Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

Menko AHY Targetkan Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Inovasi Mobilitas Indonesia

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kemenparekraf menyelenggarakan Ekraf Tech Innovation Challenge 2025 yang berfokus pada pengembangan solusi transportasi dan mobilitas cerdas.

Dari lebih 130 inovasi yang masuk, terpilih 10 kandidat terbaik yang menghadirkan solusi berbasis Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi digital.

Sepuluh kandidat tersebut adalah HIBER TECH, PT Hakaaaston, TransTrack, Solusi247, niriksagara.id, CargoLens, Cargovision, Mimo Mobility & Hoomi Social, PT Netkrom Solusindo, serta NextCargos.

Tiga inovasi unggulan dari kelompok ini selanjutnya akan mengikuti program akselerasi dan pilot project pada tahun 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky, menegaskan bahwa tantangan pembangunan tidak dapat dijawab dengan pendekatan konvensional.

“Infrastruktur dan mobilitas tidak cukup hanya bertumpu pada beton dan baja, tetapi juga memerlukan data, desain, dan teknologi yang berpusat pada kreativitas manusia,” tuturnya.

17/12/2025 08:34
Perbaikan Infrastruktur Sumatera, AHY: Prioritas Jalur Transportasi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk memulihkan infrastruktur di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang rusak akibat bencana alam.

Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, berdasarkan estimasi awal dari Kementerian Pekerjaan Umum, dana tersebut diperlukan untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih. Estimasi tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan.

“Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus di-update karena kondisi akan terus berkembang,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan menjadi salah satu prioritas utama karena akses darat merupakan penghubung vital dalam distribusi logistik maupun pengiriman alat berat untuk proses pembangunan.

“Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” kata AHY.

Selain infrastruktur, pemerintah juga tengah mendata jumlah rumah warga yang rusak atau hilang akibat banjir dan tanah longsor. Berdasarkan laporan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, tercatat sekitar 112.000 unit rumah mengalami kerusakan hingga hancur.

Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, kerusakan rumah tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, serta hanyut atau hilang. Ia meminta kementerian terkait untuk memetakan jenis kerusakan secara detail karena kebutuhan biaya perbaikan setiap unit rumah akan berbeda-beda.

Pemerintah, kata dia, terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur dan ribuan rumah terdampak melalui berbagai bentuk kolaborasi, termasuk dengan TNI AD yang telah membangun sejumlah jembatan darurat di wilayah bencana. Menurutnya, sinergi antara Kemenko Infrastruktur, TNI, dan Polri telah berjalan baik dan terbukti efektif di lapangan.

Dengan kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga, Agus Harimurti Yudhoyono optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat. Ia juga berharap dukungan masyarakat terus mengalir agar upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur di wilayah terdampak dapat berjalan optimal.

14/12/2025 18:03
Pemulihan Infrastruktur Dasar Pascabanjir Sumatera Butuh Dana Rp 51 T

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh butuh anggaran sekitar Rp 51 triliun.

Angka tersebut, kata AHY, keluar berdasarkan hitungan awal dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang diterimanya saat rapat beberapa hari lalu.

“Itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih,” kata AHY di Lapangan Tembak Djamsuri Markas Parako I Pasgat, kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).

Menurut AHY, perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalanan memang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan akses darat menjadi salah satu penghubung utama berjalannya penyebaran logistik ataupun pengiriman alat berat untuk kepentingan pembangunan.

“Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan,” kata AHY dikutip dari Antara.

Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah mendata berapa jumlah rumah yang rusak ataupun hilang akibat diterjang banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data yang diterima AHY dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait, tercatat ada 112.000 unit rumah yang hancur ataupun rusak.

“Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang,” kata AHY.

AHY juga meminta kepada kementerian terkait untuk memetakan jenis-jenis kerusakan rumah tersebut karena pastinya biaya perbaikan per unit akan berbeda-beda.

AHY memastikan, saat ini pihaknya sedang berupaya memulihkan infrastruktur dan ribuan rumah rusak tersebut.

Beragam kolaborasi pun telah dilakukan, salah satunya dengan TNI AD melalui satgas jembatannya yang sudah membangun beberapa jembatan darurat di lokasi bencana.

“Kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan dan sudah dibuktikan,” kata AHY.

Dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi dan kementerian, AHY yakin proses pemulihan pascabencana akan semakin cepat.

Dia juga berharap masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur di wilayah bencana.

