Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • iPhone 16 Telah Kantongi Sertifikasi Komdigi, Segera Hadir di Indonesia? – Page 3

    iPhone 16 Telah Kantongi Sertifikasi Komdigi, Segera Hadir di Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah penantian panjang, kabar gembira datang bagi para penggemar Apple di Indonesia! iPhone 16 Series dipastikan akan segera hadir secara resmi di Tanah Air.

    Perjalanan panjang negosiasi antara Apple dan pemerintah Indonesia akhirnya membuahkan hasil, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Apple dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 26 Februari 2025.

    Sebelumnya, penjualan iPhone 16 series sempat terganjal karena belum memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kabar baik ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menyatakan bahwa MoU telah ditandatangani.

    Terbaru, informasi ini juga ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia menyatakan, pihaknya telah memberikan sertifikasi untuk lini iPhone 16. 

    “Kalau dari kantor kami, kantor Kementerian Komdigi untuk iPhone dengan segala macam varian itu sudah selesai, iPhone 16,” tutur Menkomdigi saat ditemui dalam acara buka puasa bersama dengan Kementerian Komdigi di Jakarta. 

    Berdasarkan pantauan tim Tekno Liputan6.com, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16e memang sudah muncul di database situs Postel milik Komdigi.

    “Kalau dari kantor kami, seluruhnya sudah selesai dan izinnya sudah dikeluarkan, rasanya berarti sudah bisa beredar dalam waktu amat dekat,” ujarnya menutup pernyataan. 

    Dengan kepastian ini, kehadiran lini iPhone 16 Indonesia kemungkinan tinggal menunggu waktu. Karenanya, menarik untuk menunggu informasi lebih lanjut soal kehadiran perangkat besutan Apple tersebut. 

  • Kemenperin-KP2MI buka kesempatan mahasiswa vokasi kerja di luar negeri

    Kemenperin-KP2MI buka kesempatan mahasiswa vokasi kerja di luar negeri

    Hal yang paling penting dalam bekerja di luar negeri adalah kesiapan pekerja migran itu sendiri.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka kesempatan untuk mahasiswa vokasi binaan Kemenperin, agar dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Jumat, menyatakan kesempatan tersebut sebagai bentuk komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan siap kerja, seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelasan yang cukup tinggi di Jepang.

    “Sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung industrialisasi di Indonesia, Jepang kini memiliki kebutuhan tenaga kerja di bidang pengelasan yang sangat tinggi. Tentunya ini memerlukan SDM yang kompeten dan bisa berdaya saing global,” kata dia.

    Menperin menyatakan, Indonesia dan Jepang aktif menjalin kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya pengembangan SDM. Sedangkan untuk kerja sama di sektor industri, kedua pihak juga telah lama menjalin kolaborasi secara intens.

    Sebagai informasi, Jepang sedang mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja bidang pengelasan untuk mendukung aktivitas di sektor industri otomotif dan perkapalan.

    Namun, perusahaan yang bergerak di bidang tersebut membutuhkan welder atau pengelas yang memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai.

    Kebutuhan yang tinggi atas keterampilan dalam bidang pengelasan juga disampaikan oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam kunjungan kerja dan penyampaian Kuliah Umum di Politeknik ATI Makassar binaan Kemenperin pada 19 Maret.

    Dirinya mengajak mahasiswa Politeknik ATI Makassar untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di luar negeri, serta dirinya juga mengapresiasi serapan alumni Politeknik ATI Makassar yang sudah bekerja 100 persen.

    “Hal yang paling penting dalam bekerja di luar negeri adalah kesiapan pekerja migran itu sendiri. Pekerja migran harus punya kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan memahami kontrak kerja dengan baik,” ujar Christina.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Masrokhan menyatakan, pihaknya sedang merintis untuk memasok tenaga kerja internasional melalui sekolah dan kampus vokasi industri di bawah naungan Kemenperin.

    Salah satu kelas industri internasional yang dibentuk adalah kelas industri Morimitsu Jepang yang fokus pada pembentukan tenaga pengelasan tingkat mahir di Politeknik ATI Makassar sebagai kampus vokasi Kemenperin yang memiliki spesialisasi bidang teknologi industri dan manufaktur.

