Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) sektor pangan agar bisa menjadi suplier pasar ritel dan industri besar.

    Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan temu bisnis (Business Matching) sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO di Jakarta, Rabu.

    ‎Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita mengungkapkan, kegiatan temu bisnis ini merupakan upaya penguatan kemitraan IKM dengan ritel yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

    ‎Kata dia, pada kegiatan kemitraan tahun ini, Ditjen IKMA melibatkan 53 IKM pangan sebagai peserta Business Matching dengan Hippindo.

    ‎‎”Kemitraan tak sekadar hubungan bisnis, tetapi sebuah kewajiban strategis untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, berdaya saing, dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha kecil, menengah maupun besar, dapat tumbuh bersama dalam satu rantai nilai yang saling mendukung dengan sektor ekonomi lainnya,” kata Reni.‎

    Menurutnya, kemitraan untuk industri pangan dipilih karena dari seluruh subsektor industri pengolahan nonmigas (IPNM), industri pangan menyumbang 37,87 persen atau 7,08 persen dari total PDB nasional triwulan III 2025.

    ‎Lebih spesifik, IKM pangan memegang peran penting dengan jumlahnya sebesar 2,07 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja mencapai 4,56 juta orang, sehingga disebut sebagai sektor padat karya yang sangat strategis.

    Tahun lalu, pihaknya dan Hippindo juga melaksanakan Business Matching IKM Pangan dan Furnitur yang berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi ritel dan IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

    ‎‎“Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi potensial lebih dari Rp40 miliar, disertai beragam tindak lanjut seperti permintaan sampel, uji produk, negosiasi harga, hingga permohonan white label,” ungkap Reni.

    ‎Ia mengakui, dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terdapat tantangan berupa IKM yang terkendala administratif, penyesuaian margin dengan skema pembelian ritel, hingga kebutuhan penyesuaian kemasan untuk standar rak dan private label.

    ‎‎Tantangan tersebut menjadi evaluasi bagi Ditjen IKMA untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk meningkatkan pendampingan teknis, membantu kesiapan legal dan dokumen usaha, serta mendukung perbaikan kualitas kemasan dan proses produksi.

    ‎‎“Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA dan Hippindo telah menyepakati penguatan pembinaan, mulai dari pendampingan hingga kurasi IKM yang lebih tepat sasaran,” katanya.

    ‎‎Lebih lanjut, Dirjen IKMA menilai sektor ritel memegang peranan strategis sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, serta motor penggerak pertumbuhan produk dalam negeri.

    Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat pada September 2025 Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,8 persen (yoy) meningkat dari 3,5 persen pada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perlengkapan rumah tangga.

    ‎Pertumbuhan ini diperkuat oleh struktur demografi Indonesia dengan kelas menengah berdaya beli tinggi, serta generasi milenial dan gen Z yang memiliki pola konsumsi modern, melek digital, dan semakin berpihak pada produk lokal.

    ‎‎“Kondisi tersebut menjadikan ritel modern sebagai jalur penting bagi IKM untuk memperluas pasar,” kata Reni.

    ‎Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu menyatakan IKM membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat sebagai tulang punggung industri nasional.

    ‎Oleh karena itu, kata dia pihaknya konsisten melaksanakan berbagai program pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk kegiatan temu bisnis.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri domestik punya kompetensi kuat masuk rantai pasok haji-umrah

    Industri domestik punya kompetensi kuat masuk rantai pasok haji-umrah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri dinilai telah memiliki kapasitas, kualitas, serta sertifikasi yang memadai untuk masuk ke dalam rantai pasok layanan haji dan umrah.

    “Dengan jumlah jamaah yang sangat besar setiap tahun, ekosistem haji dan umrah memiliki nilai ekonomi signifikan. Jika kebutuhan tersebut dipasok oleh produk dalam negeri, maka manfaatnya akan kembali ke perekonomian nasional, memperkuat industri, serta membuka dan menjaga lapangan kerja,” kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

    Menperin menjelaskan, kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah sesungguhnya dapat dipenuhi oleh industri nasional, mulai dari makanan dan minuman halal, obat-obatan dan alat kesehatan, perlengkapan ibadah, busana muslim dan modest fashion, koper dan tas perjalanan, perlengkapan hotel, hingga produk kebutuhan konsumsi jamaah.

