Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Kemenperin Ogah Bayar Vendor di Kasus SPK Palsu, Ini Alasannya

    Kemenperin Ogah Bayar Vendor di Kasus SPK Palsu, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan kabar terkini kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif yang dilakukan eks PNS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenperin berinisial LHS. Kemenperin berencana melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ini ke aparat penegak hukum.

    Pada Mei 2024, Kemenperin melaporkan nilai SPK fiktif mencapai Rp 80 miliar. Namun angkanya berpotensi meningkat mengingat oknum LHS masih mengeluarkan SPK fiktif beberapa bulan setelah laporan tersebut.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pihaknya bakal menggunakan kasus LHS untuk bersih-bersih praktek korupsi di Kemenperin. Ia percaya Kemenperin berada di posisi yang benar dalam kasus ini.

    “Kami yakin bahwa kami dalam posisi yang benar menurut hukum dan kami merencanakan menggunakan kasus hukum ini untuk membersihkan Kementerian Perindustrian dari praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran di Kementerian Perindustrian. Dan yang paling penting juga adalah kami akan berencana melaporkan kasus ini ke penegak hukum besok,” bebernya di Kantor Kemenperin, Senin (10/2/2025).

    “Ada tiga indikasi yang kami lihat. Pertama adalah penipuan, yang kedua indikasi penggelapan, dan yang ketiga adalah indikasi penyuapan. Kami selalu menyatakan dalam konferensi press dan rilis kami bahwa kasus ini adalah kasus SPK fiktif dan bukan kasus proyek fiktif,” sambung Febri.

    Pada kesempatan itu, Febri menyebut Kemenperin tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif. Alasannya, pertama dana yang sdh diberikan pada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif

    Kedua, kesalahan vendor yang tidak cermat memeriksa SPK fiktif sehingga mereka dirugikan. Menurutnya apabila Kemenperin membayar dana tersebut berdasarkan SPK fiktif dalam bentuk kegiatan anggaran tahun 2025 maka hal tersebut merupakan perbuatan berindikasi pidana korupsi. Karena anggaran tahun 2025 tidak digunakan sesuai peruntukannya.

    “Kalau kami kemudian diminta untuk membayar kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan SPK fiktif ini, dari mana kami akan membayar? Kami tidak akan mungkin membayar kegiatan yang ilegal. Kalau kami membayar kegiatan ilegal, kami bisa dijerat kasus pidana korupsi juga dong,” terang Febri.

    Ia menyatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak terpengaruh oleh gertakan dari pihak-pihak tertentu, termasuk melalui media massa, yang bertujuan meminta Kemenperin untuk melakukan pembayaran.

    Sebagai informasi, istri dari oknum mantan ASN tersebut juga memiliki istri yang bekerja sebagai ASN di Kemenperin. Terhadap istri LHS juga sedang dipertimbangkan penambahan hukuman disiplin. Sebelumnya, istri dari LHS telah dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

    Febri menambahkan, modus yang dilakukan LHS mirip dengan skema ponzi. LHS menerbitkan SPK untuk sebuah kegiatan, lalu menerima uang dari beberapa vendor untuk membiayai kegiatan tersebut.

    “Yang mengerjakan kegiatan ini sebagian PPK dan anak buahnya. Vendor menyerahkan duit ke PPK. Di mana-mana di Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pekerjaan swakelola adalah vendor. Vendor tak boleh setor uang ke PPK, aturannya gitu,” terang Febri.

    Soal SPK Fiktif Jerat Vendor

    Di kasus ini sebagian vendor menyerahkan uang ke PPK dalam bentuk transfer maupun cash. Febri menyebut hal itu menyalahi aturan dan patut diduga terindikasi pidana penyuapan.

    Selanjutnya setelah SPK pertama diterbitkan, LHS lalu membuat SPK fiktif baru dan diterbitkan ke vendor lainnya. Saat vendor kedua melakukan pembayaran lalu uangnya digunakan untuk membayar vendor pertama. Hal ini terus dilakukan sampai akhirnya muncul vendor-vendor yang tidak terbayar.

    Menurut Febri, salah satu ciri SPK fiktif dapat diketahui dari nomenklatur anggaran di dalamnya yang tidak tercantum di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan DIPA Kemenperin. Ia menegaskan Kemenperin tidak mungkin melaksanakan kegiatan yang tidak ada nomenklatur anggarannya.

