Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Industri Mebel dan Kerajinan Berpotensi Jadi Sektor Unggulan RI – Halaman all

    Industri Mebel dan Kerajinan Berpotensi Jadi Sektor Unggulan RI – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri mebel dan kerajinan diyakini memiliki potensi besar sebagai sektor unggulan RI di masa depan.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, ini berkat dukungan ketersediaan bahan baku yang melimpah.

    Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten, serta pasar yang terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.

    “Kita memiliki bahan baku yang cukup beragam, mulai dari kayu, rotan, bambu, hingga serat alam lainnya,” kata Sobur saat memberi sambutan dalam acara Rakernas HIMKI 2025 di Hotel Manhattan Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Kamis (20/2/2025).

    Selain itu, industri mebel dan kerajinan juga disebut menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta kontribusi terhadap devisa negara.

    Sobur menyebut industri mebel dan kerajinan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

    Ia mengatakan, daya saing industri furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar global terletak pada keberlanjutan bahan baku alami, desain khas yang berciri lokal, serta tenaga kerja yang terampil.

    Meski kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih akibat dinamika geopolitik, permintaan terhadap produk mebel dan kerajinan diyakini tetap akan tumbuh.

    Saat ini, China masih menjadi eksportir utama mebel dunia, disusul Vietnam.

    “Ekspor produk mebel dan kerajinan nasional memang mengalami perlambatan, tetapi kami optimis pertumbuhannya akan kembali meningkat,” ujar Sobur.

    “Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui pameran IFEX pada Maret 2025, yang kami harapkan dapat membantu menahan penurunan ekspor pada kuartal berikutnya,” lanjutnya.

    Ia menambahkan, peluang pasar global tetap terbuka, terutama dengan meningkatnya pembangunan di berbagai negara yang mendorong permintaan furnitur dan kerajinan.

    AS dan Eropa masih menjadi pasar utama, tetapi permintaan dari kawasan tersebut cenderung menurun akibat inflasi yang tinggi.

    Oleh karena itu, industri perlu mengoptimalkan peluang di pasar baru seperti Timur Tengah, India, dan Asia.

    “Kami optimis industri furnitur nasional akan terus tumbuh, dengan target ekspor mencapai USD 6 miliar pada tahun 2030,” pungkas Sobur.

    Apresiasi Terhadap HIMKI

    Dalam sambutan pembukaan Rakernas HIMKI 2025 yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi HIMKI atas kontribusinya dalam mendorong industri furnitur nasional.

    HIMKI dinilai terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target ekspor dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

    Agus menegaskan bahwa hilirisasi industri hasil hutan merupakan langkah strategis yang sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

    Hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat struktur industri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada impor.

    “Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2025 mencapai 53,10, menunjukkan bahwa industri sedang berada dalam fase ekspansi. Kondisi ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk semakin meningkatkan daya saing,” jelasnya.

     

  • Truk Over Dimensi dan Over Loading akan Ditindak Tegas, Pengusaha Truk Buka Suara

    Truk Over Dimensi dan Over Loading akan Ditindak Tegas, Pengusaha Truk Buka Suara

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Rencana implementasi zero ODOL mendapat respon berbagai pihak, satu diantaranya keluar dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dinilai sangat baik dan harus dilaksanakan secepatnya tanpa kecuali serta toleransi. 

    Ketua Aptrindo Jateng, Bambang Widjanarko mengungkapkan, sejak dulu pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) selalu mendukung upaya penerapan program zero ODOL. Bagi pengusaha truk muatan yang normal ( tidak ODOL ) lebih baik, karena truk akan menjadi lebih awet dan kemungkinan dapat menurunkan resiko kecelakaan.

    “Jadi sebaiknya program zero ODOL harus dilaksanakan secepatnya tanpa kecuali & tanpa toleransi. Peraturan harus berlaku untuk semua orang, equality before the law. Jangan ada jenis muatan yang dikecualikan agar tidak ada iri irian. Babat habis saja semua truk bermuatan ODOL,” ujarnya, Kamis (20/2). 

    Menurutnya, jika tidak ada yang dikecualikan, maka semua orang akan tunduk kepada peraturan. Tapi selama masih ada kata “kecuali” ia memperkirakan sampai kapan pun tidak akan terlaksana  zero   ODOL Justru nantinya “kecuali” itu akan menjadi celah hukum & berdampak pada suburnya pungli di lapangan.

