Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Menperin Optimistis GISCO Bisa Danai Transformasi Industri Hijau dan Buka Peluang Ekspor Baru  – Halaman all

    Menperin Optimistis GISCO Bisa Danai Transformasi Industri Hijau dan Buka Peluang Ekspor Baru  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sedang merancang aturan mengenai pembiayaan untuk transformasi industri ramah lingkungan.

    Untuk perubahan industri konvensional ke industri hijau, sebuah lembaga yang nantinya akan didirikan bernama Green Industry Service Company atau GISCO akan dibuat.

    “Kami sebagai fasilitator dan pendanaan dari financial institution. Mereka akan mengelontorkan dana untuk transformasi pada industri,” ungkap Agus dalam acara Tribun Network Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dengan rencana tersebut, Menperin optimis Permenperin yang sedang disiapkan akan segera dirilis dan dapat membantu transformasi industri di Indonesia.

    Selain itu, dengan beralihnya industri konvensional ke industri hijau dipastikan bisa membuka pasar-pasar ekspor baru ke negara yang secara ketat menerapkan aturan ketat terhadap lingkungan.

    “Industri ini jadinya akan memiliki market yang terbuka, khususnya bagi market-market dari negara-negara ekspor yang memang memiliki rezim pengaturan importasi yang sangat ketat yang dikaitkan dengan lingkungan,” terang Menperin.

    Kementerian Perindustrian sendiri telah menyiapkan sembilan sektor industri yang menjadi target dekarbonisasi.

    Ke sembilan industri tersebut adalah semen, amonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik, makanan dan minuman, serta otomotif.

  • Menperin Bahas Pembiayaan Industri Hijau di Mata Lokal Fest 2025 – Halaman all

    Menperin Bahas Pembiayaan Industri Hijau di Mata Lokal Fest 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir menjadi pembicara di acara Mata Lokal Fest 2025 yang diselenggarakan Tribun Network di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Di acara ini Menperin mengungkap strategi untuk mendorong industri bertransformasi ke sektor yang lebih ramah lingkungan.

    Pada sesi diskusi Mata Local Fest 2025 dengan tema Cutting Edge for Local Sustainability, dia menjabarkan langkah pemerintah dan Kemenperin untuk mewujudkan industri hijau.

    “Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari global community untuk menciptakan dunia yang lebih ramah lingkungan, tapi di satu sisi juga tidak mengorbankan ekonomi mendorong industri menggunakan teknologi yang lebih advance di fasilitas pabrik,” ungkap Menperin di Tribun Network Mata Lokal Fest 2025, Kamis (8/5/2025).

    Agus menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan peraturan mengenai pembiayaan bagi perusahaan yang berkomitmen bertransformasi ke industri hijau.

    INDUSTRI HIJAU – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di acara Tribun Network Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025). Agus membeber keseriusan Pemerintah menyiapkan peraturan untuk pembiayaan transformasi industri hijau.

    Dalam Permenperin yang sedang digodok, nantinya akan akan Green Industry Service Company atau GISCO. Dimana Kementerian Perindustrian sebagai fasilitatornya.

    “Kami sekarang sudah dalam proses persiapan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang fasilitasi pembiayaan industri hijau. Nanti akan diatur keberadaan atau pendirian Green Industry Service Company atau GISCO. Kami fasilitatornya,” ucapnya.

    Ke depan dalam pembentukan GISCO akan ada investor yang berasal dari financial institution, untuk kemudian mendanai proyek industri hijau yang diajukan perusahaan.

    “Mereka yang akan mendanai program-program transformasi dari industri yang ada di Indonesia menuju industri hijau,” kata Agus.

    Langkah ini diambil sebagai solusi bagi perusahaan. Menurut Agus, saat ini banyak perusahaan yang menganggap transformasi ke industri hijau menjadi sebuah cost atau biaya pengeluaran.

    “Transformasi ini pasti mahal dan sebagian besar perusahaan masih menganggap bahwa ini cost bukan investasi. Oleh sebab itu pemerintah juga harus hadir dan membantu dengan bagaimana kita bisa menyiapkan dana-dana yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk transformasi,” ujar Menperin.

