Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Kemarin, pencairan subsidi upah hingga aturan WFA bagi ASN

    Kemarin, pencairan subsidi upah hingga aturan WFA bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (19/6), mulai dari pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga sistem kerja WFA bagi ASN.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    Kemnaker sebut bantuan subsidi upah segera cair

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan untuk pekerja/buruh yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan segera dicairkan.

    Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani ditemui usai acara Futuremakers Youth Employability Programme di Jakarta, Kamis menyatakan saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

    Baca selengkapnya di sini

    BEI ungkap tiga skenario perpanjangan jam perdagangan saham

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka peluang untuk melakukan perpanjangan waktu perdagangan saham, dengan ada tiga skenario waktu perdagangan saham.

    Tiga skenario waktu perdagangan saham itu, di antaranya pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, pukul 09.00 sampai 17.00 WIB, atau pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

    Baca selengkapnya di sini

    Menperin meresmikan pabrik panel surya terbesar di Indonesia

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan pembukaan pabrik solar sel dan modul panel surya terbesar di Indonesia, PT Trina Mas Agra Indonesia, di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Kamis.
    Menurut Menperin, keberadaan pabrik yang terintegrasi antara produksi solar sel dan panel surya dalam satu lokasi itu merupakan salah satu upaya membentuk ekosistem industri pendukung energi baru terbarukan.

    Baca selengkapnya di sini

    Prabowo persilakan Rusia tambah penerbangan langsung ke Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang bagi penambahan jumlah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

    “Kami membuka peluang, silakan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Kemnaker sebut WFA dan jam kerja fleksibel ASN pacu produktivitas

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan regulasi teranyar yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja di mana saja (work from anywhere/WFA) dengan jam kerja yang fleksibel merupakan upaya untuk memacu produktivitas dalam melayani publik.

    Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga Estiarty Haryani ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan pihaknya menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) secara positif, karena bisa lebih produktif.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Morowali, Sulawesi Tengah agar lebih banyak menarik minat investasi industri logam di wilayah tersebut.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis menyatakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pihaknya menargetkan Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035.

    Untuk mencapai target tersebut, salah satunya diperlukan upaya bersama yang konsisten dan terstruktur dalam membangun SDM industri yang terampil, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan global.

    “Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program pelatihan dan pengembangan SDM industri yang kompeten ke wilayah-wilayah potensial,” kata dia.

    Menperin menyampaikan, banyak daerah di Indonesia yang sedang tumbuh menjadi pusat industri, salah satunya adalah Kabupaten Morowali dengan potensi kawasan industri logam.

    Dalam hal ini, Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung setiap pengembangannya, tidak hanya berlaku bagi industri besar namun juga sektor industri kecil dan menengah (IKM) sehingga upaya pembangunannya menjadi inklusif dan berkelanjutan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebagai subsektor yang paling banyak menjadi target realisasi investasi sepanjang kuartal I tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp67,3 triliun.

    “Dengan mengembangkan potensi besar yang dimiliki, Morowali dapat menjadi daerah dengan industri logam yang maju dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Buka Ruang Revisi Aturan Gas Murah (HGBT), Sektor Penerima Diperluas?

    ESDM Buka Ruang Revisi Aturan Gas Murah (HGBT), Sektor Penerima Diperluas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang untuk mengevaluasi kembali aturan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan mempertimbangkan perluasan sektor penerima gas murah tersebut. 

    Untuk diketahui, kebijakan HGBT periode kedua kembali berlanjut seiring terbitnya Kepmen ESDM No 76/2025. Kelanjutan gas murah industri ini kembali berlaku untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan selain tujuh sektor tersebut, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk memperluas ke berbagai sektor industri yang memiliki nilai tambah besar terhadap ekonomi. 

    “Jadi untuk ini kebijakannya adalah bagaimana kita membuka ruang terhadap setiap industri yang masuk dalam kawasan industri, kemudian ini industri-industrinya berbeda, ini tidak termasuk dalam kelompok tujuh ini, ya kita buka ruang untuk mereka bisa memanfaatkan HGBT,” kata Yuliot kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

    Yuliot memahami bahwa kebijakan HGBT merupakan daya tarik dalam kegiatan ekspansi usaha pelaku industri. Terlebih, aturan ini juga telah dipayungi Peraturan Presiden Nomor 121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. 

