Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya.

    AHY mengatakan rapat tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota/desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan guna mendukung program-program dari Kemenko PMK.

    “Agenda sore hari ini terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK diantaranya terkait dengan mitigasi bencana alam,” kata AHY di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    Dalam hal bencana alam, AHY mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dengan berbagai potensi bencana yang akan dihadapi Indonesia untuk dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material.

    Pasalnya kata Agus, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran dan lainnya yang membutuhkan langkah cepat dan infrastruktur juga harus semakin resiliens terhadap potensi bencana alam tersebut.

    “Ini penting karena infrastruktur harus benar-benar busa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia jika terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif,” katanya.

    Isu lainnya yang dibahas yakni terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agus mengatakan pentingnya infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kualitas air, dan sanitasi yang ada di masyarakat.

    “Artinya membantu kementerian kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus kesehatan secara nasional diakibatkan faktor lingkungan air bersih dan udara,” katanya.

    Selain itu, AHY mengatakan penting adanya pembangunan infrastruktur berupa ruang bersama di sejumlah wilayah Indonesia yang ramah terhadap anak, perempuan, disabilitas dan juga lansia.

    “Ini kita harapkan juga dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap merka semua bisa membuat kehidupan lebih baik lagi,” katanya.

    (kil/kil)

  • AHY Pantau Kasus Pagar Misterius di Laut Tangerang

    AHY Pantau Kasus Pagar Misterius di Laut Tangerang

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Kabupaten Tangerang.

    Meski begitu karena lokasi pagar tersebut berada di perairan, AHY mengatakan segala bentuk dan proses penyelidikan menjadi ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karenanya ia enggan untuk ditanyai lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini kepada publik.

    “Kementerian KKP kita ikuti juga terus melakukan langkah-langkah investigasi dan perlu diketahui bahwa terkait dengan tata ruang di wilayah laut, itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur,” kata AHY saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    “Namun demikian ya kita cermati bersama, kita ikuti. Karena saya tidak ingin gegabah untuk menyampaikan karena sedang diinvestigasi secara bersama-sama, termasuk juga oleh pemerintah daerah setempat, sehingga jelas statusnya apa,” tambahnya.

    Di luar itu AHY tetap memastikan bahwa pemerintah turut menaruh perhatian pada temuan pagar laut misterius itu. Sebab menurutnya tidak boleh ada pembangunan yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

    “Karena ya memang kita ingin meyakinkan dalam setiap aspek kehidupan ya semua harus taat pada hukum. Tidak boleh ada kegiatan apapun yang di luar dari aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Sebagai informasi, temuan pagar misterius ini pertama kali dilaporkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten. Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian 6 meter.

    Panjang cakupan pagar ini meliputi 6 kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Dalam catatan detikcom, terakhir pihak KKP juga sudah melakukan penyegelan di pagar laut tersebut. Langkah ini dilakukan setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, instruksi diberikan Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian arahan tersebut disampaikan kepadanya dalam berupa perintah penyegelan.

    “Ya ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan, saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, sekali saya ulangi negara tidak boleh kalah,” kata pria yang biasa disapa Ipunk usai melakukan penyegelan, Tangerang, Kamis (9/1).

    (fdl/fdl)

  • PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    “Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya,” kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

    Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

    Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

    “Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

    AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

    Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar laut yang terbuat dari bambu menghebohkan rakyat Indonesia.

    Jika sebelumnya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ditemukan di perairan Tangerang, Banten.

    Kini, pagar laut serupa ditemukan di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Temuan terbaru pagar laut di perairan Bekasi ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan.

    Pagar ini membentang sepanjang 8 kilometer di dua sudut wilayah Tarumajaya, pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Pagar laut di Bekasi ini memiliki struktur unik yang berbeda dari pagar laut di Tangerang.

    Baca juga: 3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius

    Struktur pagar bambu di Bekasi tampak menopang gundukan tanah, membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan bagian tengahnya terdapat perairan menyerupai sungai.

    Tayum, seorang nelayan setempat, mengungkapkan bahwa pembangunan pagar laut ini telah berlangsung selama enam bulan terakhir.

    Bahkan untuk membuat pagar laut di Bekasi itu melibatkan tiga alat berat ekskavator yang bekerja siang dan malam untuk mengeruk tanah laut.

