ini juga dapat dirasakan hingga Jawa Barat dan Jakarta.

    “Jadi luasnya, besarnya ini bisa dikatakan nomor 3 se-Indonesia, 314 juta meter kubik tampungannya,” kata AYH kepada wartawan di Bendungan Karian, Lebak, Banten, Jumat (10/1/2025).

    Kedua, AHY mengatakan Bendungan Karian dapat mereduksi banjir akibat terjadinya land subsidence atau fenomena yang terjadi ketika permukaan tanah turun secara relatif terhadap titik tertentu di daerah pesisir pantai utara Jakarta.

    AHY mengatakan, banjir tidak hanya berdampak pada rumah-rumah masyarakat, melainkan juga lahan-lahan pertanian. “Oleh karena itu bendungan juga punya fungsi untuk mengendalikan banjir, mereduksi terjadinya banjir yang bisa melanda masyarakat, merusak rumah, sektor pertanian, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Ketiga, AHY menyebut kehadiran Bendungan Karian mampu mempercepat capaian swasembada pangan sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran bendungan, menjadi sumber irigasi perairan pada lahan-lahan pertanian.

    “Mendukung sektor pertanian utamanya meningkatkan IP, Indeks Pertanaman. Di mana luas tanamnya itu bisa lebih banyak lagi,” terangnya.

    Keempat, Bendungan Karian juga mendorong ketahanan energi bagi penduduk sekitar. AHY menyebut, bendungan ini memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dengan produksi listrik 318 MW.

    “Belum lagi berbicara PLT Mikrohidro yang juga bisa berkontribusi pada peningkatan suplai energi untuk masyarakat sekitar sini,” ujarnya.

    Manfaat kelima, AHY mengatakan Bendungan Karian memiliki potensi sebagai tempat pariwisata air. Menurutnya, bendungan ini memiliki pemandangan yang indah dan potensial sebagai tempat wisata.

    Untuk diketahui, Bendungan Karian menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang menelan anggaran hingga Rp 2,2 triliun. Bendungan ini berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan luas genangan 1.773 hektare (ha) dan daya tampung hingga 314 juta meter kubik.

    Bendungan yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 8 Januari 2024 ini juga masuk dalam Objek Vital Nasional berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004.

    Lihat juga video: Penampakan Bendungan Karian Senilai Rp 2,2 T yang Diresmikan Jokowi

    (rrd/rrd)