Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Prabowo: Yang tidak bisa kerja cepat ditinggalkan di pinggir jalan

    Prabowo: Yang tidak bisa kerja cepat ditinggalkan di pinggir jalan

    Indonesia selalu memilih kerja sama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkoknya saya ambil alih

    Karawang, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi jajaran kabinet yang telah bekerja dengan baik dan cepat, sekaligus mengingatkan bahwa mereka yang tidak mampu mengikuti ritme percepatan akan ditinggalkan di pinggir jalan.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    “Saya terima kasih kepada tim saya, kabinet saya semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat, yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan kerja pemerintah, khususnya dalam menjalankan program hilirisasi. Adapun Peresmian peletakan batu pertama proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik tersebut merupakan bagian dari percepatan hilirisasi tersebut.

    Presiden menyebut proyek itu sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalin kemitraan strategis dengan pihak luar, khususnya mitra dari China.

    Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah besar dan terobosan luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang menjadi cita-cita global.

    Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama internasional di tengah dinamika global. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus memilih jalan kerja sama dan kolaborasi serta menjunjung tinggi filosofi perdamaian sebagai dasar pembangunan.

    “Indonesia selalu memilih kerja sama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkoknya saya ambil alih,” ucap Prabowo.

    Acara peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

    Proyek industri baterai ini merupakan kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brunp, serta Lygend (CBL).

    Proyek baterai kendaraan listrik ini dikembangkan dari hulu ke hilir dengan total enam subproyek, lima di antaranya berlokasi di Halmahera Timur dan satu di Karawang.

    Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), nilai investasi proyek mencapai 5,9 miliar dolar AS (sekitar Rp95 triliun) dan mencakup area seluas 3.023 hektare, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 8.000 orang, serta pengembangan 18 proyek infrastruktur, termasuk dermaga multifungsi.

    Proyek ini juga dirancang ramah lingkungan dengan pemanfaatan kombinasi energi seperti PLTU 2×150 MW, PLTG 80 MW, pembangkit dari limbah panas 30 MW, dan tenaga surya sebesar 172 MWp—termasuk 24 MWp di pabrik Karawang.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sah! RI Punya Pabrik Panel Surya Raksasa Rp 1,5 Triliun di Kendal

    Sah! RI Punya Pabrik Panel Surya Raksasa Rp 1,5 Triliun di Kendal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian meresmikan pengoperasian pabrik panel surya berkapasitas 1 Giga Watt peak (GWp) per tahun, pada Kamis, 19 Juni 2025 lalu. Pabrik panel surya berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah, itu dibangun oleh PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) dengan nilai investasi mencapai Rp 1,5 triliun.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah terus memperkuat sektor industri panel surya dalam upaya membangun kemandirian industri energi terbarukan nasional. Dia mengungkapkan, keberadaan sektor tersebut juga mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

    “Saya sangat berbahagia karena akhirnya pabrik panel surya terintegrasi PT TMAI akan mulai beroperasi dengan kapasitas 1 GW per tahun. Kami juga sangat mengapresiasi langkah strategis dari PT TMAI memproduksi panel surya dengan teknologi termutakhir i-Topcon dengan efisiensi mencapai 23%, yang mampu memproduksi per unit panel surya dengan kapasitas output maksimal 720 Watt-peak,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/6/2025).

    Memiliki kapasitas 1 GW-peak per tahun, PT TMAI akan memproduksi kira-kira 1,4 juta lembar panel surya per tahun. Artinya, ketergantungan Indonesia terhadap impor modul dan sel surya dari Tiongkok, Malaysia, atau Vietnam, diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

    “Dengan adanya investasi yang dilakukan oleh PT TMAI tentu akan mendorong pembentukan ekosistem industri panel surya dalam negeri dengan adanya penggunaan komponen lokal dari industri pendukung, maupun percepatan hilirisasi yang berupa penyerapan produk sel surya dalam negeri hingga nantinya pengembangan produk wafer, ingot dan smelter polisilikon,” tuturnya.