    Kemudian beberapa SPK juga bernilai di atas Rp 200 juta. Febri menyatakan SPK yang nilainya di atas Rp 200 juta tidak bisa melalui penunjukkan langsung dan harus melalui proses lelang. Saat ini LHS berstatus buron atas laporan yang telah dilayangkan oleh vendor.

    “Menurut informasi yang kami miliki, yang kami peroleh, status kasus berada pada tahap penyidikan. Di mana oknum ASN tersebut sudah menjadi tersangka dan menjadi buron, DPO (Daftar Pencarian Orang),” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

    “Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

    “Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

    Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

    Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

    “Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

    “Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

    “Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Partai Golkar Gelar Pembukaan Rakernas 2025 Hari Ini

    Partai Golkar Gelar Pembukaan Rakernas 2025 Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menyelenggarakan acara pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (8/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, pukul 08.30 WIB, para kader terlihat berdatangan dan mulai memadati area kantor. Sementara kegiatan pembukaan rakernas Golkar dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

    Rakernas Partai Golkar rencananya akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Tema yang diusung adalah “Pemantapan Konsolidasi Organisasi Untuk Mensukseskan Agenda Politik Partai Golkar”.

    Selain para kader, pembukaan rakernas Golkar juga akan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Para ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi di seluruh Indonesia juga diundang untuk datang dalam acara ini.

    Adapun tokoh politik yang terpantau hadir dalam acara ini, yakni Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki, Gubernur Lemhanas Ace Hasan, anggota komisi III DPR Bambang Soesatyo.

    Nantinya, ada serangkaian kegiatan paripurna yang akan dilaksanakan dalam pembukaan rakernas Partai Golkar 2025. Mulai dari pengesahan jadwal dan tata tertib rakernas Golkar, pemaparan dan pengesahan program prioritas 2024-2027, laporan daerah, hingga penutup oleh Ketua Umum.

  • Menperin sebut manufaktur konsisten jadi tulang punggung perekonomian

    Menperin sebut manufaktur konsisten jadi tulang punggung perekonomian

    Selama ini sektor industri manufaktur terbukti berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor manufaktur domestik secara konsisten masih menjadi sumber penyumbang tertinggi produk domestik bruto (PDB) dan tulang punggung perekonomian nasional.

    “Selama ini sektor industri manufaktur terbukti berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor manufaktur,” kata Menperin Agus Gumiwang di Jakarta, Rabu.

    Adapun kinerja positif yang telah dicatat oleh industri manufaktur sepanjang tahun 2024, yaitu capaian nilai ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 196,54 miliar dolar AS atau memberikan andil 74,25 persen dari total nilai ekspor nasional yang mencapai 264,70 miliar dolar AS.

    Selain menjadi kontributor terbesar, nilai ekspor industri manufaktur pada tahun lalu naik 5,33 persen dibandingkan tahun 2023.

    Berikutnya, realisasi investasi industri manufaktur sepanjang tahun 2024 menembus Rp721,3 triliun atau memberikan kontribusi 42,1 persen terhadap total realisasi investasi di Indonesia sebesar Rp1.714,2 triliun.

    Kontribusi investasi manufaktur tahun 2024 juga menjadi yang tertinggi daripada sektor lainnya, dan naik drastis dibanding realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp596,3 triliun.

    Selain itu, Industri pengolahan nonmigas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,75 persen sepanjang tahun 2024, dengan akumulasi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu yakni 5,03 persen.

    Menperin menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk memberikan perhatian dalam upaya membangkitkan gairah usaha dari para pelaku industri di Indonesia.

    “Hal ini ditandai dengan terbitnya beberapa kebijakan yang probisnis seperti perpanjangan program HGBT untuk industri,” kata dia.

    Selain itu, Kemenperin masih menunggu kebijakan relaksasi impor untuk produk jadi segara dicabut. Sebab, upaya ini dinanti oleh para pelaku industri dalam negeri karena dapat menjaga pasar domestik, memacu daya saing, dan mengoptimalkan penggunaan produk lokal.

    “Melalui kebijakan dan stimulus yang dapat merangsang para pelaku industri kita untuk lebih bergeliat dalam menjalankan usahanya, kami pun optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan tercapai,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Penyebab Menperin Agus Gumiwang Ngotot Minta Apple Bangun Pabrik di Indonesia – Halaman all

    Ini Penyebab Menperin Agus Gumiwang Ngotot Minta Apple Bangun Pabrik di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen meningkatkan serapan tenaga kerja lokal dari investasi sektor manufaktur, agar membawa dampak yang luas (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

    Tekad tersebut, direalisasikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan mendorong Apple untuk dapat membangun pabrik di Indonesia.