    Menurut dia, penggunaan produk dalam negeri oleh penyelenggara serta jemaah haji dan umrah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah.

    “Bagi penyelenggara serta jemaah haji dan umrah, ketika belanja barang-barangnya berasal dari produk-produk nasional, mereka bisa mendapat dua pahala. Pahala pertama berasal dari ibadah haji atau umrah itu sendiri. Pahala kedua karena ikut melindungi industri dalam negeri, yang artinya juga melindungi para pekerja Indonesia,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, kata dia penguatan penggunaan produk dalam negeri tersebut sejalan dengan kinerja positif industri manufaktur nasional sebagai penggerak utama perekonomian.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan nonmigas (IPNM) pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,58 persen (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 17,39 persen.

    Selain itu, kinerja industri manufaktur Indonesia juga mendapat pengakuan global. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada 2024 mencapai 265,07 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-13 dunia, ke-5 di Asia, dan peringkat pertama di ASEAN.

    Menperin menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan kuatnya struktur industri nasional. Oleh karena itu, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terus diperkuat sebagai instrumen strategis untuk menjaga nilai tambah tetap berada di dalam negeri, memperkuat keterkaitan hulu-hilir industri, serta meningkatkan daya saing manufaktur nasional secara berkelanjutan.

    Adapun bukti industri dalam negeri punya kompetensi memadai untuk masuk rantai pasok haji-umrah tercermin lewat 89.872 produk dari lebih 15.900 perusahaan telah memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Selain itu, studi menunjukkan bahwa setiap belanja Rp1 untuk produk dalam negeri mampu memberikan dampak ekonomi hingga Rp2,2, yang menunjukkan besarnya efek berganda bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, lewat ajang Business Matching Produk Dalam Negeri 2025 di Jakarta, 15-17 Desember, Kemenperin mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta penyelenggara haji dan umrah semakin mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

    Kegiatan ini juga menjadi wadah mempertemukan kebutuhan pasar dengan kapasitas industri nasional guna membangun kemitraan usaha yang berkelanjutan.

    “Dengan memperkuat penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan haji dan umrah, kita tidak hanya memperkuat industri halal nasional, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara luas dan berkesinambungan,” kata Menperin Agus.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin untuk membahas penanganan bencana serta kesiapan pemerintah menghadapi periode libur akhir tahun.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Sejumlah menteri tampak memasuki kompleks Istana Kepresidenan secara bertahap, mulai pukul 14.30 WIB untuk mengikuti sidang kabinet paripurna tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sidang kabinet paripurna ini akan membahas tentang penanganan bencana Sumatera dan liburan akhir tahun.

    “Ada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana. Tentunya kita ingin mendengar arahan Bapak Presiden terkait berbagai isu, termasuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat dan juga hal-hal lain yang juga penting menjelang tahun baru, Nataru (Natal dan tahun baru). Ini saya rasa juga menjadi bagian yang perlu dikawal bersama-sama,” kata AHY.

    Selain AHY, sejumlah pejabat yang telah tiba di antaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo, pada Minggu (14/12), memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membahas mengenai penanganan bencana Sumatera dan libur akhir tahun.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut.

    Kepala Negara juga memerintahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    Prabowo juga memberi instruksi kepada jajarannya mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun, mulai dari perkembangan stabilitas ketahanan pangan hingga harga kebutuhan pokok.

    Presiden juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor, seperti pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.

    Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nilai Tambah Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN, Unggul dari Vietnam-Thailand

    Nilai Tambah Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN, Unggul dari Vietnam-Thailand

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa Indonesia mencatat capaian penting di sektor manufaktur global. Hal ini terlihat dari capaian Manufacturing Value Added (MVA) yang dirilis Bank Dunia dengan nilai MVA Indonesia tembus US$ 265,07 miliar atau Rp 4.400 triliun (kurs Rp 16.600).

    Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia, melampaui rata-rata MVA global yang hanya US$ 78,73 miliar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, MVA merupakan salah satu cara mengukur kinerja manufaktur sebuah negara.