    Bambang Widjanarko menambahkan, selama ini pengusaha truk hanya mengikuti apa maunya pemilik barang.Jika ada perusahaan truk yang tidak mau muat ODOL, maka muatan akan diberikan kepada perusahaan truk yang masih mau, selalu dilelang begitu.

    Sehingga jika   zero   ODOL diterapkan secara rigid & tegas lalu pemilik barang juga dilibatkan agar ikut menanggung hukuman, ia memperkirakan pemilik barang juga akan berpikir 1000 kali untuk menyuruh perusahaan truk muat ODOL.

    “Jika yang menyuruh sudah tidak berani, maka yang disuruh pun akan berhenti. Selama pemilik barang tidak dilibatkan dalam pemberian sanksi, rasanya mereka akan terus memaksa perusahaan truk agar muat ODOL. Jadi kalau mau memadamkan api ya harus dari bara apinya, jangan hanya dari lidah apinya saja,” imbuhnya. 

    Selama ini truk kerap menjadi kambing hitam kerusakan jalan maupun tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menanggapi hal tersebut,Bambang Widjanarko mengatakan, jalanan yang tidak boleh dilalui truk juga selalu rusak ketika musim hujan tiba. Berdasarkan data, kondisi jalan rusak di Jawa Tengah mencapai 33,26 persen atau 5,108,77 kilometer. Kerusakan paling banyak terjadi justru di status jalan Kabupaten/Kota dengan menyumbang 16,76 persen.

    Rinciannya adalah , untuk jalan nasional, kondisi mantap 1.381,72 km (91,01 persen) dan tidak mantap 136,36 km (8,99 % ). Sedangkan jalan provinsi, kondisi mantap 2.224,16 km ( % ) dan tidak mantap 73 km (7,51 % ). Sedangkan jalan di Kab/kota, kondisi mantap 22.294,39 km (83,24 % ) dan tidak mantap 4.899,41 km (16,76 % ).

    “Dalam kasus kecelakaan itu apakah dilihat secara detail truk sebagai penyebab atau sebagai penerima akibat. Misal ada orang naik sepeda motor yang tiba-tiba terjatuh di depan truk yang sedang melintas & terlindas, ini kan namanya bukan truk penyebabnya. Kalau truk rem blong atau sopir ngantuk itu truk sebagai penyebabnya. Tapi kami siap kok untuk penindakan yang tegas tanpa kecuali dan dilakukan sampai ke akarnya yaitu pemilik barang yang suka memaksa pengusaha truk muat ODOL,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kemenhub dan Kemenperin sepakati Implementasi Zero ODOL. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta ini, membahas isu strategis implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Pada pertemuan ini, kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.Menhub juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

    Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. (*)

  • Tim Kemenperin Bertemu Tiga Kali dengan Apple Bahas TKDN, iPhone 16 Segera Masuk Indonesia? – Page 3

    Tim Kemenperin Bertemu Tiga Kali dengan Apple Bahas TKDN, iPhone 16 Segera Masuk Indonesia? – Page 3

    iPhone 16 rupanya belum bisa dijual resmi di Indonesia meski Apple sudah berencana untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.

    Hal ini diungkap oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu di kantornya.

    Adapun alasannya, kata Agus, karena AirTag bukanlah komponen yang berkaitan langsung dengan iPhone. Dengan begitu, penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pun terpisah.

    Agus menjelaskan, dalam Permenperin 29/2017, penghitungan nilai TKDN dalam rangka mengikuti Permenkominfo dan Permenperin hanya bisa dilakukan terhadap komponen langsung, part langsung, atau bagian langsung dari HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) tersebut.

    Maksudnya bagian langsung dari perangkat mobile, dalam hal ini adalah bagian langsung dari iPhone.

    Menurut Agus, pembangunan pabrik AirTag tidak akan berpengaruh terhadap penerbitan sertifikat TKDN untuk iPhone 16. Itu berarti, iPhone 16 masih belum bisa dijual di Indonesia.

    “AirTag yang akan diproduksi oleh Apple melalui ICT itu bukan bagian langsung, bukan komponen langsung, bukan parts langsung dari HKT Apple,” ucap Agus Gumiwang, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com. 

  • Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS

    Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) bersama dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza (kiri) ditemui usai acara Kick Off Rintisan Teknologi Industri 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Menperin sebut Apple sudah bayar utang 10 juta dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS), yakni Apple sudah membayar utang sebesar 10 juta dolar AS atau Rp163,6 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah Indonesia. Utang tersebut merupakan sisa realisasi investasi Apple untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) periode 2020-2023.