    Selain itu, PT TMAI telah menyerap 640 tenaga kerja terlatih di bidang panel surya, yang sebelumnya mendapatkan pelatihan langsung di Tiongkok. Langkah dinilai jadi bukti komitmen perusahaan terhadap alih teknologi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lokal.

    Agus juga menyoroti pentingnya hilirisasi pasir silika sebagai bahan baku utama panel surya. Tercatat, Indonesia memiliki cadangan pasir silika lebih dari 330 juta ton, dengan potensi mencapai 25 miliar ton tersebar di berbagai daerah. Nilai tambah pasir silika yang diolah menjadi wafer bisa mencapai 25 kali lipat, sehingga pengembangan rantai pasok industri dari hulu ke hilir menjadi prioritas ke depan.

    Oleh karena itu, Agus mengatakan pihaknya menyambut baik langkah PT TMAI untuk mencapai target awal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 41%, dan mendorong agar capaian tersebut terus ditingkatkan.

    “Kami juga tengah menyiapkan reformasi tata cara penghitungan nilai TKDN, untuk mempercepat proses, mempermudah mekanisme, dan mengurangi beban biaya sertifikasi. Reformasi ini akan membuka ruang lebih luas bagi investasi baru dan usaha dalam negeri,” tambahnya.

    Upaya tersebut sejalan dengan amanat Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan Perpres 16/2018, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

    “Membangun industri nasional sejati tidak hanya soal investasi dan pabrik. Ini tentang menanamkan nilai-nilai kebersamaan, pemberdayaan SDM lokal, dan alih teknologi yang berkeadilan. Inilah industri yang berpijak pada Pancasila,” tegas Agus.

    Selain itu, Agus juga memberikan apresiasi kepada seluruh mitra strategis PT TMAI, termasuk Trina Solar Co. Ltd., PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, dan PT PLN (Persero) yang telah berperan aktif mewujudkan pabrik tersebut.

    Di lain sisi, Wakil Direktur Utama PT TMAI Lokita Prasetya mengatakan, pabrik sel dan modul surya TMAI merupakan pabrik sel dan modul surya terintegrasi di Indonesia, yang saat ini mampu memproduksi hingga 1 GW, menjadikannya pabrik panel surya terbesar di Indonesia. Pabrik sel dan modul surya ini juga bisa menghasilkan salah satu panel surya terbesar di dunia.

    “Kehadiran TMAI diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perwujudan energi bersih di Indonesia serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen industri energi di Indonesia,” terangnya.

    Sedangkan, Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman menyampaikan, perusahaan mengapresiasi dukungan Kemenperin dalam mengawal transisi energi melalui pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dalam hal ini lewat pemanfaatan tenaga surya.

    “Ke depan, kami mengharapkan sekaligus berupaya agar momentum positif yang telah berlangsung dapat terus terjaga agar ekosistem industri panel surya nasional dapat bertumbuh secara mandiri dan semakin berdaya saing,” ujarnya.

    Asal tahu saja, pabrik sel dan modul surya terintegrasi ini merupakan hasil kolaborasi dari Trina Solar Co Ltd, PT Daya Sukses Makmur Selaras (anak usaha dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk) yang merupakan bagian dari Sinar Mas, dan PT PLN Indonesia Power Renewable.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR Ingatkan Krisis Iran-Israel Alarm Reformasi Industri Nasional

    Anggota DPR Ingatkan Krisis Iran-Israel Alarm Reformasi Industri Nasional

    Jakarta

    Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, mendukung langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam merespons dampak konflik geopolitik Iran-Israel terhadap sektor industri nasional. Menurutnya, krisis global ini tak hanya mengancam pasokan energi dan bahan baku, tapi juga menjadi momentum reformasi industri nasional.

    Ilham menyoroti dampak langsung dari konflik Iran-Israel yang sudah terlihat dari lonjakan harga minyak mentah dunia. Per 19 Juni 2025, harga minyak Brent tercatat berfluktuasi antara USD 73 – USD 92 per barel. Bahkan, beberapa analis memperkirakan harga bisa tembus USD 100 jika Selat Hormuz-jalur penting yang menangani 30% pengiriman minyak global-terganggu.

