Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Gencarkan Proyek Mobil Nasional, Pemerintah Ajak Suzuki Indonesia Ambil Bagian

    Gencarkan Proyek Mobil Nasional, Pemerintah Ajak Suzuki Indonesia Ambil Bagian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kini menggencarkan proyek mobil nasional (mobnas). Salah satu langkah awal adalah dengan menggunakan kendaraan dinas Pindad Maung Garuda.

    Kini, melalui Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengajak Suzuki Indonesia ambil bagian dalam proyek mobnas yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Indonesia ingin memiliki mobil Indonesia, saya kira PT. Suzuki Indomobil Motor bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung program bapak presiden menyiapkan full mobil Indonesia,” kata Faisol saat peluncuran Suzuki Fronx, di Jakarta, Rabu (28/5).

    Menurut dia, Fronx yang telah memiliki kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen sejalan dengan visi mobnas yang dibuat di Indonesia.

    Suzuki dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memproduksi berbagai jenis kendaraan di dalam negeri. “Apalagi saya dengar Fronx punya TKDN kurang lebih 60 persen, ini suatu kebanggaan. Pada dasarnya dengan TKDN 60 persen ini boleh dibilang mobil atau kendaraan Fronx ini sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia,” Faisol menambahkan.

    Suzuki Fronx telah dirakit lokal di fasilitas perakitan Cikarang, Jawa Barat, dan melibatkan sekitar 200 perusahaan dalam negeri.

    Itu mencakup penyedia bahan baku sampai rangkaian aktivitas penunjang lainnya. Berbagai komponen kendaraan seperti mesin, bodi sampai jok mobil pada Suzuki Ertiga, XL7, serta Fronx diproduksi di pabrik Suzuki di Cikarang.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan hal yang senada, bahwa pemerintah tengah menggodok rencana membangun mobnas baru bekerja sama dengan pabrikan.

  • Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    Pajak ekspor kelapa mampu memitigasi kenaikan harga minyak goreng

    HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyatakan dengan diterapkannya pajak ekspor untuk komoditas kelapa bulat dinilai mampu memitigasi kenaikan minyak goreng berbahan baku kelapa dan santan.

    Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja dihubungi di Jakarta, Jumat menyatakan, saat ini industri pengolahan kelapa dalam negeri tengah kekurangan pasokan, karena produksi kelapa bulat dalam negeri lebih banyak untuk ekspor.

    “HIPKI mengusulkan pajak ekspor kelapa 50 persen,” ujar dia.

    Disampaikannya, akibat kelangkaan bahan baku kelapa, berdampak secara langsung terhadap kenaikan produk hasil olahan kelapa, seperti minyak goreng kelapa dan santan.

    Lanjut dia, saat ini untuk harga minyak goreng kelapa dan santan yang ada di pasar domestik naik sekitar 20 hingga 30 persen.

    “Mungkin naik 20 sampai 30 persen,” ujarnya lagi.

    Oleh karena itu pihaknya ingin pemerintah memfokuskan terlebih dahulu kebutuhan suplai industri dalam negeri.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terus berkoordinasi secara intensif bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi untuk mencari solusi suplai permintaan kelapa, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan petani.

    Menperin menyatakan bahwa industri pengolahan kelapa mempunyai kepentingan yang sama untuk mengutamakan kesejahteraan petani.

    Hal ini juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha berbasis kelapa dengan menjaga petani kelapa tidak beralih ke komoditas lain karena akan berdampak kepada kegiatan usaha pengolahan menjadi semakin sulit.

    Menurutnya, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa lima besar dunia namun belum memiliki kebijakan tata niaga bahan baku kelapa seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor, serta larangan terbatas (lartas).

    “Sementara negara-negara produsen kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand dan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga nilai tambah ekonomi kelapa, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan industri pengolahan kelapa,” katanya.

    Menperin menyampaikan bahwa sejak program hilirisasi kelapa dicanangkan telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, China, dan Sri Lanka.

    Namun saat ini perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan beroperasi karena kelangkaan bahan baku kelapa.

    Hal itu karena kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat karena belum ada regulasi tata niaganya.

    “Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

    RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bergabungnya Indonesia di dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), akan berdampak bagi kemajuan sektor industri manufaktur. BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global.

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Bergabungnya Indonesia di BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju.

    “Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bergabungnya Indonesia dalam BRICS membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Dari segi ekonomi, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), dan diversifikasi mitra dagang.

