Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Kabar Baik, Wamenperin Kasih Bocoran Insentif PPN DTP Mobil Listrik

    Kabar Baik, Wamenperin Kasih Bocoran Insentif PPN DTP Mobil Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teka-teki kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik akhirnya mulai terkuak. Pemerintah bakal kembali memberikan insentif untuk menggerakkan penjualan kendaraan.

    “Untuk yang PPN DTP nanti akan diumumkan oleh Kemenko Perekonomian. Tidak lama lagi,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di kantor Kemenperin, Selasa (10/12/2024).

    Saat ini pemerintah tengah memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN DTP, insentif ini diberikan untuk mobil listrik sebesar 10 persen jadi besar PPN yang tadinya 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pemberian PPN DTP pada tahun ini hanya berlaku sampai Desember 2024.

    Selain itu, Ia juga menilai industri yang masuk ke dalam rantai pasok ikut mendapatkan insentif.

    “Kalau untuk insentif IKM, saya kira sudah berjalan, Nah yang kita minta ini usulan untuk insentif industri besarnya yang bisa membangun ekosistem rantai pasok bersama IKM ini,” sebut Faisol.

    Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah memberi sinyal bakal kembali memberikan insentif untuk kendaraan bermotor.

    “Kan di tahun ini kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN DTP untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu lagi nanti kami umumkan untuk tahun depan,” kata Airlangga Hartarto, Selasa (3/12) malam.

    Wacana Insentif PPnBM

    Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengungkapkan, pemerintah tengah membahas upaya untuk membantu industri nasional, termasuk industri otomotif. Salah satunya, wacana menggelontorkan kembali insentif PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Dengan begitu, kata Menperin, pemerintah dengan seimbang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan industri.

    Hal itu disampaikannya merespons kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5%.

    “Soal UMP, begini, kan pemerintah itu perlu juga menciptakan daya beli di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat itu kan pekerja atau buruh yang upahnya diatur melalui UMP. Jadi kenaikan itu memang menurut pandangan saya suatu hal yang perlu dilakukan. Sekali lagi, untuk menciptakan daya beli yang ada di masyarakat,” katanya, dikutip Jumat (6/12/2024).

    “Pemerintah tentu juga menyadari bahwa tekanan terhadap industri itu juga cukup besar. Kalau kita bicara, dari daya beli yang sedang lemah, sekarang UMP-nya dinaikkan, kemudian secara Undang-Undang harus ada kenaikan PPN,” tambahnya.

    Karena itu, jelasnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan atau insentif maupun stimulus bagi industri.

    “Sebetulnya tentu kami sudah rapatkan kemarin, kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” ungkapnya.

    “Contohnya kemarin yang sudah dibahas ya, yaitu insentif atau stimulus yang berkaitan dengan sektor otomotif. Policy seperti PPNBM, policy seperti PPNDTP, itu akan kita ambil. Kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik, tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya. Dan itu kemarin sudah kami bicarakan,” kata Menperin.

    (dce)

  • Menkomdigi Ketemu Menperin Bahas Nasib iPhone 16 di Indonesia

    Menkomdigi Ketemu Menperin Bahas Nasib iPhone 16 di Indonesia

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada hari ini, Senin (9/12/2024).

    Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta. Adapun, topik yang dibahas oleh Meutya dan Agus ini terkait investasi Apple di Indonesia.

    “Beberapa hal di antaranya ya (soal investasi Apple di Indonesia-red),” ujar Meutya kepada detikINET, Senin (9/12/2024).

    Terkait lebih rinci pembahasan antara Menkomdigi dan Menperin ini, Meutya belum berkomentar lebih jauh.

    Seperti diketahui sebelumnya, Apple telah menawarkan investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun untuk membangun pabrik komponen di Bandung, namun tawaran ini ditolak oleh pemerintah karena dianggap tidak setara dengan potensi pasar dan kebutuhan investasi untuk mencapai keadilan ekonomi.

    Alhasil, persoalan tersebut berdampak pada mundurnya penjualan iPhone 16 series yang seharusnya sudah dipasarkan di Oktober 2024 lalu.

    Kemudian, Pemerintah RI mengajukan syarat baru bagi raksasa asal Cupertino, AS, itu untuk dapat memasarkan iPhone terbarunya itu di Indonesia dengan berinvestasi USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun dan disanggupi oleh Apple.

    Apple disebutkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM soal rencana investasi.

    “Mereka (Apple) sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Angka yang mereka sampaikan, rencana investasi mereka ke depan itu sekitar USD 1 miliar,” kata Agus seperti dikutip dari detikFinance beberapa waktu lalu.

