Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Demokrat Disebut dapat Iming-iming Jadikan AHY Cawapres 2029 di Tengah Dukungan Pilkada Lewat DPRD

    Demokrat Disebut dapat Iming-iming Jadikan AHY Cawapres 2029 di Tengah Dukungan Pilkada Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus kembali bersuara soal keputusan Partai Demokrat berbalik dan mendukung Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

    Kali ini, sindiran keras dilontarkan oleh John Sitorus menyusul keputusan yang diambil oleh Demokrat.

    Lewat unggahan di akun Threads pribadinya, John Sitorus menyebut keputusan diduga diambil oleh Demokrat karena iming-iming.

    Iming-iming yang dimaksud kemungkinan soal kekuasaan yang dijanjikan ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon Wakil presiden di Pemilu 2029 mendatang.

    “Demi kekuasaan sang putera mahkota dan iming-iming kursi Cawapres 2029 ‘kalo jadi’,” tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).

    Karena iming-iming inilah, ia menyebut Demokrat sampai rela membelot dan mendukung wacana tersebut.

    “Demokrat rela jadi partai PECUNDANG reformasi,” ujarnya.

    Soal sindiran kata pecundang yang diberikan oleh John Sitorus, ia punya alasannya.

    Menurutnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak keras usulan Pilkada ini.

    Namun, Demokrat yang merupakan partainya justru melakukan hal lain dan menyetujui wacana ini.

    “Gimana gak pecundang? baru tahun 2023 SBY menolak keras Pilkada lewat DPRD, sekarang Demokrat malah setuju Pilkada lewat DPRD,” tuturnya

    “Ini artinya, rakyat tidak boleh lagi memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung,” jelasnya.

    Jika nantinya wacana ini benar diberlakukan, maka rakyat menurut John Sitorus hanya bisa jadi penonton aksi-aksi politik.

    “Rakyat hanya menonton drama di DPRD yang dipenuhi politikus-politikus BUSUK,” ucapnya.

  • Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD, Denny Siregar: AHY Ga Mau Kehilangan Kursi Cawapres 2029

    Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD, Denny Siregar: AHY Ga Mau Kehilangan Kursi Cawapres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat berubah haluan mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal ini menuai sorotan.

    Pasalnya, Demokrat sebelumnya menolak Pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kini malah berubah haluan.

    Pegiat Media Sosial Denny Siregar salah satu yang menyoroti. Dia mengatakan Partai Demokrat berubah sikap karena berusaha baik dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya @PDemokrat harus berbaik-baiklah sama Prabowo,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Rabu (7/1/2026).

    Tujuannya, menurut Denny, karena ada kepentingan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) menjaga hubungannya dengan Prabowo. Sehingga tidak kehilangan kursi Calon Wakil Presiden (Cawapres) di tahun 2029.

    “Karena AHY ga mau kehilangan kursi cawapres 2029,” terand Denny.

    Diberitakan sebelumnya, Demokrat kerap mengkritik wacana Pilkada dipilih DPRD. Karena dianggap tidak demokratis.

    Belakangan, sikapnya berubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

    “Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman kepada jurrnalis, Selasa (6/1).

    Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

  • Kritik Langkah Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo Soal Pilkada, Jhon Sebut SBY Dikhianati

    Kritik Langkah Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo Soal Pilkada, Jhon Sebut SBY Dikhianati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti sikap Parta Demokrat soal rencana pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD.

    Pembahasan ini mulai ramai pada akhir tahun 2025 lalu dna masih menjadi perbicangan hangat. Partai Demokrat memilih untuk satu barisan dengan Prabowo Subianto soal sistem ini.

    Melalui unggahan di X miliknya, Jhon menandai akun Demokrat dan beberapa akun petinggi partai ini. Jhon menyebut Demokrat telah kehilangan arah.

    “Hallo @PDemokrat @SBYudhoyono @Andiarief__ @jansen_jsp @AgusYudhoyono,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2025).

    Jhon menyindir Demokrat yang menurutnya tidak mampu mempertahankan sikapnya dengan memilih sejalan dengan Prabowo.

    “Kalian masih WARAS dan ingat tweet ini kah? Apa yang kalian takutkan jika mempertahankan warisan yang baik ini?,” sambungnya.

    Bahkan, Jhon sampai menyindir jabatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Masa jabatan Menko doang lebih berharga dari kepentingan rakyatmu? Jangan HINA pak SBY…!,” imbuhnya.

    Untuk mengingatkan partai Demokrat, Jhon kembali mengunggah postingan Susilo Bambang Yudhoyono yang memperthakankan sistem pemilihan langsung Pilkada bukannya dipilih oleh DPRD.

    “Sebelum mengakhiri jabatan sbg Presiden Oktober 2014, saya mengeluarkan Perppu utk tetap mempertahankan Sistem Pilkada Langsung bukan Pilkada yg dipilih oleh DPRD. Dalam Perppu tsb sudah diwadahi berbagai perubahan & perbaikan atas implementasi UU yg berlaku sebelumnya SBY,” tulis SBY dalam unggahannya pada 15 Juni 2023 lalu. (Elva/Fajar)

  • Demokrat Tiba-tiba Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ada Apa?

