Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Prabowo Disebut Beri Lampu Hijau Investasi Apple, Ini Kata Menperin

    Prabowo Disebut Beri Lampu Hijau Investasi Apple, Ini Kata Menperin

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian merespons isu terkait kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau atas rencana Apple Inc., yang akan berinvestasi US$1 miliar atau setara Rp15,9 triliun untuk pembangunan pabrik di Indonesia. 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hingga saat ini, Kementerian Perindustrian belum menerima proposal resmi dari Apple terkait komitmen investasi tersebut. 

    “Jujur, saya dan Kemenperin belum mendapatkan proposal secara resmi yang datang dari Apple berkaitan dengan langkah-langkah mereka selanjutnya termasuk rencana mereka untuk investasi. Sampai hari ini kami belum menerima,” kata Agus di Kantor Kemenperin, Jumat (20/12/2024). 

    Dalam hal ini, Kemenperin mengaku telah mengundang pihak Apple untuk datang langsung dan melakukan negosiasi dengan tim yang sudah dibentuk. 

    Agus meminta untuk pertemuan secara langsung dengan pihak Apple agar lebih memahami minat dari Apple secara mendalam. Undangan untuk Apple telah dilayangkan sejak bulan lalu. 

    “Tapi memang sampai hari ini, sekali lagi belum ada jawaban dari Apple. Jangankan untuk proposal resmi, jawaban untuk menghadiri, menghadiri rapat, menghadiri undangan rapat yang kami sudah kirim itu juga belum ada kabarnya. Memang dari pihak Apple yang rupanya ditunjuk sebagai negosiator namanya Nick Ackman,” ujarnya. 

    Dia mengatakan bahwa Nick telah menyampaikan perhatian atas undangan tersebut dan tengah mencari waktu untuk dapat datang ke Indonesia. 

    Sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, Jumat (20/12/2024), Presiden Prabowo disebut telah memberikan persetujuan untuk menerima komitmen investasi US$1 miliar dari Apple Inc., untuk pembangunan pabrik AirTags sebagai upaya melobi pemerintah untuk dapat memberikan izin edar penjualan iPhone 16. 

    Sumber Bloomberg yang tidak diidentifikasi menyebut bahwa Prabowo juga telah memberikan arahan terkait proposal Apple Inc selama akhir pekan lalu pada pertemuan yang membahas tarik tambang antara pemerintah dan Apple. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia melarang penjualan perangkat andalan Apple bulan lalu, dengan mengatakan bahwa Apple telah gagal mematuhi persyaratan konten domestik untuk smartphone dan tablet.

    Pada pertemuan itu, Prabowo memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk menerima proposal Apple dan mendesak kabinetnya untuk mendapatkan lebih banyak investasi di masa depan, kata orang-orang yang terlibat. 

    Raksasa teknologi AS itu mendapatkan persetujuan Prabowo berdasarkan rencana investasinya yang diperluas, yang telah disajikan Apple kepada pemerintah dalam proposal tertulis resmi. Aspek kunci tambahan adalah bahwa salah satu pemasok Apple akan mendirikan pabrik yang memproduksi AirTags di Pulau Batam. 

    Pabrik tersebut diharapkan mempekerjakan sekitar 1.000 pekerja pada awalnya dan Apple telah memilih Batam, sekitar 45 menit perjalanan feri dari Singapura karena status zona perdagangan bebasnya, yang membebaskan perusahaan dari pajak pertambahan nilai dan barang mewah, serta bea masuk, kata orang-orang.

    Pabrik tersebut pada akhirnya akan menyumbang 20% dari produksi global AirTags, sebuah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk melacak bagasi, hewan peliharaan, atau barang-barang lainnya.

    Bagian lain dari investasi $1 miliar akan digunakan untuk mendirikan pabrik di Bandung, sekitar tiga jam tenggara Jakarta, untuk membuat jenis aksesori lainnya, serta mendanai akademi Apple di negara Asia Tenggara, yang membekali siswa dengan keterampilan teknologi seperti pengkodean.

  • Menperin Agus Gumiwang: Kami Belum Terima Proposal Investasi 1 Miliar Dolar AS dari Apple – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang: Kami Belum Terima Proposal Investasi 1 Miliar Dolar AS dari Apple – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menepis kabar mengenai Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui investasi Apple senilai 1 miliar dolar AS yang diklaim Bloomberg.