    “Saya sendiri sudah intensif bicara dengan Bapak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), kami bicarakan skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi yang secara verbal dikomitmenkan oleh Apple ke Kementerian Investasi sebesar USD 1 miliar tadi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Agus mengungkap Apple akhirnya memilih opsi investasi pembangunan pabrik di Indonesia. Ini ditempuh agar memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), demi bisa menjual iPhone 16.

    “Insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia,” ujarnya saat itu.

    (agt/fay)

  • UMP Naik 6,5%, Pengusaha Tekstil Minta Diskon Pajak atau PPN Final 15%

    UMP Naik 6,5%, Pengusaha Tekstil Minta Diskon Pajak atau PPN Final 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meminta pemerintah agar mempersiapkan kebijakan khusus untuk industri padat karya di tengah kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang merupakan industri padat karya membutuhkan keringanan perpajakan. 

    “Baiknya ada skema PPN khusus bagi industri padat karya dengan rantai nilai hulu hilir yang panjang seperti TPT. Kita usulkan potongan PPN atau PPN final,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (9/12/2024). 

    Dia mengusulkan adanya potongan diskon PPN jadi 5% atau dengan menerapkan PPN final 15% yang diberlakukan hanya untuk produk akhir. Pasalnya, bagi industri yang memiliki rantai nilai panjang, instrumen pajak memakan biaya yang besar. 

    “Betul, hanya produk akhir yang kena PPN. Masukan penerimaan untuk pemerintah sama saja tapi tidak menjadi beban industri,” tuturnya. 

    Sebelumnya, dia meyakini rencana pemberlakuan PPN 12% hanya untuk barang mewah tidak menjadi beban biaya produksi di industri manufaktur. Menurut dia, yang terkena imbas dari kebijakan tersebut yakni daya beli kelas menengah ke atas meskipun hanya naik 1%. 

    Kebijakan PPN 12% yang dikenakan pada seluruh rantai pasok dikhawatirkan berimbas pada beban arus kas karena produsen harus menyediakan tambahan modal untuk cashflow berupa beban bunga akibat pengkreditan PPN. 

    “Kalau PPN terkena di rantai nilai, PPN 12%, hitungan pajak final di konsumennya bisa sekitar 21%,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah menyadari keputusan kenaikan UMP 2025 memberikan tantangan tersendiri, terutama bagi dunia usaha dan industri yang tengah menghadapi tekanan besar. 

    “Kemarin kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Kamis (5/12/2024). 

    Pasalnya, kenaikan upah minimum juga dibarengi dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% sehingga tekanan industri disebut akan cukup besar ke depannya. 

    Untuk mengatasi potensi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap sektor industri, pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai insentif dan stimulus. 

    Salah satu insentif yang telah dibahas adalah yang berkaitan dengan sektor otomotif, khususnya terkait kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP). 

  • Nasib iPhone 16 di RI Usai Apple Janji Bikin Pabrik Rp 16 Triliun

    Nasib iPhone 16 di RI Usai Apple Janji Bikin Pabrik Rp 16 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seri iPhone 16 hingga kini belum bisa dijual secara resmi di Indonesia. Proses negosiasi Apple dan pemerintah dalam pemenuhan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih terus berlangsung.

    Informasi terakhir, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan Apple akan mengambil skema investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi TKDN sebagai syarat menjual seri iPhone 16.

    Produsen iPhone itu sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi, dan angka yang disampaikan untuk rencana investasi ke depan sekitar US$1 miliar atau setara Rp 15,8 triliun.

    Persoalan teknis lebih lanjut akan dibahas antara Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian. Antara lain terkait kawasan industri mana yang akan diarahkan, serta bagaimana termin komitmen investasi itu bisa terealisasikan.

    Menperin menyebut, akan membantu sedemikian rupa agar investasi Apple realisasinya berjalan baik dan lancar, sesuai apa yang nanti disepakati. Sehingga Apple juga bisa tumbuh dengan baik di Indonesia dengan menghadirkan fasilitas produksi atau pabrik-pabrik.

    Sebelumnya, Apple sudah mengajukan proposal untuk menambah investasi senilai US$100 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun dengan membangun pabrik aksesori di Indonesia. Namun, proposal itu ditolak pemerintah karena dinilai tidak berkeadilan.

    Pada November lalu, pemerintah juga menegaskan belum akan mengeluarkan sertifikasi TKDN bagi Apple, sebelum raksasa Cupertino itu melunasi ‘utang’ komitmen investasi sebelumnya yang belum direalisasikan senilai US$10 juta atau setara Rp 158 miliar.