    Demokrat Tiba-tiba Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ada Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus menyoroti tajam ke Partai Demokrat soal perubahan sikap.

    Perubahan sikap yang dimaksud terkait perubahan suara Demokrat terkait Pilkada.

    Terbaru, Partai Demokrat disebut memberikan dukungannya ke Pilkada lewat DPRD.

    Hal inilah yang kemudian mengundang dan membuat John Sitorus bereaksi keras soal perubahan suara dari Demokrat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot tajam keputusan tersebut.

    John Sitorus bahkan membandingkan Demokrat yang sebelumnya disebut partai pemberani, nyata sama seperti partai koalisinya yang lain.

    “Gue kira Demokrat partai pemberani ternyata pecundang, sama seperti partai-partai koalisinya,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Ia menyebut Demokrat harusnya berani mengambil langkah lain, bukannya malah ikut mendukung Pilkada melalui DPRD.

    Hal inilah yang disebut John Sitorus membuat negara kita ikut rusak demokrasinya.

    “Partai seperti Demokrat seharusnya jangan ikut-ikutan merusak demokrasi negara kita,” sebutnya.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) juga ikut disentilnya.

    Menurutnya AHY jadi ketua yang tidak punya nyali dan tidak ingin mengorbankan kekuasaannya demi Indonesia.

    “Ya beginilah kalo ketua umumnya ga punya nyali, ga mau mengorbankan kekuasaan demi Indonesia,” terangnya.

    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.

    “Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Hero

  • SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    GELORA.CO -Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

    Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

    “Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.

    Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

    “Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

    Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

    “Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya

  • Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Yan Harahap membalas pernyataan pedas dari Faizal Assegaf.

    Ini berkaitan dengan pernyataan dari Faizal Assegaf persoalan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus melakukan segalanya untuk ambisi anaknya itu.

    Ia bahkan menyebut ambisi yang saat ini dijalankan oleh AHY membuat mantan Presiden RI keenam itu jadi seperti ini.

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!,” ungkapnya.

    Dari pernyataan inilah yang kemudian dibalas dan disorot tajam oleh Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah.

    Biasanya menurutnya adalah orang yang menganggap etika dan hukum adalah kelemahan.

    “Orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah sering menganggap etika dan hukum sebagai kelemahan,” ungkapnya.

    Padahal, untuk negara Indonesia yang penuh adab seperti ini. Hal inilah yang justru menurut Yan Harahap sebagai pondasi.

    “Padahal di negara beradab, itulah fondasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada somasi yang dilayangkan terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Adapun langkah somasi ini diambil bukan sekadar respons politik.

    Melainkan bagian dari upaya menjaga kebenaran serta kehormatan di ruang publik agar tidak tercemar oleh tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

  • Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyentil Partai Demokrat. Terkait sikapnya menanggapi isu ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang menyeret Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut Faizal, sikap Demokrat menunjukkan SBY yang terlihat seperti anak-anak. Dia menduga semua itu dilakkan untuk ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Senin (5/1/2026).

    Dia menyentil sikap tersebut. Terutama dalam somasi terhadap Sudiro Wi Budhius M. Piliang.

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!” ujar Faizal.

    Adapun, somasi tersebut terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Itu dikonfirmasi Politisi Partai Demokrat, Yan A. Harahap.

    “Surat somasi telah dilayangkan kepada saudara Sudiro Wi Budhius M. Piliang,” kata Yan dikutip dari X @YanHarahap (2/1/2026).

    Dia menegaskan, tuduhan yang menyebut SBY sebagai dalang dalam isu ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap Pak SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi,” jelasnya.
    Menurut Yan, narasi yang dibangun tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

    “Tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

    “Tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada,” sambung Yan.

  • Alasan SBY dan Megawati Mau Tempuh Jalur Hukum karena Dikaitkan Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah

    Alasan SBY dan Megawati Mau Tempuh Jalur Hukum karena Dikaitkan Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah

    GELORA.CO  – Ini lah alasan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan akan membawa ke jalur hukum pihak-pihak yang mengaitkan keduanya dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Santer dikabarkan isu tudingan ijazah palsu Jokowi digawangi oleh orang besar dan berkaitan dengan egenda politik. 

    Sejumlah pihak lalu melayangkan tudingan itu kepada SBY yang diduga memiliki agenda politik untuk menaikkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2029. 

    Bahkan ada juga yang mengaitkan dengan Megawati yang dituding sakit hati ke Jokowi saat PIlpres 2024. 

    Kabar ini pun lalu ditanggapi kubu SBY dan Megawati. 

    SBY Siap Layangkan Somasi

    Politikus Partai Demokrar, Andi Arief menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut.  

    SBY disebut telah mempertimbangkan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya.

    “Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini,” kata Andi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu (31/12/2025).

    Andi menuturkan bahkan SBY turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja.