    “MVA yang dicatat oleh Indonesia itu pada tahun 2024 tercatat US$ 265 miliar, jauh di atas rata-rata MVA yang dicatat oleh dunia yang hanya US$ 78,73 miliar. Dan angka ini memposisikan Indonesia pada tingkat atau peringkat ke-13 global,” sebut Agus dalam agenda Business Matching 2025 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memimpin jauh di atas Thailand yang berada di urutan kedua dengan nilai US$ 128,04 miliar. Indonesia juga mengungguli Vietnam dengan angka US$ 116,38 miliar di posisi ketiga, dan Malaysia dengan nilai MVA 94,93 miliar di posisi keempat.

    “Vietnam kita lihat, jadi selama ini pengamat yang mengatakan bahwa Vietnam bla bla bla. Jadi kalau kita lihat dari data ini, sudah dengan mudah menggambarkan bahwa size ekonomi kita, size manufaktur kita, termasuk penciptaan MVA kita jauh lebih besar,” tambah Agus.

    Di kawasan Asia, Indonesia masih di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan untuk level Asia. Namun, Agus optimis dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu menyusul MVA negara-negara lain.

    “Kalau kita lihat di layar, angka Indonesia 265 kita bandingkan dengan Brazil, Rusia, dan UK itu hampir-hampir sama. Jadi tinggal sedikit saja kita perlu melakukan berbagai upaya agar kita bisa meningkatkan peringkat kita. Sedangkan di Asia kita masih pada posisi ke-5, masih di bawah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India,” beber Agus.

    MVA mencerminkan besarnya nilai tambah yang benar-benar diciptakan dan tinggal di dalam negeri, bukan sekadar volume produksi. Semakin besar penggunaan produk buatan dalam negeri, semakin kuat industri nasional dan semakin besar nilai ekonomi yang berputar di Indonesia.

    (ily/ara)

  • RI Terkesan Malu-malu Lindungi Industri, Mafia Impor Luar Biasa

    RI Terkesan Malu-malu Lindungi Industri, Mafia Impor Luar Biasa

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai Indonesia masih malu-malu dalam melindungi industri dalam negeri. Hal ini sangat disayangkan, mengingat banyak negara terus berlomba untuk memproteksi industri mereka.

    Menurut Agus, kondisi ini terjadi karena campur tangan mafia impor. Agus menyebut hal ini menjadi tantangan semua pihak dalam melindungi industri Tanah Air.

    “Indonesia malu-malu, terkesan malu-malu untuk melindungi industri dalam negerinya. Ini kan sangat disayangkan. Semua negara yang kita anggap negara paling terbuka, liberal, justru dia memproteksi. Kita kok malu-malu untuk memproteksi? Saya nggak tahu kenapa. Tapi kira-kira setiap malam saya tidur saya berpikir kenapa ya? Saya pikir kekuatan mafia impor itu luar biasa. Itu yang menjadi tantangan bagi kita,” kata Agus dalam Business Matching 2025 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Agus menjelaskan, banyak negara memproteksi industri mereka dengan berbagai kebijakan seperti melalui pengenaan tarif. Menurutnya hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia.

    Kebijakan perlindungan yang dilakukan Indonesia salah satunya melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Agus menyebut kebijakan TKDN cukup ideal karena tidak melanggar aturan perdagangan dunia, melindungi tenaga kerja dan menyerap tenaga kerja di Indonesia.

    “TKDN ini adalah upaya yang halus, cantik, yang dilakukan oleh pemerintah. Dia tidak melanggar peraturan-peraturan internasional seperti WTO. Dia melindungi industri dalam negeri dan juga pada gilirannya dia berhasil melindungi tenaga kerja dan juga mencetak tenaga kerja baru di Tanah Air,” sebut dia.

    Aturan TKDN tercantum dalam Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan. Sejauh ini 88.872 produk sudah tersertifikasi TKDN per Desember 2025, yang melibatkan sekitar 15.900 perusahaan industri.

    (ily/ara)

  • Kemenperin perkuat peran wirausaha industri pacu ekonomi daerah

    Kemenperin perkuat peran wirausaha industri pacu ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat peran wirausaha industri baru dalam negeri untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memajukan perekonomian daerah.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu menyampaikan penguatan peran wirausaha industri baru tersebut dilakukan melalui program pendampingan yang berkelanjutan.

