Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang hingga Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1.Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

    2. Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

    3.Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    4. Menperin bidik industri beri kontribusi PDB 20,92 persen pada 2029

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20,92 persen pada tahun 2029 serta tumbuh 7,29 persen pada tahun ini.

    5. Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras

    Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang hingga Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1.Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

    2. Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

    3.Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    4. Menperin bidik industri beri kontribusi PDB 20,92 persen pada 2029

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20,92 persen pada tahun 2029 serta tumbuh 7,29 persen pada tahun ini.

    5. Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras

    Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia dan Apple Hampir Sepakat Cabut Larangan iPhone 16

    Indonesia dan Apple Hampir Sepakat Cabut Larangan iPhone 16

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah hampir mencapai kesepakatan dengan Apple Inc terkait rencana investasi yang berpeluang mencabut larangan penjualan IPhone 16 di Indonesia. Menurutnya, masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan.

    “Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu masalah ini bisa terselesaikan,” kata  Menteri Investasi, Rosan Roeslani, kepada Bloomberg News pada Selasa (21/1).

    Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia diberlakukan pada Oktober 2024. Alasannya, Apple belum memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang mensyaratkan minimal 40 persen komponen produk buatan lokal untuk smartphone dan tablet yang dijual di dalam negeri.

    Namun, Apple hingga kini belum juga membangun fasilitas produksi di Indonesia. Sebagai gantinya, sejak 2018, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut hanya membangun akademi pengembang aplikasi.
     

    Investasi US$1 Miliar Ditolak Pemerintah

    Apple sebelumnya mengajukan rencana investasi senilai US$1 miliar untuk mendirikan pabrik produksi airtag di Indonesia. Akan tetapi, tawaran ini ditolak oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Pemerintah menuntut Apple untuk memproduksi sebagian perangkat iPhone atau komponen terkait di Indonesia, bukan hanya perangkat aksesoris. Meski sempat mengalami kebuntuan, Rosan optimistis bahwa solusi sudah ditemukan. 

    “Cara mereka menghitungnya berbeda menurut saya,” kata Rosan, merujuk pada perbedaan perspektif antara pemerintah Indonesia dan Apple terkait aturan TKDN. Ia menambahkan bahwa Apple kini telah memahami cara memenuhi regulasi lokal. 

    “Sekarang mereka menemukan solusi untuk hal itu, jadi mudah-mudahan mereka menerima perbedaan tersebut sehingga iPhone 16 dapat dijual di Indonesia,” ujarnya.

    Pasar Penting Bagi Apple di Asia Tenggara

    Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar Apple di kawasan Asia Tenggara. Pada 2023, pemerintah mengklaim Apple telah berhasil menjual lebih dari 2 juta unit iPhone di Tanah Air. Potensi pasar yang besar ini menjadi alasan penting bagi Apple untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebijakan lokal agar dapat melanjutkan penjualannya di Indonesia.

    Kasus larangan iPhone 16 ini pun menggambarkan bagaimana dinamika regulasi lokal dapat berdampak pada raksasa teknologi global. Bagi pemerintah Indonesia, regulasi TKDN bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi memperkuat sektor industri domestik. Dengan mendorong perusahaan multinasional seperti Apple untuk memproduksi di dalam negeri, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan transfer teknologi.

  • Presiden panggil menteri-menteri bahas kelanjutan HGBT

    Presiden panggil menteri-menteri bahas kelanjutan HGBT

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden panggil menteri-menteri bahas kelanjutan HGBT
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk rapat terbatas (ratas) membahas salah satunya mengenai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang kemungkinan akan berlanjut pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB, kemudian disusul oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa menit setelahnya.

    Airlangga, saat ditanya wartawan mengenai kelanjutan HGBT, menyebut kebijakan itu berlanjut.

    “Ya (lanjut, red.) nanti sektornya akan dibahas. (Rencananya, red.) diperluas, permintaannya diperluas,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.

    Walaupun demikian, Airlangga belum dapat menyebutkan perluasan itu mencakup sektor apa saja, karena menunggu hasil rapat.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyebut rapat sore ini membahas kelanjutan HGBT. Sementara itu, mengenai perluasannya, dia belum dapat memberikan komentar lebih lanjut.

    “Kami bahas sekarang. Belum ada informasi (mengenai perluasan, red.),” kata Agus Gumiwang.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

    Berkat kebijakan itu, sebanyak tujuh sektor industri yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membeli gas bumi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik). Tujuh sektor industri itu mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Agus kepada wartawan Jumat (17/1) minggu lalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri.

    Dia melanjutkan selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.

    “Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

    Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.

    Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

    Asaki berharap agar pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.