    Tanah yang dikeruk kemudian digunakan untuk menguruk sela-sela bambu yang tertancap, membentuk struktur menyerupai tanggul.

    “Iya, sudah enam bulan belakangan ini (keberadaan bambu misterius tersebut),” ujar Tayum,  Senin (13/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Lalu Apa Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi?

    Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pagar laut di Bekasi dan Tangerang berbeda.

    Sehingga jika menyamakannya merupakan tindakan menyesatkan.

    Menurutnya, pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten berbeda dengan yang ada di pesisir Bekasi, Jawa Barat.

    “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab,” tuturnya dikutip dari Kompas.TV, Selasa (14/1/2025).

    Lalu bagaimana dengan pagar laut di Bekasi?

    “Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi,” tambah dia.

    Ia menegaskan  pemagaran di Bekasi bertujuan konservasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal.

    “Pemagaran di Bekasi adalah contoh pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan mendukung ekosistem, bukan pembatasan akses nelayan seperti yang terjadi di Tangerang,” tuturnya.

    “Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” tegas Johan.

    Pagar laut di Tangerang Berdampak Buruk ke Nelayan

    Sebaliknya, kata dia,  pagar laut yang ada di perairan Tangerang disebutnya membawa dampak buruk bagi nelayan kecil terhadap akses area penangkapan ikan.

    Untuk itu, dia mendesak Pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus pemagaran laut yang berada di perairan Tangerang.

    “Kami menolak segala upaya pengalihan isu atau pembenaran yang mencoba membingkai tindakan ini sebagai hal yang positif. Hak-hak nelayan harus dilindungi, dan pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran misterius ini harus diungkap,” bebernya.

    Dalam keterangan itu, ia juga menyatakan  komitmennya mengawal kasus pemagaran laut di Tangerang dan memastikan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berpihak pada masyarakat.

    Dikutip dari Kompas.TV, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga pemagaran laut di Tangerang merupakan bagian dari proyek reklamasi. 

    Walhi menilai pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut.

    Baca juga: Kata PIK 2 soal Pagar Misterius di Laut Tangerang

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV/Kompas.com

     

     

  • Ini Beda Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Johan: Jangan Disamakan Nanti Bisa Menyesatkan – Halaman all

    3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Teka teki siapa pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di  perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, masih belum terungkap dan tetap misterius.

    Hingga kini, Selasa (14/1/2025), ada tiga pihak yang disebut sebagai pemilik pagar laut itu.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah punya titik terang dan mengantongi pemilik pagar laut itu.

    “Ada sedikit titik terang dan kami itu sudah kantongi,” kata  Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, dikutip dari Kompas.TV pada Jumat (10/1/2025) lalu.

    Namun dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait temuan ihwal pemilik pagar laut di Tangerang.

    “Kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait pagar tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian ada 3 pihak yang disebut-sebut pemilik pagar laut misterius itu adalah:

    Diduga Punya PIK 2 Tapi Dibantah

    Sejak awal banyak pihak mencurigai pagar laut yang terbuat dari bambu itu milik pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Maklum saja tak jauh dari situ, PIK 2 telah melakukan reklamasi pantai.

    Namun demikian, Manajemen PIK 2 melalui Toni, perwakilan resminya, menegaskan bahwa proyek mereka tidak ada kaitannya dengan pembangunan pagar laut tersebut.

    Pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 saat ini masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke wilayah Kecamatan Kronjo. 

    Namun, Toni menegaskan tudingan bahwa pagar laut misterius itu adalah milik PIK 2, tidaklah benar.

    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” ujar Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Toni menjelaskan bahwa pengembangan kawasan PIK 2, yang telah berjalan sejak 2009, berbeda dari proyek strategis nasional (PSN) yang baru dimulai pada 2024.

    “Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk me-resume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda,” kata Toni.

    “PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate itu sudah berjalan sejak 2009,” imbuhnya.

    Menurut Toni, pengembangan kawasan PIK yang telah dilakukan sejak 2009 atau berjalan sebelum adanya penetapan PSN oleh Presiden Joko Widodo pada 2024.

    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan itu di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujarnya.

    Toni menambahkan, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.

