Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Penjualan Mobil LCGC Ambrol Nyaris 50 Persen

    Penjualan Mobil LCGC Ambrol Nyaris 50 Persen

    Jakarta –

    Penjualan mobil Low Cost Green Car (LCGC) merosot pada semester satu 2025. Angka ini sejalan dengan total penjualan otomotif nasional yang menurun.

    Mengacu pada data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan LCGC tiap bulannya mengalami penyusutan.

    Data penjualan LCGC semester pertama 2025:

    Januari: 12.324 unitFebruari: 13.618 unitMaret: 12.726 unitApril: 9.087 unitMei: 8.546 unitJuni: 7.762 unit

    Sepanjang semester pertama 2025 sudah 64.063 unit mobil LCGC dikirim ke dealer, angkanya itu turun 28,5 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Secara bulanan, penjualan LCGC ambrol parah. Sebanyak 7.762 unit LCGC terdistribusi pada Juni 2025, sedangkan Juni 2024 itu LCGC dikirim sebanyak 15.252 unit, turun 49 persen.

    Adapun Daihatsu Sigra masih menjadi LCGC terlaris sepanjang tahun ini dengan angka penjualan 21.029 unit.

    Berikutnya, Honda Brio Satya bertengger di peringkat kedua dengan capaian 18.233 unit pada semester pertama 2025.

    Toyota Calya menempati urutan ketiga dengan capaian 14.359 unit. Baru kemudian secara berurutan ditempati Daihatsu Ayla terdistribusi 6.434 unit, dan Toyota Agya sebanyak 4.008 unit.

    LCGC merupakan mobil baru yang paling terjangkau dijual di Indonesia. Harga termurah LCGC kini sudah berkisar Rp138-an juta dan termahalnya bahkan menembus Rp 200 juta. Padahal, harga mobil ini saat awal meluncur tahun 2013 adalah sekitar Rp 76-an juta.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan program LCGC tetap didukung lewat insentif. Saat ini LCGC mendapatkan keistimewaan karena cuma dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar tiga persen.

    Agus memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga tahun 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta
    mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap. Hal ini disampaikan Menperin saat di Paviliun Indonesia dalam rangka menghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang.

    “Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” kata Agus dalam keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    (riar/din)

  • Menperin Minta Toyota, Suzuki dan Daihatsu Tidak Kerek Harga dan PHK

    Menperin Minta Toyota, Suzuki dan Daihatsu Tidak Kerek Harga dan PHK

    Jakarta –

    Dijelaskan, Menteri Perindustrian AgusGumiwangKartasasmita meminta komitmen kepada tiga produsen otomotif besar asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki, dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraanproduksiya dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja mereka di Indonesia, meskipun situasi ekonomi global sedang tidak menentu. Hal ini disampaikan Menperin saat berada di Osaka, Jepang, pada ajang World Expo 2025.

    Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita usai pertemuan.

    Permintaan tersebut disambut positif oleh para petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Mereka memahami kekhawatiran pemerintah Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk menjaga harga tetap stabil dan mempertahankan tenaga kerja di tengah berbagai tantangan global.

    “Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia,” tegas Menperin.

    Ilustrasi pengunjung beraktivitas di Indonesia International Motor Show 2025, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Rifkianto Nugroho/detik.com.

    Menperin pun menekankan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

    Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, industri otomotif menjadi sektor strategis yang harus dijaga bersama.

    “Pasar otomotif Indonesia sangat potensial. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang bisa memicu efek domino,” ujarnya.

    Kemenperin mencatat, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki skala besar dengan kontribusi signifikan dari segmen roda 4 serta roda 2 dan 3. Segmen roda 4 didukung 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, dengan menyerap tenaga kerja hingga 69,39 ribu orang, dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.

    Sementara itu, segmen roda 2 dan 3, didukung oleh 73 pabrikan, dengan total kapasitas produksi sebesar 10,72 juta unit per tahun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 30,31 ribu orang, dan realisasi investasi Rp30,4 triliun.