    Pada pelaksanaannya, Kemenperin juga didukung oleh KP2MI yang memiliki tugas memberikan pelindungan bagi pekerja-pekerja migran Indonesia di luar negeri.

    “Program kelas industri ini merupakan program awal pendidikan kelas internasional yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, dalam hal ini ke Jepang, yang diawali dengan pelaksanaan short-term internship bagi mahasiswa,” kata Masrokhan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • iPhone 16 Telah Kantongi Sertifikasi Komdigi, Segera Hadir di Indonesia? – Page 3

    iPhone 16 Series dan iPhone 16e Kantongi Sertifikasi Postel, Siap Dijual di Indonesia! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – iPhone 16 Series dan iPhone 16e akhirnya mengantongi sertifikasi Postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ini berarti, ponsel baru Apple tersebut siap dijual secara resmi di Indonesia.

    Pantauan tim Tekno Liputan6.com, Jumat (14/3/2025), iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16e sudah muncul di database situs Postel milik Komdigi.

    Seminggu sebelumnya, iPhone 16 series dan iPhone 16e memang sudah terdaftar di situs P3DN milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan nilai TKDN sebesar 40 persen.

    Dengan dikantonginya sertifikasi TKDN dan Postel ini, dapat dipastikan HP baru Apple tersebut tinggal selangkah lagi meluncur resmi di toko online dan offline di seluruh daerah di Indonesia.

    Sebelumnya, iPhone 16 series sempat dilarang dijual di Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan TKDN. Selain itu, Apple juga dinilai belum merealisasikan komitmen investasi mereka sebelumnya di Tanah Air.

    “Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendatangani MoU antara Kementerian Perindustrian dan Apple,” kata Agus dalam konferensi pers dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

    Sebelum kesepakatan ini, iPhone 16 series sempat dianggap ilegal di Indonesia karena belum memenuhi regulasi TKDN. Proses negosiasi berjalan alot, dengan berbagai diskusi mendalam antara pemerintah dan Apple.

    “Terbukti sampai detik terakhir. Jadi 15 menit lalu kami masih melakukan penyesuaian komunikasi dengan Apple terkait beberapa item masuk dalam kesepakatan,” tambah Agus Gumiwang Kartasasmita.

  • Kemendag Minta Klarifikasi PT ZPT Terkait Penjualan Motor Listrik – Page 3

    Kemendag Minta Klarifikasi PT ZPT Terkait Penjualan Motor Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan insentif bagi motor listrik kembali hadir pada 2025 ini. Menurut dia, aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

    Insentif ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk membeli sepeda motor listrik. Diketahui, pemerintah juga tengah berupaya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.

    “Pemerintah sekarang juga sedang dalam proses dan InsyaAllah akan terbit dalam waktu dekat yaitu insentif untuk motor listrik InsyaAllah dalam waktu dekat akan terbit,” kata Agus dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia menerangkan, saat ini aturannya sudah masuk tahap finalisasi. Meski begitu, belum ada waktu pasti kapan aturan insentif motor listrik itu berlaku. “Dalam waktu dekat, ini sudah finishing up,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Menperin Agus belum mengungkapkan berapa besaran insentif bagi pembelian motor listrik baru tersebut.

    “Masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tegasnya.

    Dipastikan Lanjut

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan subsidi Rp 7 juta untuk motor listrik akan diperpanjang 2025. Insentif ini, kembali diberikan untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,”” jelas Airlangga, disitat dari Antara, ditulis Minggu, 9 Februari 2025. 

    Sementara itu, ketika ditanya terkait kemungkinan keberlanjutan subsidi motor listrik dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini. Airlangga menyatakan, program tersebut sudah mendapatkan persetujuan pemerintah sehingga tidak akan mengganggu program lain.

    “Mungkin (untuk diperpanjang), karena sudah setuju semua. Jadi program tidak terganggu,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyatakan, pembatasan angkutan truk over dimension over loading (pembatasan truk ODOL) atau angkutan sumbu tiga berpotensi dilaksanakan mulai 24 Maret-8 April 2025 guna melancarkan periode Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah.