    Dal hal ini, dia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengevaluasi kembali aturan tersebut. 

    “Karena ini kalau kita lihat dari industri, mana industri-industri yang memiliki nilai tambah. Dari nilai tambah ini tidak termasuk dalam tujuh kelompok industri yang ada di dalam Perpres,” ujarnya. 

    Dia juga telah mendengar masukan untuk membuat HGBT dapat diterima oleh berbagai industri yang masuk dalam kawasan industri dengan berbagai sektor penerima manfaat. 

    “Jadi harapannya ke depan mekanisme pengolahan dan juga ruang lingkup untuk HGBT ini bisa kita perluas itu dimungkinkan. Jadi ya kita ubah peraturan presidennya, jadi ini segera,” terangnya. 

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah resmi memperpanjang kebijakan gas murah industri atau harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berlaku hingga 5 tahun ke depan.

    Kebijakan HGBT ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Mengacu beleid tersebut, pemerintah mematok harga gas yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu.

  • Wamen ESDM buka opsi revisi regulasi HGBT

    Wamen ESDM buka opsi revisi regulasi HGBT

    Harapannya ke depan mekanisme pengolahan dan juga ruang lingkup untuk HGBT ini bisa kita perluas. Itu dimungkinkan. Jadi ya kita ubah Peraturan Presidennya, jadi ini segera,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan meninjau kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri dan PLN.

    “Kami sudah berbicara sama Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) yang terkait regulasi ini, harus kita review kembali,” ujar Yuliot di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa tujuh sektor industri yang mendapat insentif HGBT berdasarkan Perpres 121/2020 adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet serta PLN.

    Lebih lanjut, Kementerian ESDM membuka ruang kepada setiap industri di tanah air, yang masuk dalam kawasan industri untuk mengusulkan sektor usahanya agar mendapat insentif HGBT.

    Menurutnya, diperlukan usulan dari pelaku industri agar regulasi tersebut dapat dilakukan revisi.

    “Jadi kalau ini tidak ada usulan untuk menambah subsektor atau jenis industri-industrinya, jadi kita tetap akan terkunci terhadap tujuh jenis industri termasuk tersedia untuk energi, untuk PLN,” kata Yuliot.

    Namun demikian, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian sudah mulai berkoordinasi terkait perluasan sektor HGBT.

    “Harapannya ke depan mekanisme pengolahan dan juga ruang lingkup untuk HGBT ini bisa kita perluas. Itu dimungkinkan. Jadi ya kita ubah Peraturan Presidennya, jadi ini segera,” imbuhnya.

    Total alokasi gas untuk HGBT dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 12.596,97 BBTUD (billion british thermal unit per day).

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pembahasan mengenai HGBT telah berjalan dan sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya laporkan bahwa bulan-bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sudah ditegaskan melalui Perpres bahwa HGBT dilanjutkan sehingga lebih kuat dan kesepakatan itu diambil, tidak ada dispute antara Menteri Koordinator Ekonomi, Menperin, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan,” kata Agus.

    Ia juga tak menampik bahwa tingginya harga gas industri masih menjadi “masalah klasik” yang harus dicari solusi komprehensif bersama para pelaku dan kawasan industri.

    Ia pun berharap dengan ditetapkannya kelanjutan HGBT oleh Presiden Prabowo Subianto, proses pelaksanaannya dapat segera diterapkan dengan lebih baik dan menyeluruh oleh industri. Hal ini, lanjut Menperin, adalah upaya agar persoalan gas tidak berlarut dan tidak menjadi momok bagi industri.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jateng-Menperin lepas ekspor mainan anak Rp23,5 miliar

    Gubernur Jateng-Menperin lepas ekspor mainan anak Rp23,5 miliar

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melepas ekspor mainan anak-anak sebanyak enam kontainer senilai Rp23,5 miliar ke Amerika.

    Pelepasan ekspor tersebut digelar oleh perusahaan manufaktur PT Royal Regent Indonesia yang berada di Kawasan Industri Kendal (KIK), Kamis.

