Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kinerja sektor transportasi mengalami penurunan, sebagai dampak efisiensi dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, pasalnya anggaran untuk sektor transportasi banyak yang pemerintah pangkas. Misalnya, anggaran keselamatan hingga subsidi angkutan umum di daerah.

Bahkan, Djoko melihat pembangunan transportasi di daerah sangat minim dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran.

“Tahun ini transportasi justru mengalami penurunan dengan efektivitas kemarin kan anggaran keselamatan juga sangat banyak berkurang. Apalagi bicara pembangunan transportasi, sangat minim sekali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Djoko berujar, kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan.

“Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tambahnya.

Menurut data yang Djoko miliki, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kota/kabupaten yang memiliki transportasi umum modern dan mendapat subsidi pemerintah. Sementara wilayah lainnya, bergantung pada kemauan pemimpin daerah tersebut.

Misalnya, Kota Palu hanya mendapatkan APBD senilai Rp1,8 triliun, tetapi mampu menyediakan empat koridor angkutan umum daerah. Wilayah aglomerasi Jakarta, yakni Bodetabek, pun tak semuanya telah menyediakan angkutan umum yang berkualitas.

Djoko menyayangkan banyak pemimpin daerah yang abai dan tak mengutamakan penyediaan transportasi umum.

Dari sisi laut, pemerintah telah menyediakan angkutan laut perintis barang atau tol laut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah harga yang tetap belum merata di pelosok. Harga pangan yang murah hanya ditemukan di kota-kota yang disinggahi tol laut.

“Tol laut itu hanya yang disinggahi saja murah [harganya]. Tapi ke dalamnya mahal. Makanya perlu angkutan barang perintis daerah,” lanjut Djoko.

Sayangnya, pelayanan subsidi angkutan barang baru ada di enam provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua). Setidaknya ada kendala untuk menambah lintas angkutan barang perintis, yaitu jalan dan jembatan yang dilewati banyak yang rusak terutama ruas jalan kabupaten.

Terlepas dari itu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk percepatan pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang semakin nyata. Harapannya, tak ada lagi penundaan penerapan kebijakan zero ODOL seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan zero ODOL.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antarkementerian dan lembaga (k/l) dalam merumuskan kebijakan zero Odol. Payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

“Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

19/10/2025 18:45
AHY Puji Open House 24 Jam Kementrans, Jadi Ruang Dialog Pemerintah & Warga

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah Kementerian Transmigrasi yang menggelar kegiatan Open House 24 Jam sebagai wadah dialog terbuka pemerintah dan masyarakat.

AHY mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

“Saya menyambut baik kegiatan Open House 24 Jam bersama Kementerian Transmigrasi. Kita tadi juga menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya mereka yang berada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Termasuk hadir pula para kepala daerah,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, AHY menyoroti lima program Kementerian Transmigrasi yang dinilai mampu memperkuat pembangunan kewilayahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini antara lain, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Karyanusa Nusantara, Gotong Royong, dan Patriot Transmigrasi.

“Ada lima. Yang pertama, Program Transmigrasi Tuntas. Tadi kita saksikan penyerahan sertipikat hak milik bagi para anggota masyarakat di kawasan transmigrasi. Ini menandakan mereka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan Program Patriot Transmigrasi mengirim tim ekspedisi ke berbagai daerah untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi. Hal ini bertujuan agar wilayah tersebut dapat dikembangkan dan dikerjasamakan dengan kementerian teknis lainnya.

“Kami dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin terus mendorong kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang secara langsung berada di garis depan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan satu tahun pertama masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase penting untuk memetakan tantangan pembangunan dan memperkuat arah kebijakan ke depan.

Terkait pelaksanaan Open House 24 Jam, AHY menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.

“Saya menilai ini sebuah inisiatif dengan semangat pelayanan publik yang luar biasa – bagaimana masyarakat dapat memiliki akses langsung untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan juga kritik,” paparnya.