    “Lonjakan harga ini akan menghantam biaya produksi industri kita yang sangat bergantung pada energi fosil impor, terutama dari kawasan Timur Tengah,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

    Di sisi lain, Ilham juga menyoroti tekanan pada sektor manufaktur nasional. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat turun ke level 46,7 pada April 2025 yang merupakan level terendah dalam empat tahun terakhir. Meski pada Mei sedikit membaik menjadi 47,4, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50).

    “Dengan situasi geopolitik yang makin tidak menentu, bukan tidak mungkin angka PMI akan kembali turun atau stagnan dalam waktu dekat,” tegasnya.

    Melihat kondisi ini, Ilham mendorong pembentukan sistem tanggap darurat industri nasional atau “cadangan darurat Indonesia”-semacam “BNPB” untuk industri-guna menghadapi gangguan rantai pasok global. Berdasarkan laporan UNCTAD Mei 2025, konflik di Timur Tengah dan Laut Merah telah memaksa pengalihan rute pengiriman Asia-Eropa melalui Tanjung Harapan, memperpanjang waktu tempuh hingga 15 hari dan meningkatkan biaya kontainer hingga 200%.

    “Tanpa sistem cadangan dan respons cepat, industri kita bisa lumpuh bahkan saat permintaan pasar tetap tinggi,” katanya.

    Ilham juga menekankan pentingnya pendalaman kebijakan hilirisasi. Data Kementerian Investasi mencatat nilai investasi hilirisasi pada kuartal I 2025 mencapai Rp136,3 triliun-naik hampir 80% dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai hilirisasi harus diperluas ke sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, elektronik, dan makanan-minuman yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

    Sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, Ilham menilai ketahanan energi nasional juga menjadi prioritas utama. Ia mendorong percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan infrastruktur distribusi energi di daerah tertinggal, serta optimalisasi potensi energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Program ini tak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rawan gejolak geopolitik, tapi juga untuk menjamin ketersediaan energi murah dan berkelanjutan. Dengan cadangan EBT sebesar 437 GW, Indonesia disebut punya peluang besar menjadi kekuatan energi hijau di Asia Tenggara.

    Sebagai bagian dari strategi ketahanan industri, Ilham mendukung pemanfaatan skema Local Currency Settlement (LCS) dari Bank Indonesia untuk meredam tekanan nilai tukar dalam pembelian bahan baku impor. Skema ini sudah diterapkan dengan sejumlah negara mitra seperti Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand, tetapi belum dioptimalkan oleh pelaku industri.

    “Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ini adalah solusi konkret untuk menstabilkan biaya input produksi,” ujarnya.

    Ilham menegaskan bahwa industri tidak lagi bisa dilihat sebagai mesin ekonomi semata. Dalam kondisi krisis global berulang, industri harus diposisikan sebagai pilar ketahanan nasional. Ia mencontohkan Amerika Serikat, India, Brasil, hingga Turki yang telah menggunakan kekuatan industri sebagai alat mempertahankan posisi tawar di kancah geopolitik.

    “Indonesia juga harus mulai melihat industri sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer. Siapa yang bisa menjaga pasokan energi dan pangannya sendiri akan bertahan. Siapa yang bergantung, akan kalah,” tegasnya.

    Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sinergi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan jangka panjang di sektor industri. Termasuk penguatan aspek legislasi, insentif investasi, dan percepatan infrastruktur logistik.

    “Kita tidak sedang menghadapi badai biasa. Ini gelombang besar perubahan tatanan dunia. Indonesia harus siap menjadi jangkar stabilitas kawasan lewat kekuatan industrinya sendiri,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Haji Ma’ruf dan HKI: Menuju Bangkitnya Industri Indonesia

    Haji Ma’ruf dan HKI: Menuju Bangkitnya Industri Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Sosok Akhmad Ma’ruf Maulana atau yang akrab disapa Haji Ma’ruf, tidaklah asing di dunia industri. Kesuksesan pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur, 4 September 1969 ini pun telah menginspirasi banyak orang.