    “Hari ini kami mendampingi Menteri Perindustrian, melepas ekspor ke Amerika. Ini hebatnya Jateng, di saat kita dengan Amerika terkait dengan kebijakan Donald Trump, Jateng mampu melakukan ekspor,” katanay, usai kegiatan pelepasan ekspor.

    Ia menjelaskan setidaknya ada enam kontainer dengan nilai hampir Rp23,5 miliar dalam sekali pemberangkatan, dan ekspor mainan ke AS itu dilakukan hampir tiap bulan oleh PT Royal Regent Indonesia.

    “Artinya, ini tidak terpengaruh (kebijakan impor AS, red.),” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Selama ini, Pemprov Jateng dan perusahaan-perusahaan di Jateng terus berupaya menjaga hubungan dagang dengan pasar AS, terutama setelah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump beberapa waktu lalu.

    “Ini dalam rangka menjaga ekspor-impor, baik itu dari Amerika maupun dari Indonesia. Jadi, ini sama-sama baik untuk kita lakukan. Ini terobosan yang sangat baik, bahwa kita masih dipercaya untuk melakukan ekspor ke Amerika,” katanya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bisnis manufaktur memang diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

    Kkhususnya, dalam hal penciptaan lapangan kerja, seiring kinerja ekspor nasional juga hampir 75 persen berasal dari sektor manufaktur.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng dan Menperin juga sempat berkeliling ke pabrik PT Royal Regent Indonesia untuk melihat aktivitas kerja para karyawan dan sesekali berdialog dengan para karyawan.

    PT Royal Regent Indonesia adalah perusahaan manufaktur mainan yang didirikan pada tahun 1987, dengan hasil produksi adalah mainan elektronik, mainan radio kontrol, mainan kosmetik, mainan genggam, MP3, mainan bayi, mainan boneka, model kit, dan alat tulis.

    Selain ke AS, produk-produk PT Royal Regent Indonesia juga dijual ke berbagai negara dan wilayah, seperti Eropa, Kanada, Jepang, dan Korea.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM buka kemungkinan impor gas untuk pelaku industri

    Wamen ESDM buka kemungkinan impor gas untuk pelaku industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengimpor gas untuk kebutuhan industri.

    “Kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungkinkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri. Kemudian, kebutuhan industri itu adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan,” ujar Yuliot usai menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis.

    Namun demikian, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu ketersediaan gas di dalam negeri, berdasarkan jaringan, serta produksi tanah air.

    Ia juga menekankan, sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhan industri masih sekadar wacana. Menurutnya, pemerintah akan selalu berupaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.

    “Jadi dengan melihat kondisi yang sama, sepanjang untuk peningkatan kepastian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),” imbuh Yuliot.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membuka opsi impor gas industri dari luar negeri bagi para pelaku dan kawasan industri menyusul harga gas industri yang cukup tinggi di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila suplai gas nasional dianggap tidak mencukupi, baik kualitas dan harga tidak sesuai dengan regulasi, maka seharusnya HKI (Himpunan Kawasan Industri Indonesia) atau industri itu bisa diberikan fleksibilitas untuk mendapatkan gas dari sumber-sumber lain termasuk dari luar negeri,” kata Menperin Agus saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/6).

    “Tapi dengan catatan suplai gas nasional terbatas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa proses impor tersebut masih memerlukan diskusi dan koordinasi bersama beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Agus Gumiwang Apresiasi Munaslub HKI

    Video: Agus Gumiwang Apresiasi Munaslub HKI

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Menperin buka opsi impor gas bagi pelaku dan kawasan industri

    Menperin buka opsi impor gas bagi pelaku dan kawasan industri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membuka opsi impor gas industri dari luar negeri bagi para pelaku dan kawasan industri menyusul harga gas industri yang cukup tinggi di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila suplai gas nasional dianggap tidak mencukupi, baik kualitas dan harga tidak sesuai dengan regulasi, maka seharusnya HKI (Himpunan Kawasan Industri Indonesia) atau industri itu bisa diberikan fleksibilitas untuk mendapatkan gas dari sumber-sumber lain termasuk dari luar negeri,” kata Menperin Agus saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    “Tapi dengan catatan suplai gas nasional terbatas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa proses impor tersebut masih memerlukan diskusi dan koordinasi bersama beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