    “Selain job creation, investasi akan dapat menciptakan nilai tambah signifikan dan kontribusi besar terhadap pendapatan negara,” tutur Agus dalam keterangannya, dikutip Sabtu (1/2/2025).

    Apple sendiri bersama mitra strategisnya mulai melakukan pembangunan pabrik Airtag di Batam. 

    Rencananya pabrik tersebut akan beroperasi pada awal 2026. Pabrik itu nantinya akan menyuplai sekitar 65 persen dari kebutuhan Airtag global.

    Agus menyatakan, para investor dari sektor industri manufaktur tidak perlu ragu lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Pasalnya, pemerintah memiliki tekad kuat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro-industri dan memberikan kepastian hukum yang jelas agar aktivitas produksi bisa berjalan lancar.

    “Dengan melihat investasi PMA yang cukup tinggi dari sektor industri, turut mencerminkan bahwa adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor skala global terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ucapnya.

    Investasi sektor manufaktur tahun 2024 mencapai Rp 721,3 triliun, terbagi dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 194,3 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp527 triliun.

    Pada tahun 2024, subsektor industri yang memberikan andil besar terhadap realisasi PMA, yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 13,6 miliar dolar AS atau berkontribusi 22,6 persen, kemudian diikuti industri kertas dan percetakan 4,8 miliar dolar AS atau 8 persen, serta industri kimia dan farmasi 4,1 miliar dolar AS atau setara 6,9 persen.

    Ia optimistis, apabila kebijakan pro-industri dapat terlaksana dengan baik, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai.

    Beberapa kebijakan yang sangat dirasakan pelaku industri, antara lain perpanjangan program HGBT, penguatan P3DN, evaluasi relaksasi kebijakan impor, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri.

    “Kebijakan-kebijakan ini akan menjaga kebutuhan bahan baku, peningkatan investasi dan ekspor, mendongkrak daya saing sektor industri, hingga mengoptimalkan produk lokal di pasar domestik,” ucapnya.

    Menperin juga menegaskan, pihaknya konsisten untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri. 

    Hal ini sesuai dengan salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada butir kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, total nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 134,9 triliun atau mengisi porsi investasi sebanyak 29,8 persen dari total realisasi investasi. 

    Capaian tersebut naik signifikan dibanding periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 109,4 triliun.

  • Industri Manufaktur Mampu Kantongi Investasi Rp 721 Triliun di 2024 – Halaman all

    Industri Manufaktur Mampu Kantongi Investasi Rp 721 Triliun di 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri manufaktur menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini mampu mengantongi investasi senilai Rp 721,3 triliun di tahun 2024.

    Jumlah tersebut memberikan kontribusi hingga 42,1 persen terhadap total realisasi investasi di Indonesia yang mencapai Rp 1.714,2 triliun pada tahun lalu. 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan di tengah gejolak ekonomi dan politik global yang masih belum stabil, Indonesia berhasil mencatatkan capaian positif di bidang investasi, termasuk dari sektor industri manufaktur.

    “Hal ini menandakan bahwa kepercayaan para investor masih tinggi terhadap iklim usaha di Indonesia, dan menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan utama investasi yang baik untuk basis produksi dan hub ekspor,” ungkap Agus dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Investasi sektor manufaktur terbagi dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 194,3 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp527 triliun.

    Capaian investasi manufaktur pada tahun 2024 naik signifikan dibanding realisasi tahun 2023 yang menembus Rp 596,3 triliun.

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi total investasi pada tahun 2024 naik 20,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    Capaian tersebut juga melampaui target Presiden sebesar Rp 1.650 triliun (103,9 persen) dan melampaui target renstra sebesar Rp 1.239,3 triliun (138,3 persen).

    Dari total investasi tahun 2024, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang atau naik 34,7 persen secara tahunan (yoy).

    Menperin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pelaku industri manufaktur yang telah merealisasikan investasinya di Indonesia.

    “Komitmen mereka membawa dampak yang luas (multiplier effect) bagi perekonomian nasional, termasuk pada peningkatan serapan tenaga kerja lokal. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong job creation melalui investasi,” tutur AGK.