    Sementara secara diplomasi, BRICS menjadi platform untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sedangkan, secara keuangan, BRICS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem finansial alternatif.

    Agus menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan membuka peluang untuk mendorong transformasi industri dalam negeri menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.

    “Indonesia berkomitmen dalam memajukan transformasi digital, smart manufacturing, dan otomatisasi industri guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat BRICS dalam memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi,” ungkapnya.

    Agus mengungkapkan pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri utama melalui inovasi teknologi, percepatan pengembangan industri hijau berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang inklusif dan kuat.

    Selain sektor industri besar, Agus juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia akan memperluas akses pelaku IKM terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi pasar.

    “Digitalisasi dan AI bukan hanya milik industri besar. IKM kita harus bisa mengakses teknologi ini agar tidak tertinggal. Inilah pentingnya kerja sama dalam BRICS untuk memperkecil kesenjangan teknologi,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Agus menyoroti potensi Indonesia di sektor bioindustri dan ekonomi sirkular. Dengan kekayaan hayati dan sumber daya alam terbarukan, Indonesia dapat menjadi pemasok bioindustri global.

    “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung bioindustri dunia. Kerja sama BRICS akan mempercepat pengembangan teknologi bioindustri dan mendorong ekonomi sirkular yang ramah lingkungan,” jelasnya.

    Agus menyampaikan BRICS menjadi hal penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi.

    “Secara global, posisi Indonesia dalam industri manufaktur menunjukkan capaian yang membanggakan melalui hasil nilai Manufacturing Value Added (MVA),” ucapnya.

    Berdasarkan data World Bank, MVA Indonesia mencapai US$ 255,96 miliar pada tahun 2023. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki nilai MVA terbesar dari anggota BRICS setelah China (US$ 4.658,79 miliar), India (US$ 461,38 miliar), dan Brasil (US$ 289,79 miliar).

    Sementara itu, negara anggota BRICS lainnya dengan MVA di bawah Indonesia, yakni Rusia sebesar US$251,58 miliar, disusul Iran (US$78,54 miliar), Mesir (US$59 miliar), Uni Emirat Arab (US$55,76 miliar), Afrika Selatan (US$49,35 miliar), dan Ethiopia (US$7,33 miliar).

    Sedangkan, di kawasan Asia, posisi Indonesia menempati urut ke-5 setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Adapun di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas, melampaui Thailand dan Vietnam.

    (anl/ega)

  • Banyak Investor Minat ke Industri Ramah Lingkungan, Kemenperin Targetkan Net Zero Emission 2050 – Halaman all

    Banyak Investor Minat ke Industri Ramah Lingkungan, Kemenperin Targetkan Net Zero Emission 2050 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan target target Net Zero Emission (NZE) untuk sektor industri pada tahun 2050. Lebih cepat 10 tahun dari target pemerintah.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, langkah dekarbonisasi industri juga membuka peluang besar bagi investasi di sektor ini.

    “Dekarbonisasi menawarkan peluang besar bagi industri, dengan membuka akses ke konsumen yang mendukung produk ramah lingkungan, serta memberikan peluang pasar baru melalui kebijakan pemerintah yang ketat terhadap emisi,” ungkap Agus dalam acara Tribun Network Mata Lokal Festival 2025 yang bertajuk “Cutting Edge For Local Sustainbility” di Jakarta, Kamis (8/5/2025) .

    Agus menambahkan, sebanyak 57 persen investor saat ini lebih berminat menanamkan modal pada industri yang memiliki prinsip keberlanjutan.

    “Prinsip berkelanjutan juga menjadi preferensi utama bagi investor, di mana sekitar 57 persen investor menunjukkan minat yang lebih besar terhadap investasi berkelanjutan,” ucap Menperin.

    Sebagai bagian dari Strategi Dekarbonisasi Industri, Kemenperin telah menetapkan berbagai langkah untuk mendukung transisi industri menuju ekonomi yang lebih hijau. 

    Jurus yang diambil Oalah dengan menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi, implementasi Mekanisme Perdagangan Karbon, serta Kebijakan Pengurangan Emisi yang dirancang untuk memastikan sektor industri dapat beradaptasi dengan target Net Zero Emission pada 2050.

    Selain itu, Kemenperin juga fokus pada penerapan Ekonomi Sirkular, Carbon Capture and Utilization (CCU) dan pengembangan Standar Industri Hijau, yang mendorong efisiensi dan keberlanjutan dalam setiap proses produksi.