    Agus Gumiwang menyatakan, Kementerian Perindustrian belum mendapatkan proposal resmi mengenai investasi senilai 1 miliar dolar AS tersebut akan ditujukan untuk apa.

    “Kami di Kemenperin saja belum melihat proposal mereka yang sebesar 1 miliar dolar AS. Kemenperin belum mendapatkan proposal secara resmi yang datang dari Apple berkaitan dengan langkah-langkah investasi mereka sampai hari ini,” ungkap Menperin kepada Wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Sekali lagi Menperin menegaskan, pemerintah belum memberikan izin kepada Apple untuk mengedarkan produk buatannya, sebab dokumen resmi investasi mereka belum diterima Kemenperin.

    Menperin AGK menambahkan, pihaknya sudah mengundang perwakilan Apple untuk bertemu secara tatap muka langsung dan membahas investasi mereka.

    “Kami sudah mengundang pihak Apple untuk datang ke Indonesia sejak sebulan yang lalu, tapi memang sampai hari ini belum ada jawaban dari Apple,” ujarnya.

    Agus Gumiwang meminta pertemuan diadakan secara langsung dan tatap muka dengan perwakilan Apple agar dirasa lebih luwes dalam bernegosiasi.

    “Agar diskusinya bisa hati-hati, karena kalau pertemuannya secara langsung kita bisa lihat gesture mereka, mereka bisa lihat gesture kita, dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan melalui Zoom atau melalui email,” kata Menperin.

    Pemerintah Indonesia tetap menawarkan model investasi hardware atau dengan membangun pabrik, kedua pengembangan software dan ketiga skema inovasi dengan tetap membangun Apple Academy.

  • Toyota Bakal Daftar Setidaknya 2 Mobil Hybrid Dapat Insentif 2025

    Toyota Bakal Daftar Setidaknya 2 Mobil Hybrid Dapat Insentif 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Toyota Astra Motor (TAM) mengatakan bakal mendaftarkan setidaknya dua model mobil hybrid mereka untuk mendapatkan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar tiga persen dari pemerintah tahun depan.

    Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan demikian namun tak menyebut secara rinci model apa yang hendak didaftarkan.

    Ia mengatakan mobil yang akan didaftarkan ke Kementerian Perindustrian itu harus produk lokal dengan permintaan tinggi.

    “Kita harus segera mendaftar dan model-model yang terlibat kemungkinan besar ya, kita sambil menunggu, yang pasti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid, yang TKDN-nya sudah di atas 70 persen. Jadi saya rasa ini adalah kandidatnya,” ujar Anton di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    Anton menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah terkait mekanisme pendaftaran insentif mobil hybrid.

    “Kami tinggal menunggu juknis karena kan enggak mungkin kita mengaplikasikan tanpa ada aturan yang jelas. Jadi kita harapkan juknis dan juklak segera dikeluarkan. Kita pasti langsung daftar,” ungkapnya.

    Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya supaya mendapat insentif PPnBM DTP 3 persen.

    Aturan itu akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun hingga kini belum ada aturan turunan terkait insentif itu.

    “Untuk hybrid ini saya minta agar segera para produsen mobil hybrid di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, supaya tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan pemerintah,” kata Agus.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kasasi Gagal Sritex Tetap Pailit, Menperin Agus Gumiwang Minta Pabrik Tetap Beroperasi  – Halaman all

    Kasasi Gagal Sritex Tetap Pailit, Menperin Agus Gumiwang Minta Pabrik Tetap Beroperasi  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menyandang status pailit usai pengajuan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). 

    Dengan status pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar Sritex tetap berproduksi.

    “Pemerintah ingin memastikan dan akan terus berupaya agar going concern-nya tetap dijaga. Artinya pabrik masih tetap harus berjalan, tetap produksi. Ini penting agar perusahaan masih bisa tetap mengirim produk-produknya sesuai dengan pesanan dalam kontrak yang sudah ditandatangani khususnya kontrak-kontrak yang berasal dari luar negeri,” tutur Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dengan menjaga produksi Sritex, pemerintah ingin perusahaan mengamankan suplai ke perusahaan client agar marketnya tidak diambil pemain lain.

    “Kita tidak inginkan barang-barang yang selama ini di ekspor oleh Sritex nanti diisi oleh negara lain. Itu yang kita tidak mau, sebab itu going concern yang sangat penting, bahwa pabrik masih harus tetap berjalan,” jelas Menperin.