    “Sudah, sudah bayar, sudah kita terima,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun, Kemenperin menyatakan investasi Apple pada periode tersebut belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017, yang telah memberikan fasilitas bagi Apple untuk menjual produknya di Indonesia. Kemenperin menyebut Apple terbukti dan mengakui bahwa mereka masih punya utang komitmen investasi senilai 10 juta dolar AS pada periode 2020-2023 yang jatuh tempo pada bulan Juni 2023.

    Berdasarkan regulasi yang tertera, ketidakpatuhan dapat menyebabkan Apple dikenai sanksi penambahan modal investasi baru, pembekuan sertifikat TKDN, bahkan pencabutan sertifikat TKDN yang mengakibatkan produk Apple tidak bisa diperdagangkan di Indonesia.

    Dari tiga sanksi tersebut, Kemenperin memilih sanksi paling ringan, yaitu penambahan modal investasi skema tiga pada proposal periode 2024-2026. Sanksi ini juga telah disampaikan dalam counter proposal Kemenperin dalam negosiasi dengan Apple. Supaya komitmen pembayaran utang benar-benar direalisasikan, Indonesia menunjuk pihak ketiga untuk melakukan asesmen dokumen pelunasan utang, serta akan melakukan audit ke semua Apple Academy.

    Sejak tahun 2018–2023 atau selama tujuh tahun, Indonesia menilai perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu kurang patuh dalam menerapkan skema inovasi perpanjangan TKDN.

    Sumber : Antara

  • Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

  • Aturan Larangan Truk Obesitas Segera Berlaku

    Aturan Larangan Truk Obesitas Segera Berlaku

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta ini, membahas implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk obesitas.

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Dudy juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

    Lebih lanjut ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Misalnya dengan Kepolisian, Kementerian Perdagangan, hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

    (ily/rrd)

  • Menperin Agus Gumiwang Tekankan Inovasi sebagai Investasi untuk Kemajuan Industri  – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang Tekankan Inovasi sebagai Investasi untuk Kemajuan Industri  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Implementasi program Making Indonesia 4.0 diyakini dapat mengakselerasi kinerja industri manufaktur yang akan turut memacu pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Bahkan, upaya mempercepat penerapan industri 4.0 atau transfromasi digital merupakan strategi kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.

    “Transformasi industri 4.0 harus dipahami sebagai pinpoint, enabler bagi industri untuk menyelesaikan permasalahan di industrinya dengan teknologi yang tepat, sehingga produktivitas industri tersebut menjadi lebih baik, dan lebih efisien,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Kick-Off Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025, Seleksi National Lighthouse Industri 4.0, dan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Untuk pelaksanaan seleksi National Lighthouse Industri 4.0 yang resmi dibuka hari ini, transformasi industri 4.0 menjadi landasan penting. 

    “Saya berharap semakin banyak industri yang bergabung, baik dalam ekosistem National Lighthouse maupun Global Lighthouse Network – World Economic Forum, sehingga kita dapat memiliki lebih banyak role model untuk menyebarkan manfaat mengenai transformasi industri 4.0 di Indonesia,” tuturnya.

    Menperin mengemukakan, transformasi industri 4.0 di Indonesia didukung oleh pesatnya perkembangan inovasi di Indonesia.

    Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2024 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia berhasil naik tujuh peringkat dibanding periode sebelumnya, yaitu di peringkat ke-54 dari 133 negara, dengan skor 30,6. 

    “Indeks ini memberi peringkat negara-negara berdasarkan kinerja inovasinya dan juga memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan di berbagai sektor,” ungkapnya.

    Kenaikan peringkat GII Indonesia tidak hanya mencerminkan peningkatan daya saing dalam inovasi, tetapi juga berkontribusi terhadap naiknya World Competitiveness Ranking Indonesia. Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD) melalui rilis World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 tentang daya saing berbagai negara dunia, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-27 dari 67 negara. 

    Dalam rilisnya tersebut, IMD menggunakan parameter inovasi dan teknologi sebagai bagian dari beberapa parameter yang berperan dalam kriteria pembobotan dan pemeringkatan. “Artinya Indonesia berada di posisi cukup baik dalam mengadopsi inovasi dan teknologi. Kemudian, bukan cuma peringkat yang kita kejar, tapi juga skor,” imbuhnya.