    Sumber : Antara

  • Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Harta kekayaan dan aset para menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK dengan data terbaru, tak terkecuali Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah menjabat sejak 2019 hingga saat ini. 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui situs remsi e-lhkpn KPK, dikutip Rabu (22/2/2025) harta kekayaan Agus Gumiwang yang tercatat per 31 Oktober 2024 mencapai Rp198,36 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan harta lainnya. 

    Secara rinci, total aset tanah dan bangunan yang dimiliki Ketua Dewan Pembina Parta Golongan Karya (Golkar) itu sebesar Rp65,88 miliar yang berlokasi di Jakarta Selatan, Gianyar, Tangerang Selatan, Bogor, dan Jakarta Pusat. 

    Sementara itu, alat transportasi yang dimiliki Agus yaitu mobil Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 Tahun 2019, Toyota BZ4X Tahun 2022, dan Mini Countryman 2024 senilai Rp2,65 miliar. 

    Di sisi lain, harta bergerak lainnya yang tercatat yaitu senilai Rp12 miliar, surat berharga Rp20,35 miliar, kas dan setara kas Rp5 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp181 miliar. Agus tercatat memiliki utang senilai Rp89,6 miliar. 

    Adapun, total harta kekayaan Agus Gumiwang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya periode 31 Desember 2023 yang naik 0,42% atau sebesar Rp197,53 miliar. 

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (2019-2024). 

    Karier Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

    Dikutip dari laman resmi profilnya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina. 

  • Pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT

    Pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Airlangga: Pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih menyempurnakan regulasi untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada beberapa industri.

    “Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kami sempurnakan regulasinya,” kata Airlangga saat ditemui selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan yang sama, dia memastikan kebijakan HGBT bakal diperpanjang oleh pemerintah, tetapi belum dapat diumumkan saat ini.

    “Itu akan diperpanjang, tetapi akan diumumkan sendiri,” ujar Airlangga.

    Di lokasi yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita enggan bicara banyak soal hasil rapat tentang HGBT bersama Presiden Prabowo dan Menko Airlangga Selasa sore.

    Dia menyebut beberapa menteri berhasil mencapai kesepakatan.

    “Kami sudah sepakat beberapa substansi HGBT, dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” kata Agus Gumiwang menjawab pertanyaan wartawan.

    Meskipun dia belum ingin mengumumkan isi kesepakatan itu, Agus Gumiwang meyakini hasilnya positif.

    “Insyaallah kesepakatannya baik,” kata Agus Gumiwang.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama Menko Airlangga dan Menperin Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Rapat itu salah satunya membahas kelanjutan HGBT.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

    Berkat kebijakan itu, sebanyak tujuh sektor industri yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membeli gas bumi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik). Tujuh sektor industri itu mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Agus kepada wartawan Jumat (17/1) minggu lalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri.

    Dia melanjutkan, selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.

    “Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

    Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.

    Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

    Asaki berharap agar pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.

    Sumber : Antara

  • Airlangga hingga Agus Gumiwang ke Istana, Bahas Harga Gas Murah Industri

    Airlangga hingga Agus Gumiwang ke Istana, Bahas Harga Gas Murah Industri

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sore ini mengumpulkan para menterinya untuk membahas nasib Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU untuk industri. Kebijakan HGBT berhenti implementasinya akhir 2024.

    Kini, pemerintah berencana melanjutkan kebijakan tersebut. Airlangga bilang yang pertama akan dibahas untuk perpanjangan kebijakan HGBT adalah sektor penerimanya.

    “Nanti dibahas kelanjutannya seperti apa. Sektornya akan dibahas,” beber Airlangga ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Dia menjamin, implementasi HGBT akan diperluas, bukan hanya 7 sektor industri saja. Sebanyak tujuh kelompok industri yang mendapat HGBT yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    “Ya diperluas. Permintaannya perluasan. Diperluas. Nanti kita bahas di dalam,” sebut Airlangga.

    Selain Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga merapat ke Istana untuk membahas hal yang sama dengan Airlangga.

    “Bahas gas lah pokoknya, bahas gas. Kita bahas dulu sekarang. Belum ada informasi,” sebut Agus singkat.

    (hal/ara)

  • Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang tidak diteruskan disebut berpotensi menaikkan biaya produksi tujuh sektor dan meningkatkan harga produk akhir yang berimbas menurunkan daya saing di pasar global. 

    Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa berakhirnya kebijakan harga gas murah (HGBT) dapat memengaruhi daya saing tujuh sektor industri strategis. Kondisi ini, menurutnya, bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk kembali mendorong industrialisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi tujuh sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025). 

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan harga gas murah memang membebani keuangan negara karena pemerintah harus memberikan subsidi. Namun, dampak negatif tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri yang mendapat manfaat langsung dari harga gas yang lebih terjangkau. 