    “Atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Megawati dalam mengungkap (isu) ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu tidak benar.

    “Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik,” ujar Andi.

    Andi menuturkan jika fitnah tidak dihentikan, maka SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

    Sehingga, dia berharap fitnah mengaitkan SBY dengan kasus dugaan ijazah Jokowi agar dihentikan.

    “Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa SBY kini sudah tidak berfokus lagi di dunia politik tetapi menekuni seni lukis dan mengurus klub voli, Lavani.

    “Hari-hari politik (di Partai Demokrat) kan sudah dipimpin oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” katanya.

    Megawati tak beri perintah, tapi kader bergerak 

    Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. 

    Politikus PDIP, Guntur Romli mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut.

    Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.

    “Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan.”

    “Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (1/1/2026).

    Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader.

    Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati.

    “Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader.”

    “Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami,” tuturnya.

     Jokowi sebut ada operasi politik

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahunan bergulir.

    Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena dia yakin dengan ijazah asli yang dipegangnya. 

    Dia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, karena ada aduan di Bareskrim. 

    “Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?,” katanya dikutip dari wawancara eksklusif Kompas TV pada Selasa (9/12/2025). 

    Menurut Jokowi, akan lebih baik kalau pembuktian tudingan ijazah palsu ini di pengadilan karena akan kelihatan proses hukum yang adil. 

    Baca juga: Sosok Majelis Hakim PN Solo yang Tolak Eksepsi Jokowi dan Rektor UGM di Sidang Gugatan Warga Negara

    “Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?,” kata Jokowi sambil tersenyum. 

    Jokowi melihat ada agenda besar politik dan ada operasi politik sehingga isu ijazah palsu ini sampai bertahun-tahun tidak selesai.

    Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu yang mau men-downgrade dan menurunkan reputasi yang dia miliki.

    “Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum. 

    Kenapa harus diturunkan reputasinya? 

    Jokowi menduga ada kepentingan politik di baliknya.

    “Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” katanya. 

    Jokowi pun masih dengan keyakinannya bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya. 

    “Saya pastikan. Iya,” katanya.

    Siapa orang besar itu? 

    “Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan,” jawabnya. 

    Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini.

    “Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” ujarnya

  • Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh Nasional 1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto sempat memperkenalkan sejumlah menterinya kepada para korban banjir dan longsor di Posko Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menjelang Tahun Baru 2026, Rabu (31/12/2025) malam.
    “Saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri-menteri,” ujar Prabowo di Posko Desa Batu Hula.
    Prabowo awalnya memperkenalkan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketiganya berdiri saat namanya disebut.
    Selanjutnya, Presiden memperkenalkan Menteri Luar Negeri Sugiono, Dia menyebut Sugiono sebagai putra Aceh.
    “Beliau lahir di Takegon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh tapi karena cuaca akhirnya dialihkan, akhirnya datang ke Tapanuli Selatan,” jelasnya.
    Selanjutnya, Prabowo memperkenalkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai orang Jawa Tengah.
    Setelah itu, Prabowo memanggil Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Angga Raka Prabowo.
    Meski memiliki nama yang sama, Kepala Negara berkelakar mereka bukanlah saudara.
    “Hadir juga Kepala Bakom Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Tapi bukan saudara langsung, rupanya nama Prabowo itu banyak juga rupanya,” kata Prabowo.
    Terakhir, Prabowo memperkenalkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pengungsi langsung bersorak ramai ketika nama Teddy diperkenalkan.
    “Hadir juga Seskab Saudara Teddy Indra Wijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh Nasional 1 Januari 2026

    Prabowo Perkenalkan Menteri ke Korban Banjir Sumut, Heran Seskab Teddy Disambut Riuh
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto sempat memperkenalkan sejumlah menterinya kepada para korban banjir dan longsor di Posko Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menjelang Tahun Baru 2026, Rabu (31/12/2025) malam.
    “Saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri-menteri,” ujar Prabowo di Posko Desa Batu Hula.
    Prabowo awalnya memperkenalkan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketiganya berdiri saat namanya disebut.
    Selanjutnya, Presiden memperkenalkan Menteri Luar Negeri Sugiono, Dia menyebut Sugiono sebagai putra Aceh.
    “Beliau lahir di Takegon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh tapi karena cuaca akhirnya dialihkan, akhirnya datang ke Tapanuli Selatan,” jelasnya.
    Selanjutnya, Prabowo memperkenalkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai orang Jawa Tengah.
    Setelah itu, Prabowo memanggil Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Angga Raka Prabowo.
    Meski memiliki nama yang sama, Kepala Negara berkelakar mereka bukanlah saudara.
    “Hadir juga Kepala Bakom Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Tapi bukan saudara langsung, rupanya nama Prabowo itu banyak juga rupanya,” kata Prabowo.
    Terakhir, Prabowo memperkenalkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pengungsi langsung bersorak ramai ketika nama Teddy diperkenalkan.
    “Hadir juga Seskab Saudara Teddy Indra Wijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semua ya, gimana,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.