    “Terdapat sembilan sektor industri yang menjadi prioritas pengurangan emisi, yakni industri semen, ammonia,  logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta transportasi,” kata Menperin.

    Langkah dekarbonisasi industri dibuktikan Kemenperin dengan menerbitkan 149 Sertifikasi Standar Industri Hijau hingga Desember 2024, dengan 62 Standar Industri Hijau dan 46 Regulasi Standar Industri Hijau. Yang meliputi pengelolaan bahan baku, efisiensi energi, pengelolaan air, serta pengurangan limbah. 

    Hal ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia bertransformasi menjadi lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

    Penerapan standar ini telah membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas industri, yang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi yang ditetapkan.

    Kemenperin juga tengah memperkuat ekosistem industri hijau yang sudah ada, guna mendukung efisiensi sumber daya dan memastikan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan GISCO (Green Industry Service Company).

    GISCO ditargetkan menjadi jembatan antara industri dan penyedia pendanaan hijau (green financing provider) dengan proses agregasi pendanaan sesuai kebutuhan industri, agar perusahaan tidak terbebani biaya yang tinggi.

    “GISCO nanti akan kami fasilitasi, di dalam GISCO nantinya akan bergabung para investor, termasuk yang berasal dari financial institution, yang akan mendanai program-program transformasi industri di Indonesia menuju industri yang lebih berkelanjutan,” terang Agus.

    Menperin menyadari bahwa percepatan transformasi ini sangat penting, namun biayanya tidak kecil. Transformasi seperti ini masih terhitung mahal dan sebagian besar pelaku usaha masih menganggapnya sebagai beban biaya (cost), bukan sebagai investasi.

    “Ini merupakan tantangan klasik. Karena itu, pemerintah harus hadir dan mengambil peran untuk membantu menyiapkan skema pendanaan yang dapat digunakan oleh pelaku industri dalam menjalankan proses transformasi,” ungkapnya.

  • Mata Lokal Fest 2025 Summit: Gerakan Inklusif untuk Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan – Halaman all

    Mata Lokal Fest 2025 Summit: Gerakan Inklusif untuk Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Membawa semangat gerakan Lokal Asri, Mata Lokal Fest 2025 hadir sebagai inisiatif strategis dari Tribun Network untuk merefleksikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam tindakan nyata.

    Dengan tema besar “Cutting Edge for Local Sustainability”, acara ini menjadi simpul penting kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dunia usaha, dan akademisi.

    Salah satu agenda utama dari Mata Lokal Fest 2025 adalah sesi Summit, yang dirancang sebagai forum strategis tempat lahirnya dialog dan diskusi lintas sektor yang berkelanjutan. 

    Agenda ini menghadirkan para tokoh kunci nasional dan mitra internasional  dalam total 8 sesi untuk membahas pilar-pilar krusial SDGs: mulai dari legislasi, ketahanan pangan, transformasi industri, penguatan UMKM, budaya, hingga pariwisata berkelanjutan. 

    Salah satu topik yang menjadi sorotan utama adalah sesi “National to Grassroots: Cutting Edge for Local Sustainability” yang dibawakan oleh Miklos Gaspar, Direktur United National Information Center (UNIC) Jakarta. 

    Dalam presentasinya, Gaspar memaparkan peran UNIC sebagai mitra strategis dalam mempercepat pencapaian SDGs melalui pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan menyeluruh lintas sektor. 

    Menurutnya, keberhasilan SDGs hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan—dari kementerian hingga masyarakat—berjalan bersama dalam satu kerangka kolaboratif. 

    “Kami tidak hanya membangun program, tapi ekosistem kolaboratif. SDGs hanya akan tercapai jika semua pihak melakukan aksi bersama,” tegasnya.

    Sesi lainnya adalah “Implementation of ARTI: Atourin Regenerative Tourism Initiative in Desa Sejahtera Astra (DSA)” yang dibawakan oleh Reza Permadi, pemenang Satu Indonesia Award 2023. Ia menekankan transformasi pariwisata dari sektor konsumtif menjadi instrumen pemulihan sosial-ekologis. 

    INOVASI PARIWISATA – Reza Permadi, pemenang Satu Indonesia Award 2023 menjadi salah satu pembicara di Mata Lokal Fest 2025. Ia membahas tentang implementasi ARTI sebagai inovasi pariwisata generatif melalui Desa Sejahtera Astra.