14/12/2025 17:45
AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas

AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membandingkan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan tsunami Aceh 2004.
Menurut AHY, meski jumlah
korban jiwa
tidak sebesar tsunami 2004, cakupan wilayah terdampak pada bencana kali ini jauh lebih meluas.
“Jadi bedanya, waktu Tsunami 2004 memang korban jiwanya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Terbesar saya rasa di abad 21, 200.000 orang meninggal dan hilang. Dari sisi jumlah korban,” kata AHY dalam sambutannya di acara Pamor Persada Peduli Bencana
Aceh
, Sumut, dan Sumbar, di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
“Tapi kali ini, yang terdampak, daerah yang terdampak itu bisa dikatakan meluas sekarang,” tambahnya.
AHY mengungkapkan, pada awal terjadinya bencana, banyak pihak masih menduga-duga seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
Informasi yang beredar di media sosial pun kerap bercampur dengan konten lama maupun hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), sehingga menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Namun, setelah turun langsung ke lapangan, AHY memastikan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak bisa dianggap ringan.
“Tapi sebetulnya memang, apa yang menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar itu tidak ringan. Saya bisa mengatakan, karena begitu melihat dan datang langsung ke daerah bencana,” urai AHY.
Di Provinsi Aceh, AHY menyebut sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak bencana.
Dampaknya merata dari wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, hingga kawasan tengah dan pegunungan seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Takengon, dan Gayo.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Di Sumut, 18 dari 33 kabupaten/kota dilaporkan terdampak bencana.
Sementara di Sumbar, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota mengalami kerusakan, termasuk kawasan Lembah Anai yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata.
“Pernah ke Lembah Anai? Ada yang pernah pesiar ke sana? Ada air terjun bagus. Hancur sekarang semuanya. Jalan jembatan hancur,” jelasnya.
Untuk menangani dampak bencana, AHY mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilisasi pesawat dan helikopter dalam penyaluran bantuan logistik ke wilayah yang terisolasi akibat putusnya jalan dan jembatan.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter Caracal untuk menjangkau sejumlah titik di Aceh, serta melalui jalur laut dengan mengerahkan kapal perang TNI AL (KRI) ke wilayah Aceh Tamiang, Lhokseumawe, dan sekitarnya.
AHY menuturkan bahwa Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah dengan dampak terparah.
Banyak rumah hancur total, bahkan sejumlah desa dilaporkan hilang akibat bencana.
“Semua merasa kebingungan. Kepala daerah kebingungan. Karena betul-betul di tengah-tengah itu kayak di film-film yang sudah mereka sampai mengatakan seperti kota zombi. Habis. Rumah itu bukan lagi rusak sedang atau berat. Hancur, hilang,” ungkap dia.
Ia menambahkan, bencana yang dipicu fenomena siklon tropis tersebut telah menyebabkan sekitar 950 orang meninggal dunia, 250 orang masih dinyatakan hilang, sekitar 5.000 orang dirawat, dan hampir satu juta warga mengungsi.
Sejumlah wilayah, termasuk 12 kecamatan di Aceh Tamiang, masih mengalami pemadaman listrik total.
Menutup paparannya, AHY mengajak semua pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan agar aktivitas manusia tidak memperparah dampak
bencana alam
di masa depan.
“Kita harus punya kesadaran. Jangan sampai manusia juga punya ulah. Atau menjadi bagian yang memperburuk itu semuanya. Kita jaga lingkungan kita. Kendati ini adalah fenomena alam yang namanya apa? Tropical Cyclone,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 14:22
Dukungan Aksesmu Mengalir untuk Korban Bencana Aceh–Sumut–Sumbar

TANGERANG – Aksesmu melepas bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian perusahaan sekaligus dukungan terhadap program penanganan bencana yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Sebagai anggota APRINDO, Aksesmu ikut mengambil peran aktif dalam membantu pemulihan masyarakat di daerah terdampak.

Pelepasan bantuan dilaksanakan di Tangerang dan dihadiri Operations Director Aksesmu, Yosef Risdianto. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut hadir dan secara simbolis melepas keberangkatan 19 truk bantuan dari anggota APRINDO, termasuk dari Aksesmu. APRINDO diwakili oleh Ketua Umum Solihin.

Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak secara optimal.

“Kemenko IPK berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk APRINDO, untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau wilayah yang aksesnya terhambat. Saat saya meninjau lokasi bencana, banyak jalur yang tidak bisa dilalui truk karena kerusakan. Karena itu, kami menurunkan alat berat dan fasilitas infrastruktur darurat agar akses bisa dibuka,” ujar AHY.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mempercepat pemulihan serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah terdampak agar bantuan dan proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Bantuan dari Aksesmu mencakup makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, popok bayi, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Seluruh bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga terdampak bencana.