    Selain itu, Menperin mengatakan pembahasan mengenai harga gas bumi tertentu (HGBT) telah berjalan dan sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya laporkan bahwa bulan-bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sudah ditegaskan melalui Perpres bahwa HGBT dilanjutkan sehingga lebih kuat dan kesepakatan itu diambil, tidak ada dispute antara Menteri Koordinator Ekonomi, Menperin, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan,” kata Agus.

    Ia juga tak menampik bahwa tingginya harga gas industri masih menjadi “masalah klasik” yang harus dicari solusi komprehensif bersama para pelaku dan kawasan industri.

    “Masalah gas ini menjadi masalah klasik yang terus menerus ada dan penyelesaiannya tidak pernah tuntas,” ujar Menperin.

    Ia pun berharap dengan ditetapkannya kelanjutan HGBT oleh Presiden Prabowo Subianto, proses pelaksanaannya dapat segera diterapkan dengan lebih baik dan menyeluruh oleh industri. Hal ini, lanjut Menperin, adalah upaya agar persoalan gas tidak berlarut dan tidak menjadi momok bagi industri.

    “Saat HKI selalu ditanya bagaimana bisa memastikan bahwa gas itu tersedia, saya akan perjuangkan itu,” kata Agus.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Cabut Aturan Satgas Saber Pungli, Pengelola Kawasan Industri Buka Suara

    Prabowo Cabut Aturan Satgas Saber Pungli, Pengelola Kawasan Industri Buka Suara

    Jakarta –

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) buka suara terkait dicabutnya aturan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertamanya menjabat di medio 2016.

    Kebijakan itu ditandai dengan ditekennya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Aturan itu diteken Prabowo pada 6 Mei 2025.

    Ketua Umum Himpunan kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana tak banyak komentar terkait pencabutan aturan tersebut. Meski begitu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memberantas pungli yang selama ini menjadi salah satu penghambat investor masuk ke Indonesia.

    “Intinya kita mendorong lah, di mana ada pungli, kita pengusaha susah itu aja,” katanya saat ditemui usai acara Musyawarah Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Akhmad menjelaskan bahwa saat ini isu pungli sudah bukan lagi menjadi persoalan utama di sektor kawasan industri. Isu utama saat ini yang didorong oleh HKI adalah Undang-Undang Kawasan Industri yang dapat meningkatkan investasi.

    “Kalau isu pungli sudahlah, itu sudah lewat. Kita kemarin sudah membahas itu, kita angkat premanisme sudah selesai. Kita isunya bagaimana percepatan investasi dengan mendorong UU kawasan industri. Kita akan mengawal itu,” katanya.

    Respons Menteri Perindustrian

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan meskipun Satgas Saber Pungli resmi dibubarkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan tegas dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dengan memberantas praktik-praktik ilegal.

    “Oh saya kira di bawah pemerintahan pak Prabowo justru lebih tegas untuk memberantas hal-hal apapun itu yang menjadikan iklim investasi kita tidak baik. Iklim tidak baik artinya investor tidak akan masuk,” kata Agus.

    Ia menambahkan jika iklim investasi yang buruk akan membuat investor enggan masuk. Oleh karena itu, Agus bilang pemerintah fokus pembenahan dalam berbagai indikator penting, seperti bebas pungli, keamanan dari premanisme, ketersediaan bahan baku, serta insentif fiskal bagi investor.

    “Saya kira komitmen dari pemerintahan pak Prabowo dan kami semua dalam memberantas tindakan-tindakan atau praktik-praktik yang sebut saja melanggar hukum semkain tegas,” katanya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Satgas Saber Pungli dibentuk pada 2016. Kala itu, Jokowi membuat gebrakan baru lewat peluncuran paket reformasi hukum.