    “Kemarin, kami (Korlantas Polri) masih mengajukan pada tanggal 26 (Maret 2025). Dan ternyata kami mendapat informasi atas persetujuan pak menteri, pembatasan angkutan sumbu tiga ini (truk ODOL) bisa diajukan mulai 24 Maret sampai dengan 8 April (2025),” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembatasan truk over dimension over load (ODOL) di periode libur Lebaran 2025 merupakan hal yang harus dilakukan guna meminimalkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas).

    “Kita ingin tegas untuk menertibkan ODOL, atau over dimension over loading. Truk-truk ODOL ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi tetapi juga para owner (pelaku usaha) bertanggung jawab,” tegasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pembatasan angkutan barang pada periode angkutan Lebaran 2025. “Kalau ODOL, di masa mudik (Lebaran) nanti ada pembatasan mobilitas angkutan-angkutan besar,” tambahnya.

    Menhub Dudy menekankan kembali kebijakan tersebut seiring dengan komitmen implementasi zero ODOL yang sebelumnya disepakati bersama dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Ya, itu yang akan kita terapkan. Semula kan zero ODOL itu mestinya sejak 2023 sudah dilaksanakan, nah (pada 2025) ini akan kita terapkan,” tandasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sebelumnya diberitakan, Menhub Dudy bersama Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) telah menyepakati penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL).

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” kata Dudy terkait pembatasan truk ODOL.

  • Banyak Pabrik Gulung Tikar Meski Indeks Manufaktur Indonesia Tembus 53,6 Poin, Ini Alasannya – Halaman all

    Banyak Pabrik Gulung Tikar Meski Indeks Manufaktur Indonesia Tembus 53,6 Poin, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai PHK (pemutusan hubungan kerja) di sejumlah perusahaan di dalam negeri terus terjadi sejak awal tahun hingga Ramadhan ini. 

    Berdasar catatan, PHK buruh terjadi di PT Sanken di Karawang, Jawa Barat, PT Yamaha Musik dan PT Tokai di Bekasi dan PT PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global. Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

    Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

    “Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, Minggu (9/3/2025).

    Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

    Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

    “Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

    “Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

    Indeks PMI Februari 53,6 Poin

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa kinerja industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang menyentuh angka 53,6 poin.

    Survei yang dirilis oleh S&P Global tersebut menunjukkan PMI manufaktur Indonesia naik signifikan hingga 1,7 poin dari capaian bulan Januari di angka 51,9. 

    PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Amerika Serikat 51,6 poin, Taiwan 51,5 poin, Filipina 51,0 poin, China 50,8 poin, Thailand 50,6 poin, Malaysia 49,7 poin, Vietnam 49,2 poin, Jepang 48,9 poin, Myanmar 48,5 poin, Jerman 46,1 poin dan Inggris 46,4 poin.

    “Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi di tingkat ASEAN. Bahkan juga melampaui negara-negara manufaktur global yang saat ini masih mengalami fase kontraksi,” tutur Menperin Agus di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Performa manufaktur yang terlihat dari PMI juga sejalan dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Februari yang telah dilansir oleh Kementerian Perindustrian.

    IKI pada Februari 2025 tercatat di level 53,15. Posisi tersebut meningkat 0,05 poin dibandingkan Januari 2025 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan dengan Februari tahun lalu.

    “Sama dengan bulan Januari 2025, di bulan Februari juga untuk PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) berada pada fase ekspansi. Ini menandakan bahwa sektor industri manufaktur terus berkembang dengan optimisme yang cukup tinggi di awal tahun,” ungkap Agus.

    Meski harus menghadapi berbagai dinamika politik dan ekonomi global, industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya.

    Hal ini turut mencerminkan kondisi iklim usaha di Indonesia yang kondusif karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing bagi sektor industri. 

    “Dengan adanya berbagai upaya strategis dan inovasi dari para pelaku industri, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, kami optimistis sektor industri manufaktur dapat kembali bangkit dan mencatat pertumbuhan positif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin. 