     

     

  • Menperin Bantah Deindustrialisasi Landa RI, Sentil Ekonom-Buka Data

    Menperin Bantah Deindustrialisasi Landa RI, Sentil Ekonom-Buka Data

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menepis kabar buruk yang menimpa industri manufaktur di Tanah Air. Dia mengatakan, Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi.

    Hal itu dikatakannya mengacu pada sejumlah lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang menyebut industri manufaktur masih jadi prime mover atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun mengutip data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 menembus angka US$255,96 miliar. Capaian itu disebut sebagai yang tertinggi pernah diraih Indonesia.

    “Dari dua faktor saja, yakni Manufacturing Value Added (MVA) dan share terhadap PDB, belum berbicara mengenai kinerja capaian investasi dan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja manufaktur, itu dengan sangat mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2025).

    Nilai Manufacturing Value Added (MVA) tersebut, imbuh dia, menempatkan Indonesia dalam 12 besar negara manufaktur dunia, serta yang terbesar kelima di Asia. Indonesia ada di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan.

    “Di ASEAN, nilai MVA Indonesia tentunya menjadi yang tertinggi, jauh melampui nilai MVA negara-negara ASEAN, termasuk Thailand dan Vietnam. Rata-rata MVA dunia adalah US$78,73 miliar, sementara Indonesia mencatatkan rerata historis sebesar US$102,85 miliar. Pencapaian ini mencerminkan struktur industri manufaktur nasional yang kuat dari hulu ke hilir,” ujarnya.

    “Tren MVA Indonesia terus meningkat sejak tahun 2019, kecuali saat masa pandemi Covid-19. Dengan meningkatnya MVA ini, Indonesia setara dengan beberapa negara industri maju seperti Inggris, Rusia, dan Prancis,” cetusnya.

    Belum lagi, tukasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari catatan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 17,50%.

    Kata Agus, capaian ini naik dibanding periode sama tahun 2024 sebesar 17,47% dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen. Begitu juga dengan dibandingkan dengan triwulan II-2022 pasca-Covid 19 melanda Indonesia, kontribusi ekonomi industri pengolahan nonmigas memiliki tren meningkat sampai dengan triwulan I-2025 ini.

    Dengan begitu, ucapnya, sejumlah indikator atau data kinerja positif industri manufaktur saat ini berkebalikan dengan yang disampaikan ekonom dan pengamat selama ini. Bahwa ada tren penurunan share PDB manufaktur yang menjadi dasar pernyataan mereka terkait deindustrialisasi yang melanda industri manufaktur Indonesia

    “Ekonom dan pengamat perlu melihat lebih dalam data PDB Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) atau PDB manufaktur pada triwulan II tahun 2022 sejak pandemi Covid-19 berhenti melanda Indonesia sampai saat ini pada triwulan I tahun 2025. “Berdasarkan analisis teknokratis kami terhadap data PDB IPNM per triwulan tersebut, ditemukan bahwa ada tren peningkatan pada share PDB IPNM yang signifikan secara statistik,” tukasnya.

    “Jadi, patut dipertanyakan alasan para pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia sedang masuk atau sudah masuk ke dalam tahap deindustrialisasi. Itu salah, karena kita bisa lihat dari data yang ada, kinerja industri manufaktur masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi,” kata Agus.

    Di sisi lain, lanjutnya, Kementerian Perindustrian terus menekankan pentingnya kebijakan strategis, pro-bisnis, dan pro-investasi untuk mendorong daya saing global industri nasional.

    “Indonesia juga memiliki potensi besar untuk terus memperluas pangsa pasar global, terutama melalui peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi, termasuk sektor industri makanan dan minuman, tekstil, logam, otomotif, serta elektronik,” kata Agus.

    (dce/dce)

  • Menperin: Perpres 46 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jadi Angin Segar untuk Industri – Halaman all

    Menperin: Perpres 46 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jadi Angin Segar untuk Industri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menjadi angin segar bagi industri.

    Pepres baru ini mengatur tentang urutan prioritas belanja pemerintah dan BUMN/BUMD. Dimana pemerintah wajib memprioritaskan membeli produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Produk Dalam Negeri (PDN) dibandingkan produk impor. 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya dan perusahaan industri sangat mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menandatangani Perpres No 46 Tahun 2025 dan menerbitkannya.