    Pencapaian itu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh para industri dalam negeri melalui partisipasi kegiatan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK). “Saya sangat mengapresiasi laporan survei pada perusahaan industri penerima penghargaan RINTEK yang melaporkan bahwa penerapan inovasi rintisan teknologi mampu meningkatkan efisiensi industri sebesar 11 persen – 48 persen,” ujar Menperin.

    Namun demikian, Menperin menekankan, masih banyak peluang yang harus terus dimanfaatkan oleh para pelaku industri dalam negeri. ”Kita harus terus mengejar inovasi dan kolaborasi agar daya saing industri kita semakin meningkat sehingga kemandirian industri nasional dapat segera tercapai. Jadikan inovasi sebagai investasi yang berharga untuk kemajuan kita bersama,” tegasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, Kick Off Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 ini mengundang para pemangku kepentingan kegiatan untuk memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya transformasi digital, khususnya dalam mengembangkan dan implementasi aspek keberlanjutan dalam industri.

    “Dalam kegiatan ini akan dipaparkan mengenai alasan pemilihan tema yang diusung dan juga kegiatan-kegiatan pendukung seperti sosialisasi skema untuk pemilihan pemenang Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025, Seleksi INDI 4.0 Awards, dan juga Seleksi National Lighthouse Industry 4.0 Awards,” papar Andi.

    Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Dewan Transformasi Digital Indonesia dan Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. “Diharapkan, kegiatan ini dapat menarik dan menumbuhkan minat dari para pelaku usaha untuk bergabung ke dalam ekosistem kolaborasi demi mewujudkan smart nation yang baik,” ujar Andi.

    Sejak 2019, Indonesia menyelenggarakan event tahunan ini dalam rangka percepatan transformasi digital dan revolusi industri 4.0 dengan nama Indonesia 4.0 Conference & Expo. Kegiatan ini merupakan ajang untuk mempertemukan para stakeholder mulai dari pemerintah, industri, provider teknologi, akademisi, konsultan industri, hingga financial sector dalam satu platform yang berorientasi pada transformasi digital industri di Indonesia. 

    Tahun ini, Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 akan diselenggarakan pada 24-25 September 2025 di Jakarta Convention Center, dengan mengusung tema “Smart Nation 2025: Building Stronger, Moving Faster Toward Sustainability”. Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mempercepat pembangunan industri yang berbasis digital, efisien, dan berkelanjutan.

  • Perjuangan Panjang Insentif Mobil Hybrid, Akhirnya Keluar Juga

    Perjuangan Panjang Insentif Mobil Hybrid, Akhirnya Keluar Juga

    Jakarta –

    Pemerintah akhirnya memberikan insentif untuk mobil hybrid. Mobil hybrid di Indonesia mendapatkan insentif berupa potongan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk tahun 2025.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, paket stimulus ekonomi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Stimulus itu juga untuk mendukung sektor otomotif dan mendukung langkah menuju transisi hijau. Menurut Agus, perjuangan untuk menerbitkan insentif mobil hybrid cukup panjang.

    “Yang menarik tahun ini, perjuangannya cukup panjang, alhamdulillah akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif mobil hybrid,” kata Agus di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, kemarin.

    Pengajuan insentif untuk mobil hybrid ini memang memakan waktu lama. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan insentif untuk mobil listrik berbasis baterai. Sedangkan mobil hybrid berjalan tanpa insentif. Bahkan, pemerintah sempat menyangkal akan memberikan insentif untuk mobil hybrid mengingat penjualan mobil hybrid sudah tinggi.

    Namun pada akhirnya, pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan insentif untuk mobil hybrid. Mobil hybrid mendapatkan potongan PPnBM sebesar 3 persen. Hal ini turut membuat harga mobil hybrid turun.

    Toyota, misalnya, mengumumkan penurunan harga untuk Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid sebesar Rp 10-13 juta. Suzuki juga mengungkapkan penurunan harga untuk Ertiga Hybrid dan XL7 Hybrid sebesar Rp 5-6 juta.

    Insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil hybrid diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Tertulis dalam Pasal 14 ayat (1) PMK No. 12 Tahun 2025, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan LCEV (low carbon emission vehicle/kendaraan emisi karbon rendah) tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Lanjut pada Pasal 14 ayat (2) dijelaskan ada tiga jenis mobil hybrid yang mendapat insentif ini, antara lain:

    a. Full Hybrid;

    b. Mild Hybrid; dan/atau

    c. Plug in Hybrid.