    Menperin menambahkan, pemerintah tidak ingin dengan berhentinya produksi Sritex dapat menyebabkan penghentian hubungan kerja dengan karyawan.

    “Kita ingin memastikan PHK itu tidak terjadi di Sritex. Ini semua berkaitan dengan hajat hidup dari banyak pihak, khususnya para pekerja yang ada di Sritex,” ucap Agus.

    Pemerintah sendiri akan melakukan berbagai langkah untuk menangani Sritex. Menperin AGK sendiri sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak.

    “Saya sendiri hari ini sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, mudah-mudahan bisa kita lakukan minggu depan sebelum kita masuk ke tahun baru untuk mengundang kurator yang sudah ditunjuk,” terangnya.

    Nantinya kurator tersebut akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah Pailit Sritex.

     

  • Lebih 3 Persen Lebih Baik

    Lebih 3 Persen Lebih Baik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Takao Kato, President & Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation mengatakan insentif mobil hybrid berupa diskon Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM) bisa ‘lebih baik’ jika di atas 3 persen seperti sudah ditetapkan pemerintah.

    “Tentu insentifnya kalo lebih tinggi lebih baik buat saya sih,” kata dia saat berada di pabrik Mitsubishi di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12).

    Meski ingin beban pajak lebih relaks, Kato menilai pemberian insentif PPnBM yang ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid itu merupakan langkah pertama untuk strategi kendaraan elektrifikasi di masa mendatang.

    Di samping itu Kato juga mengungkap telah berdiskusi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait bagaimana mengembangkan peta jalan pengembangan elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia.

    “Setelah diskusi dengan Menperin, dari sekarang mereka juga akan bikin road map gimana mengembangkan lini elektrifikasi,” tuturnya.

    Lewat diskusi tersebut, kata Kato, pihaknya menilai pemberian insentif untuk model hybrid menjadi hal yang penting untuk mempercepat peralihan ke kendaraan listrik.

    “Tentu, saya bilang lagi, insentif yang lebih gede pastinya lebih bagus buat kita,” tuturnya.

    Mitsubishi sendiri sudah sempat merilis mobil elektrifikasi di Indonesia, yaitu Outlander Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Namun mobil impor itu tak lagi dijual di Indonesia.

    Kemudian Mitsubishi juga sudah merilis mobil hybrid tujuh penumpang yaitu Xpander. Namun mobil itu baru dikenalkan di pasar Thailand, sementara kehadirannya di Indonesia masih rahasia.

    “Di masa mendatang, ya mungkin (Xpander hybrid), tapi masih rahasia,” tuturnya.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • PT Sritex Ajukan PK, Dirut: Kami Ingin Tetap Berkontribusi pada Industri Tekstil Nasional – Halaman all

    PT Sritex Ajukan PK, Dirut: Kami Ingin Tetap Berkontribusi pada Industri Tekstil Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Permohonan kasasi mereka ajukan sebagai sikap keberatan atas putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

    Terkait keputusan tersebut, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, berharap pemerintah bisa mempertimbangkan keadilan hukum yang berlandaskan kemanusiaan dalam proses PK ini.

    “Kami ingin tetap berkontribusi pada industri tekstil nasional, yang saat ini juga sedang menghadapi tantangan besar,” terangnya, dilansir Tribun Solo, Jumat (20/12/2024).

    Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi Sritex dengan Nomor Perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi, didampingi dua hakim anggota, Nani Indrawati dan Lucas Prakoso, pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Meski kecewa, manajemen Sritex mengaku menghormati keputusan MA.

    Iwan Kurniawan atau yang akrab disapa Wawan mengatakan, perusahaan akan mengambil langkah hukum lanjutan berupa PK.

    “Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama kami selama puluhan tahun.”

    “Langkah hukum ini tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk membawa aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” imbuh Wawan.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, Sritex mengklaim telah berusaha mempertahankan operasional perusahaan tanpa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana anjuran pemerintah.

    “Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan tetap kondusif, meskipun terbatas oleh status pailit,” tutur Wawan.

    “Upaya ini tidak mudah karena kami berkejaran dengan waktu dan sumber daya yang terbatas.” 

