Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Marak Muncul Pagar Laut, AHY Investigasi Sertifikat HGB di Perairan Indonesia – Page 3

    Marak Muncul Pagar Laut, AHY Investigasi Sertifikat HGB di Perairan Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, sebuah foto disertai narasi tentang munculnya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di perairan timur Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial (medsos). Tak tanggung-tanggung, potongan foto yang diviralkan oleh akun X @thanthowy itu menyebut luasan area HGB hingga 600 hektare lebih.

    Dalam akun tersebut mengungkap temuan HGB seluas 656 hektare lahan di perairan timur Surabaya. Tepatnya koordinat di 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E dan 7.354179°S, 112.841929°E.

    Pemilik akun @thanthowy yang ternyata adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, menyatakan HGB lahan tersebut berada di atas perairan timur Surabaya.

    Dia mengakui jika itu merupakan hasil penelusurannya pada aplikasi Bhumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Temuan tersebut bermula dari rasa resahnya dengan kasus pagar laut dan HGB yang muncul di perairan Tangerang beberapa waktu lalu. Ia khawatir hal serupa juga terjadi di Jawa Timur.

    “Ketika saya cek ini valid dari aplikasi Bhumi ATR/BPN sendiri itu. Terus saya quote twit, saya berikan link-nya, semuanya, koordinatnya, screenshot-nya, termasuk saya kroscek ke aplikasi Google Earth,” kata Thanthowy, Selasa (21/1/2025).

    Thanthowy mengaku terkejut lantaran hasil penelusuran menunjukkan bahwa lahan yang tercatat berstatus HGB tersebut berdiri di area perairan, tanpa adanya daratan.

    “Di Google Earth sebenarnya daerah itu laut, sama daerah-daerah perikanan tambak dan mangrove. Jadi enggak ada daratan, ya perairan gitu sama kayak case Tangerang berarti,” tegasnya.

    Melanggar Putusan MK yang Melarang Pemanfaatan Ruang di Perairan

    Menurutnya, jika temuannya soal HGB itu benar-benar ada, maka hal tersebut sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013, yang telah melarang pemanfaatan ruang di perairan.

    Tak hanya itu, HGB itu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menegaskan bahwa area tersebut diperuntukkan bagi perikanan, bukan zona komersial atau permukiman. Hal ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan besar terhadap legalitas HGB tersebut.

    “Sebenarnya ini yang harus dikonfirmasi atau yang harus diverifikasi oleh pemerintah. Kenapa ada pemanfaatan ruang di atas perairan, yang mana itu bertentangan dengan putusan MK,” tegas Thanthowy.

  • AHY Mengaku Tidak Tahu Masalah Pagar Laut: Saya Tidak Dapat Laporan – Page 3

    AHY Mengaku Tidak Tahu Masalah Pagar Laut: Saya Tidak Dapat Laporan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak tahu terkait pemasangan pagar laut, termasuk di perairan Tangerang, Banten.

    Politikus yang akrab disapa AHY itu menyatakan tidak mendapat laporan apa-apa soal pagar laut saat ia menjabat menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2025).

    Ia baru mengetahui masalah tersebut di era Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. “Saya tidak tahu. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Sekali lagi, yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang sedang kita investigasi oleh Kementerian ATR BPN,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat.

    AHY mengapresiasi jika ternyata ditemukan hal-hal yang tidak pas di masa lalu dan dilaporkan. Hal itu menjadi bentuk keterbukaan karena semua informasi bisa diakses masyarakat

    “Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan,” ujar AHY.

    Ada Dua Perusahaan yang Kantongi HGB di Kawasan Pagar Laut Tangerang

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap dua perusahaan yang mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut Tangerang. Pagar laut itu berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Rinciannya, HGB itu dimiliki perusahaan PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang. Selain itu, ada yang dimiliki perseorangan sebanyak 9 bidang. Totalnya ada 263 SHGB yang diterbitkan di lokasi tersebut.

    “Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agu Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang,” kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, kemudian ada juga SHM Surat Hak Milik atas 17 bidang,” sambungnya.