  • Apple Belum Bisa Jualan iPhone 16 di RI, Ini Alasannya

    Apple Belum Bisa Jualan iPhone 16 di RI, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menyebut pihak Apple belum menyampaikan revisi proposal terkait investasi mereka di Indonesia. 7 Januari lalu perwakilan Apple sudah menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajarannya untuk negosiasi investasi.

    Karena revisi proposal belum dikeluarkan, sebut Febri, Apple belum bisa menerima sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemerintah. Menurut Febri sertifikat TKDN menjadi syarat dikeluarkannya Tanda Pengenal Produk (TPP).

    Artinya jika TPP belum dikeluarkan maka Apple belum bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia. Sebagai informasi, Apple belum melunasi sebagian dari komitmen investasinya yang sebesar Rp 1,7 triliun.

    “Nah, kalau TPP-nya belum ada maka Apple belum bisa impor iPhone 16-nya ke Indonesia. Jadi itu urutan-urutannya, jadi TKDN dulu, kemudian TPP, kemudian baru mereka impor. Jadi artinya kami belum mencabut larangan penjualan iPhone 16-nya. Karena sekali lagi, itu tergantung kepada Apple-nya,” tegas Febri saat dijumpai di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Terkait pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang menyebut negosiasi Apple di Indonesia akan selesai dalam satu-dua minggu ke depan, Febri meminta hal itu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

    Febri lalu menjelaskan bahwa Apple memilih skema proposal skema tiga untuk periode 2020-2023 dengan melakukan pelatihan dan pendidikan di tiga akademi. Akademi yang dimaksud berlokasi di Batam, Tangerang, dan Surabaya.

    Namun, Kemenperin mencatat ada penggunaan dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk barang tidak berwujud. Sayangnya Febri belum mau membuka barang apa yang dimaksud.

    “Kami sudah dapat beberapa laporan tentang penggunaan uang (realisasi investasi) yang sebesar Rp 1,4 triliun 2020-2023.Nah, kami lihat ada penggunaan untuk biaya intangible. Nah intangible itu lah yang kami permasalahkan, karena intangible itu sepertinya agak membuat pembiayaan itu jadi besar,” ungkapnya.

    “Ada pembiayaan tangible Tangible itu misalnya dia beli aset, bangunan, sewa bangunan, sewa tanah. Ketika di Apple Academy itu ada sewa tanah, ada sewa bangunan, beli peralatan, atau beli barang-barang yang kelihatan lah begitu. Nah, tapi ada juga dalam laporan mereka itu ada beli barang-barang yang tidak kelihatan, yang intangible, yang nilainya cukup besar,” beber Febri.

    Ia mengaku tak ingin investasi yang digembar-gemborkan sudah mencapai miliaran dolar AS ternyata uangnya tidak benar-benar ada di Indonesia. Ia juga meminta pihak Apple agar mengurangi intangible cost.

    (acd/acd)

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan HGBT Diperpanjang, Inaplas Ungkap Dampaknya  ke Industri Petrokimia dan Plastik – Halaman all

    Kebijakan HGBT Diperpanjang, Inaplas Ungkap Dampaknya  ke Industri Petrokimia dan Plastik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengapresiasi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah memperjuangkan perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun ini.

    “Perpanjangan kebijakan HGBT ini sangat penting bagi industri petrokimia dan plastik nasional. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang beserta jajarannya yang telah memperjuangkan perpanjangan HGBT ini,” kata Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai saat dihubungi, Jakarta, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Diketahui program HGBT senilai 6 dolar AS per MMBTU telah berakhir Desember 2024 untuk 7 sektor industri yakni keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    Edi menjelaskan, perpanjangan HGBT memberikan berbagai dampak positif ke industri, di antaranya daya saing yang lebih baik karena harga  gas yang kompetitif mendukung efisiensi operasional industri, sehingga mampu bersaing dengan produk impor.

    Kemudian memberikan dukungan terhadap investasi, sebab stabilitas harga gas menciptakan kepercayaan bagi investor untuk terus berinvestasi di Indonesia, baik untuk ekspansi kapasitas maupun pengembangan teknologi.

    “Lalu pertumbuhan Industri. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional,” tuturnya.

    Selanjutnya, kata Edi, dapat menjaga keberlanjutan lapangan kerja.

    “Industri yang lebih kompetitif dan bertumbuh akan membantu menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    “Kami berharap kebijakan ini terus mendukung ekosistem industri secara berkelanjutan, sehingga kontribusi sektor industri terhadap perekonomian dapat semakin meningkat,” sambungnya.