Menurut AHY, kritik dan aspirasi yang disampaikan secara konstruktif harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah. “Tadi saya lihat ada kritik, tapi kritik membangun, disampaikan dengan cara yang baik. Jika memang faktual dan rasional, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutan, AHY mengapresiasi Kementerian Transmigrasi yang dinilainya dapat menjadi teladan bagi lembaga pemerintah lainnya.

“Saya rasa Kementerian Transmigrasi bisa menjadi contoh bahwa institusi pemerintahan perlu memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog dan interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” pungkas AHY.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga. Digelar selama 24 jam, kegiatan tersebut diisi dengan dialog hangat antara pemerintah, masyarakat, dan para kepala daerah dari berbagai kawasan transmigrasi seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Bagian Timur (Maluku).

(prf/ega)

19/10/2025 09:46
Pecahkan Rekor Dunia: 21 Sekolah di Jawa Barat Bikin 10.821 Aplikasi Gen AI dalam Sehari – Page 3

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, mangaku bangga dengan prestasi tersebut.

“Para siswa Jawa Barat telah meraih pencapaian yang luar biasa. Mereka mencetak sejarah dengan memecahkan Guinness World Records. Dengan mengembangkan ribuan aplikasi AI hanya dalam satu hari, para inovator muda ini telah menunjukkan bahwa Indonesia telah siap untuk menyambut masa depan digital,” kata Agus.

Ia menambahkan, membekali generasi muda dengan perangkat dan pelatihan yang tepat akan membuka banyak peluang di tingkat global.

Sementara Juri Guinness World Records, Aynee Toorabally, menyatakan bahwa keberhasilan ini membuktikan komitmen Amazon dalam memberdayakan talenta muda Indonesia melalui teknologi.

“Pencapaian ini adalah kontribusi nyata bagi kemajuan sektor teknologi Indonesia di masa depan,” ujarnya.

19/10/2025 09:06
Menko AHY tekankan pembangunan transmigrasi yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Di sela menghadiri Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai agar kawasan tersebut benar-benar layak huni dan produktif.

“Bagaimana pembangunan kawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Tentu butuh dukungan, bukan hanya lahannya, tapi juga infrastruktur dasarnya,” katanya.

Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas permukiman yang baik, akses jalan yang memadai, penerangan yang merata, serta ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat di kawasan transmigrasi.

Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi elemen vital yang harus dibangun bersama untuk menciptakan konektivitas, memperkuat akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

“Transportasi yang juga menjadi sangat penting karena tanpa konektivitas, tanpa transportasi, tidak akan mungkin tercipta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah,” tuturnya.

AHY menegaskan tanpa integrasi yang kuat antara infrastruktur, layanan dasar, dan konektivitas wilayah, pembangunan transmigrasi tidak akan optimal dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, ia menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kementerian Transmigrasi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, yang dinilai telah menjadi cikal bakal penguatan sistem transmigrasi modern berbasis kolaborasi lintas sektor.

Ia juga menilai program Open House 24 Jam Kementerian Transmigrasi merupakan langkah inovatif dalam membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan partisipatif terhadap aspirasi masyarakat.

Menurut AHY, inisiatif ini mencerminkan semangat baru birokrasi yang ingin mendekatkan diri dengan rakyat melalui ruang dialog langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi kunci pemerintahan modern yang adaptif dan responsif, serta dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang melayani dengan transparansi dan empati.

“Saya rasa Kementrans bisa menjadi salah satu contoh bahwa institusi pemerintahan harus memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog, untuk interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/10/2025 00:56
Menko AHY: Revitalisasi kawasan transmigrasi demi pemerataan ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan komitmen pemerintah merevitalisasi berbagai kawasan transmigrasi sebagai langkah nyata mendorong pemerataan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah dan masyarakat.