     

    Polemik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, terus berlanjut. Buntutnya pada Senin sore, Presiden memanggil sejumlah Menteri ke Istana, pasalnya area pagar laut tersebut ternyata disebut memiliki ratusan sertifikat hak guna bangunan dan hak m…

  • AHY Bicara Resolusi Partai Demokrat di 2025: Sukseskan Pemerintahan Prabowo

    AHY Bicara Resolusi Partai Demokrat di 2025: Sukseskan Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan resolusi Partai Demokrat di tahun 2025. AHY mengatakan, partainya akan konsisten menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan AHY saat menghadiri acara perayaan Natal Nasional 2024 dan Tahun Baru 2025 Partai Demokrat di Krakatau Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025). AHY mulanya menyampaikan peran Partai Demokrat di kabinet, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

    “Di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan misalnya, juga bisa menghadirkan berbagai hal yang positif. Kita tahu di sana-sini masih terdapat masalah infrastruktur, masih terdapat kesenjangan antarwilayah, termasuk antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dengan desa, antara masyarakat menengah atas dan menengah bawah,” katanya.

    Menurut AHY, pembangunan di era Presiden Prabowo akan terus dilanjutkan. Dia mengatakan Prabowo berpesan agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto tegas mengatakan bahwa pembangunan harus berdampak langsung pada setiap warga negara,” katanya.

    AHY pun menyampaikan resolusi Partai Demokrat di tahun 2025. Dia mengatakan Partai Demokrat akan menyukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo sehingga bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera.

    (ygs/ygs)

  • Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang perjalanan panjang partainya ketika menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini disampaikan AHY pada acara Natal nasional 2024 yang digelar Demokrat di Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    AHY mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Demokrat tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat meskipun berada di luar pemerintahan.

    Menurutnya, posisi sebagai oposisi bukanlah pilihan yang mudah, namun tetap dijalani dengan komitmen tinggi.

    “Kita menjadi oposisi bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tetapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu,” kata AHY dalam pidatonya.

    Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini meminta seluruh kader tak perlu menyesalinya.

    “Tidak ada perlu disesali, tetapi memang tidak mudah,” ujar AHY.

    Dia juga menyoroti pentingnya peran eksekutif dalam mendukung kerja-kerja legislatif untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Namun, selama menjadi oposisi, ruang itu dinilai terbatas.

    “Ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat, tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tetapi Tidak memungkinkan,” ucap AHY.

    Kini, AHY menyatakan bahwa Partai Demokrat kembali berada di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkontribusi aktif dalam mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini,” tegasnya (*)

  • AHY Tak Mau Buru-Buru Jalankan Proyek Giant Sea Wall, Tunggu Investor Masuk

    AHY Tak Mau Buru-Buru Jalankan Proyek Giant Sea Wall, Tunggu Investor Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan masih meneliti proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sebelum mengejar pembangunan.

    Menurutnya, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga sembari mengkaji, pemerintah juga menunggu adanya pihak yang ingin berinvestasi di proyek tersebut.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Tanggul laut adalah sebuah proyek yang besar, yang membutuhkan anggaran juga besar. Kami akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” ujarnya kepada wartawan.

    Ketua Umum partai Demokrat ini mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan analisis proyek sejak 2020. Namun, dia menekankan bahwa memang perlu untuk melakukan evaluasi ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

    Apalagi, kata AHY proyek ini akan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya akan melindungi utara Jakarta, tetapi juga wilayah sepanjang pantai utara Jawa.

    “Tentu sudah hampir lima tahun, ini harus kita cek ulang, kita tinjau segala sesuatunya, apakah memang masih sesuai dengan kondisi hari ini dan juga ekspektasi dari proyek ini,” katanya.

    Kendati demikian, dia melanjutkan, proyek ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto lantaran guna mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir.

    “Ini yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya, kan tidak bisa menunggu,” pungkas AHY.

  • AHY ceritakan kisah Demokrat dijegal saat ingin masuk ke pemerintahan

    AHY ceritakan kisah Demokrat dijegal saat ingin masuk ke pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bercerita bahwa partai yang dia bina saat ini sempat dijegal pihak-pihak tertentu ketika ingin masuk dan berkontribusi di dalam pemerintahan.

    Hal tersebut dialami Demokrat kala berada di luar barisan pemerintah atau oposisi selama 10 tahun terakhir.