    Bagaimana tidak? Berkat kerja keras dan usahanya, Haji Ma’ruf yang semula merupakan seorang perantau yang bekerja serabutan, telah sukses membangun ribuan hektare kawasan industri di Kepulauan Riau.

    Kesuksesan itu pula yang membuat dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX HKI di Jakarta.

    “Saya (pengusaha) suka uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya itu enggak bisa diukur dengan uang,” tegasnya.

    Pernyataan Haji Ma’ruf tersebut tentu menarik, mengingat dirinya adalah seorang pengusaha kawasan industri besar di Indonesia. Wiraraja Group miliknya adalah kelompok perusahaan di sektor industri dan energi, yang punya peran strategis dalam lanskap industri energi nasional.

    “Seperti kebanyakan orang, saya berangkat dari bukan siapa-siapa. Saya anak Madura, hidup di lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan budayanya cukup keras dan religius. Saya lahir dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Ya, seperti banyak orang juga tahu, bagaimana kebanyakan keluarga Madura di masa itu. Nah, dari situ saya punya keinginan untuk mengubah hidup,” ucapnya.

    Untuk mengubah arah hidupnya, ia pun merantau ke berbagai daerah, dari Papua sampai Jakarta. “Bekerja menyambung hidup juga macam-macam yang saya jalani, mulai dari jadi buruh cuci mobil, sampai jadi kernet bus trayek Blok M-Ciputat,” kenangnya.

    “Dari (merantau) itu saya menerpa banyak sekali pengalaman dan wawasan, tapi intinya saya melihat keberhasilan orang itu dari disiplin atas kerja kerasnya. Saya sempat berpikir, kenapa orang itu bisa ya? Apakah saya juga bisa? Itu yang membentuk saya. Bagi saya, kalau orang lain bisa, kita juga wajib bisa! Pasti! Tidak ada yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Melihat Peluang 

    Sebelum dikenal sebagai pemilik kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau, perjalanan bisnis Haji Ma’ruf bermula dari industri plastik berskala kecil, lalu berkembang jadi satu pabrik, yang kemudian terus bertambah.

    Saat krisis ekonomi datang menghantam, naluri bisnisnya justru datang menuntun. Ia melihat peluang untuk tidak hanya mengembangkan pabrik, tetapi juga membuat satu kawasan industri. Lalu, ketika dunia mulai sibuk bicara energi bersih, ia membuat satu lagi terobosan besar.

    “Saya menangkap peluang, akhirnya saya masuk ke industri energi bersih. Intinya, kita melakukan sebuah perubahan di industri kita. Tentunya tidak serta merta meninggalkan sektor industri yang sudah ada. Jadi industri yang sudah ada kita tetap pertahankan, terus dikembangkan ke kawasan industri. Nah, dari situ kita ekspansi ke energi bersih,” ungkapnya.

    Anak Yatim Piatu

    Namun, perjalanannya juga tidak selalu mulus. Ada masa jatuh bangun yang juga ia lalui dalam perjalanannya sebagai seorang pengusaha. Ia mengenang, apa yang menjadi titik balik terbaik dalam hidupnya.

    “Mungkin tidak bisa saya ceritakan dalam satu malam. Tapi begini, ada masanya bisnis saya jatuh juga. Sebelumnya—apa pun, saya selalu dikasih sama Allah, minta anak dikasih, istri cantik dikasih, semua perusahaan berkembang. Kemudian datang masa-masa sulit itu. Saya berpikir, apa yang salah dengan saya….?” tuturnya.

    Cerita berlanjut. “Semakin saya pikir, semakin saya mencoba untuk evaluasi… Oh ya, akhirnya saya merasa, mungkin ada masanya juga saya nakal. Bisa jadi ada bisnis saya yang kotor. Pada titik itu, saya berusaha untuk membenahi diri. Saya minta selamat sama Allah. Bahkan, saya menjual sebagian aset saya dan mulai aktif memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Ternyata, justru dari situ saya menemukan sebuah arti hidup. Dan memang ternyata dalam berbisnis itu, ada hak untuk anak-anak yatim piatu. Saya percaya sekali itu!” tegasnya.