    Langkah ini dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    “Dalam Inpres tersebut diamanatkan pula penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program. Karena itu, dilaksanakan pilot project kolaborasi antara program pengembangan Wirausaha Baru (WUB) yang dijalankan Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) dengan Program Perlindungan Sosial Ekonomi (PPSE) Kementerian Sosial,” kata dia.

    Pada 2026, lanjut dia, program sinergi kementerian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah seperti ini merupakan kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Agus.

    Sebagai tindak lanjut, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah menyelenggarakan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Sleman pada 27–30 November 2025. Program ini diikuti sebanyak 25 peserta dan merupakan bagian dari implementasi Inpres 8/2025.

    Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita. ANTARA/HO-Kemenperin

    Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita menyampaikan, sektor industri khususnya industri kecil menengah (IKM), memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sektor IKM menyumbang 99,79 persen dari total 4,4 juta unit usaha industri, menyerap 65,52 persen tenaga kerja industri, serta berkontribusi 3,56 persen terhadap PDB. Ini menunjukkan peran strategis IKM dalam memperkuat perekonomian Indonesia,” katanya.

    Menurut dia, pengembangan wirausaha baru tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, mengingat dibutuhkan dukungan dalam peningkatan keterampilan SDM, penguasaan teknologi, kemudahan perizinan, hingga akses pasar.

    Oleh karena itu, Ditjen IKMA melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan, terutama bagi generasi muda dan pelaku industri kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Program penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan melalui rangkaian pendampingan, mulai dari materi umum seperti perizinan, motivasi usaha, pembukuan sederhana, hingga pemasaran. Peserta juga mendapatkan pelatihan teknis produksi, kunjungan industri, serta bantuan starter kit.

    “Kami berharap program ini mampu mencetak wirausaha baru yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing, sehingga mampu membuka lapangan kerja serta mendorong perekonomian daerah,” kata Reni.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin sebut kerja sama industri RI dan Rusia makin kuat

    Menperin sebut kerja sama industri RI dan Rusia makin kuat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutka kerja sama industri antara Indonesia dengan Rusia terus menunjukkan perkembangan pesat dan semakin strategis.

    Menperin mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan bilateral dan membuka gelaran Indonesia-Russia Business Matching yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI di Moskow, pada awal Desember 2025.

    “Hubungan kedua negara telah bergerak ke arah yang lebih substantif dan komprehensif, khususnya dengan pertemuan antara Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, yang memperkuat koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas,” kata Agus dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Selama ini, lanjut dia, perkembangan kerja sama ekonomi kedua negara sangat positif. Pada tahun 2024, total perdagangan bilateral nonmigas mencapai 3,9 miliar dolar AS, dengan tren peningkatan sebesar 18,69 persen sejak tahun 2020. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat menjadi 4,04 miliar dolar AS.

    Di sisi lain, investasi Rusia di Indonesia juga mencatat pergerakan yang konsisten. Pada 2024, total investasi mencapai 262,7 juta dolar AS, sementara hingga September 2025, investasi Rusia telah mencapai 147,2 juta dolar AS.

    “Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelaku industri Rusia terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pengembangan industri di Indonesia,” ujar Menperin.

    Lebih lanjut, Agus mengemukakan, Indonesia dan Rusia tengah menjajaki penyelesaian dua dokumen penting kerja sama industri. Dokumen tersebut meliputi “MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding” dan “MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos”.

    Salah satu MoU, yakni riset keselamatan penggunaan chrysotile asbestos, telah ditandatangani Menperin RI bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Anton Alikhanov di Moskow pada 8 Desember 2025.

    “Kami berharap, MoU lainnya dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kejelasan kerangka kolaborasi bagi industri besar maupun IKM kedua negara,” katanya.

    Agus menambahkan, dialog intensif untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis antara pelaku industri Indonesia dan Rusia menjadi faktor penting dalam kelancaran hubungan dagang dan investasi. Salah satu tantangan utama adalah biaya logistik akibat jarak geografis yang cukup jauh.

    Oleh karena itu, Menperin mengapresiasi penyelenggaraan “Working Group on Trade, Investment and Industry” ke-6 pada 11-12 Maret 2025 sebagai bagian dari sidang komisi bersama Indonesia-Rusia yang dilaksanakan pada April 2025 di Jakarta.