    “Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri ditengah tekanan demand domestik saat ini, terutama bagi industri yang menghasilkan produk yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD,” ungkap Agus dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2025).

    Regulasi baru ini memperbaiki regulasi sebelumnya, yaitu Perpres No 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah. Pada Perpres tersebut, pemerintah bisa langsung membeli produk impor ketika industri dalam negeri belum mampu menyediakan produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) di atas 40 persen.

    Regulasi baru ini juga mengatur urutan prioritas belanja pemerintah atas produk ber-TKDN dan PDN yang belum diatur dalam regulasi lama.  

    “Regulasi baru ini sejalan arahan Presiden dalam Sarasehan Ekonomi di gedung Mandiri pada pertengahan bulan April lalu. Presiden meminta agar kebijakan TKDN direlaksasi dan diubah menjadi insentif. Regulasi PBJ ini telah sesuai dengan arahan Presiden tersebut,” ucap Menperin. 

    Urutan prioritas belanja pemerintah atas produk ber-TKDN dan PDN sesuai dengan pasal 66 Perpres No 46 Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

    1. Jika ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) nya lebih dari 40 persen, maka yang bisa dibeli pemerintah melalui PBJ adalah produk yang ber-TKDN di atas 25 persen.

    2. Jika tidak ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP nya di atas 40 persen, tapi ada produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen, maka produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen bisa dibeli pemerintah melalui PBJ Pemerintah.

    3. Jika tidak ada produk yang ber-TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk yang ber-TKDN lebih rendah dari 25 persen. 

    4. Jika tidak ada produk yang bersertifikat TKDN, maka pemerintah bisa membeli PDN yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
     
    Reformasi TKDN

    Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mempermudah iklim industri dalam negeri dengan mereformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Reformasi diutamakan pada kebijakan terkait Tata Cara Perhitungan TKDN agar lebih sederhana, waktu singkat dan berbiaya murah.

    Langkah tersebut bertujuan agar semakin banyak produk industri dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. 

    Kemenperin telah memulai reformasi kebijakan TKDN jauh sebelum Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif masuk impor ke Amerika Serikat pada awal April 2025.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama jajaran Kemenperin telah memulai pembahasan reformasi Tata Cara Perhitungan TKDN sejak Januari 2025.

    “Jadi, reformasi kebijakan TKDN tidak disebabkan karena kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump atau tekanan akibat perang dagang global akan tetapi berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri Indonesia. Kami senantiasa selalu mengikuti kebijakan dan arahan Presiden Prabowo dalam membangun industri manufaktur Indonesia ke depan,” ucap Agus.

    Agus menyatakan, Kemenperin selalu memiliki misi dan semangat untuk membuka kesempatan sebesar-besarnya pada penciptaan usaha baru dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

    “Jauh hari sebelum langkah deregulasi diambil pemerintah merespon kebijakan tarif Amerika Serikat, kami telah memulai upaya mereformasi kebijakan TKDN, baik dari sisi formulasi penghitungan komponen dalam negeri yang lebih berkeadilan maupun penyederhanaan proses bisnis penerbitan Sertifikat TKDN,” ungkap Menperin.

    Rumusan kebijakan reformasi TKDN tersebut telah dilakukan uji publik dan saat ini tengah dalam tahap finalisasi.

    “Saya berharap reformasi TKDN kedepan semakin meningkatkan minat usaha dan investasi di tanah air, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional,” jelasnya.

  • Pemerintah Rumuskan Aturan Baru TKDN, Sertifikasi Lebih Cepat dan Mudah

    Pemerintah Rumuskan Aturan Baru TKDN, Sertifikasi Lebih Cepat dan Mudah

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin RI) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, pemerintah sedang merumuskan aturan reformasi TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). Dia mengklaim, aturan tersebut membuat proses sertifikasi lebih mudah, murah dan cepat.

    Reformasi TKDN, kata Agus, merupakan aturan yang mempercepat proses perhitungan nilai komponen pada produk industri, termasuk di sektor otomotif. Dia menegaskan, aturan tersebut bukan tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai relaksasi.

    “Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN,” ujar Agus Gumiwang di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang nantinya akan mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan. Menurut dia, aturan itu akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik.

    “Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah,” ungkapnya.