    “Dengan pengajuan PK, kami berharap dapat terus menjalankan usaha dan mendukung kehidupan ribuan keluarga karyawan kami,” sambungnya.

    PK menjadi upaya terakhir bagi perusahaan untuk mengubah status pailit dan melanjutkan operasionalnya di tengah tekanan ekonomi yang makin sulit.

    Sempat Ingin Diselamatkan Prabowo

    Gonjang-ganjing bangkrutnya PT Sritex pun sampai ke telinga Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Tak berselang lama setelah terbitnya putusan pailit dari PN Semarang, Prabowo langsung memerintahkan empat menterinya untuk melakukan upaya penyelamatan dari perusahaan yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut.

    Mereka adalah Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK); Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli.

    “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” kata Menperin, Agus Gumiwang, pada 26 Oktober 2024 silam.

    Saat itu, Agus menuturkan bahwa prioritas pemerintah adalah menyelamatkan PT Sritex dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, dirinya belum menjelaskan teknis penyelamatan yang dimaksud.

    “Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” tutur AGK.

    Kemudian, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) saat itu memerintahkan agar PT Sritex tidak langsung melakukan PHK.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Perindustrian dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putril, meminta para pekerja tidak segera di-PHK sebelum ada putusan inkrah dari MA terkait kasasi yang diajukan PT Sritex.

    “Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja-nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Sritex Sukoharjo Ajukan PK, Dirut Sebut Ingin Tetap Berkontribusi di Industri Tekstil Nasional.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • Ini 2 Mobil Pertama Toyota yang Bakal Didaftarkan Diskon PPnBM

    Ini 2 Mobil Pertama Toyota yang Bakal Didaftarkan Diskon PPnBM

    Jakarta –

    PT Toyota Astra Motor (TAM) mengaku akan segera mendaftarkan dua mobil hybrid sebagai penerima diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar tiga persen dari pemerintah. Lantas, model apa gerangan?

    Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan mobil hybrid yang didaftarkan sebagai penerima relaksasi PPNBM harus produk lokal dengan permintaan tinggi. Itulah mengapa, sebagai permulaan, pihaknya akan memilih Toyota Kijang Innova Zenix hybrid dan Yaris Cross hybrid.

    “Kita harus segera mendaftar dan model-model yang terlibat kemungkinan besar ya, kita sambil menunggu, yang pasti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid yang TKDN-nya sudah di atas 70 persen. Jadi saya rasa ini adalah kandidatnya,” ujar Anton saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Toyota Innova Zenix Hybrid Foto: dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    Kini, kata Anton, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah. Ketika aturan terkait sudah turun, Toyota langsung melakukan pendaftaran.

    “Kami Tinggal menunggu juknis karena kan nggak mungkin kita mengaplikasikan tanpa ada aturan yang jelas. Jadi kita harapkan juknis dan juklak segera dikeluarkan. Kita pasti langsung daftar,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya. Dengan begitu, mulai 1 Januari 2025, produsen mobil hybrid bisa menikmati insentif berupa PPNBM DTP tersebut.

    “Untuk hybrid ini saya minta agar segera para produsen mobil hybrid di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, supaya tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan pemerintah,” kata Agus.

    (sfn/rgr)

  • Lika-liku PT Sritex: Sempat Mau Diselamatkan Prabowo, Kini Status Pailit Inkrah usai Kasasi Ditolak – Halaman all

    Lika-liku PT Sritex: Sempat Mau Diselamatkan Prabowo, Kini Status Pailit Inkrah usai Kasasi Ditolak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan perusahaan yang tergabung sebagai anak perusahaanya resmi dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung (MA)

    Adapun putusan ini setelah MA menolah kasasi yang diajukan PT Sritex terkait putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan Nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober 2024 lalu.

    “Amar putusan: tolak,” demikian bunyi putusan dikutip dari laman MA, Kamis (20/12/2024).

    Dengan penolakan kasasi ini, maka kepailitan PT Sritex telah berkedudukan hukum tetap atau inkrah.

    Sehingga, status pailit PT Sritex sudah tidak bisa dibatalkan lagi.

    Meski sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah melalui pengajuan perdamaian, namun dengan ditolaknya kasasi ini, harapan untuk keluar dari ancaman pailit sudah tertutup.