    (rgr/din)

  • Apple Sudah Bayar Utang 10 Juta Dolar AS ke Pemerintah Indonesia  – Halaman all

    Apple Sudah Bayar Utang 10 Juta Dolar AS ke Pemerintah Indonesia  – Halaman all

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan Apple telah melunasi sisa investasi yang sudah masuk ke komitmen tahun 2020-2023.

    Tayang: Rabu, 19 Februari 2025 14:14 WIB

    Tribunnews/Endrapta Pramudhiaz  

    UTANG APPLE-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Hingga berakhirnya masa perjanjian investasi, Apple belum merealisasikan seluruh pembangunan Apple Academy. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Apple masih memiliki utang kepada Pemerintah Indonesia senilai 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 160 miliar, yang terhitung ke dalam perjanjian investasi tahun 2020-2023.

    Investasi Apple pada tahun tersebut difokuskan untuk pembangunan Apple Academy dengan jumlah yang sudah ditentukan.

    Namun, hingga berakhirnya masa perjanjian investasi, Apple belum merealisasikan seluruh pembangunan Apple Academy.

    Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia melarang Apple menjual produk smartphone terbarunya iPhone 16 karena tidak memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk handphone yang dijual di Indonesia.

    Pada Rabu (19/2/2025), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan Apple telah melunasi sisa investasi yang sudah masuk ke komitmen tahun 2020-2023.

    “Sudah, sudah ada informasi dan sudah kita terima,” tutur Menperin di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Meski telah melunasi sisa komitmen investasi dan saat ini Apple sedang membangun fasilitas produksi Airtag melalui pihak ketiga, Kemenperin tetap meminta Apple untuk membentuk fasilitas Research and Development (RnD) di Indonesia.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Rencana Mistubishi Bangkitkan Pasar dan Penjualan dengan Produk Baru

    Rencana Mistubishi Bangkitkan Pasar dan Penjualan dengan Produk Baru

    Jakarta –

    Daya beli masyarakat yang belum pulih, akibat perekonomian Indonesia yang masih berjuang untuk bangkit, ikut membuat industri otomotif kian melesu. Bahkan jika melihat penjualan mobil secara wholesales (Distribusi dari pabrik ke dealer) pada Januari 2025 tercatat hanya sebanyak 61.849 unit.

    Angka penjualan kendaraan pada Januari tersebut, lebih kecil dibandingkan bulan Desember 2024 yang mencapai 79.806 unit. Artinya, ada penurunan hingga 22,5%. Kemudian kalau dibandingkan dengan penjualan bulan Januari 2024, mencapai 69.758 unit, yang artinya penjualan Januari 2025 turun sekitar 11,3%.

    Menyadari hal tersebut, Mitsubishi Motors membocorkan akan mengubah strategi mereka di Indonesia, agar bisa dipilih pecinta otomotif Indonesia. Hal ini langsung disampaikan President Director PT. MMKSI, Atsushi Kurita pada ajang IIMS 2025.

    “Pada saat ini kondisi pasar memang sedang tidak stabil akibat berbagai perubahan yang terjadi di pasar. Kita harus fleksibel dalam menghadapinya,” ujar Kurita.

    “Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tahun ini adalah tahun yang penting bagi Mitsubishi Motors dengan perayaan 55 tahun. Kita harus fleksibel terhadap perubahan pasar. Selain itu, kami akan mengubah arah permainan dengan produk baru,” Kurita menambahkan.

    Mitsubishi turut meramaikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut menjajal mobil Mitsubishi. Foto: Agung Pambudhy

    Kurita melanjutkan, lesunya daya beli masyarakat Indonesia, ikut berdampak pada Mitsubishi.

    “Pada dasarnya, tidak terlalu baik. Namun pada masa lebaran dan puasa ini kami berharap pasar akan membaik di bulan Februari dan Maret,” ucap Kurita.

    Kurita juga mengatakan, Mitsubishi sendiri telah merevisi profit untuk fiscal year 2024-2025.

    “Pada kuartal ketiga di Mitsubishi Motors tidak terlalu baik karena isu yang tidak terduga. Kontribusi ke pasar Asia Tenggara pun agak sedikit di belakang target. Namun seperti yang pernah disebutkan oleh Takao-san, setelah kuartal pertama nanti kondisi akan berangsur membaik dan untuk pasar Asia kami akan memperkenalkan produk baru,” kata Kurita.

    (lth/rgr)