    Forum tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang mencakup isu industri, penguatan rantai pasok halal, perdagangan, logistik, standardisasi, sertifikasi, pertanian, hingga sektor finansial.

    Indonesia pun mendukung dukungan penuh percepatan penyelesaian dan penandatanganan “Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement” (IEAEU FTA).

    Menurutnya, perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia melalui peningkatan daya saing tarif dan pengurangan hambatan non-tarif.

    “Kami berharap perjanjian ini dapat segera ditandatangani dan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok serta memperluas penetrasi produk industri nasional di kawasan Eurasia,” kata Agus.

    Dalam konteks kerja sama multilateral, tambah dia, Indonesia juga menyatakan komitmen kuat dalam mendukung program-program di bawah naungan BRICS. Salah satu fokus penting adalah partisipasi Indonesia dalam BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC).

    Kerja sama itu akan menitikberatkan pengembangan berbagai sektor seperti digitalisasi industri, teknologi mobilitas baru, transportasi tanpa awak, pengembangan sumber daya manusia industri, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi digital, kecerdasan buatan, dan bioindustri.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin Buka-bukaan Industri Keramik Digempur Produk Impor

    Menperin Buka-bukaan Industri Keramik Digempur Produk Impor

    Jakarta –

    Industri keramik khususnya tableware dan glassware nasional masih menghadapi tingkat utilisasi yang rendah akibat gempuran produk impor yang terus meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian menegaskan perlunya penguatan daya saing dan langkah strategis agar sektor ini dapat memaksimalkan kapasitas produksinya serta mempertahankan posisi di pasar domestik.

    “Kedua subsektor industri ini, menurut pandangan kami, memiliki struktur industri yang kuat, berbasis sumber daya lokal, dan memiliki potensi pasar yang terus berkembang,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Sepanjang 2024, industri keramik tableware dalam negeri memiliki kapasitas terpasang sebesar 250 ribu ton dengan utilisasi sekitar 52%. Menurut Agus, angka tersebut masih rendah disebabkan karena gempuran produk keramik dan gelas kaca impor di pasar domestik.

    “Melihat Ketua ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia) yang terus mengangguk saat saya menyinggung banjir impor, saya dapat menyimpulkan bahwa rendahnya angka utilisasi ini karena memang gempuran dari produk-produk impor masih terasa mengganggu industri dalam negeri kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Agus menjelaskan, pangsa pasar domestik industri keramik tableware telah mencapai 78% dan hal itu merupakan capaian yang cukup baik. Namun, jika diperhatikan, tingkat konsumsi keramik per kapita di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Oleh karena itu, angka 78% tersebut tetap perlu menjadi perhatian agar semakin banyak rumah tangga di tanah air menggunakan produk berbasis keramik.

    Selain itu, subsektor glassware atau kemasan kaca dalam negeri memiliki kapasitas produksi mencapai 740 ribu ton per tahun, dengan utilisasi di angka 51%, serta pangsa pasar domestik sekitar 65%. Kinerja ekspor industri ini sepanjang 2024 mencapai US$ 97 juta (setara Rp 1,6 triliun) atau 128 ribu ton (22% dari total produksi), dengan negara tujuan utama adalah Filipina, Brazil, dan Vietnam.

    “Permintaan pasar domestik dan pasar ekspor produk keramik dan kaca yang terus tumbuh, menunjukkan peluang pengembangan industri ceramic-tableware dan glassware nasional sangat prospektif. Namun demikian, di saat yang sama kita harus waspada terhadap penetrasi bahkan lonjakan impor produk sejenis di waktu mendatang,” ujar Agus.

    Untuk itu, Kemenperin menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada produk keramik untuk melindungi industri nasional dari banjir produk impor yang tidak memenuhi standar mutu, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU, sertifikasi Produk Halal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, dan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

    “Ini bukan soal keramik, tapi kemarin kami mendapatkan laporan bahwa ditemukan masuknya produk kabel impor tidak ber-SNI,bahkan produk impor ilegal tidak ber-SNI itu masuk ke dalam meja pemerintah,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Agus meminta kepada seluruh pelaku industri melaporkan setiap dugaan penyimpangan agar pemerintah khususnya Kemenperin dapat melakukan penindakan.