    2. Ormas JRP Klaim Pemiliknya

    Di sisi lain, Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang mengklaim bahwa pagar laut tersebut dibangun oleh masyarakat setempat sebagai langkah mitigasi bencana.

    Sandi Martapraja, koordinator JRP, menyebutkan bahwa struktur bambu itu berfungsi mencegah abrasi dan melindungi ekosistem pantai.

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” ujarnya pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Menurut Sandi, keberadaan pagar laut memiliki beberapa manfaat, termasuk memitigasi ancaman tsunami, mencegah abrasi, dan mendukung kegiatan ekonomi seperti tambak ikan.

    “Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang,” kata Sandi.

    Hal senada disampaikan Holid, nelayan anggota JRP, yang menekankan bahwa pagar tersebut juga membantu budidaya kerang hijau dan menjadi tambahan penghasilan bagi nelayan.

    “(Usaha itu) jadi penghasilan tambahan para nelayan,” katanya.

    3. Kata Nelayan Punya Artis

    Seorang nelayan di Pulau Cangir, dekat pagar laut, membocorkan sosok artis tanah air yang diduga menjadi pemiliknya.

    Adapun nelayan itu bernama Heru.

    Menurutnya, semua orang pasti mengenal artis itu.

    “Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya, siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming, kalau disebutin satu persatu takutnya banyak abcd-nya, yang jelas semua orang pasti tahu,” ungkap Heru.

    Selain terkenal, si pemilik pagar laut tersebut juga tak meminta izin kepada warga sekitar perairan.

    Minimal, menurut Heru, ada sosialisasi tentang pembangunan dan pemasangan pagar laut.

    Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refly Harun,  pun ikut menerka-nerka siapa nama artis tersebut. 

    Refly menduga bahwa sosok artis itu pastinya dekat dengan kekuasaan. 

    “Kita bisa membayangkan kalau clue-nya adalah selebriti yang lagi booming, kemudian yang berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan pastinya. Karena yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melakukan ini,” ujar Refly Harun seperti dikutip dari Youtube Channel-nya yang tayang pada Senin (13/1/2025). 

    Refly pun merasa miris jika keterangan yang disampaikan Heru itu benar adanya. 

    Sebab, tidak ada siapapun yang bisa membeli laut. 

    “Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah luar biasa, dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even prabowo himself,” ujar Refly.

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

     

    Sumber: Kompas.com/Kompas.TV/Warta Kota/Tribun Jakarta

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dugaan Refly Harun soal Sosok Selebriti Pemilik Pagar Laut di Tangerang: Pasti Juga Dekat Kekuasaan

     

     

  • Mengayam matras bambu untuk tol tanggul laut Semarang-Demak

    Mengayam matras bambu untuk tol tanggul laut Semarang-Demak

    Semarang (ANTARA) – Pekerjaan konstruksi jalan Tol Semarang-Demak Seksi I yang menghubungkan Kota Semarang hingga Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terus dikebut.

    Konstruksi jalan tol di pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa tersebut sudah mulai dihubungkan dengan ruas tol dalam Kota Semarang yang berujung di sekitar Jalan Kaligawe yang merupakan jalur utama pantura.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat hingga Januari 2025, ruas tol seksi I sepanjang 10,6 km tersebut sudah mencapai 28,7 persen.

    Seksi I sendiri terbagi dalam tiga paket pekerjaan, salah satu paket yang menarik untuk dinanti adalah paket B sepanjang 6,7 km.

    Pada pekerjaan paket B tersebut, konstruksi yang dibangun bukan hanya untuk jalan tol, namun juga berfungsi sebagai tanggul laut.

    Banjir limpasan air laut yang masuk ke darat atau rob menjadi salah satu bencana alam yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

    Tidak hanya menggenangi kawasan permukiman maupun kawasan industri, banjir rob juga secara berkala menggenangi jalur pantura di wilayah Sayung, Kabupaten Demak.

    Posisi konstruksi jalan tol yang persis berada di tepi laut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunannya.

    Kondisi tanah yang lunak memerlukan timbunan yang solid sebagai konstruksi jalan tol yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.

    Karena itu, pelaksana proyek menggunakan metode matras bambu sebagai konstruksi jalan yang akan dibangun di atasnya.