Operations Director Aksesmu, Yosef Risdianto, menegaskan bahwa kontribusi ini merupakan wujud komitmen perusahaannya dalam mendukung misi kemanusiaan nasional.

“Aksesmu baru berjalan tiga tahun, tetapi kami percaya bahwa sebagai bagian dari ekosistem ritel Indonesia, kami memiliki tanggung jawab moral untuk membantu ketika bencana terjadi. Kami berharap dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat di Sumatera,” ujarnya.

Yosef juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci dalam penyaluran bantuan secara cepat dan tepat.

“Aksesmu akan terus mendukung langkah pemerintah serta aktif berkontribusi dalam berbagai program sosial yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Aksesmu berharap bantuan yang dikirimkan dapat memberikan dukungan nyata bagi masyarakat terdampak serta menjadi bagian dari proses pemulihan yang lebih luas di Sumatera.

13/12/2025 10:53
112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mencatat sebanyak 112.551 unit rumah di Sumatera mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor. Kerusakan rumah tersebut tersebar dalam empat kategori yaitu rusak ringan, sedang, berat, hingga hanyut terbawa arus.

“Sekitar 112.000 unit rumah yang terdampak di tiga provinsi statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hanyut,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per Kamis (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, Aceh menjadi wilayah dengan rumah rusak terbanyak, yaitu 74.942 unit dengan rincian sebagai berikut:

Rusak ringan: 26.490 unit.Rusak sedang: 14.974 unit.Rusak berat: 32.050 unit.Hanyut: 1.428 unit.

Sumatera Utara, terdapat 28.622 unit rumah terdampak dengan rincian sebagai berikut:

Rusak ringan: 19.528 unit.Rusak sedang: 3.895 unit.Rusak berat: 4.277 unit.Hanyut: 922 unit.

Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 8.987 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut:

Rusak ringan: 5.435 unit.Rusak sedang: 1.113 unit.Rusak berat: 1.753 unit.Hanyut: 686 unit.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, rumah dengan kategori rusak berat sedang dipertimbangkan apakah akan dibangun ulang atau direnovasi. Sementara rumah rusak ringan dipastikan akan melalui proses perbaikan. Namun, untuk saat ini pemerintah belum dapat menyampaikan estimasi anggaran penanganan karena masih menghitung berbagai variabel penting.

“Itu tadi yang dampak kerusakannya berat, sedang, tergantung lokasi juga karena membangun di daerah yang berat logistiknya. Variabelnya banyak,” kata Ara.

“Kami mesti hitung kan biaya logistiknya sama biaya transportasinya, makanya sabar. Kami tidak mau ngomong yang cepat, tetapi salah. Lebih baik didalami benar-benar dahulu, sehingga pernyataannya itu benar,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP saat ini sudah menyiapkan rumah instan sederhana sehat (Risha) untuk dibangun di wilayah terdampak banjir Sumatera. Proyek Risha membutuhkan lahan minimal 60 meter persegi dan menggunakan teknologi yang memungkinkan pembangunan lebih cepat, efisien, serta kokoh.

Selain hunian, pemerintah juga tengah menyiapkan pemulihan fasilitas publik, termasuk masjid, jalan lingkungan, serta ruang bermain anak.

11/12/2025 18:47
Sangat Parah, Hampir Semua Bangunan Hancur!

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tak menampik parahnya kerusakan infrastruktur di daerah Aceh Tamiang. Hal itu ia ungkap saat melakukan tinjauan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh pada Rabu (10/12/2025).

AHY menjelaskan, kunjungan ini dilakukan untuk pemetaan kerusakan infrastruktur dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dalam kunjungan ini, ia menyebut banyak bangunan milik masyarakat dan pemerintah yang hancur parah.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, memang sangat parah. Hampir semua struktur bangunan, baik milik masyarakat maupun milik pemerintah, hancur atau rusak berat akibat banjir besar dan longsor beberapa waktu lalu,” ungkap AHY dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

AHY mengatakan, pemerintah saat ini fokus pada penanganan darurat bencana secara cepat dan efektif. Penanganan darurat ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan tenda, air bersih, layanan kesehatan, hingga pemulihan aksesibilitas antardaerah.

“Bantuan logistik, seperti beras dan sembako, harus terus mengalir karena masyarakat sama sekali tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhan harian,” ucapnya.

AHY menekankan perlunya percepatan pengerahan alat berat untuk mempercepat pembersihan dan perbaikan infrastruktur. Ia pun berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat bekerja efektif membuka kembali akses yang terputus.

“Antar-kecamatan dan antar-desa harus bisa tersambung kembali, karena banyak jalan putus dan jembatan hancur yang perlu segera diperbaiki,” ungkapnya.