    Sesi ini membahas tentang inovasi pariwisata regeneratif, yaitu program ARTI yang hadir dengan pendekatan holistik untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan pemulih, bukan sekadar industri. 

    Inisiatif seperti ARTI Carbon Calculator dan ARTI Carbon Offset memungkinkan wisatawan menghitung dan mengimbangi jejak karbon mereka melalui penanaman pohon di berbagai lokasi. Lewat ARTI Moment dan ARTI Button, mereka juga diajak untuk lebih sadar dan aktif dalam melakukan pariwisata regeneratif. 

    “Kami ingin menjadikan pariwisata bukan hanya sebagai pengalaman bagi para turis, tetapi juga bisa langsung berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui program ARTI,” tegas Reza.

    Hingga saat ini, ARTI telah menyerap lebih dari 128.000 kilogram CO₂e, melalui aksi penghijauan di 13 titik di 6 provinsi, dengan lebih dari 10.000 penduduk desa wisata yang merasakan manfaat langsungnya.

    Summit Mata Lokal Fest 2025: Kolaborasi untuk Merangkai Masa Depan Berkelanjutan

    Selain dua sesi unggulan tersebut, Mata Lokal Fest 2025 menghadirkan enam sesi summit lainnya yang juga membahas isu-isu strategis.

    Sebagai pembuka, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad menjadi pembicara pada sesi 1 dengan topik “Parliament for People & Planet: Tindakan Legislatif untuk Mencapai SDGs di Indonesia”. Ia memaparkan peranan DPR RI dalam memastikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan SDGs. 

    Selanjutnya, topik “Feeding The Future: Biodiversity, Consumption Patterns, and Food Production Contributing to Climate” dibawakan oleh Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, yang menyoroti urgensi transformasi pertanian dan inisiatif pangan Indonesia menuju ketahanan dan swasembada pangan.

    Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang hadir dengan membawakan topik “Net-Zero Industry Strategies for Decarbonizing Indonesia’s Manufacturing Sector”, yang membahas strategi transisi industri Indonesia menuju industri hijau. Ia juga membahas inisiatif Kemenperin-Pemerintah dalam mengusung Green Industry Service Company (GISCO) yang berperan besar dalam ekosistem industri hijau. 

    Komitmen terhadap ekonomi lokal ditegaskan dalam “Local Impact, Global Change: Strengthening Grassroots SMEs for a Sustainable Economy” oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia memaparkan kerangka dan kebijakan Kementerian UMKM RI dalam memperkuat ketahanan ekonomi akar rumput (grassroots), meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Secara khusus membahas Kota Jakarta yang menyambut usia 500 tahun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir sebagai keynote speaker yang mengusung topik “Menuju 5 Abad: Merajut Masa Depan Berkelanjutan sebagai Kota Global”. Ia mengungkap strategi transformasi Jakarta menjadi kota dunia yang tetap berakar pada identitas Indonesia. 

    Agenda summit diakhiri dengan sesi terakhir yang dibawakan oleh oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sesi ini diisi dengan topik bertajuk “Nation’s Lifeblood: Mobilizing Culture for a Sustainable Indonesia” yang menekankan peran budaya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta revitalisasi kota berbasis kearifan lokal.

    Sebagai penutup, Mata Lokal Award 2025 memberikan apresiasi kepada tokoh, komunitas, dan institusi yang telah menyalakan api perubahan menuju keberlanjutan. Dari bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga budaya, penghargaan ini menjadi penanda bahwa keberlanjutan bukan sekadar retorika—tetapi kerja nyata yang layak dirayakan.

    Mata Lokal Fest 2025 kembali membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil, salah satunya dengan mendorong aksi untuk asrikan Indonesia bersama.

  • Polytron Itu Mobil Listrik Nasional atau Bukan?

    Polytron Itu Mobil Listrik Nasional atau Bukan?

    Jakarta –

    Polytron jadi merek Indonesia yang terjun dalam industri mobil listrik. Polytron disebut-sebut bakal menjadi mobil nasional.

    DIrektur Komersial Polytron Tekno Wibowo mengatakan sampai saat ini belum diketahui secara pasti definisi mobil nasional. Polytron G3 dan G3+ saat ini Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen, masih kalah ketimbang brand lain, misalnya segmen Low Cost Green Car (LCGC).