    Sebagai informasi, Apple selama ini memilih skema pemenuhan TKDN dalam bentuk inovasi investasi untuk menjual iPhone di Indonesia. Hal itu ditelurkan melalui pembangunan fasilitas pendidikan Apple Developer Academy di beberapa lokasi. Komitmen investasi awalnya Rp 1,71 triliun, tetapi belum direalisasikan sepenuhnya.

    Di saat bersamaan, sertifikasi TKDN Apple di Indonesia sudah habis masa berlakunya setelah 3 tahun dan belum bisa diperpanjang karena belum melunasi sisa komitmen investasi tersebut.

    Dengan begitu, nasib penjualan seri iPhone 16 agaknya masih harus menunggu beberapa hal. Pertama, perumusan teknis proposal investasi Apple yang baru dalam memenuhi TKDN, serta realisasi sisa komitmen investasi Apple dari kesepakatan sebelumnya.

    (fab/fab)

  • Ternyata Ini Alasan Prabowo Ajak Haji Isam ke Jepang Bertemu Investor

    Ternyata Ini Alasan Prabowo Ajak Haji Isam ke Jepang Bertemu Investor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam pertemuan dengan pengusaha Jepang di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad. Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kehadiran pengusaha yang dikenal sebagai Haji Isam itu.

    Dalam pertemuan yang dilakukan Jumat (6/12/2024), Haji Isam terlihat hadir mengenakan jas hitam dalam pertemuan dan makan siang tersebut. Dia nampak duduk di sebelah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

    Prabowo juga mengenalkan Haji Isam di hadapan para pengusaha Jepang. “Andi Syamsuddin Arsyad, pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo.

    Sementara itu ditemui di Istana Kepresidenan, Airlangga menjelaskan kehadiran Haji Isam karena dia tengah mengembangkan food estate di Papua. Sementara di pihak Jepang juga ada yang diminta Prabowo mengembangkan lahan di Indonesia, bernama Sumitomo Forestry.

    “Haji Isam kan salah satu yang mengembangkan food estate dan salah satu juga yang mengembangkan food estate dari Jepang Sumitomo Forestry,” kata Airlangga dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (8/12/2024).

    Saat ini, Sumitomo Forestery diketahui juga tengah mengembangkan pertanian di Indonesia. Lokasinya, Airlangga menyebutkan berada di Kalimantan Tengah dan Barat.

    “Ya itu ditanam kembali tanaman keras. Tanaman keras ya pohon. Pohon yang keras-keras,” kata dia.

    (mkh/mkh)

  • Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    loading…

    Jokowi memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu terkini saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah resmi dipecat PDIP. FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

    Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

    Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

    1. Fahri Hamzah

    Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

    Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

    Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

    Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

    2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

    Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

    Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

    Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

    3. Lily Wahid dan Gus Choi

    Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

  • Legislator Puji Menperin Buntut Rencana Apple Bangun Pabrik Rp 15,8 T di RI

    Legislator Puji Menperin Buntut Rencana Apple Bangun Pabrik Rp 15,8 T di RI

    Jakarta

    Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah strategis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menarik investasi besar dari Apple. Keputusan perusahaan teknologi global tersebut untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,8 triliun.

    “Kami memberikan dukungan penuh atas keberhasilan Menperin Agus Gumiwang yang mampu meyakinkan Apple untuk memilih Indonesia sebagai lokasi pembangunan pabrik produksi mereka. Ini adalah pencapaian luar biasa yang tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi kita sebagai pusat industri di kawasan ASEAN,” kata Ilham Permana dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024).

    Ilham juga mengapresiasi keputusan strategis pemerintah yang sebelumnya menolak proposal investasi Apple senilai USD 100 juta sebagai langkah berani dan tepat. Penolakan tersebut, menurutnya, mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga prinsip keadilan serta keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

    Ilham juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa investasi asing, termasuk dari Apple, memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan investasi di kawasan serta mendorong keadilan bagi pelaku industri dalam negeri.

    “Rencana pembangunan fasilitas produksi Apple di Indonesia bukan sekadar pencapaian diplomasi investasi, tetapi juga sebuah solusi konkret untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat ekosistem industri dalam negeri. Hal ini juga menunjukkan posisi tawar Indonesia yang semakin kuat di mata dunia,” lanjutnya.

    Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong investasi berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi asing dan keberpihakan terhadap pengembangan industri lokal.

