Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Momen Menteri Perindustrian Jajal Mobil Mitsubishi di IIMS 2025

    Momen Menteri Perindustrian Jajal Mobil Mitsubishi di IIMS 2025

    Foto Oto

    Agung Pambudhy – detikOto

    Kamis, 13 Feb 2025 20:00 WIB

    Tangerang – Mitsubishi turut meramaikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut menjajal mobil Mitsubishi.

  • Menperin Pastikan Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta Lanjut pada 2025 – Page 3

    Menperin Pastikan Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta Lanjut pada 2025 – Page 3

    Sebelumnya, insentif motor listrik cukup membantu penjualan kendaraan roda dua ramah lingkungan di Indonesia. Namun untuk tahun ini, kuota bantuan sebesar Rp 7 juta tersebut sudah habis.

    Pada awal tahun, jatah insentif ini sudah ditetapkan Kementerian Perindustrin (Kemenperin) sebanyak 50 ribu unit. Kemudian, pada Agustus lalu ditambah 10 ribu unit, hingga total ada sebanyak 60 ribu unit, dan sudah habis terdistribusi.

    Dijelaskan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Rizal, untuk subsidi motor listrik ini tengah diusahakan untuk bisa diberikan kembali.

    Tidak hanya itu, pihak kementrian juga bersedia untuk membantu, agar potongan harga pembelian motor listrik baru ini bisa kembali diberlakukan.

    “Kita usahakan, kita bantu. Mudah-mudahan secepatnya (keputusan insentif motor listrik),” tegas Faisol, saat ditemui di gelaran IMOS 2024, di ICE, BSD, Tangerang, Rabu (30/10/2024).

    Lanjut Faisol, untuk insentif motor listrik ini, juga akan dipastikan bisa kembali terealisasikan tahun depan. Selain itu, pihaknya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, dan dalam hal ini Kementerian Keuangan.

    “Insya Allah, sudah sudah (berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan). Kita usahakan bantu untuk masyarakat dan bantu untuk lingkungan,” tegasnya.

    Kuota Insentif

    Sementara itu, kuota insentif motor listrik untuk 2024 ini, memang sudah dikurangi dari awal yang direvisi karena hasil pada 2023 yang kurang menggembirakan.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 kuota subsidi pada 2023 paling banyak 200 ribu unit.

    Sedangkan hasil pemberian subsidi hanya terealisasi untuk 11.532 unit atau tak sampai 6 persen.

    Menurut aturan tersbeut, kuota 2024 paling banyak 600 ribu unit. Namun Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang pada awal tahun ini menetapkan kuotanya hanya 50 ribu unit untuk menyikapi pembelian motor listrik yang sepi peminat

  • Menperin Curhat, Penjualan Mobil di Indonesia Turun Terus – Page 3

    Menperin Curhat, Penjualan Mobil di Indonesia Turun Terus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan jumlah penjualan mobil di Indonesia turun terus. Termasuk catatan pada Januari 2025 ini.

    Dia mencatat, penjualan mobil di Indonesia turun sebesar 11,3 persen di Januari 2025 dibandingkan dengan Desember 2024 lalu.

    “Berdasarkan laporan penjualan otomotif wholesale di bulan Januari tahun ini dibandingkan di bulan Desember tahun lalu turun 11,3 persen,” kata Menperin Agus dalam sambutannya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Angka penjualan mobil sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 866 ribu unit. Jumlah tersebut juga disebut Menperin Agus turun sebesar 13,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Angka penjualan 2024 wholesale artinya dari distributor ke dealer tahun lalu saya menggunakan istilah hanya, tahun lalu hanya 866 ribu unit turun 13,9 persen dibandingkan tahun 2023,” ungkapnya.

    Dalam merespons pelemahan daya beli terhadap mobil itu, dia berharap ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Pemerintah, menurutnya, tidak tinggal diam dengan memberikan insentif berupa stimulus ekonomi.

    “Twntu dengan kondisi market yang sedang lesu ini kita semua stakeholders termasuk pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan agar konsumen kembali bisa atau memiliki minat untuk belanja otomotif,” terangnya.

    Penduduk Indonesia Paling Sedikit Punya Mobil

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan rasio kepemilikan mobil di Indonesia jauh lebih rendah dari negara lain. Dari sisi bisnis, hal ini membuka peluang besar.

    “Saya ingin mengangkat sedikit mengenai rasio kepemilikan mobil rasio kepemilikan mobil Indonesia,” ujar Agus dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia mencoba membandingkannya dengan beberapa negara lain. Mulai dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, hingga Australia. Hasilnya, rasio kepemilikan mobil di Indonesia jauh lebih rendah.