“Kami ingin melakukan revitalisasi berbagai kawasan transmigrasi. Tujuannya agar ekonomi tumbuh,” kata Menko AHY di sela menghadiri Open House 24 Jam Penuh, yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan revitalisasi itu diarahkan agar ekonomi di kawasan transmigrasi terus tumbuh melalui peningkatan produktivitas masyarakat, baik transmigran lokal maupun warga yang berpindah dari Jawa ke berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Menurut AHY, peningkatan daya saing masyarakat menjadi kunci utama agar para transmigran dapat memiliki pekerjaan layak, penghasilan memadai, serta daya beli yang cukup untuk menopang kesejahteraan keluarga dan daerah.

Pemerintah menilai penguatan ekonomi lokal harus dilakukan secara menyeluruh dengan mendorong sektor-sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta industri berkelanjutan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sebagai langkah konkret, lanjut AHY, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian Perindustrian telah menandatangani nota kesepahaman guna memperkuat sinergi pembangunan kawasan transmigrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri rakyat.

Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan mampu menghadirkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) sebagai model pengembangan wilayah yang inklusif, produktif, dan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Menko AHY menyebut KETT bisa menjadi laboratorium pembangunan terpadu yang menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat kemajuan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan.

Keberhasilan program transmigrasi, kata AHY, akan menjadi role model pembangunan desa berbasis potensi lokal yang dapat menginspirasi pendekatan pembangunan nasional dari bawah, dimulai dari desa menuju kota.

Ia menekankan pentingnya membangun desa agar berdaya, karena tanpa penguatan wilayah pedesaan, daya dukung kota akan semakin terbatas menghadapi laju urbanisasi dan ketimpangan ekonomi.

AHY optimistis dengan kolaborasi kuat antarkementerian, lembaga, serta dukungan pemerintah daerah, pemerataan pembangunan dapat terwujud di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.

“Masih banyak ruang pertumbuhan baru dan mudah-mudahan kerja sama yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah pusat dan daerah, Indonesia akan maju bersama-sama. Bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh penjuru tanah air,” kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/10/2025 00:13
Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

“Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.

Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

“Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.

Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

“Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

“Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan bakal ada negosiasi ulang dengan China terkait pembagian beban atas cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digarap PT KCIC.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa persoalan biaya tambahan proyek Whoosh dalam tahap negosiasi ulang dengan pihak China.

“Isu daripada Whoosh itu salah satunya nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari kementerian lain,” pungkasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

Erick menjelaskan sesuai kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diusulkan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh operasional kereta tetap dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Kronologi Utang Kereta Cepat

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menjadi tonggak kemajuan moda transportasi umum di Indonesia.

Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak peletakan batu pertama pada 2016, Kereta Cepat Whoosh telah mencapai sejumlah milestone penting hingga akhirnya kini bisa dioperasikan dan melayani masyarakat.

Berdasarkan catatan Bisnis, megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).

Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.

Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun. Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.

Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengakselerasi proyek lanjutan KCJB yakni Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

“Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

Belakangan diketahui, China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

“China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

17/10/2025 07:00
Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah pusat berencana untuk membebaskan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya lazim dikenal masyarakat dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pondok pesantren.

Rencana tersebut mencuat setelah tragedi naas ambruknya bangunan tiga lantai, termasuk musala di area asrama putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/10/2025).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa rencana tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintah pusat dan daerah.

“Nanti kita duduk bersama dulu semuanya ya. Terkait dengan tadi kita yang membahas dulu adalah perumahan rakyat dulu, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk yang lain-lain, tentunya kita akan duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah, dan juga tentunya dari Kementerian Perumahan,” ungkap AHY usai acara “Sosialisasi Program Kredit Perumahan” di Surabaya, Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana menggratiskan pengurusan dokumen PBG/IMB bagi pondok pesantren secara cuma-cuma sudah dibicarakan pihaknya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karanvian.