    Reformasi hukum ini difokuskan pada pemberantasan pungli dan menjadi prioritas di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Reformasi hukum itu bahkan masuk dalam poin ke-4 nawacita yang berbunyi: “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

    Saat Satgas Pemberantasan Pungli terbentuk rencananya waktu itu akan disebar ke seluruh Indonesia dengan tujuan membersihkan praktik pungli sekecil apapun.

    “Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya,” tegas Jokowi (16/10/2016) silam.

    Di tahun pertama Satgas itu terbentuk, Satgas Saber Pungli sejak awal 2017 sudah melakukan 1.201 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah tersangka 2.426 orang. Barang bukti yang diamankan yaitu total Rp 315,6 miliar.

    Dari 1.201 kasus, ada 33 yang sudah divonis, 107 yang berkasnya sudah lengkap, 123 berstatus P19, 502 proses sidik atau lidik, 8 penuntutan, 12 sidang, 6 keluar surat penghentian penyidikan, dan 410 diserahkan ke instansi terkait.

    (ara/ara)

  • Menperin ingatkan mitigasi dampak perang Iran-Israel ke industri

    Menperin ingatkan mitigasi dampak perang Iran-Israel ke industri

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Menperin ingatkan mitigasi dampak perang Iran-Israel ke industri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya memitigasi risiko dampak perang Iran-Israel pada industri, terutama ketergantungan industri dalam negeri pada energi impor sebagai bahan baku maupun komponen input produksi.

    Ia dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyampaikan, mitigasi juga dibutuhkan mengantisipasi gangguan pada rantai pasok global terutama pada rantai pasok bahan baku industri karena jalur logistik dan produk ekspor melewati Timur Tengah yang sedang dilanda konflik terbuka saat ini.

    Tidak hanya itu, Menperin mengingatkan industri manufaktur juga memitigasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar mata uang yang berakibat terhadap inflasi harga input produksi dan penurunan daya saing ekspor produk. Menurut Menperin, energi bagi industri adalah sesuatu yang vital, tidak hanya sebagai sumber energi produksi, tetapi juga sebagai bahan baku dalam proses produksi.

    “Karena itu, industri dalam negeri diminta lebih efisien dalam penggunaan energi dalam proses produksi. Penggunaan energi lebih efisien dari berbagai sumber dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri. Hal ini juga sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata dia.

    Lebih lanjut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk tidak hanya menggunakan energi secara efisien, tetapi juga mendiversifikasi sumber energi yang digunakan dalam produksi. Hal ini menjadi krusial mengingat ketergantungan pada energi fosil impor, terutama yang berasal dari kawasan Timur Tengah, semakin berisiko di tengah konflik geopolitik yang berkepanjangan.

    Bahkan, Kemenperin terus mendorong agar sektor manufaktur dapat menghasilkan produk-produk yang mendukung program ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen pendukung energi terbarukan.

    Di sektor pangan, Agus juga menyoroti urgensi hilirisasi produk agro sebagai respons strategis terhadap dampak tidak langsung perang Iran–Israel terhadap ekonomi global. Konflik tersebut telah menyebabkan lonjakan biaya logistik internasional, mendorong inflasi global, dan memicu gejolak nilai tukar dolar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Ketiga faktor ini — logistik, inflasi, dan nilai tukar — secara langsung meningkatkan harga bahan baku dan produk pangan impor. Maka jawabannya adalah hilirisasi produk pangan dalam negeri. Industri kita harus mengambil peran dalam memproses hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan domestik agar tidak terus bergantung pada bahan baku pangan impor,” jelas Menperin.

    Agus menegaskan, industri manufaktur nasional tidak hanya akan difokuskan hilirisasi sektor agro untuk menghasilkan produk pangan, tetapi juga diarahkan untuk berperan aktif berinovasi menemukan teknologi produksi pangan lebih efisien sehingga menciptakan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

    Hilirisasi produk agro guna mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan juga menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan industri manufaktur harus berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Menperin juga mengimbau industri dalam negeri untuk memanfaatkan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) guna menghadapi inflasi dalam input produksi.

    Industri dapat memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia (BI) guna mengantisipasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama pada negara-negara yang telah menandatangani LCS dengan Indonesia.  

    Sumber : Antara