    “Rasio kepemilikan mobil Indonesia masih sangat rendah bahkan saya harus sampaikan sangat sangat rendah,” tegas Menperin.

     

  • Kemenperin Lapor ke DPR Anggaran Dipangkas Rp 883 Miliar

    Kemenperin Lapor ke DPR Anggaran Dipangkas Rp 883 Miliar

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp 883.409.939.000. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Komisi VII DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Kementerian Perindustrian RI setelah dilakukan rekonstruksi sebesar Rp 883.409.939.000,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam rapat tersebut di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya dalam rapat tersebut, Faisol menyebut pagu anggaran awal Kemenperin adalah Rp 2.519.612.734.000. Artinya dengan efisiensi Rp 883.409.939.000 pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah Rp 1.636.202.795.000.

    Sebagai informasi, jumlah efisiensi ini telah berkurang dari sebelumnya yang sebesar Rp 1,1 triliun. Namun setelah dilakukan rekonstruksi efisiensi bersama Kementerian Keuangan, jumlahnya turun menjadi Rp 883 miliar.

    “Pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883,6 miliar lebih. Maka setelah efisiensi, pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih. Sebagai catatan, Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” ujar Faisol.

    Faisol juga merinci besaran efisiensi yang berlaku di Kemenperin. Misalnya Sekretariat Jenderal Kemenperin yang terkena efisiensi Rp 94 miliar, sehingga pagu anggaran akhirnya sebesar Rp 199 miliar.

    “Ditjen Industri Agro, dari Rp 99 miliar, efisiensinya Rp 62,8 miliar, pagu akhirnya Rp 36,2 miliar. Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, dari pagu awal Rp 100 miliar lebih, efisiensi Rp 57,8 miliar, lalu pagu akhir Rp 42,3 miliar,” jelasnya.

    Lalu Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang kena efisiensi Rp 58 miliar dari pagu awal Rp 106 miliar, dan menyisakan anggaran Rp 48 miliar.

    “Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka ini pagu awalnya Rp 328 miliar lebih, efisiensinya Rp 221 miliar lebih, lalu pagu akhirnya Rp 107 miliar lebih. Inspektorat Jenderal dari pagu awal Rp 44,2 miliar, efisiensi Rp 10,7 miliar, pagu akhir Rp 33,5 miliar,” sebut Faisol.

    Selanjutnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang membawahi sekitar 24 balai di seluruh Indonesia, pagu awalnya Rp 676,8 miliar. Besaran efisiensinya Rp 181 miliar lebih sehingga pagu akhirnya Rp 494,9 miliar.

    “Lalu Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional pagu awalnya Rp 99 miliar, efisiensi Rp 50 miliar, pagu akhirnya Rp 48,5 miliar
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pagu awal Rp 770 miliar lebih, efisiensi Rp 145 miliar, pagu akhirnya Rp 625 miliar,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Racep Tayyib Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    Dalam sambutan tersebut, terlihat sebanyak 75 pasukan berkuda hingga anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta orang-orang berbaju adat menyambut kehadiran orang nomor satu dari Tanah Seribu Budaya itu.

    Tak hanya Prabowo, delegasi Indonesia juga ramai menyambut Erdogan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Lalu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu nampak juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Kemudian, juga terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait hingga, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

    Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyebut bahwa tata upacara dilakukan penyambutan kenegaraan.

    Dia menyebut bahwa setelah kedua pimpinan negara melakukan inspeksi pasukan, maka akan berlanjut dengan perkenalan masing-masing delegasi, pertemuan tatap muka yang dilanjut pertemuan bilateral membahas isu strategis.

    “Nanti akan juga ada penandatangan dokumen,” katanya kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025).