“Saya setuju [biaya pengurusan PBG ponpes digratiskan], tadi saya sudah diskusi sebentar ya. Tadi kan ditanya soal pesantren, saya juga tadi sudah diskusi sama Pak Mendagri ya, tentu MBR [masyarakat berpenghasilan rendah) itu BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan], PBG [persetujuan bangunan gedung] gratis,” ungkap Maruarar.

Selanjutnya, Ara sapaan akrabnya berharap rencana untuk menggratiskan biaya pengurusan PBG/IMB bagi seluruh pondok pesantren di tanah air dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa segenap pengurus ponpes juga harus melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan PBG/IMB tersebut.

“Kita setuju kalau [pengurusan PBG/IMB] pesantren itu digratiskan ya. Supaya bisa bagus. Nanti mohon dukungan dari Pak Menko [AHY] supaya bisa juga berjalan ya. Supaya juga seperti MBR, tapi peraturannya, prosesnya tetap berjalan dengan baik. Syaratnya dipenuhi. Tapi kalau boleh pembiayaannya itu bisa gratis. Dari pihak kami setuju, Pak Mendagri juga mohon dukungannya,” pungkasnya.

16/10/2025 21:42
AHY: Kredit Program Perumahan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat di Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor perumahan rakyat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Kamis (16/10/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur, mulai dari kontraktor, pengembang, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku UMKM, yang mencerminkan peran luas sektor perumahan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

”Urusan rumah ini sangat mendasar, dan itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskannya,” ujar AHY.

AHY menegaskan, program KPP tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang berdampak luas.

”Setiap pembangunan rumah berarti menggerakkan banyak sektor—dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa transportasi. Ini rantai ekonomi yang sangat panjang dan produktif,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mengentaskan backlog perumahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, AHY memastikan setiap proyek perumahan harus terintegrasi dengan fasilitas publik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.

“Masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, AHY optimistis KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Jawa Timur, sekaligus mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh warga Indonesia. (tok/ian)

16/10/2025 21:39
83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

“Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

“Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

“Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

“Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

16/10/2025 10:08
Zero ODOL Mulai 2027, Industri Semen Tunggu Spesifikasi Batasan Muatan

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) masih menantikan kebijakan teknis terkait penerapan zero over dimension over load (ODOL) pada 2027. Angkutan dengan muatan berlebih ini dinilai menjadi salah satu gambaran buram angkutan logistik nasional.

Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, pihaknya telah mengetahui sembilan rencana aksi terkait implementasi zero ODOL pada 2027 yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Yang berhubungan dengan industri adalah usulan perubahan spesifikasi MST [muatan sumbu terberat] dan JBI [jumlah berat yang diizinkan]. Ini terkait dengan persiapan penyiapan kendaraan,” kata Lilik kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Adapun, MST menjadi penting sebagai patokan dalam pengangkutan logistik, begitu juga dengan JBI untuk menentukan jumlah volume barang yang dapat dibawa satu sumbu kendaraan.

Pengusaha semen juga menyoroti penetapan dan pengaturan kelas jalan, serta insentif dan disinsetif bagi angkutan yang mematuhi atau melanggar kebijakan tersebut.

“Jadi sebelum itu keluar, secara pasti kita belum bisa melakukan persiapan dan juga menghitung dampaknya. Diharapkan akhir tahun ini rencana aksi itu sudah ada update,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah aksi jelang implementasi kebijakan zero ODOL pada 2027.

Pihaknya menyiapkan sembilan hal yang bakal dijalankan. Pertama, melakukan integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Kedua, melakukan pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.

Ketiga, penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik.

Keempat, pemerintah juga akan melakukan peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda angkutan barang. Kelima, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang.

Keenam, kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik dan inflasi. Ketujuh, melakukan penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi.

Kedelapan, pemerintah akan melakukan deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan zero odol. Kesembilan, mendukung pembentukan komite kerja untuk mendorong pengembangan konektivitas nasional.

15/10/2025 20:30