    “Setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu jalan kita ditutup, betul?,” kata pria yang akrab di sapa AHY itu kepada kadernya dalam acara perayaan Natal Partai Demokrat di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini, Jakarta Timur, Selasa.

    ondisi tersebut membuat Partai Demokrat tidak bisa mewujudkan aspirasi untuk kemajuan bangsa dengan leluasa.

    Namun demikian, AHY menegaskan saat ini kondisi telah berubah. Kini Partai Demokrat telah mencetak prestasi dengan mengantarkan beberapa kadernya menjadi pemenang pemilihan legislatif, kepala daerah hingga masuk ke dalam kabinet.

    Partai Demokrat juga saat ini sudah memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan bangsa, terutama di bidang pembangunan yang merata.

    Berbekalkan semangat tersebut, AHY memastikan segenap jajaran Partai Demokrat akan memberikan kontribusi terbaik dalam memajukan bangsa.

    “Ini adalah kesempatan yang baik, mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian Partai Demokrat, jangan sia-siakan momentum yang baik ini,” kata AHY.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional Nasional 21 Januari 2025

    Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional Nasional 21 Januari 2025

    Prabowo Setujui Rumah Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Program Strategis Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Maruarar Sirait
    mengatakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui
    program strategis nasional
    (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    “Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Maruarar, Selasa.
    Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.
    “(
    Program strategis nasional
    ) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” ucap dia.
    Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.
    Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.
    Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.
    Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.
    “Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial,” jelas Maruarar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maruarar ungkap rencana buat program strategis nasional untuk MBR

    Maruarar ungkap rencana buat program strategis nasional untuk MBR

    “Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana membuat program strategis nasional untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Maruarar menyebut rencananya itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menko AHY merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Menteri ATR merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Dia melanjutkan program strategis nasional untuk MBR itu bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Tujuannya, supaya ada perizinan bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” sambung Maruarar.

    Terkait perizinan, Maruarar juga mengumumkan pemerintah berupaya mempercepat pengurusan berbagai perizinan, termasuk salah satunya persetujuan bangunan gedung (PBG).

    “PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari. Kita ubah menjadi 10 hari,” kata Menteri Perumahan.

    Maruarar melanjutkan keberhasilan itu pun telah dia laporkan ke Presiden Prabowo.

    “Kami sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta. […] Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa kita bisa menjalankan itu. Menurut saya, itu reformasi birokrasi yang luar biasa,” kata Maruarar.

    Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di antaranya penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Terkait PPN, pemerintah menghapus PPN untuk pembelian rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah.

    Kemudian, untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Maruarar menyebut salah satunya penghasilan mereka Rp8 juta ke bawah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY ungkap arahan Presiden evaluasi Proyek Strategis Nasional

    Menko AHY ungkap arahan Presiden evaluasi Proyek Strategis Nasional

    “Betul, beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya seharusnya seperti itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Betul, beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya seharusnya seperti itu,” ujar pria yang akrab disapa AHY itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    AHY mengatakan Pemerintah selalu melakukan evaluasi, menerima masukan, dan meninjau ulang terkait PSN untuk memastikan proyek tersebut sudah berjalan sesuai perencanaan.

    “Pemerintah selalu melakukan evaluasi, masukan, review sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau penyesuaian paling tidak,” kata dia.

    Menurut AHY, PSN melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis lainnya.

    AHY mengatakan pihaknya bersama-sama dengan kementerian teknis lainnya akan melakukan evaluasi terhadap proyek PSN yang tengah berjalan.

    “Sekali lagi, PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak K/L, termasuk Kemenko yang lain ya, bukan hanya Infrastruktur,” kata AHY.

    Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menegaskan bahwa seluruh PSN akan dievaluasi secara menyeluruh.

    “Seluruh PSN akan dievaluasi,” ujar dia.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa Pantai Indah Kapuk 2, di Tangerang, Banten, bukanlah bagian dari PSN. PSN di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland.

    “PIK 2 tidak pernah menjadi PSN. Yang menjadi PSN Coastland Eco,” kata dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY sebut HGB pagar laut bisa dicabut jika tak sesuai ketentuan

    AHY sebut HGB pagar laut bisa dicabut jika tak sesuai ketentuan

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1), mengatakan HGB pagar laut di Tangerang, Banten, dapat dicabut jika memang melanggar ketentuan. Ia pun mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan investigasi terkait HGB tersebut. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)