“Pengerahan alat-alat berat seperti eskavator, loader, dan backhoe harus dikawal bersama, agar proses pembersihan dan perbaikan dapat berjalan cepat,” imbuhnya.

Dalam kunjungannya, AHY juga memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, logistik, air bersih, hingga aktivitas sosial-ekonomi masyarakat menjadi prioritas. Setidaknya, terdapat 12 kecamatan yang saat ini masih mengalami pemadaman listrik total di Aceh Tamiang.

Ia juga mendorong percepatan pemulihan layanan komunikasi yang saat ini terbatas di wilayah tersebut. “Saya datang karena ingin kita bersama-sama mempercepat proses pemulihan dan recovery untuk masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga Video: Listrik di Aceh Tamiang Masih Belum Menyala!

(ahi/kil)

11/12/2025 11:17
Tinjau Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Korban Banjir soal Sanitasi-Air Bersih

Jakarta –

Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau lokasi banjir di Aceh. Riefky menerima aspirasi warga soal sanitasi dan air bersih yang masih minim.

Riefky tiba di Tanah Rencong, pada Selasa (9/12/2025) pagi. Riefky memulai kunjungannya dengan meninjau Kabupaten Pidie dan melihat kondisi pengungsi di salah satu posko darurat.

Kunjungan kemudian berlanjut ke Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Di daerah ini, Riefky blusukan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir.

Riefky menyebut perjalanan kali ini tidak mudah, terlebih saat rombongan tiba di daerah dengan akses jalan yang terputus.

“Tadi pukul tujuh malam WIB kami menyeberang menggunakan boat karena akses jalan terputus total. Tidak ada pilihan lain karena besok pagi pukul 04.00 WIB kami harus bergerak dari Lhokseumawe menuju Aceh Tamiang,” kata Riefky, dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

“Mereka menitipkan aspirasi soal sanitasi, air bersih, kebersihan, serta peralatan untuk membersihkan lumpur dari rumah warga,” ucapnya.

Riefky mengatakan pemerintah pusat akan melakukan tindak lanjut agar kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi. Riefky juga akan berkoordinasi dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait infrastruktur terdampak di Aceh.

“Kami sangat prihatin dengan situasinya. Tapi kami tahu pemerintah daerah sedang berupaya menyambungkan jembatan alternatif agar mobilitas warga pulih,” ucap Riefky.

Riefky menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia memastikan kehadiran pemerintah mendengar dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

“Ini semua sesuai arahan Bapak Presiden untuk terus melihat, mendengarkan, dan membantu masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Aceh,” tutupnya.

(eva/fca)

11/12/2025 02:50
Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.

Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.

Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.

“PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.

Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.

“Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.

Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.

Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.

Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.

“Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.

10/12/2025 16:14
AHY Pastikan RI Bebas Truk Odol Mulai 1 Januari 2027

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan implementasi zero over dimension and overload (ODOL) atau truk dengan muatan berlebih akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

AHY menekankan, upaya pengentasan truk dengan muatan berlebih itu dilakukan guna mengurangi inefisiensi anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan.

“Sedang kita tertibkan, insyaallah, mohon doa dan dukungannya mulai 1 Januari 2027 zero ODOL,” jelasnya dalam agenda Balairung Dialogue di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Pasalnya, tambah AHY, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp41 triliun setiap tahunnya untuk proses perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi truk ODOL.

Selain itu, pengentasan mobilisasi truk dengan muatan berlebih juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam catatannya, truk ODOL menjadi kontributor terbesar kedua penyebab kecelakaan di Indonesia.

“Jadi 1 Januari 2027, kita berharap dengan semua lembaga kementerian, zero ODOL, kita tertibkan sehingga mengurangi kecelakaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menjelaskan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penerapan zero ODOL dapat menekan angka kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik.

Aan juga menyebut, apabila implementasi zero ODOL berjalan dengan baik, maka terdapat potensi penghematan anggaran infrastruktur mencapai Rp2,8 triliun.

“Potensi efisiensi dan penghematan infrastruktur bisa mencapai Rp1,4 triliun—Rp2,8 triliun per tahun sehingga dapat dialokasikan ke sektor lain, terutama untuk kebutuhan dalam ekosistem angkutan logistik,” ujarnya.

Lebih lanjut, hasil survei BPS itu juga memperkirakan kenaikan biaya logistik hanya 3,3% dengan penerapan zero ODOL. Hal tersebut didorong kenaikan biaya BBM, tol, sewa truk, perawatan armada. Mengingat, melalui implementasi tersebut, otomatis jumlah angkutan akan bertambah.

10/12/2025 11:25