    Sempat Mau Diselamatkan Prabowo 

    Gonjang-ganjing bangkrutnya PT Sritex pun sampai ke telinga Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Sesaat setelah terbitnya putusan pailit dari PN Semarang, Prabowo langsung memerintahkan empat menterinya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan upaya penyelamatan dari perusahaan yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut.

    Mereka adalah Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK); Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli.

    “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” kata Menperin, Agus Gumiwang pada 26 Oktober 2024 silam.

    Ketika itu, Agus menuturkan bahwa prioritas pemerintah adalah menyelamatkan PT Sritek dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, dia belum menjelaskan teknis penyelamatan yang dimaksud.

    “Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” tutur AGK.

    Sementara, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) saat itu memerintahkan agar PT Sritex tidak langsung melakukan PHK.

    Dirjen Pembinaan Hubungan industrian dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri meminta para pekerja tidak segera di-PHK sebelum ada putusan inkrah dari MA terkait kasasi yang diajukan PT Sritex.

    “Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja-nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” ungkapnya.

    Opsi Penyelamatan Prabowo Tidak Jelas

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika pun menganggap opsi penyelamatan dari pemerintah terhadap PT Sritex tidak jelas.

    Yeka menegaskan pemerintah harus segera turun tangan jika memang memiliki niat untuk menyelamatkan PT Sritex.

    Menurutnya, ada batas waktu yang tidak bisa ditunda terkait penyelamatan PT Sritex yakni sebelum bahan baku tekstil dinyatakan habis.

    Aktivitas buruh di lingkungan pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). (dok. Antara/Mohamad Ayudha)

    Yeka menuturkan bahan baku tekstil PT Sritex diperkirakan hanya bisa bertahan sampai tiga pekan sejak dirinya menyatakannya pada 14 November 2024 silam.

    “Kan Presiden ngomong mau menyelamati, wakil menteri ngomong mau menyelamati, enggak akan ada PHK satu orang pun, katanya. Pertanyaan saya, ini ada urgent, bahan baku habis mau gimana? Apa contigency plan (rencana darurat) mereka?” ucap Yeka ketika ditemui Tribunnews.com di Hotel Le Meridien Jakarta.

    “Makanya Ombudsman memberikan peringatan kepada pemerintah. Kalau kalian memang benar serius mau bantu Sritex, ada masa yang tidak bisa kalian permainkan, yaitu apa? Tiga minggu. Dasarnya apa? Bahan baku habis,” sambungnya.

    Ombudsman Sempat Endus Kejanggalan Kepailitan Sritex

    Pada kesempatan yang sama, Yeka juga menyebut adanya kejanggalan terkait proses kepailitan PT Sritex.

    Dia mengungkapkan PT Sritex memiliki utang sekitar Rp20 triliun.

    Salah satu pemasok asing asal India, yang berperan sebagai kreditur dengan utang sebesar Rp 100 miliar, berhasil mengajukan pailit terhadap perusahaan tersebut.

    Yeka memandang proses mengajukan kepailitan berlangsung sangat cepat. Sidang dilakukan pada September, lalu sudah ada putusannya pada Oktober.

    “Padahal kalau kita mempelajari contoh benchmarknya adalah Garuda saja, itu kalau enggak salah sidang kepailitannya itu tidak secepat itu,” ujarnya.

    Lalu, menurut dia, ada indikasi bahwa upaya ini bisa saja merupakan bagian dari suatu pola yang disebut sindikasi “Burung Pemakan Bangkai”.

    Jadi, perusahaan yang sebenarnya masih bisa bertahan, dipailitkan untuk kemudian dimanfaatkan oleh kreditor. “Perusahaan sehat dibikin sakit,” tutur Yeka.

    Berdasarkan informasi yang Yeka terima, meskipun Sritex memiliki utang sangat besar, perusahaan ini masih menunjukkan indikator bisnis yang sehat.

    Salah satunya adalah pembayaran gaji karyawan tidak pernah terlambat.

    “Apakah Sritex usahanya sehat? Indikasinya banyak, salah satunya belum pernah dia menunggak bayar gaji karyawan. Rasio utang menurut mereka masih sehat, masih bisa terbayarkan,” ucap Yeka.

    2.500 Karyawan Dirumahkan

    Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyebut pihaknya telah merumahkan 2.500 karyawan.

    Hal itu disampaikannya pada 13 November 2024 silam.

    Iwan mengatakan keputusan itu dilakukan karena stok bahan baku yang hanya bisa bertahan hingga tiga pekan.