  • Alasan iPhone 16 Resmi Masuk RI walau Apple Tak Bangun Pabrik HP

    Alasan iPhone 16 Resmi Masuk RI walau Apple Tak Bangun Pabrik HP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah negosiasi alot selama 5 bulan, Apple akhirnya bisa berjualan iPhone 16 series di Indonesia. Pasalnya, iPhone 16 series sudah mengantongi salah satu syarat izin edar di Indonesia, yakni sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian.

    Melalui kesepakatan, Apple tetap bisa berjualan di Indonesia tanpa membangun pabrik iPhone di dalam negeri. Pasalnya, Apple memilih Skema 3 untuk memenuhi kewajiban mendapatkan sertifikasi TKDN.

    Skema 3 atau skema investasi inovasi adalah pembangunan pusat latihan dan pengembangan dengan ganjaran TKDN.

    Artinya, Apple masih menjadi satu-satunya brand yang dibolehkan menjual HP impor tanpa harus membangun pabrik di Indonesia.

    Untuk diketahui, ada tiga skema investasi yang diatur Kemenperin agar vendor bisa memenuhi kewajiban TKDN.

    Skema pertama adalah manufaktur atau membangun pabrik, kedua skema software (aplikasi), dan ketiga skema investasi inovaso.

    Kebanyakan brand yang menjual produknya di Indonesia, memilih skema pertama dengan membangun pabrik atau manufaktur smartphone mereka di Tanah Air. Sementara Apple konsisten memilih skema 3 atau jalur investasi inovasi.

    Tetap Bangun Pabrik, Tapi untuk Aksesori

    Apple juga telah menyelesaikan komitmen investasi untuk periode 2020-2023. Besaran kewajiban yang diselesaikan itu sebesar US$10 juta.

    Perusahaan setuju akan menambah investasi untuk memenuhi sanksi belum menjalankan komitmen inovasi pada periode sebelumnya. Ini diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Caranya adalah membawa perusahaan Global Value Chain Apple, ICT Luxshare untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi senilai US$150 juta itu untuk memproduksi produk aksesoris AirTag di pabrik yang rencananya akan dibangun di Batam.

    Pabrik tersebut akan menjadi supplier 65% aksesoris AirTag di dunia. Komponen baterai juga dijanjikan akan dipenuhi dari Indonesia.

    Selain itu juga ada satu line produksi yang disiapkan dari Long Harmony Bandung. Perusahaan itu akan memproduksi kain mesh untuk perangkat Airpod Max.

    “Sudah disepakati berdasarkan hitungan yang sudah diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017, bahwa Apple akan membawa hard cash sebesar USD160 juta dalam konteks pemenuhan kewajiban mereka untuk Skema 3,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan resmi dikutip dari laman resmi kementerian.

    Sejumlah kegiatan juga disepakati kedua belah pihak. Termasuk pendirian Apple Software Innovation and Technology Institute, pendirian Apple Professional Developer Academy, dan keberlanjutan Apple Academy.

    Apple disebut pula berkomitmen mendirikan R7D Center untuk pengembangan software. Pendiriannya melibatkan 15 kampus tanah air, termasuk ITB, UI, UGM dan ITS.

    TKDN 40%

    Keempat model iPhone 16 yang mendapat sertifikasi TDKN di Kemenperin, termasuk iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max. Bukan cuma itu, iPhone 16e yang baru dirilis juga sudah lolos sertifikasi.

    Seluruh iPhone 16 seri dan iPhone 16e telah mendapatkan TKDN 40%, atau lebih tinggi dari minimal 35% yang diatur oleh pemerintah.

    Kelima ponsel yang muncul di situs TKDN bernomor model A3287 (iPhone 16), A3290 (iPhone 16 Plus), A3293 (iPhone 16 Pro), A3296 (iPhone 16 Pro Max), dan A3409 (iPhone 16e).