    Dari sekitar 6,7 km panjang jalan tol di pekerjaan paket B tersebut, sekitar 6,2 km di antaranya membutuhkan konstruksi matras bambu

    Teknik yang digunakan, tujuh batang bambu diikat menjadi satu dengan menggunakan tali nilon.

    Anyaman bambu kemudian di susun di struktur tanah yang lunak di tepian laut hingga 13 lapisan. Susunan tersebut kemudian diuruk dengan tanah untuk dipadatkan.

    Proses tersebut dilakukan hingga beberapa kali, sampai struktur tersebut mengeras dan kuat untuk selanjutnya dibangun jalan di atasnya.

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Wilan Oktavian menyebut memerlukan waktu 425 hari untuk menyelesaikan konstruksi dengan metode matras bambu tersebut. Misalnya satu lapisan matras bambu kemudian ditimbun tanah. Di butuhkan waktu sekitar 45 hari untuk pemadatan.

    Proses pelapisan matras bambu kembali dilakukan di atasnya dan dibutuhkan waktu untuk memastikan kepadatannya.

    Pemadatan paling lama dilakukan pada lapisan terakhir yang membutuhkan waktu lebih dari 100 hari. Untuk keperluan metode matras bambu ini, setidaknya membutuhkan 7,3 juta batang bambu.

    Bambu-bambu itu sendiri didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Barat.

    Dari panjang konstruksi 6,2 km yang harus dibangun dengan matras bambu, kini tinggal menyisakan 1 km lagi untuk penyelesaiannya.

    Dampak ekonomi

    Teknik matras bambu yang merupakan inovasi anak bangsa tersebut membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam pengerjaannya.

    Oleh karena itu, seksi I Tol Semarang-Demak tersebut masuk dalam proyek padat karya yang membutuhkan banyak pekerja.

    Pelaksana proyek mempekerjakan sekitar 3.400 tenaga kerja, khususnya untuk pekerjaan di paket B yang nantinya akan menjadi tanggul laut itu.

    Para pekerja didatangkan tidak hanya dari wilayah Jawa Tengah, namun juga Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Kalimantan.

    Tol Semarang-Demak Seksi I yang dibiayai dengan APBN dengan nilai sekitar Rp10,8 triliun itu sendiri diperkirakan selesai pada April 2027.

    Tersambungnya jalan tol dari Kota Semarang hingga Kabupaten Demak tersebut akan menambah nilai tambah perekonomian bagi kedua wilayah.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tersambungnya Tol Semarang-Demak akan meningkatkan mobilitas barang maupun manusia antarkedua wilayah. Karena itu, kebutuhan sosial kemasyarakatan juga harus didukung.

    Tol Semarang-Demak mampu mengurangi waktu tempuh hingga biaya transportasi jika dibanding harus melewati jalan konvensional di jalur pantura.

    Kendaraan bermotor yang di waktu normal membutuhkan 30 menit dan 60 menit jika terjadi kemacetan di jalur pantura akan dipangkas hanya menjadi 10 menit jika menggunakan jalan tol.

    Kondisi tersebut juga berdampak terhadap pengurangan biaya transportasi hingga hanya menjadi seperlimanya saja. Dengan demikian, jika biaya per trip biasanya Rp25 ribu, bisa ditekan menjadi Rp5 ribu.

    Kondisi tersebut akan menciptakan produktivitas di bidang transportasi logistik. Pengintegrasian jalan tol dengan fungsi sebagai tanggul laut juga berdampak terhadap nilai ekonomi.

    Sebagai tanggul laut, ruas tol tersebut akan mengatasi banjir rob di kawasan pesisir Semarang dan Demak.

    Keberadaan tanggul laut tersebut juga akan didukung dengan dua kolam retensi yang pembangunannya menjadi satu bagian dari proyek jalan tol tersebut.

    Tanggul laut akan membantu sekitar 576 ha lahan di pesisir utara yang menjadi langganan banjir rob tersebut mengering. Kondisi itu diharapkan akan kembali meningkatkan nilai ekonomi tanah di kawasan yang sering dilanda rob.

    Dengan demikian, proses pembangunan jalan tol di pesisir Semarang dan Demak tersebut harus dipastikan terselesaikan dengan baik.