    “Saya kurang tahu definisi mobnas. Sebetulnya kalau kita bicara Polytron sudah pasti merek Indonesia, merek nasional, mobilnya sudah pasti nasional,” kata Tekno di Jakarta, belum lama ini.

    Polytron merupakan anak perusahaan group Djarum yang fokus memproduksi kebutuhan alat-alat elektronik. Tapi beberapa tahun belakangan ini Polytron juga merambah sektor industri kendaraan listrik dengan memproduksi dan menjual motor listrik.

    Polytron melakukan kerja sama dengan Skyworth Auto. G3 bukan sekadar rebadge dari model Skyworth Auto.

    “Rebadge tidak sepenuhnya benar, kalau dicari, di sana tidak ada yang sama speknya dengan yang kita bawa ke sini. Sebetulnya kita juga melakukan beberapa adjustment, disesuaikan dengan karakter di Indonesia,” kata Tekno.

    Skyworth dan Polytron akan mendirikan pabrik perakitan di Indonesia. Pabrik ini bertujuan untuk merampingkan rantai pasokan, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing produk dengan melokalisasi produksi. Kedua perusahaan berencana untuk memproduksi hampir 10.000 kendaraan Skyworth selama tiga tahun ke depan.

    “Saat ini kita masih kerja sama dengan PT Handal untuk merakitnya. Sambil kita siapkan fasilitas sendiri, jadi kita mulai investasi di peralatannya, sementara ini,” kata Tekno.

    Polytron memiliki impian untuk bikin mobil listrik Indonesia.

    “Mimpi kita seperti itu. Harapannya bisa membuat produk sendiri yang cocok dengan konsumen Indonesia,” kata dia.

    Saat ini Polytron belum membuat komponen ataupun teknologi mobil listrik mandiri. Produksinya saat ini bakal dilakukan di PT Handal Indonesia Motor (HIM).

    “Part-nya yang pasti speaker (dari Polytron), ada beberapa part yang kita harus sourcing di lokal ya, seperti ban harus di lokal , kalau baterai kita kebetulan sudah ada supplier juga di lokal,” kata Tekno.

    “Ke depan kita lihat part apa yang bisa kita bikin sendiri,” jelasnya lagi.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memberikan apresiasi kepada Polytron atas peluncuran mobil listrik, yang sebelumnya sukses meluncurkan motor listrik.

    “Ini adalah langkah besar yang memperlihatkan komitmen Polytron untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat kepada Polytron atas peluncuran mobil listrik dengan merek nasional,” tutur Agus.

    Soal kabar Polytron bakal menjadi mobil nasional pernah diungkapkan Menteri Perindustrian pada Februari 2025.

    “Polytron juga tadi salah satunya yang mengatakan kepada saya bahwa mereka siap untuk membangun mobil nasional, tapi juga ada beberapa (grup) selain Polytron,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada Februari 2025.

    (riar/din)

  • Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

    Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencananya mengubah sejarah RI yang dijajah selama 350 tahun untuk menghapus mental inferior bangsa.

    “Iya, generasi kita kan generasi yang semakin kritis gitu,” ujar Fadli seusai acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Fadli lantas mengajak publik untuk mempertanyakan kembali mengapa negara yang sangat kuat, bisa dijajah selama itu oleh Belanda yang notabenenya bukan negara besar di Eropa pada saat itu.

    Fadli menyatakan ke depannya, sejarah resmi RI soal itu akan mengedepankan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

    “Dalam rangka itu membangkitkan semangat juang kita melawan imperialisme, kolonialisme,” ucapnya.

    Menurut dia  tak seluruhnya wilayah di Indonesia tunduk begitu saja terhadap imperialisme Belanda, melainkan di mana-mana juga terjadi perlawanan.

    Fadli pun menjelaskan bahwa pada fakta sejarahnya, tak seluruh wilayah RI itu dijajah selama 350 tahun lamanya.

    “Karena di mana-mana kan terjadi perlawanan terhadap penjajah sehingga saya kira tidak semuanya (Indonesia dijajah) 350 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia sebenernya tidak pernah dijajah karena Indonesia sendiri kan diproklamasikan 17 Agustus 1945,” kata dia.

    Dia menyebut saat Indonesia merdeka pun, perang yang terjadi yakni perang mempertahankan kemerdekaan karena saat itu Belanda dan sekutu datang lagi dan warga Indonesia melawan untuk mempertahankannya.