    Namun sayang terbitnya sertifikasi TKDN bukan berarti iPhone 16 sudah bisa langsung ada di pasaran. Sebab masih kurang satu syarat lagi untuk dapat menjual ponsel di Indonesia, yakni Postel Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Pantauan CNBC Indonesia hingga Jumat siang (7/3/2025), seri iPhone 16 masih belum terlihat di laman Postel Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Kewajiban kedua syarat terpenuhi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2019 tentang TKDN untuk Smartphone 4G/LTE. Tanpa keduanya, perangkat termasuk iPhone 16 tidak bisa beredar bebas dan dijual di Indonesia

    (fab/fab)

  • Tembus TKDN, Kira-Kira Berapa Harga iPhone 16 Series di Indonesia? – Page 3

    Tembus TKDN, Kira-Kira Berapa Harga iPhone 16 Series di Indonesia? – Page 3

    Tertulis, HP baru Apple tersebut sudah memenuhi nilai TKDN hingga 40 persen. Meski begitu, iPhone 16 series dan iPhone 16e masih menunggu verifikasi postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang menjadi langkah akhir sebelumnya ponsel itu dapat dipasarkan secara resmi di Indonesia.

    Jika melihat pola sebelumnya, tidak menutup kemungkinan sertifikasi postel biasa muncul beberapa minggu setelah TKDN, sehingga Apple bisa saja segera mengumumkan ketersediaan produk ini dalam waktu dekat.

    Dengan iPhone 16 Series dan iPhone 16e yang semakin dekat dengan peluncuran di Indonesia, apakah kamu tertarik untuk melakukan upgrade? Atau lebih memilih menunggu iPhone 17 yang diprediksi membawa perubahan signifikan?

    Sebelumnya, iPhone 16 series sempat dilarang dijual di Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan TKDN. Selain itu, Apple juga dinilai belum merealisasikan komitmen investasi mereka sebelumnya di Tanah Air.

    “Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendatangani MoU antara Kementerian Perindustriandan Apple,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

    Sebelum kesepakatan ini, iPhone 16 series sempat dianggap ilegal di Indonesia karena belum memenuhi regulasi TKDN. Proses negosiasi berjalan alot, dengan berbagai diskusi mendalam antara pemerintah dan Apple.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • Awas! Perusahaan yang Operasikan Truk Obesitas Bisa Dicabut Izin Usahanya

    Awas! Perusahaan yang Operasikan Truk Obesitas Bisa Dicabut Izin Usahanya

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengantongi wewenang untuk mencabut izin perusahaan yang mengoperasikan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) atau truk obesitas. Saat ini, wewenang pencabutan izin masih berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

    “Saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mencabut atau izin usahanya atau menindak karena perizinan sekarang diproses oleh Kementerian BKPM sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kepada wartawan di Kembang Goela, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025) kemarin.

    “Kami sudah menyampaikan kepada BKPM khususnya, bahwa ke depannya kami ingin supaya, bahwa apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ODOL yang ke arah pelanggaran, maka kami punya bisa untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut, khususnya apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.

    Dudy mengatakan, Kemenhub juga telah mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk memantau truk obesitas melalui Dinas Perhubungan di tingkat kabupaten/kota. Ia juga berharap Dinas Perhubungan daerah dapat melakukan tugasnya secara tegas untuk mengatur truk ODOL.

    Ia mengatakan, larangan operasional truk ODOL mulai dimasifkan setelah Lebaran 2025. Kemenhub juga akan melibatkan aparat Kepolisian untuk mengawasi truk obesitas.

    “Kita belum masif karena memang suasananya kan sekarang masih suasana bulan Ramadan. Kita juga tahu bahwa pada saat Ramadan ini mungkin distribusi barang masih cukup tinggi, tapi pesan yang ini kami sampaikan bahwa, pada penyelenggara angkutan daerah khususnya, bahwa kita sudah mulai serius lagi terhadap penanganan masalah ODOL,” tegasnya.

    Penerapan Zero ODOL

    Diberitakan sebelumnya, Dudy bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian membahas implementasi penuh kebijakan Zero ODOL.

    Kedua menteri sepakat untuk segera menerapkan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Dudy juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Agus.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

    (ara/ara)