    “Bahkan saya sekolahin dan ketika tamat sekolah, saya beri kesempatan untuk masuk ke industri saya,” katanya.

    Nakhoda Industri Nasional

    Menurut Haji Ma’ruf, posisi Indonesia dalam industri energi dunia sangat bagus, mengingat belum lama ini, Indonesia sudah membuka keran ekspor ke Singapura. Potensi ini sangat besar sebagai kekuatan ekonomi nasional terutama di Provinsi Kepulauan Riau.

    “Kebetulan, kita dapat kepercayaan dari pemerintah, mulai dari hilirisasi pasir silika, sampai semikonduktor, kita dapat investasinya. Tetapi, ini harus kita kawal supaya segala perizinan dapat dipercepat dan dimudahkan, karena ada potensi yang sangat besar,” ucapnya.

    Dengan pengalaman panjang membangun kawasan industri dari nol, dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum HKI, ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara HKI dan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian RI, dan beberapa kementerian lainnya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan kompetitif. Menurut dia, kawasan industri harus bisa menjadi penggerak perekonomian nasional berlandaskan nasionalisme, bukan semata mencari peruntungan. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan HKI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta akan aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Di momen itu juga, Haji Ma’ruf menekankan pentingnya membentuk Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian RI, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau undang-undang kawasan industri karena ratusan anggota HKI investasi yang ada di dalamnya bukanlah sedikit, melainkan mencapai ribuan triliun.

    “Kawasan industri membutuhkan payung hukum khusus. Dengan begitu, pelaku pengusaha HKI bukan hanya membangun kawasan industri, tetapi juga pemilik industri di dalamnya,” ucapnya.

    Ia juga mengamini apa yang disampaikan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir dalam Munas IX HKI.

    “Pak Haji (Ma’ruf), saya kira tugasnya untuk menahkodai HKI ke depan tidak akan semakin mudah. Filosofi tongkat estafet itu adalah keberlanjutan, kontinuitas yang tidak boleh terputus,” ujar Menteri Agus.

    “Dan kalau ada kepentingan bagi kita untuk memperkuat status kawasan industri, maka silahkan kita bahas bersama-sama Undang-Undang Kawasan Industri. Itulah sebabnya saya minta, coba kita kuantifikasi kontribusi dari kawasan industri terhadap perekonomian nasional, yang pastinya besar sekali,” kata Agus menambahkan.***

  • ESDM Buka Peluang Impor Gas buat Industri, tapi Ada Syaratnya

    ESDM Buka Peluang Impor Gas buat Industri, tapi Ada Syaratnya

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi pelaku industri mengimpor Liquid Natural Gas (LNG). Hanya saja impor ini bisa dilakukan jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi.

    “Kalau ini di dalam negeri tidak mencukupi, ini kita akan buka untuk kebutuhan industri,” kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

    Yuliot mengatakan, peluang untuk membuka impor LNG dilakukan agar industri di Indonesia tetap berjalan. Pasalnya, LNG merupakan bahan baku yang sangat penting bagi industri.

    “Kalau industri tidak ada bahan baku yang berasal dari gas, ya kemudian itu juga untuk bahan bakar atau ini digunakan untuk pembangkit listrik itu tidak ada. Akhirnya kan kegiatan industrinya berhenti, jadi kita akan melihat pemanfaatan ekonominya,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga membuka peluang bagi Himpunan Kawasan Industri untuk mendatangkan gas sendiri, ataupun impor gas industri dari luar negeri. Ia mengatakan konsep tersebut sebenarnya sudah disepakati oleh sejumlah Kementerian.

    Agus mengatakan bahwa rencana ini juga sudah dibahas dan telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Peraturan Presiden.

    Hanya saja, Agus mengatakan bahwa proses impor gas ini tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan. Ia mengatakan proses impor gas tersebut baru bisa terlaksana jika suplai gas nasional tidak mencukupi baik itu dari segi kualitas maupun harganya.