    “Menurut saya, kita harus lihat lebih objektif. Bahwa dalam fakta-fakta sejarahnya banyak daerah yang tidak tunduk, yang bahkan melawan hingga akhir dan bahkan hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak pernah dijajah sama sekali,” tandasnya.

    Ajang Mata Lokal Fest 2025

    Puncak Mata Lokal Fest 2025 Tribun Network digelar pada 8 Mei 2025 di Shangri-La, Jakarta. 

    Mata Lokal Fest 2025 hadir dengan tajuk “Cutting Edge for Local Sustainability” sebagai upaya translasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke akar rumput, khususnya komunitas dan UMKM lokal.

    Agenda besar Mata Lokal Fest 2025 terdiri dari SUMMIT, AWARD, dan FESTIVAL. 

    Sesi SUMMIT kemarin menghadirkan deretan pembicara dan keynote speakers yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian RI, Fadli Zon – Menteri Kebudayaan RI, Maman Abdurrahman – Menteri UMKM RI,  Pramono Anung – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, dan Miklos Gaspar – Direktur UNIC Jakarta.

    Masing-masing tokoh membahas materi yang relevan dengan topik keberlanjutan secara komprehensif.

    Selain SUMMIT, ajang penghargaan Mata Lokal Award 2025 juga menganugerahkan karya, lembaga, brand, maupun individu terbaik berdampak yang mendedikasikan diri pada keberlanjutan dan ekonomi sekitar. 

    Selain itu, tahun ini juga menjadi debut LOCAL ACE.

    Para sosok individu inspiratif yang telah menominasikan gerakan dan aksi perubahan mempresentasikan karya dan berbagi cerita penuh makna kepada khalayak luas. 

    Mata Lokal Fest 2025 menjadi momen bertemu dan berkolaborasi antar stakeholders untuk bersama mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan. 

    Saatnya menjadi saksi karya-karya terbaik berkelanjutan di Mata Lokal Fest 2025.

    Kunjungi matalokalfest.com untuk pelajari info selengkapnya.
     

     

  • Genjot Industri Hijau Bisa Jadi Jurus RI Jaring Banyak Investor

    Genjot Industri Hijau Bisa Jadi Jurus RI Jaring Banyak Investor

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penting bagi Indonesia memperkuat ekosistem industri ramah lingkungan alias industri hijau. Terutama jika industri dalam negeri ingin mengekspor produk-produknya ke luar negeri.

    Sebab menurutnya sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, hingga Uni Eropa (UE) menerapkan kebijakan impor yang cukup ketat untuk memastikan produk yang mereka terima ramah lingkungan. Baik dari proses produksi hingga produk itu sendiri.

    Misalkan saja di AS menerapkan kebijakan aturan import bebas polusi atau polluter import fee, Inggris dengan kebijakan anti-deforestasi untuk sejumlah komoditas tertentu, dan Uni Eropa yang menerapkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana seluruhnya akan menyulitkan masuknya produk-produk yang tidak ramah lingkungan.

    “Jadi award atau sertifikat industri hijau itu jangan dianggap tidak penting, karena itu bisa menjadi pegangan mereka ketika mereka mau ekspor barang-barangnya ke negara-negara seperti UE, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya,” kata Agus saat ditemui wartawan di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Selain itu, banyak juga investor atau lembaga pembiayaan dari negara-negara tersebut yang lebih berminat menanamkan modalnya di perusahaan atau industri yang ramah lingkungan. Sehingga pengembangan ekosistem industri hijau ini juga dapat membantu masuknya investasi ke Indonesia.

    “Ini ketertarikan dari para pendana, dari financial institution untuk mengeluarkan dananya untuk transformasi industri itu cukup-cukup besar dan kami sangat optimis,” jelasnya.

    Untuk itu, Agus menyebutkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan mengenai pembiayaan bagi perusahaan yang berkomitmen bertransformasi ke industri hijau.

    Dalam hal ini, ia mengaku saat ini sedang menyiapkan kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin). Nantinya dalam aturan itu akan ada pembentukan badan Green Industry Service Company atau GISCO.

    “Kami sekarang sudah dalam proses persiapan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian tentang fasilitasi pembiayaan industri hijau. Nanti akan diatur keberadaan atau pendirian Green Industry Service Company atau GISCO. Kami fasilitatornya,” ucapnya.