    (maa/maa)

  • Prabowo Kenalkan Haji Isam sebagai Pengusaha Terkemuka Asal Kalimantan

    Prabowo Kenalkan Haji Isam sebagai Pengusaha Terkemuka Asal Kalimantan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto, Jumat (6/12/2024), menerima kunjungan para pengusaha asal Jepang di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ada momen menarik saat Presiden Prabowo mengenalkan Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai pengusaha terkemuka asal Kalimantan.

    “Bapak Arsjad Rasyid, dan Bapak Anindya Bakrie dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bapak Andi Syamsudin Arsyad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo mengenalkan jajaran menterinya, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Lalu, siapakah Haji Isam? Haji Isam terlahir dengan nama Andi Syamsudin Arsyad. Ayah Haji Isam bernama H Andi Arsyad Bin Conding dan ibunya Hj Wardatul Wartiah bin Abdul Samad. Kedua orang tua Haji Isam telah meninggal dunia. Haji Andi Arsyad berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia merantau ke Kalimantan Selatan hingga sukses sebagai pedagang tembakau. Haji Andi Arsyad meninggal dunia pada 2020, sementara ibunya, Wardatul Wartiah, meninggal dunia pada 2017.

    Haji Isam memulai perjalanan kariernya dari pekerjaan sederhana sebagai sopir pengangkut kayu. Tidak hanya itu, Haji Isam juga pernah melakoni beberapa pekerjaan, termasuk pekerja perkayuan, tukang tebang, buruh muat, sopir angkutan, hingga tukang ojek.

    Ketekunan Haji Isam pun akhirnya membuahkan hasil. Ia memulai usahanya dari nol hingga akhirnya sukses. Haji Isam mengawali bisnisnya dari komoditas batu bara. Ia ikut bekerja di sebuah perusahaan milik pengusaha batu bara keturunan Tionghoa. Pengusaha itulah yang mengenalkannya dengan usaha batu bara. Setelah keluar dari perusahaan tersebut, Haji Isam mencoba berusaha sendiri dan mendirikan perusahaan bernama Jhonlin yang belakangan bisnisnya menggurita.

    Dengan modal keuletan dan jaringan yang dibangun, ia berhasil mengembangkan bisnis ke tingkat nasional. Dari sektor kecil, ia merambah ke berbagai sektor industri, mulai dari agribisnis, properti, hingga teknologi. Kesuksesannya tidak hanya mengangkat derajat keluarga, juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang.

    Salah satu pencapaian dari perjalanan hidup Haji Isam terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyebutkan namanya di hadapan pengusaha Jepang.

    “Beliau ini adalah salah satu pebisnis terkemuka asal Kalimantan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan pengusaha dari Jepang.

    Momen itu adalah titik balik bagi Haji Isam, yang dahulu diremehkan dan dihujani cercaan, tetapi kini berdiri tegak sebagai simbol ketabahan dan inspirasi. Ia tidak hanya membuktikan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada dunia, bahwa perjalanan dari nol hingga menjadi sukses di bidang ekonomi tak mustahil bagi siapa pun yang berani bermimpi, bekerja keras, dan bertahan di tengah badai.

    Kisah Haji Isam membuktikan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan. Perjalanan hidup Haji Isam, from zero to hero, akan terus diingat, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda.

  • Presiden Prabowo Ajak Haji Isam bertemu Investor Jepang, Bahas Apa?

    Presiden Prabowo Ajak Haji Isam bertemu Investor Jepang, Bahas Apa?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah menteri pengusaha diajak Presiden dalam pertemuan ini.

    Pengusaha yang hadir di antaranya Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam. Di hadapan delegasi Jepang, Presiden mengenalkan Haji Isam sebagai salah satu pengusaha asal Kalimantan.

    “Ada Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dari Kadin Indonesia. Lalu, Andi Syamsudin Arsyad, pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo, Jumat, 6 Desember 2024.

    Presiden juga memperkenalkan jajaran menterinya. Di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
     

    Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menekankan posisi Indonesia sebagai negara dagang. Indonesia sangat terbuka terhadap semua negara, ras, dan agama di seluruh dunia.

    “Selama bertahun-tahun, bahkan sebelum Indonesia berdiri, tradisi kita sangat menyambut para tamu termasuk dari luar negeri. Itulah tradisi kami dan mungkin juga sudah menjadi DNA,” terang Prabowo.

    Kehadiran para investor Jepang sangat disambut pemerintah Indonesia. Prabowo berharap Jepang mau lebih berpartisipasi dalam perkembangan di Tanah Air.

    Prabowo juga menyinggung jabatannya sebagai Presiden Indonesia yang baru berjalan 47 hari. Namun, dia mengaku cukup nyaman berkat kerja sama tim yang cukup baik dan siap mengabdi untuk rakyat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah menteri pengusaha diajak Presiden dalam pertemuan ini.
     