    Agus menekankan, rumusan soal reformasi TKDN sudah dimulai sejak Februari 2025. Sehingga, kata dia, semua ini tak ada kaitannya dengan kebijakan tarif resiprokal yang digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada April lalu.

    Kini, kata Agus, pemerintah terus melakukan pembahasan internal untuk mematangkan aturan baru TKDN. Harapannya, itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Pihaknya juga akan melakukan uji publik dengan melibatkan sejumlah stakeholders.

    “Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik,” kata Agus.

    (sfn/rgr)

  • Menperin kenalkan “green mobility” untuk fasilitasi industri otomotif

    Menperin kenalkan “green mobility” untuk fasilitasi industri otomotif

    Apapun perkembangan teknologi otomotif, kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui ‘green mobility’

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memperkenalkan konsep green mobility sebagai pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, berdaya saing tinggi, mendukung keberlanjutan mobilitas, serta memfasilitasi teknologi otomotif.

    “Apapun perkembangan teknologi otomotif, kami menyambut baik dan berkomitmen memfasilitasi kebijakannya melalui konsep green mobility. Kebijakan ini akan lebih adaptif dan sustain bagi industri otomotif nasional terutama menjawab perkembangan pesat teknologi otomotif yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, mendukung mobilitas penduduk dan melindungi investasi otomotif yang telah ada di Indonesia selama ini,” ujar Menperin di Jakarta, Rabu.

    Dijelaskannya, konsep ini hadir karena Industri otomotif Indonesia sedang mengalami disrupsi teknologi baik dari sisi produksi maupun produk yang dihasilkan.

    Hal ini terlihat dari berbagai produk otomotif berteknologi tinggi dan ramah lingkungan telah memasuki pasar domestik, seperti kendaraan menggunakan teknologi Internal Combustion Engine (ICE), hybrid, baterai listrik dan fuel cell hydrogen.

    Menperin menyampaikan, konsep ini mempertimbangkan investasi otomotif yang sudah berlangsung lama di tanah air.

    Pemerintah misalnya telah memfasilitasi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi ICE dalam bentuk insentif bagi produk Low Cost Green Car (LCGC) , dan program biofuel.

    Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan dan insentif yang mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik melalui insentif PPNBM DTP serta hilirisasi sumber daya alam yang mendukung industri baterai kendaraan listrik.

    Selain itu, dikatakannya, pemerintah turut memberikan insentif untuk produksi kendaraan hybrid.

    Terbaru, Indonesia tengah menyiapkan kebijakan dan insentif bagi investor yang memproduksi kendaraan berteknologi fuel cell hydrogen.

    “Selain memfasilitasi teknologi otomotif terbaru, kami juga tetap akan melindungi investasi otomotif yang sudah lama berproduksi di Indonesia. Prinsipnya, selama investasi industri otomotif lama atau baru tersebut menghasilkan produk otomotif lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi dan mendukung mobilitas masyarakat, maka akan kami fasilitasi melalui kebijakan green mobility,” ujar Menperin

    Selain itu, Agus mengatakan pasar otomotif Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang serta dapat diisi oleh produk otomotif dalam negeri.

    Hal ini ditunjukkan oleh rasio kepemilikan mobil Indonesia yang relatif lebih rendah dibanding dengan rasio kepemilikan mobil di negara tetangga ASEAN.

    Menperin menyebut rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia hanya 99 unit per 1.000 orang penduduk, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 281 juta orang pada tahun 2024.

    Jika dibandingkan rasio kepemilikan kendaraan motor roda empat di Malaysia, sebesar 490 unit per 1.000 orang penduduk. Sementara Malaysia hanya memiliki sekitar 35 juta penduduk.

    Di sisi lain, Thailand juga menunjukkan rasio kepemilikan mobil yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 70 juta orang, negara itu mampu mencatat rasio kepemilikan mobil sebanyak 275 unit per 1.000 orang.

    “Di Singapura 211 unit per 1.000 orang, Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, dan Jepang 670 unit per 1.000 orang,” kata Agus.

    Konsep green mobility diharapkan mendukung upaya pemerintah untuk pencapaian target Net Zero Emission (NZE) sektor manufaktur pada tahun 2050.