    “Maka seharusnya HKI itu bisa diberikan fleksibilitas untuk mendatangkan gas dari sumber-sumber lain termasuk mendatangkan gas dari luar,” kata Agus saat usai Musyawarah Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Agus mengatakan persoalan gas untuk industri ini merupakan masalah klasik terus menjadi persoalan. Padahal kata dia, pada waktu awal-awal pemerintah Probowo sudah ditetapkan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tetap dilanjutkan.

    “Sehingga lebih kuat dan kesepakatan itu diambil, nggak ada dispute antara Menteri Koordinator Ekonomi, Menperin ESDM, dan Menteri Keuangan,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, Ketua Umum HKI, Achmad Ma’ruf Maulana kembali meminta kepada Menteri Perindustrian untuk mendapatkan gas untuk industri yang jauh lebih murah. Ia mengatakan bahwa harga gas yang ada saat ini dinilai terlalu memberatkan sejumlah industri.

    “Kami berharap Pak Menteri, supaya ini betul-betul diadvokasi dan betul-betul dikasih ruang. Tentunya dengan harga spesial, Pak Menteri, untuk kawasan industri yang kami dinaungi,” katanya.

    (ara/ara)

  • Mainan Buatan Kendal Berhasil Tembus Pasar AS, Segini Nilainya

    Mainan Buatan Kendal Berhasil Tembus Pasar AS, Segini Nilainya

    Jakarta

    Industri mainan anak mencatatkan surplus neraca ekspor selama lima tahun terakhir. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi sektor industri mainan anak nasional yang berhasil menjaga kinerja ekspornya di tengah persaingan perdagangan dunia yang semakin ketat.

    “Ini merupakan pencapaian yang membanggakan sekaligus juga membuktikan ketangguhan industri manufaktur Indonesia di arena internasional. Artinya, di tengah disrupsi ekonomi dunia, industri manufaktur dalam negeri masih terbukti memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat di level global,” katanya dalam pelepasan ekspor mainan anak PT Royal Regent Indonesia (RRI), dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/6/2025).

    PT RII yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, berhasil mengekspor produk mainannya ke pasar Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara tujuan lainnya. Terbaru, PT RII mengekspor produk mainan sebanyak enam kontainer senilai US$ 688.662 atau setara Rp 11 miliar ke AS.

    Produk yang diekspor di antaranya yaitu kursi mainan anak, baju boneka, hingga traktor mainan. Secara total, sejak perusahaan beroperasi hingga saat ini, nilai ekspor yang dicatat PT RRI sebesar US$ 28 juta.

    Perusahaan yang baru beroperasi secara penuh pada November 2023 ini, merupakan bagian dari Walden Toys Group Hong Kong. PT RRI saat ini memiliki kapasitas produksi total sebesar 850.000 pcs per bulan, telah mampu melakukan ekspor ke berbagai negara seperti AS, Kanada, Jepang, dan Eropa. Sejak beroperasi, PT RRI telah mampu memasok produk mainan untuk Target, Disney, dan Walmart.

    Pada musim puncak, perusahaan mampu mempekerjakan karyawan hingga 1.700 orang. Selain ke AS, PT RRI juga ekspor produk mainan ke Kanada, Eropa, Australia, Jepang, dan negara lainnya. Produk-produknya pun telah memenuhi standar vendor global dan mengantongi sertifikasi internasional.

    Agus menambahkan, kinerja sektor industri mainan anak nasional mencatatkan surplus net ekspor dalam lima tahun terakhir dengan nilai ekspor pada tahun 2024 US$ 610 miliar, meningkat 13,8% dibanding tahun 2023. Negara tujuan utamanya adalah AS lantaran termasuk dalam rantai pasok global.

    “Negara tujuan ekspor terbesar untuk industri mainan anak nasional yaitu ke Amerika Serikat sebesar 48% dari total ekspor mainan anak Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan ke Inggris, Singapura, China, dan Jerman,” ujarnya.

    Pada tahun 2024, produk mainan anak buatan Indonesia berkontribusi sebesar 2% atau senilai US$ 289 juta dari total impor produk mainan AS dari dunia. Jenis produk mainan yang menjadi unggulan ekspor ke AS antara lain boneka, stuffed toys, mainan lainnya, mainan skala/model, dan mainan blok set.