    Terakhir, akan ada keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

  • Erdogan-Prabowo Kompak Berkacamata Hitam di Istana Bogor

    Erdogan-Prabowo Kompak Berkacamata Hitam di Istana Bogor

    Erdogan-Prabowo Kompak Berkacamata Hitam di Istana Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menggelar upacara penyambutan kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, di
    Istana Kepresidenan Bogor
    , Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Erdogan dan Prabowo tampak memakai setelan jas hitam.
    Kedua pemipin juga memakai kacamata hitam di tengah teriknya panas matahari.
    Kedatangan Erdogan di lokasi disambut meriah dengan lantunan musik, dentuman meriam, hingga puluhan pasukan berkuda.
    Bahkan, anak-anak sekolah juga hadir dalam upacara untuk menyambut kedatangan orang nomor satu dari Turkiye itu.
    Setibanya Erdogan di lokasi, upacara langsung dimulai dengan pemutaran lagu kebangsaan dari kedua negara.
    Dalam upacara, Prabowo juga mengajak Erdogan inspeksi pasukan, keduanya pun berkeliling lapangan di hadapan prajurit yang berbaris
    Setelah itu, Prabowo juga mengenalkan para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di upacara kepada Erdogan.
    Beberapa menteri yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.
    Setelahnya, kedua kepala negara masuk ke dalam Istana Kepresidenan dan menandatangani buku tamu.
    Adapun kunjungan Erdogan ke Indonesia ini dalam rangka kunjungan kenegaraan guna mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Turkiye.
    Keduanya juga akan melakukan pertemuan bilateral dan santap siang di Istana Kepresidenan Bogor.
    Erdogan telah tiba di Indonesia pada Selasa (11/2/2025)malam kemarin melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dan disambut langsung oleh Prabowo.
    Meski Lanud Halim Perdanakusuma diguyur hujan, Prabowo tetap datang menyambutnya hingga mengantarnya ke tempat penginapan di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenperin Akan Laporkan Balik Oknum Eks ASN Soal SPK Fiktif – Halaman all

    Kemenperin Akan Laporkan Balik Oknum Eks ASN Soal SPK Fiktif – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada awal Mei 2024, Kementerian Perindustrian menerima pengaduan masyarakat terhadap beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga bermasalah dari Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKHF) sejak Tahun Anggaran 2023.

    Mengambil tindakan tegas, Kementerian Perindustrian memberhentikan oknum berinisial LHS yang diduga sebagai pelaku SPK fiktif.

    Tindakan tegas berupa pencopotan dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemecatan sebagai ASN Kemenperin dilakukan usai dilakukan pemeriksaan internal terhadap oknum tersebut.

    Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Kemenperin menerima aduan terhadap empat SPK fiktif dengan nilai pengaduan sebesar Rp 80 miliar.

    Di tengah bergulirnya kasus tersebut, kini Kemenperin justru menerima gugatan perdata dari oknum LHS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) terkait dengan konferensi pers yang digelar pada Mei 2024 yang membongkar kasus SPK fiktif. 

    Kementerian Perindustrian berencana melaporkan balik kasus dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif ke penegak hukum. 

    “Kami Kementerian Perindustrian sebenarnya adalah korban tetapi kenapa kami yang digugat? Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut. Kenapa pula kami yang digugat?” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (10/2/2025). 

    Febri menyampaikan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berkomitmen membersihkan instansinya dari praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran.

    Selain itu, Menperin juga meminta agar kasus SPK fiktif tidak berlarut-larut, seperti saat ini, di mana pihaknya justru malah digugat oleh oknum terduga pelaku. 

    “Bapak Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa untuk kasus SPK fiktif yang saat ini sedang bergulir kasusnya di penegak hukum agar diselesaikan setuntas-tuntasnya. Sesegera mungkin agar kasus ini tidak merembet kemana-mana,” imbuhnya. 

    Kemenperin menyakini bahwa pihaknya berada dalam posisi yang benar menurut hukum. Rencananya besok, Kemenperin bakal melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum. 

    “Yang paling penting juga adalah kami akan berencana melaporkan kasus ini ke penegak hukum besok,” tegasnya.

    Febri mengungkapkan, oknum LHS sampai hari ini masih berstatus buron. Namun Ia mempertanyakan dengan status tersebut justru oknum LHS melayangkan gugatan terhadap Kemenperin. 

    “Menurut informasi yang kami terima berstatus buron. Di antara berstatus buron masih sempat menggugat kami. Ini kan terbalik-balik siapa yang diduga melanggar hukum siapa pula yang menggugat,” ujarnya.

    Dalam kasus SPK fiktif tersebut, Febri menjelaskan ada tiga indikasi yang terjadi yakni penipuan, penggelapan dan indikasi penyuapan.

  • Kemenperin Ogah Bayar Vendor di Kasus SPK Palsu, Ini Alasannya

    Kemenperin Ogah Bayar Vendor di Kasus SPK Palsu, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan kabar terkini kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif yang dilakukan eks PNS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenperin berinisial LHS. Kemenperin berencana melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ini ke aparat penegak hukum.