    “Kami mengakselerasi target NZE di sektor industri manufaktur dapat tercapai pada tahun 2050 atau 10 tahun lebih cepat daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku industri, termasuk sektor otomotif. Alhamdulillah, mereka siap untuk mendukung tercapainya target NZE di sektor manufaktur tersebut,” kata Menperin.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Subsidi Motor Listrik Masih Digodok Pemerintah, Kapan Diputuskan?

    Subsidi Motor Listrik Masih Digodok Pemerintah, Kapan Diputuskan?

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menggodok aturan mengenai subsidi motor listrik di Indonesia. Mereka memastikan, prosesnya masih berjalan hingga sekarang.

    Ketika ditanya kapan aturan tersebut diputuskan, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita belum bisa mengungkapnya. Intinya, aturan tersebut masih dirumuskan pemerintah.

    “(Aturan soal subsidi motor listrik) sedang dibahas di internal pemerintah,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Agus juga belum bisa bicara saat ditanya mengenai skema subsidi yang sedang dirumuskan pemerintah. Sebelumnya, bantuan tersebut berbentuk potongan langsung atau diskon sebesar Rp 7 juta. Namun, ada wacana diubah menjadi PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah).

    “Itu (juga) masih dibahas, masih touching up,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko meminta agar pemerintah segera mengumumkan subsidi motor listrik. Sebab, jika tidak, konsumen akan terus-terusan menunda pembelian kendaraan.

    Moeldoko berharap, skema subsidinya berbentuk potongan langsung sebesar Rp 7,5 juta per unit. Namun, jika tak memungkinkan, dia terbuka dengan berbagai opsi yang tersedia.

    “Ya itu, kita berharap tetap ada subsidi dalam bentuk yang seperti kemarin, direct ya, direct Rp 7,5 juta (untuk motor listrik baru) dan Rp 10 juta untuk konversi. Kita harapnya seperti itu,” ujar Moeldoko di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pekan lalu.

    “Tapi kalau pemerintah menganggap bahwa oh ada kebijakan baru yang lebih bagus, oh kita juga terima, mungkin dialihkan ke PPN, bisa diterima, yang penting segera ada kepastian, dunia usaha menunggu itu,” tambahnya.

    Meski demikian, Moeldoko menegaskan, pihaknya belum diajak diskusi pemerintah mengenai skema subsidi motor listrik. Kini, kata dia, segalanya masih di tahap menunggu.

    “Kita belum diajak bicara oleh pemerintah, kita tunggu khususnya, kita menunggu, karena ini masih dibicarakan di internal pemerintah,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Menperin Agus Gumiwang Bantah Telah Terjadi Deindustrialisasi, Ini Penjelasannya – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang Bantah Telah Terjadi Deindustrialisasi, Ini Penjelasannya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, membantah adanya deindustrialisasi pada manufaktur yang ada di Indonesia.

    Hal tersebut didasari oleh Manufacturing Value Added (MVA) dan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB.

    “Banyak teman-teman di sana sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara yang deindustrialisasi. Dari dua faktor saja, MVA dan share terhadap GDP bisa dipatahkan,” ungkap Agus dalam acara Peluncuran Mobil Listrik Polytron di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurut data World Bank, posisi Indonesia kian kuat sebagai negara manufaktur global, dengan penilaian Manufacturing Value Added (MVA).

    Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia. 

    Masih dari data yang sama, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS.

    Angka di tahun 2023 merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional.

    Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia dan Prancis.

    Sektor manufaktur juga menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, industri pengolahan nonmigas berkontribusi 17,50 persen pada perekonomian nasional.

    Kontribusinya meningkat dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama 17,47 persen dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen.

    Selain itu, dari data BPS, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut adalah industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. 

    “Belum kita bicara soal investasi, belum kita bicara soal penyelamatan tenaga kerja manufaktur, itu dengan mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi, dengan mudah kita bisa patahkan,” ungkap Menperin.

  • Industri Tekstil Mulai Bangkit, Menperin: Restrukturisasi Penting – Halaman all

    Industri Tekstil Mulai Bangkit, Menperin: Restrukturisasi Penting – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri tekstil Indonesia sempat mengalami masa sulit akibat banjir produk tekstil impor murah dari luar negeri.