    Proses pengerjaan dengan teknik yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian tersebut diharapkan dapat selesau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

    Perkembangan pelaksanaan pembebasan tanah hingga akhir 2024 tercatat sudah mencapai 85,4 persen.

    Meski belum terbebas seluruhnya, kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan pembangunan konstruksi.

    Upaya pembebasan lahan akan beriringan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan perencanaan yang telah disiapkan.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

    “Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan),” kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Namun, saat ditanya mengenai apakah pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut akan mempengaruhi pembangunan tanggul laut raksasa, Diana mengaku belum mengetahui detilnya.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya belum melakukan tinjauan langsung ke lokasi pemagaran di laut tersebut.

    “Ya kan kita belum tahu (pemagaran laut 30,16 km) kaitannya itu untuk apa. Kita belum cek di lapangan,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adanya pagar laut puluhan km di perairan Tangerang tersebut merupakan ranah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan tanggapan.

    “Pagar laut itu bukan di Kementerian PU, itu di KKP ya,” ucapnya.

    Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang, Kamis (9/1) malam.

    Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Hal itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

    Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Eli menjelaskan struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

    Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/11/) mengungkapkan pembangunan tanggul laut menjadi highlight Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Menteri Dody menerangkan proyeksi panjang tanggul yang bakal dibangun dari Cilegon sampai Gresik diperkirakan mencapai 958 km.

    “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody Jumat (1/11).

    Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

    Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

    Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km.

    Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY: Renovasi sejumlah stadion di Jatim demi penuhi standar FIFA

    Menko AHY: Renovasi sejumlah stadion di Jatim demi penuhi standar FIFA

    Sidoarjo (ANTARA) – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa renovasi sejumlah stadion dan fasilitas olahraga khususnya di Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan standar kelayakan sesuai aturan FIFA.

    “Selain di Sidoarjo, beberapa stadion lain di Jawa Timur sedang dalam tahap renovasi sesuai dengan standar FIFA,” kata Menko AHY di Sidoarjo, Senin.

    Menko AHY menjelaskan, revitalisasi sejumlah stadion di Jawa Timur yang sesuai dengan standar FIFA tersebut, selain di Sidoarjo, juga dilakukan di Gelora Joko Samudro Gresik, Stadion Surajaya Lamongan, Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan serta Stadion Kanjuruhan Malang.

    AHY menilai seluruh proses revitalisasi stadion terkait telah dilaksanakan dengan baik utamanya demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pascainsiden di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu.

    Dalam kunjungannya ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Menko AHY mengapresiasi peningkatan kualitas stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo tersebut.

    Ia menyatakan saat ini seluruh bangku penonton telah diubah menjadi bangku lipat single-seater yang mampu menampung lebih dari 19 ribu penonton pada setiap pertandingan.

    Tak hanya itu, AHY juga menjelaskan bahwa adanya sektor khusus mampu mengakomodir penonton penyandang disabilitas dengan baik.

    AHY juga menyatakan bahwa saat ini Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga meningkatkan sistem keamanan dan evakuasi yang baik melalui banyaknya akses keluar-masuk stadion yang ada.

    Ia menyatakan proses evakuasi seluruh penonton yang hadir dalam kapasitas penuh hanya memakan waktu tiga menit, hingga area dalam stadion steril.

    Selain itu untuk drainase, Menko menyatakan pihak pengelola stadion telah melakukan uji coba beberapa waktu lalu ketika hujan deras.

    Dalam uji coba tersebut stadion yang saat ini rumputnya telah berstandar FIFA tersebut berhasil mengalirkan air hujan melalui drainase yang baik, sehingga tidak terjadi genangan signifikan yang mampu mengganggu jalannya pertandingan.

    “Semua telah direvitalisasi dengan baik dari drainase hingga evakuasi penonton, semua sudah sesuai standar internasional,” kata AHY.

    Dalam waktu dekat, Menko AHY menyatakan bahwa Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga akan menjadi tuan rumah turnamen mini antarnegara. Turnamen mini tersebut, juga diharapkan bisa menjadi ajang latihan bagi Timnas U-20.

    Dalam turnamen mini yang akan dimulai pada 24 Januari, Timnas U-20 akan menghadapi tim dari India, Jordania, serta Syria.