    Agus mengajak pelaku industri dalam negeri khususnya sektor keramik dan kaca untuk memperkuat dan memperluas langkah korporasi strategis, melalui adopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan riset dan pengembangan produk, serta inovasi desain produk, sebagai panduan arah pengembangan teknologi industri, serta akselerasi transformasi industri manufaktur.

    Untuk memperkuat daya saing industri ceramic-tableware dan glassware, Kemenperin telah menginisiasi Peta Jalan Making Indonesia 4.0, yang pelaksanaannya juga mencakup industri ceramic tableware dan glassware. Transformasi ini dilakukan melalui empat langkah, yaitu efisiensi proses produksi dan upgrade teknologi, penerapan green technology, modernisasi pabrik dengan digitalisasi, serta inovasi desain orisinal yang mengangkat identitas Indonesia.

    (ara/ara)

  • RI Terkesan Malu-malu Lindungi Industri, Mafia Impor Luar Biasa

    RI dan Rusia Siap Bangun Industri Perkapalan

    Jakarta –

    Kerja sama industri antara Indonesia dengan Rusia terus menunjukkan perkembangan pesat dan semakin strategis. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri pertemuan bilateral dan membuka gelaran Indonesia Russia Business Matching yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Moskow awal Desember 2025.

    Indonesia dan Rusia tengah menjajaki penyelesaian dua dokumen penting kerja sama industri. Dokumen tersebut meliputi MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding (Kerja Sama di Bidang Perkapalan) dan MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos (Kerja Sama di Bidang Penelitian Ilmiah tentang Penggunaan Asbes Krisotil).

    Salah satu MoU, yakni riset keselamatan penggunaan chrysotile asbestos, telah ditandatangani Menperin RI bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Anton Alikhanov di Moskow, 8 Desember 2025.

    “Kami berharap, MoU lainnya dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kejelasan kerangka kolaborasi bagi industri besar maupun IKM kedua negara,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Hubungan kedua negara telah bergerak ke arah yang lebih substantif dan komprehensif, khususnya dengan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, yang memperkuat koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas.

    Agus mengungkapkan, selama ini perkembangan kerja sama ekonomi kedua negara sangat positif. Pada 2024, total perdagangan bilateral nonmigas mencapai US$ 3,9 miliar, dengan tren peningkatan sebesar 18,69% sejak 2020. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat menjadi US$ 4,04 miliar.

    Di sisi lain, investasi Rusia di Indonesia juga mencatat pergerakan yang konsisten. Pada 2024, total investasi mencapai US$ 262,7 juta, sementara hingga September 2025, investasi Rusia telah mencapai US$ 147,2 juta.

    “Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelaku industri Rusia terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pengembangan industri di Indonesia,” ujar Agus.

    Agus menambahkan, dialog intensif untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis antara pelaku industri Indonesia dan Rusia menjadi faktor penting dalam kelancaran hubungan dagang dan investasi. Salah satu tantangan utama adalah biaya logistik akibat jarak geografis yang cukup jauh.

    Oleh karena itu, ia mengapresiasi penyelenggaraan Working Group on Trade, Investment and Industry ke-6 pada 1112 Maret 2025 sebagai bagian dari Sidang Komisi Bersama Indonesia Rusia yang dilaksanakan pada April 2025 di Jakarta. Forum tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang mencakup isu industri, penguatan rantai pasok halal, perdagangan, logistik, standardisasi, sertifikasi, pertanian, hingga sektor finansial.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap percepatan penyelesaian dan penandatanganan Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA). Menurutnya, perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia melalui peningkatan daya saing tarif dan pengurangan hambatan non-tarif.

    “Kami berharap perjanjian ini dapat segera ditandatangani dan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok serta memperluas penetrasi produk industri nasional di kawasan Eurasia,” tegas Agus.

    Dalam konteks kerja sama multilateral, Indonesia juga menyatakan komitmen kuat dalam mendukung program-program di bawah naungan BRICS. Salah satu fokus penting adalah partisipasi Indonesia dalam BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC).