    Edi pun berharap pihak pemasok gas seperti PGN dan lainnya dapat mematuhi komitmen terkait pasokan, kuota, dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Jangan dibatasi lagi supply-nya, sesuai dengan kontrak yang diberikan. Kepastian pasokan gas dengan kualitas dan harga yang sesuai akan semakin memperkuat dampak positif dari kebijakan HGBT ini,” papar Edi.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan kebijakan HGBT bagi sektor industri akan diperpanjang penerapannya pada tahun 2025 ini.

    Agus mengatakan, terdapat dampak positif HGBT yang tercatat pada periode tahun 2020-2023 adalah sebesar Rp 247,26 triliun, meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 23,3 triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 4,94 triliun.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1).

  • HGBT Tak Lagi US per MMbtu, Masih Ekonomis Bagi Industri?

    HGBT Tak Lagi US$6 per MMbtu, Masih Ekonomis Bagi Industri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai kenaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) pada kisaran US$6,5 – US$7 per MMbtu masih masuk dalam nilai keekonomian produksi industri. Sejumlah pelaku usaha mengapresiasi atas pertimbangan kelanjutan HGBT meski harga naik. 

    Ketua Umum FIPBG Yustinus Gunawan mengatakan nilai tersebut masih dapat diterima industri, hal ini tercerminkan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 91/2023 sebelumnya, di mana HGBT ditingkatkan dari US$6 per MMbtu menjadi US$6,5 per MMbtu. 

    “Kami mengapresiasi keputusan pemerintah tentang kelanjutan HGBT, dan tidak keberatan dengan rentang yang naik menjadi US$6,5 – US$7,0 per MMbtu,” kata Yustinus kepada Bisnis, Senin (27/1/2025). 

    Menurut Yusitnus, industri dapat beradaptasi dengan kenaikan harga, namun dihadapi kondisi tertekan lantaran volume pasokan gas yang dibatasi hingga 30% oleh pemasok gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN. Dia menilai industri mulai kehilangan daya saing sejak volume dibatasi. 

    Di sisi lain, Yustinus tak memungkiri kenaikan harga gas murah industri ini dapat meningkatkan biaya produksi. Namun, di tengah daya saing yang susut, pelaku usaha tidak dapat meningkatkan harga jual ke konsumen. Untuk itu, industri harus berupaya meningkatkan nilai tambah dan mencari peluang atau ceruk pasar ekspor. 

    “Harga US$7 per MMbtu akan masuk  keekonomiannya bila PGN tidak mengurangi pasokan dalam Kepmen, tanpa alasan apapun PGN wajib comply laksanakan volume Kepmen. Singkatnya, HGBT tidak ekonomis bila volume Kepmen dikurangi PGN,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Yustinus menilai pemerintah telah memberikan keputusan terbaik meski terpaksa meningkatkan harga. Untuk mengoptimalkan kelanjutan HGBT maka pemerintah juga harus memastikan bahwa pemberian HGBT diikuti distribusi pasokan 100% lewat Kepmen ESDM. 

    “Regulasi harus diundangkan sekilat mungkin sehingga Implementasi lebih cepat terealisir sehingga tidak kehilangann momentum untuk kejar pertumbuhan manufaktur 7,29% di 2025 sehingga bisa kontribusi 17,96% terhadap PDB di tahun 2025 ini,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyoroti rencana penerapan HGBT dengan jangka waktu 5 tahun yang akan memacu kinerja industri karena jaminan harga energi. Namun, lagi-lagi kuota gas menjadi yang disalurkan menjadi perhatian.  

    Untuk investasi, dia melihat kebijakan HGBT 5 tahun ini juga belum secara pasti mendongkrak investasi. Pasalnya, terdapat ‘trauma’ dari inevstor akibat pengurangan pasokan gas pada 2020-2024 lalu. 

    “Padahal target investasi 2025-2029 cukup tinggi, terindikasi dari target pertumbuan ekonomi 8,3%. Jadi, kunci sukses HGBT ada di realisasi voume Kepmen, pengurangan volume HGBT oleh PGN membekas trauma,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan HGBT telah meningkatkan kinerja sektor industri naik hingga enam kali lipat. 

    Sebagai gambaran, Agus menjelaskan bahwa pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp247,26 Triliun.  

    Angka itu meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp23,3 Triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp4,94 Triliun. 

    “Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” tambahnya.