    “Kami berharap industri mainan anak nasional semakin berdaya saing, memperluas ekspansi ke berbagai kawasan, serta dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tutup Agus.

    Tonton juga Video: Cerita Uni Tutie Bawa Rendang Menembus Pasar Global!

    (ily/rrd)

  • Kemarin, pencairan subsidi upah hingga aturan WFA bagi ASN

    Kemarin, pencairan subsidi upah hingga aturan WFA bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (19/6), mulai dari pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga sistem kerja WFA bagi ASN.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    Kemnaker sebut bantuan subsidi upah segera cair

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan untuk pekerja/buruh yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan segera dicairkan.

    Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani ditemui usai acara Futuremakers Youth Employability Programme di Jakarta, Kamis menyatakan saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

    Baca selengkapnya di sini

    BEI ungkap tiga skenario perpanjangan jam perdagangan saham

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang untuk melakukan perpanjangan waktu perdagangan saham, dengan ada tiga skenario waktu perdagangan saham.

    Tiga skenario waktu perdagangan saham itu, di antaranya pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, pukul 09.00 sampai 17.00 WIB, atau pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

    Baca selengkapnya di sini

    Menperin meresmikan pabrik panel surya terbesar di Indonesia

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan pembukaan pabrik solar sel dan modul panel surya terbesar di Indonesia, PT Trina Mas Agra Indonesia, di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
    Menurut Menperin, keberadaan pabrik yang terintegrasi antara produksi solar sel dan panel surya dalam satu lokasi itu merupakan salah satu upaya membentuk ekosistem industri pendukung energi baru terbarukan.

    Baca selengkapnya di sini

    Prabowo persilakan Rusia tambah penerbangan langsung ke Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang bagi penambahan jumlah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

    “Kami membuka peluang, silakan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Kemnaker sebut WFA dan jam kerja fleksibel ASN pacu produktivitas

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan regulasi teranyar yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja di mana saja (work from anywhere/WFA) dengan jam kerja yang fleksibel merupakan upaya untuk memacu produktivitas dalam melayani publik.

    Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga Estiarty Haryani ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan pihaknya menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) secara positif, karena bisa lebih produktif.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Morowali, Sulawesi Tengah agar lebih banyak menarik minat investasi industri logam di wilayah tersebut.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis menyatakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pihaknya menargetkan Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035.

    Untuk mencapai target tersebut, salah satunya diperlukan upaya bersama yang konsisten dan terstruktur dalam membangun SDM industri yang terampil, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan global.

    “Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program pelatihan dan pengembangan SDM industri yang kompeten ke wilayah-wilayah potensial,” kata dia.

    Menperin menyampaikan, banyak daerah di Indonesia yang sedang tumbuh menjadi pusat industri, salah satunya adalah Kabupaten Morowali dengan potensi kawasan industri logam.

    Dalam hal ini, Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung setiap pengembangannya, tidak hanya berlaku bagi industri besar namun juga sektor industri kecil dan menengah (IKM) sehingga upaya pembangunannya menjadi inklusif dan berkelanjutan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebagai subsektor yang paling banyak menjadi target realisasi investasi sepanjang kuartal I tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp67,3 triliun.

    “Dengan mengembangkan potensi besar yang dimiliki, Morowali dapat menjadi daerah dengan industri logam yang maju dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Buka Ruang Revisi Aturan Gas Murah (HGBT), Sektor Penerima Diperluas?

    ESDM Buka Ruang Revisi Aturan Gas Murah (HGBT), Sektor Penerima Diperluas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang untuk mengevaluasi kembali aturan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan mempertimbangkan perluasan sektor penerima gas murah tersebut. 

    Untuk diketahui, kebijakan HGBT periode kedua kembali berlanjut seiring terbitnya Kepmen ESDM No 76/2025. Kelanjutan gas murah industri ini kembali berlaku untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan selain tujuh sektor tersebut, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk memperluas ke berbagai sektor industri yang memiliki nilai tambah besar terhadap ekonomi. 