    Kerja sama itu akan menitikberatkan pengembangan berbagai sektor seperti digitalisasi industri, teknologi mobilitas baru, transportasi tanpa awak, pengembangan sumber daya manusia industri, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi digital, kecerdasan buatan, dan bioindustri.

    “Kami menilai BCIC merupakan platform strategis bagi transfer teknologi dan percepatan modernisasi industri nasional menuju industri yang cerdas, hijau, dan inklusif,” imbuhnya.

    Promosi industri strategis

    Rangkaian agenda bilateral ini diperkuat dengan penyelenggaraan IndonesiaRussia Business Matching, yang dihadiri oleh pejabat tinggi Rusia serta pelaku industri dari kedua negara. Forum ini dirancang untuk mempromosikan sektor-sektor industri strategis Indonesia dan memperkenalkan proyek investasi prioritas, sekaligus membuka peluang joint manufacturing dan alih teknologi dengan perusahaan Rusia.

    Kegiatan ini diikuti oleh 19 peserta dari sembilan perusahaan Indonesia yang mewakili kawasan industri, perusahaan teknologi, serta asosiasi komoditas. Dari pihak Rusia, hadir 51 peserta yang berasal dari sektor pertambangan, telekomunikasi, elektronik, mesin industri, jasa keuangan, hingga teknologi keamanan. Berbagai paparan disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus, perwakilan KADIN Komite RusiaBelarus, Himpunan Kawasan Industri (HKI), serta unit teknis Kemenperin.

    Business Matching tersebut menghasilkan capaian konkret berupa penandatanganan nota kesepahaman antara HKI dan dua lembaga Rusia. Komitmen dengan Foreign Trade Center (FTC) Rusia mencakup fasilitasi peluang investasi, penyelenggaraan roadshow, kunjungan industri, misi dagang, hingga pertukaran informasi yang akan mempermudah investor Rusia memasuki kawasan industri Indonesia.

    Sedangkan MoU kedua, yang dilakukan dengan Association of Industrial Parks (AIP) Rusia, berfokus pada peningkatan daya saing kawasan industri melalui pertukaran informasi pengembangan kawasan serta koordinasi kunjungan lapangan terstruktur di Indonesia maupun Rusia.

    Keseluruhan hasil ini menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia tidak hanya memperkuat dialog kebijakan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret di tingkat dunia usaha. Kami optimistis, pertemuan bilateral dan kegiatan Business Matching ini akan memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi dinamika global, ungkap Agus.

    Agus juga menyoroti kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai Partner Country pada perhelatan INNOPROM 2026, pameran industri terbesar yang akan berlangsung pada 69 Juli 2026 di Rusia. Ia menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkenalkan kekuatan industri manufaktur nasional kepada pasar Rusia dan global.

    “Kami meminta dukungan Pemerintah Rusia agar keterlibatan Indonesia sebagai Partner Country dapat berjalan optimal. INNOPROM 2026 akan menjadi momentum penting untuk mempertemukan pelaku industri kedua negara serta menciptakan peluang kolaborasi baru,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Fajar.co.id, Jakarta — Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” ujar Bahli di Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).

    Sumbangan tersebut kini jadi perbincangan warganet di media sosial. Salah satunya dibahas pegiat media sosial bercentang biru di X, @BosPurwa.

    “Alhamdulillah.. Tapi just info kekayaan: Bahlil di atas 300 M, Agus Gumiwang sekitar 200 M, dan Bakrie group aset di atas 13 T, dan rerata politisi golkar kaya raya :), ” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (12/12/2025).

    Unggahan itu pun kini viral dan banyak dibagikan ulang dan dikomentari warganet.

    “sumbangan itu ke ikhlasan om…. mungkin ikhlasnya segitu…., ” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Segede apa nanti banner yg ada foto bahlilnya…… Coba bagaimana kondisi psikologi korban banjir sumatra yg sudah kehilangan semuanya lalu harus disajikan foto bahlil tiap hari 🤮🤮,” sindir lainnya.

    “Donasi 10 milyar disindir sok paling Aceh,Kira2 Kalau 3 Milyar Disindir Apa.???, ” tanya warganet lainnya.

    Untuk diketahui, informasi terkait donasi Partai Golkar tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.