    Pada Mei 2024, Kemenperin melaporkan nilai SPK fiktif mencapai Rp 80 miliar. Namun angkanya berpotensi meningkat mengingat oknum LHS masih mengeluarkan SPK fiktif beberapa bulan setelah laporan tersebut.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pihaknya bakal menggunakan kasus LHS untuk bersih-bersih praktek korupsi di Kemenperin. Ia percaya Kemenperin berada di posisi yang benar dalam kasus ini.

    “Kami yakin bahwa kami dalam posisi yang benar menurut hukum dan kami merencanakan menggunakan kasus hukum ini untuk membersihkan Kementerian Perindustrian dari praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran di Kementerian Perindustrian. Dan yang paling penting juga adalah kami akan berencana melaporkan kasus ini ke penegak hukum besok,” bebernya di Kantor Kemenperin, Senin (10/2/2025).

    “Ada tiga indikasi yang kami lihat. Pertama adalah penipuan, yang kedua indikasi penggelapan, dan yang ketiga adalah indikasi penyuapan. Kami selalu menyatakan dalam konferensi press dan rilis kami bahwa kasus ini adalah kasus SPK fiktif dan bukan kasus proyek fiktif,” sambung Febri.

    Pada kesempatan itu, Febri menyebut Kemenperin tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif. Alasannya, pertama dana yang sdh diberikan pada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif

    Kedua, kesalahan vendor yang tidak cermat memeriksa SPK fiktif sehingga mereka dirugikan. Menurutnya apabila Kemenperin membayar dana tersebut berdasarkan SPK fiktif dalam bentuk kegiatan anggaran tahun 2025 maka hal tersebut merupakan perbuatan berindikasi pidana korupsi. Karena anggaran tahun 2025 tidak digunakan sesuai peruntukannya.

    “Kalau kami kemudian diminta untuk membayar kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan SPK fiktif ini, dari mana kami akan membayar? Kami tidak akan mungkin membayar kegiatan yang ilegal. Kalau kami membayar kegiatan ilegal, kami bisa dijerat kasus pidana korupsi juga dong,” terang Febri.

    Ia menyatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak terpengaruh oleh gertakan dari pihak-pihak tertentu, termasuk melalui media massa, yang bertujuan meminta Kemenperin untuk melakukan pembayaran.

    Sebagai informasi, istri dari oknum mantan ASN tersebut juga memiliki istri yang bekerja sebagai ASN di Kemenperin. Terhadap istri LHS juga sedang dipertimbangkan penambahan hukuman disiplin. Sebelumnya, istri dari LHS telah dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

    Febri menambahkan, modus yang dilakukan LHS mirip dengan skema ponzi. LHS menerbitkan SPK untuk sebuah kegiatan, lalu menerima uang dari beberapa vendor untuk membiayai kegiatan tersebut.

    “Yang mengerjakan kegiatan ini sebagian PPK dan anak buahnya. Vendor menyerahkan duit ke PPK. Di mana-mana di Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah vendor. Vendor tak boleh setor uang ke PPK, aturannya gitu,” terang Febri.

    Soal SPK Fiktif Jerat Vendor

    Di kasus ini sebagian vendor menyerahkan uang ke PPK dalam bentuk transfer maupun cash. Febri menyebut hal itu menyalahi aturan dan patut diduga terindikasi pidana penyuapan.

    Selanjutnya setelah SPK pertama diterbitkan, LHS lalu membuat SPK fiktif baru dan diterbitkan ke vendor lainnya. Saat vendor kedua melakukan pembayaran lalu uangnya digunakan untuk membayar vendor pertama. Hal ini terus dilakukan sampai akhirnya muncul vendor-vendor yang tidak terbayar.

    Menurut Febri, salah satu ciri SPK fiktif dapat diketahui dari nomenklatur anggaran di dalamnya yang tidak tercantum di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan DIPA Kemenperin. Ia menegaskan Kemenperin tidak mungkin melaksanakan kegiatan yang tidak ada nomenklatur anggarannya.

    Kemudian beberapa SPK juga bernilai di atas Rp 200 juta. Febri menyatakan SPK yang nilainya di atas Rp 200 juta tidak bisa melalui penunjukkan langsung dan harus melalui proses lelang. Saat ini LHS berstatus buron atas laporan yang telah dilayangkan oleh vendor.

    “Menurut informasi yang kami miliki, yang kami peroleh, status kasus berada pada tahap penyidikan. Di mana oknum ASN tersebut sudah menjadi tersangka dan menjadi buron, DPO (Daftar Pencarian Orang),” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

    “Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

    “Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

    Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

    Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

    “Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

    “Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

    “Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News