    Sebaliknya, jika kebijakan HGBT diperpanjang, industri akan memiliki ruang untuk menjaga efisiensi produksi serta daya saing. Terlebih tujuh sektor tersebut merupakan sektor industri strategis yang masih perlu dukungan, terutama untuk memperkuat daya saing di tengah tekanan ekonomi global maupun domestik. 

    Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar kelanjutan HGBT yang telah berhenti produksi akhir tahun lalu untuk segera diberlakukan kembali tahun ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kelanjutan kebijakan HGBT untuk industri dengan harga dan kuota gas yang tidak fluktuatif oleh pemasok gas negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Agus Gumiwang mengatakan gas merupakan bahan baku atau komponen terpenting dalam proses produksi untuk industri manufaktur. 

    “Jadi harga tidak boleh berfluktuatif, apa yang sudah menjadi kontrak antara industri dan PGN juga kontrak itu harus, komitmen itu harus dihargai oleh PGN,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025).

  • Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU.

    Tujuh kelompok industri yang mendapat HGBT, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Belum diperpanjangnya program tersebut, membuat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima banyak keluhan dari industri terkait harga gas yang mahal.

    “Banyak keluhan yang saya dapati dari industri,” kata Agus di gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/1/2025).

    Agus menjelaskan, komponen gas dalam sebuah industri merupakan yang hal yang penting untuk produksi, termasuk bahan baku utama.

    Oleh sebab itu, Agus berharap program HGBT untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU, dapat segera berlaku kembali.

    “Saya kira harus segera berlaku ya, karena pabrik harus berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada,” ujarnya.

    Diketahui, program tersebut telah berakhir 31 Desember 2024, sehingga 7 industri saat ini dikenakan harga gas komersil.

    Dorong Daya Saing

    Ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan HGBT sebelumnya telah membantu industri dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi. 

    “Apalagi kita tahu bahwa harga gas untuk industri di Indonesia dengan beberapa negara pembanding, misalnya Vietnam Thailand dan Malaysia relatif masih tinggi,” ujar Yusuf. 

    Menurutnya, dengan berakhirnya harga gas murah maka mempengaruhi daya saing dari 7 industri tersebut, dan hal ini akan bertolak belakang dengan rencana pemerintah dalam upaya mendorong kembali ke industrialisasi yang ditetapkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Ia menyebut, kebijakan gas murah memang memberikan dampak terhadap keuangan negara karena pemerintah tentu harus memberikan subsidi terhadap harga gas. 

    Namun, kata Yusuf, penurunan penerimaan negara dari memberikan subsidi dapat meningkatnya aktivitas perekonomian terutama dari sektor industri yang terkena dampak positif dari harga ga industri yang lebih murah.

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi 7 sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” paparnya.

    Di sisi lain, Yusuf menyampaikan, jika kebijakan HGBT diperpanjang akan memberikan ruang bagi industri untuk tetap mempertahankan efisiensi produksi dan daya saingnya. 

    “Apalagi 7 sektor yang dimaksud adalah 7 sektor industri strategis yang saya kira masih perlu dibantu terutama dalam konteks mendorong daya sayang mereka, terutama di tengah tekanan perekonomian baik dari global maupun domestik itu sendiri,” tuturnya.

    7 Sektor Dipertahankan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal bahwa penerapan HGBT atau Harga Gas Murah untuk tujuh sektor industri di tahun 2024 akan dilanjutkan.

    “Sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan untuk dilanjutkan,” kata Bahlil saat ditemui di kantor ESDM, dikutip dari Kontan.

    Namun, ia menambahkan bahwa waktu penerapan HGBT belum dapat dipastikan karena adanya usulan tambahan sektor industri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang masih dalam tahap kajian.

    “Karena ada pengusulan tambahan. Nah, pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” ujar Bahlil.

    Selama periode 2021 hingga 2024, penerapan HGBT telah mengonversi pendapatan negara sebesar Rp 67 triliun.

    Oleh karena itu, pemerintah berhati-hati dalam memberikan subsidi harga gas.

    “Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara nggak dapat pendapatan. Kita hitung betul, dia (industri) harus kita kasih, tapi harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas Bahlil.

    HGBT saat ini hanya diberikan kepada tujuh sektor, yaitu: Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca, dan Sarung tangan karet

    Usulan Tambahan 15 Sektor Baru

    Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/12), mengusulkan penambahan 15 sektor penerima HGBT.

    Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi industri dalam negeri.

    “Pemberian HGBT kepada 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, ekspor, dan investasi,” ungkap Faisol.

    Namun, ia tidak merinci sektor-sektor baru tersebut. Kemenperin juga mengusulkan penghapusan pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industri agar kebutuhan pasokan dalam negeri dapat terpenuhi.

    “Dengan kebutuhan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya tetapi supply gas yang semakin menurun, dapat dipertimbangkan mekanisme impor gas bumi,” jelas Faisol.