    “Hal ini akan menjadi benchmark untuk menilai bagaimana Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini menghadapi atmosfer turnamen berskala internasional,” kata Menko AHY.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko IPK AHY Antisipasi Bencana Megathrust di Indonesia

    Menko IPK AHY Antisipasi Bencana Megathrust di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Gempa berskala besar alias megathrust berpotensi terjadi di Indonesia. Bahkan diprediksi,  Megathrust Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa bisa  memicu tsunami.

    Hal ini diakui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Termasuk gempa berskala besar alias megathrust.

    Untuk itu, AHY menambahkan, kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana alam harus menjadi prioritas nasional.

    “Infrastruktur harus responsif, harus adaptif. Kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman,”kata AHY  di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Terkait ancaman megathrust ini, teknologi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) diyakini dan terbukti bisa jadi solusi untuk meredam dampak gempa.

    Menurut  dosen sekaligus peneliti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr. Soelarso, S.T., M.Eng, pihaknya telah melakukan riset inovasi berkelanjutan terhadap Konstruksi Sarang Laba-Laba, di UTC University’s de Technologie de Compiegne Perancis.

    Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL).

    Hasilnya, kata Soelarso, KSLL Stabilizer Technology adalah pondasi ramah gempa yang memiliki bentuk tulangan plat kolom menyerupai sarang laba-laba.

    “Kemampuan menyebarkan beban ke permukaan lapisan tanah pendukung yang luas dan merata, menjadikannya mampu mengelimanisir resiko terjadinya Irreguler Differentisl Settlement,” tegas Soelarso di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Senada,  Vice President PT Katama, Dr. Charmeida, menegaskan, hasil riset yang dikembangkan Kris Suyanto membuktikan bahwa KSLL bisa diaplikasikan pada gedung 20 lantai.

    ” Saat ini KSLL  bisa diaplikasikan untuk gedung sampai 20 lantai yang tahan gempa,” ucap Charmedia di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    “KSLL  teruji aman terhadap gempa berkekuatan 9.2 SR di Aceh, Padang, Bengkulu, Manado, dan Manokwari dan banyak daerah yang lain,” imbuhnya.

    Lalu, Soelarso kembali menegaskan, KSLL menjadi solusi pondasi terbaik  pada bangunan bertingkat pada kondisi daya dukung rendah.

    “Gedung yang menggunakan basement biaya konstruksi basement dapat lebih ekonomis, karena pondasi sebagai lantai dan dinding basement,” selorohnya pada wartawan.

    Ia menandaskan, didukung dengan penggunaan material massa yang terdiri dari 85% tanah urug dan pasir, serta 15% beton bertulang, sistem ini juga dinilai lebih ekonomis.

    KSLL bahkan telah mendapat kepercayaan investor PMA (Penanaman Modal Asing) Jepang dalam pembangunan pabrik Nisikhawa Karya Indonesia.

    “Para ahli konstruksi dan konsultan perencana dari Jepang yang mendampingi proses pembangunan fisik pabrik tersebut, sangat menghargai teknologi inovasi, karena telah terbukti ramah terhadap gempa sehingga aset tersebut dapat terlindungi,” pungkas Charmeida. [but]

  • IATPI dan Politeknik PU Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

    IATPI dan Politeknik PU Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

    Semarang, Beritasatu.com – Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) dan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) menandatangai Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dalam rangka Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua IATPI Endra S. Atwawidjaja dan Direktur Politeknik PU Brawijaya pada acara Lustrum Poltek PU ke-1 di Kampus Politeknik PU Semarang, Sabtu (11/1/2024).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie juga turut menyaksikan penandatanganan.

    “IATPI akan mendukung penyusunan kurikulum dan tenaga pengajar untuk Program Studi (Prodi) baru yang akan dibentuk di Politeknik PU yaitu Prodi D3 Teknologi Konstruksi Sanitasi, D3 Teknologi Konstruksi Air Minum, dan D4 Keselamatan Konstruksi” ujar Endra.

    Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pengembangan kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan melalui penyediaan dosen tamu/ narasumber dalam kegiatan sertifikasi kompetensi, seminar, pelatihan, perkuliahan dan/atau kegiatan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa dan/atau tenaga pendidik. Kolaborasi antara IATPI dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga akan ditingkatkan.

    Selain itu juga memungkinkan potensi kerja sama di bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, berintegritas dan siap kerja.