    “Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang kekuatannya sampai 3 minggu ke depan,” kata Iwan dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan.

    Sritex (Antara)

    Meski diliburkan, ia mengatakan hak pekerja seperti gaji masih dibayarkan oleh perusahaan.

    Ia mengatakan, jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha.

    Saat itu, ada proses going concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas.

    Apabila bisa diputuskan oleh hakim pengawas, Iwan merasa itu akan bisa membantu keberlangsungan Sritex. 

    “Bila itu ada, kita kembali lagi (beroperasi),” ujar Iwan.

    Selain itu, yang menjadi ganjalan adalah visi misi dari kurator dan manajemen berbeda.

    Iwan menilai visi kurator selalu mengedepankan pemberesan atau tidak peduli dengan keberlangsungan usaha.

    Di sisi lain, ia menyebut manajemen melihatnya dari keberlangsungan usaha dan melanjutkan usaha ini.

    “Kita sebenarnya ini mengharapkan bahwa keberlangsungan harus cepat dijalankan supaya yang diliburkan ini bisa bekerja lagi seperti biasa,” ucap Iwan.

    “Ini keberlangsungan usaha ini adalah pokok dalam menunggu bridging, dalam menunggu kasasi,” sambungnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Lita Febriani/Ilham Rian Pratama)

    Artikel lain terkait Sritex Pailit

     

  • Mau Diselamatkan Prabowo, Sritex Tetap Pailit!

    Mau Diselamatkan Prabowo, Sritex Tetap Pailit!

    Jakarta –

    Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg itu diputus pada Senin (21/10/2024) lalu.

    Sritex pun mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang tersebut. Upaya itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad.

    “Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait. Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10).

    Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, Sritex telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

    Berdasarkan keterangannya, ada sekitar 14.112 karyawan Sritex yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, hingga tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

    Untuk itu, perusahaan berjuang melawan putusan pailit tersebut. Sritex pun meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar perusahaan dapat terus beroperasi.

    “Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” terang Sritex.

    Presiden Prabowo Subianto mengamini permintaan tersebut untuk menyelamatkan Sritex agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Beberapa kementerian teknis terkait ditugaskan untuk melakukan kajian mendalam dalam rangka penyelamatan Sritex.

    “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau biasa disapa Noel pun turun gunung dengan berkunjung ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (15/11). Kunjungannya menyusul isu Sritex melakukan PHK dan merumahkan 2.500 pekerja.

    Berdasarkan hasil kunjungannya, Noel mengatakan perusahaan tidak melakukan PHK. Ia menegaskan pemerintah akan selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan hak dan nasib para pekerja Sritex.

    “Saya tegaskan, kami akan selalu ada di garis depan untuk memperjuangkan nasib para pekerja Sritex,” ucap Noel dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11).

    Noel menjelaskan para pekerja Sritex tidak di-PHK, tetapi dirumahkan karena perusahaan tidak berproduksi akibat kurangnya bahan baku. Sedangkan PHK sendiri menurutnya adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan.

    Apabila Sritex terpaksa harus mengambil keputusan PHK, Noel memastikan seluruh proses PHK dapat berjalan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, serta menjamin hak-hak pekerja tetap terlindungi.

    “Kami sangat memahami bahwa kabar mengenai PHK ini membawa dampak besar bagi para pekerja Sritex dan keluarganya. Oleh karena itu, kami pastikan agar hak-hak pekerja terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata dia.

    Namun, nasib berkata lain. Mahkamah Agung (MA) pun baru saja mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan Sritex. Hasilnya, kasasi tersebut ditolak dan Sritex tetap dinyatakan pailit.

    “Amar Putusan: Tolak,” dikutip dari halaman Kepaniteraan MA, Kamis (19/12) kemarin.

    Sementara, Noel mengaku mumet soal masalah Sritex. Sayangnya ia enggan membeberkannya lebih lanjut.

    “Mumet juga gua soal Sritex. Ada deh, ntar juga lama-lama tahu,” tutur Noel kepada wartawan di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

    Noel juga enggan berkomentar banyak soal Sritex yang dikabarkan mendapat pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5%.

    “Udah ada dari Apindo. Lama-lama kan mereka beradaptasi dalam situasi. Karena kan ada beberapa komponen yang mereka menerima,” pungkasnya.

    Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex

    (acd/acd)

  • Membangun Ekosistem Bisnis via Wirausaha Industri, Begini Strateginya

    Membangun Ekosistem Bisnis via Wirausaha Industri, Begini Strateginya

    Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan program Inkubator Bisnis dalam mendukung pelaku usaha untuk mengembangkan industri nasional. Sepanjang 2024, terdapat 66 tenant inkubator bisnis dengan 449 jumlah karyawan yang tersebar di tujuh Balai Diklat Industri.
     
    “Salah satu SDM Industri yang tidak kalah penting untuk dikembangkan dan difasilitasi yakni wirausaha industri khususnya wirausaha baru melalui program inkubator bisnis sebagai tunas-tunas wirausaha yang akan berkontribusi dalam ekosistem industri nasional,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip Kamis, 19 Desember 2024.
     
    Program Inkubator Bisnis telah dilaksanakan di tujuh Balai Diklat Industri ini merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta atau tenant.
    Dalam pelaksanaannya, Inkubator Bisnis akan melalui tiga tahapan, yakni pra inkubasi, inkubasi dan pascainkubasi, yakni dari mulai pemilihan, pendampingan dan pengembangan sampai pemantauan serta fasilitasi permodalan.
     
    Dalam membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong pengembangan industri di Indonesia secara lebih luas dan efektif, Kemenperin menyelenggarakan Incubator Development And Entrepreneurship Advancement Expo (IDEA EXPO) pada 18-20 Desember 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.
     
    “Melalui kegiatan ini, Kementerian Perindustrian berupaya untuk memberikan wahana bagi wirausaha baru agar dapat menampilkan dan mempromosikan produk, inovasinya serta kolaborasi antara pelaku industri baik kecil, menengah dan besar,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan pada pembukaan IDEA EXPO 2024.
     
    Pada IDEA EXPO 2024, terdapat pameran produk hasil inkubator bisnis binaan Kemenperin dari berbagai daerah. Misalnya, aneka produk makanan dan minuman dari inkubator bisnis BDI Medan dan BDI Makassar.
     
    “Sementara itu, inkubator bisnis BDI Padang dan BDI Jakarta mempersembahkan berbagai produk fesyen. Ada pula tenant dari BDI Yogyakarta dan BDI Denpasar dengan pameran produk-produk industri kreatif. Terakhir, BDI Surabaya memamerkan inkubator-inkubator bisnis yang bergerak di sektor usaha elektronika,” ujar Masrokhan.
     
    Rangkaian kegiatan berupa pameran produk dan inovasi Balai Diklat Industri, seminar serta workshop yang diselenggarakan selama tiga hari ke depan akan memberikan gambaran hasil karya inkubator bisnis dari satuan kerja Kemenperin, program dan layanan peningkatan SDM yang diselenggarakan oleh BPSDMI, serta teknologi yang digunakan dalam industri. Sebagai dukungan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), IDEA EXPO menggelar fashion show dengan busana karya anak negeri.
     
    Selain itu, terdapat talkshow yang mengangkat berbagai topik dari masing-masing Balai Diklat Industri, serta sharing dari tenant inkubator bisnis yang sukses di industri.
     
    “Kementerian Perindustrian menyadari betul pentingnya peran SDM dalam mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing. Untuk itulah, Kemenperin terus memperkuat dan mengembangkan program-program pengembangan SDM Industri untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan berdaya saing global,” jelas Masrokhan.
     
    Kepala Pusdiklat SDM Industri Kemenperin, Saiful Bahri, berpendapat IDEA EXPO 2024 ini juga menekankan kolaborasi dengan mitra industri.
     
    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dengan mitra industri dalam rangka menciptakan wirausaha baru yang kompetitif dan kolaboratif,” ungkap Saiful.
     
    Selain diikuti oleh Balai Diklat Industri Kemenperin, IDEA EXPO juga melibatkan politeknik di lingkungan Kemenperin serta mitra industri 4.0. Pada acara penutupan di hari ketiga, akan dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh para mitra industri sebagai wujud dalam mendukung SDM wirausaha baru binaan Balai Diklat Industri.
     
    “Kami berkomitmen agar program-program yang telah dirintis bersama para Mitra tersebut akan terus ditingkatkan dan dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi SDM Wirausaha industri,” ujar Saiful.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)