    Dampaknya, menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia banyak pabrik tutup dan 13.000 pekerja dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, saat ini industri tekstil mulai bangkit dan sudah kembali merekrut karyawan. Langkah restrukturisasi menjadi kunci kebangkitan sektor tekstil.

    “Iya (mulai bangkit), karena dia sudah bisa merestrukturisasi perusahaannya,” ungkap Agus di acara New Energy Vehicle Summit 2025, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Restrukturisasi menjadi penting menurut Menperin. Pihaknya berharap perusahaan yang menghadapi masalah juga mengambil langkah penting untuk restrukturisasi dan mencari langkah terbaik untuk menghadapi masalah.

    Saat perusahaan sadar akan masalah, maka akan secara cepat melakukan langkah strategis untuk memperbaiki dan menyelamatkan perusahaan.

    “Ketika perusahaan sadar bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih strategis untuk menyelamatkan perusahaan termasuk restrukturisasi dalam perusahaannya itu menjadi sangat baik dan restrukturisasi dari dunia tekstil itu salah satu yang harus menjadi contoh bagi perusahaan lain yang menghadapi masalah yang sama,” ucap Agus.

    Selain restrukturisasi, komitmen perusahaan juga perlu menjadi perhatian. Komitmen pemilik, manajemen juga diperlukan untuk membuat perusahaan bertahan.

    “Yang penting adalah komitmen. Komitmen dari pemilik perusahaan, komitmen dari manajemen perusahaan penting,” ucap Agus.

  • 79 Pabrik Kendaraan Listrik Dibangun di RI, Total Investasinya Rp 5,6 T

    79 Pabrik Kendaraan Listrik Dibangun di RI, Total Investasinya Rp 5,6 T

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, sudah ada puluhan pabrik kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut membuktikan ekosistem kendaraan ramah lingkungan mulai terbangun di Tanah Air.

    Hingga tahun ini, kata dia, sudah ada 79 pabrik kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia. Sementara rincinannya adalah 63 pabrik motor listrik, sembilan pabrik mobil listrik dan tujuh pabrik bus listrik.

    “Untuk itu kita sama-sama harus memastikan, produk-produk otomotif kita punya daya saing lebih tinggi, sehingga akan memperkuat pasar kita di internasional melalui kualitas produk dan strategi yang tepat,” ujar Agus Gumiwang di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Lebih jauh, Agus juga mengurai kapasitas produksi dari masing-masing pabrik kendaraan listrik tersebut. Dia mengungkap, tujuh pabrik bus listrik mampu memproduksi 3.100 unit kendaraan per tahun dan sembilan pabrik mobil listrik mampu membuat 70.060 unit kendaraan per tahun.

    “Lalu untuk 63 pabrik motor listrik punya kapasitas hingga 2,28 juta unit kendaraan per tahun,” ungkapnya.

    Di kesempatan yang sama, Agus juga mengungkap, populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga akhir 2024 sudah mencapai 207 ribu unit. Angka tersebut meningkat 78 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dampak Pasar Otomotif RI Turun

    Agus menegaskan, penurunan penjualan kendaraan bermotor tahun lalu berdampak langsung ke hilangnya nilai ekonomi negara. Tak tanggung-tanggung, angkanya sampai triliunan rupiah!

    Tahun lalu, kata Agus, penjualan kendaraan bermotor baru di Indonesia selama 2024 turun 3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi negara hilang Rp 10 triliun.

    “Data mengungkap, tahun lalu ada penurunan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini berdampak langsung terhadap backward maupun forward linkage dalam industri otomotif. Ini berdampak terhadap nilai ekonomi sebesar Rp 10 triliun,” kata dia.

    Dari angka tersebut, Rp 5,4 triliun berasal dari sektor hulu seperti karet, logam dan perangkat elektronik. Sementara sisanya, atau sekira Rp 4,6 triliun bersumber dari sektor hilir seperti logistik, perdagangan dan servis.

    Sayangnya, Agus tak mengurai lebih detail mengenai penurunan pasar kendaraan sebesar 3,1 persen tersebut. Hanya saja, kemungkinan besar, angka itu berasal dari seluruh sektor otomotif, termasuk mobil, motor dan industri pendukung.

    (sfn/rgr)