    Pengusaha yang hadir di antaranya Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam. Di hadapan delegasi Jepang, Presiden mengenalkan Haji Isam sebagai salah satu pengusaha asal Kalimantan.
     
    “Ada Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dari Kadin Indonesia. Lalu, Andi Syamsudin Arsyad, pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo, Jumat, 6 Desember 2024.
    Presiden juga memperkenalkan jajaran menterinya. Di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
     

    Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menekankan posisi Indonesia sebagai negara dagang. Indonesia sangat terbuka terhadap semua negara, ras, dan agama di seluruh dunia.
     
    “Selama bertahun-tahun, bahkan sebelum Indonesia berdiri, tradisi kita sangat menyambut para tamu termasuk dari luar negeri. Itulah tradisi kami dan mungkin juga sudah menjadi DNA,” terang Prabowo.
     
    Kehadiran para investor Jepang sangat disambut pemerintah Indonesia. Prabowo berharap Jepang mau lebih berpartisipasi dalam perkembangan di Tanah Air.
     
    Prabowo juga menyinggung jabatannya sebagai Presiden Indonesia yang baru berjalan 47 hari. Namun, dia mengaku cukup nyaman berkat kerja sama tim yang cukup baik dan siap mengabdi untuk rakyat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Kontradiksi PPN 12%: Sasar Barang Mewah tapi Ada Kebijakan PPnBM DTP

    Kontradiksi PPN 12%: Sasar Barang Mewah tapi Ada Kebijakan PPnBM DTP

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo memastikan pemerintah menerapkan tarif baru pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya kepada barang mewah saja. Pada saat yang sama, pemerintah juga membebaskan sejumlah barang mewah dari pajak penjualan.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengecualian pengenaan PPN sudah berlaku sejak 2013 lalu. Pemerintah hanya akan mengenakan pajak PPN jadi 12% kepada orang kaya. Saat menjawab awak media, Jumat (6/12/2024), presiden menyebut langkah pengecualian PPN merupakan bagian dari upaya perlindungan bagi masyarakat kecil.

    Sehari sebelumnya, Prabowo juga menerima audiensi pimpinan DPR di Istana Negara pada Kamis (5/12/2024). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah lebih selektif dalam mengenakan tarif PPN 12% sehingga hanya kenakan untuk barang mewah saja.

    Dia juga meminta secara khusus kepada Prabowo untuk menurunkan pajak bagi barang kebutuhan pokok. Menurut Dasco, Prabowo menyambut baik usulan DPR.

    “Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” ucapnya usai melakukan pertemuan, Kamis (5/12/2024).

    Padahal, pemerintah menerapkan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil. Kebijakan tersebut akan berakhir di akhir tahun ini, namun direncanakan akan diperpanjang pada tahun depan.

    Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menilai sebenarnya tidak ada kontradiksi apabila pemerintah menerapkan tarif PPN 12% untuk barang mewah dan kebijakan PPnBM DTP pembelian mobil.

    Susi menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan kebijakan PPnBM DTP pembelian mobil memilikinya tujuan yang berbeda. Pemerintah, sambungnya, menganggap insentif PPnBM DTP diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi sektor-sektor yang dipilih [diberi insentif fiskal seperti PPnBM DTP] yang memang berkontribusi besar ternyata PDB [produk domestik bruto], yang properti, otomotif, yang sektor padat karya, yang gitu-gitu,” jelas Susi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    Dia meyakini insentif seperti PPnBM DTP pembelian mobil bisa berkontribusi agar target pertumbuhan ekonomi minimal 5,1% bisa tercapai pada akhir 2024. Begitu juga dengan Kuartal I/2025 karena pada saat itu belanja pemerintah belum bisa dimaksimalkan.

    “Jadi konteksnya lebih banyak memang untuk dorong pertumbuhan juga, bukan hanya semata-mata merespon [PPN 12%],” ujar Susi.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tidak menampik para pelaku industri otomotif juga tengah mengkhawatirkan dampak kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 karena berisiko semakin menggerus penjualan otomotif.

    Oleh sebab itu, Agus mengatakan pemerintah telah membahas insentif yang akan diberikan untuk mendorong sektor otomotif pada 2025. Adapun, skema insentif yang telah dibahas di antaranya yakni insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) hingga mobil hybrid.

    “Perhatian pemerintah adalah bagaimana kinerja dari industri, itu melalui insentif dan stimulus yang akan kita siapkan,” pungkas Agus dikutip Jumat (6/12/2024).