    “Jadi untuk ini kebijakannya adalah bagaimana kita membuka ruang terhadap setiap industri yang masuk dalam kawasan industri, kemudian ini industri-industrinya berbeda, ini tidak termasuk dalam kelompok tujuh ini, ya kita buka ruang untuk mereka bisa memanfaatkan HGBT,” kata Yuliot kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

    Yuliot memahami bahwa kebijakan HGBT merupakan daya tarik dalam kegiatan ekspansi usaha pelaku industri. Terlebih, aturan ini juga telah dipayungi Peraturan Presiden Nomor 121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. 

    Dal hal ini, dia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengevaluasi kembali aturan tersebut. 

    “Karena ini kalau kita lihat dari industri, mana industri-industri yang memiliki nilai tambah. Dari nilai tambah ini tidak termasuk dalam tujuh kelompok industri yang ada di dalam Perpres,” ujarnya. 

    Dia juga telah mendengar masukan untuk membuat HGBT dapat diterima oleh berbagai industri yang masuk dalam kawasan industri dengan berbagai sektor penerima manfaat. 

    “Jadi harapannya ke depan mekanisme pengolahan dan juga ruang lingkup untuk HGBT ini bisa kita perluas itu dimungkinkan. Jadi ya kita ubah peraturan presidennya, jadi ini segera,” terangnya. 

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah resmi memperpanjang kebijakan gas murah industri atau harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berlaku hingga 5 tahun ke depan.

    Kebijakan HGBT ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Mengacu beleid tersebut, pemerintah mematok harga gas yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu.

  • Wamen ESDM buka opsi revisi regulasi HGBT

    Wamen ESDM buka opsi revisi regulasi HGBT

    Harapannya ke depan mekanisme pengolahan dan juga ruang lingkup untuk HGBT ini bisa kita perluas. Itu dimungkinkan. Jadi ya kita ubah Peraturan Presidennya, jadi ini segera,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan meninjau kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri dan PLN.

    “Kami sudah berbicara sama Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) yang terkait regulasi ini, harus kita review kembali,” ujar Yuliot di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa tujuh sektor industri yang mendapat insentif HGBT berdasarkan Perpres 121/2020 adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet serta PLN.

    Lebih lanjut, Kementerian ESDM membuka ruang kepada setiap industri di tanah air, yang masuk dalam kawasan industri untuk mengusulkan sektor usahanya agar mendapat insentif HGBT.

    Menurutnya, diperlukan usulan dari pelaku industri agar regulasi tersebut dapat dilakukan revisi.

    “Jadi kalau ini tidak ada usulan untuk menambah subsektor atau jenis industri-industrinya, jadi kita tetap akan terkunci terhadap tujuh jenis industri termasuk tersedia untuk energi, untuk PLN,” kata Yuliot.

    Namun demikian, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian sudah mulai berkoordinasi terkait perluasan sektor HGBT.

    “Harapannya ke depan mekanisme pengolahan dan juga ruang lingkup untuk HGBT ini bisa kita perluas. Itu dimungkinkan. Jadi ya kita ubah Peraturan Presidennya, jadi ini segera,” imbuhnya.

    Total alokasi gas untuk HGBT dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 12.596,97 BBTUD (billion british thermal unit per day).

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pembahasan mengenai HGBT telah berjalan dan sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya laporkan bahwa bulan-bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sudah ditegaskan melalui Perpres bahwa HGBT dilanjutkan sehingga lebih kuat dan kesepakatan itu diambil, tidak ada dispute antara Menteri Koordinator Ekonomi, Menperin, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan,” kata Agus.

    Ia juga tak menampik bahwa tingginya harga gas industri masih menjadi “masalah klasik” yang harus dicari solusi komprehensif bersama para pelaku dan kawasan industri.

    Ia pun berharap dengan ditetapkannya kelanjutan HGBT oleh Presiden Prabowo Subianto, proses pelaksanaannya dapat segera diterapkan dengan lebih baik dan menyeluruh oleh industri. Hal ini, lanjut Menperin, adalah upaya agar persoalan gas tidak berlarut dan tidak menjadi momok bagi industri.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.