    “Nanti akan ada di dalam GISCO itu baik para investor, baik itu yang berasal dari financial institution, itu untuk kemudian mereka yang akan mendanai program-program transformasi dari industri yang ada di Indonesia menuju industri hijau,” terang Agus lagi.

    (igo/hns)

  • Pemerintah Belum Kepikiran Kasih Insentif Mobil Hidrogen

    Pemerintah Belum Kepikiran Kasih Insentif Mobil Hidrogen

    Jakarta –

    Pemerintah belum berencana memberikan insentif untuk mobil bertenaga hidrogen. Alasannya, mobil ramah lingkungan ini belum banyak digunakan di Indonesia.

    “Oh belum ada. Insentif mobil hidrogen belum ada. Teknologinya saja kan masih belum,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai acara Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Namun Agus menilai pengembangan mobil hidrogen bisa menjadi salah satu alternatif kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Karena itu bisa saja ke depan pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil hidrogen ini jika memang diperlukan.

    “Sejak enam tahun yang lalu saya ditunjuk sebagai Menperin, bagi kami semua teknologi otomotif itu kami persilakan untuk berkembang di Indonesia dengan catatan dia bisa menunjukkan semakin lama semakin ramah lingkungan,” terang Agus.

    Menurut Agus masing-masing teknologi bahan bakar kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh Agus mengatakan mobil dengan teknologi Internal Combustion Engine (ICE) alias berbahan bakar minyak (BBM) bisa lebih ramah lingkungan dari yang ada sebelumnya.

    Kemudian dibanding kendaraan hidrogen, mobil hybrid yang ramah lingkungan sudah lebih dulu berkembang di Indonesia, bahkan penjualannya mencapai ribuan unit per bulan.

    “Jadi intinya semua teknologi otomotif di mata Kemenperin itu terbuka selama dia menunjukkan progres menuju ramah lingkungan,” ucap Agus.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan insentif untuk kendaraan hidrogen diberikan jika sudah ada investor yang masuk. Saat ini, hidrogen sebagai pengganti bensin sedang dikembangkan.

    “Kita lagi tanya siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Kalau itu oke, kita akan jalankan,” kata Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 Summit & Exhibition yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Centers (JCC), Selasa (15/4/2025).

    Menurut Bahlil pemberian insentif nanti akan seperti investor untuk kendaraan listrik. Contohnya ketika Hyundai membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat.

    “Sama dengan dulu ketika Hyundai ingin membangun pabrik mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Itu pertama kali. Waktu itu saya masih Menteri Investasi dan saya pikir modusnya akan seperti juga dengan mobil hidrogen. Tinggal kita lihat, variabel mana yang pemerintah hadir untuk memberikan insentif agar visibel ketika dia melakukan investasi,” kata Bahlil.

    Tonton juga “Pemerintah Beri Rp 265,6 T untuk Insentif PPN Bahan Pokok-Pendidikan” di sini:

    (igo/hns)

  • Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Menperin Happy Revisi Permendag 8 soal Kebijakan Impor Mau Rampung

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi respons soal kabar hampir rampungnya revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Agus mengatakan, revisi Permendag 8 diharapkan menjadi angin segar bagi sektor industri. Apalagi, kata dia, sektor manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Ya kan mukanya senyum kan. Ya mudah-mudahan lah (jadi angin segar untuk sektor industri). Itu yang saya sampaikan bahwa sebetulnya, pemerintah lintas kementerian itu, saya kira bukan hanya kementerian, tapi perintah itu sadar dan paham bahwa manufaktur itu tulang punggung perekonomian,” ujarnya saat ditemui di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Oleh karena itu, Agus menyebut sektor manufaktur perlu dijaga dan dilindungi. Revisi peraturan juga diharapkan bisa memberi dampak positif bagi tenaga kerja.

    “Jadi manufaktur itu harus dijaga. Harus dijaga, harus dilindungi. Jadi ini bukan untuk proteksionisme, bukan. Ini melindungi tenaga kerja dari penurunan produktivitas. Ini saya kira kesadaran umum yang ada di pemerintah,” jelas Agus.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Permendag 8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ia memastikan revisi tersebut akan segera diteken pekan ini.

    “Jadi sekarang masih dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan selesai minggu ini ya, mudah-mudahan selesai,” kata Budi usai acara Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol) di Kemendag, Kamis (8/5/2025).

    (acd/acd)