    Hingga Januari-Mei 2025, industri kendaraan roda 4 mencatat produksi 459 ribu unit, penjualan 316 ribu unit, dan ekspor CBU 192 ribu unit,. Pada periode yang sama, industri kendaraan roda 2 dan 3 membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, serta ekspor CBU 268 ribu unit.

    Menperin optimistis, langkah antisipatif ini akan mendapat respons positif dari publik dan pelaku industri sebagai sinyal kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional di tengah dinamika ekonomi global.

    (lth/riar)

  • Insentif LCGC Lanjut sampai 2031

    Insentif LCGC Lanjut sampai 2031

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan program Low Cost Green Car (LCGC) tetap didukung lewat insentif. Saat ini LCGC mendapatkan keistimewaan karena cuma dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar tiga persen.

    Agus memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga tahun 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta
    mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap. Hal ini disampaikan Menperin saat di Paviliun Indonesia dalam rangka menghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang,

    “Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” kata Agus dalam keterangan resmi dikutip Minggu (13/7/2025).

    Seperti diketahui, tarif PPnBM ini berbeda-beda tergantung dari emisi gas buang dan emisi yang dihasilkan. Tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pengenaan, pemberian, dan penatausahaan pembebasan, dan pengembalian pajak penjualan atas barang mewah.

    Misalnya untuk mobil yang memiliki daya angkut 10-15 orang dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dikenai PPnBM sebesar 15-40 persen. Kemudian untuk kendaraan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc-4.000 cc dikenai tarif PPnBM 40-70%. PPnBM itu dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.

    Khusus untuk mobil LCGC, dalam Pasal 5 ayat 6 (a) Permenperin No.36, pemerintah dapat menetapkan penyesuaian harga dengan ketentuan pengenaan PPnBM paling tinggi sebesar 15% untuk mobil-mobil yang tergolong KBH2. Dalam aturan sebelumnya, mobil LCGC dibebaskan dari tarif PPnBM.

    Namun berdasarkan PP No. 73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM, mobil-mobil LCGC dikenakan PPnBM, dengan tarif sebesar 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 20% dari harga jual. Artinya, mobil-mobil LCGC seperti Toyota Calya-Agya, Daihatsu Sigra-Ayla, serta Honda Brio Satya cuma dikenakan tarif PPnBM sebesar 3%.

    Dia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat penting, terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor.

    “Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” tutup Agus.

    (riar/din)

  • Suzuki Curhat Penjualan Mobil Niaga Ringan Lesu, Pemerintah Siapkan Solusinya

    Suzuki Curhat Penjualan Mobil Niaga Ringan Lesu, Pemerintah Siapkan Solusinya

    Jakarta –

    Situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu membuat berbagai industri tersendat, salah satunya industri otomotif. Seperti yang disampaikan Suzuki kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pada ajang World Expo 2025 Osaka, Jepang.

    Dalam siaran pers yang disampaikan Kemenperin, Suzuki menyebut mengalami penurunan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia.

    Suzuki menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang menurun, yang berdampak pada produk andalan mereka seperti Suzuki Carry. Namun, pihak Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan menyambut baik arahan Menperin untuk tidak melakukan PHK.

    Menanggapi hal tersebut, Agus Gumiwang menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai kebijakan untuk merangsang kembali permintaan kendaraan niaga.

    “…termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk UMKM,” terang Agus Gumiwang dalam siaran resminya.

    Langkah pemerintah ini tidak lain sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan industri otomotif tanah air.

    Suzuki New Carry Pick Up Foto: dok. Suzuki Indomobil Sales

    Terlebih Kemenperin mencatat, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki skala besar dengan kontribusi signifikan dari segmen roda 4 serta roda 2 dan 3. Segmen roda 4 didukung 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, dengan menyerap tenaga kerja hingga 69,39 ribu orang, dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.

    Menperin optimistis, langkah antisipatif ini akan mendapat respons positif dari publik dan pelaku industri sebagai sinyal kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional di tengah dinamika ekonomi global.

    (lth/din)

  • Menperin Minta Toyota-Suzuki Tak Naikkan Harga Jual-PHK

    Menperin Minta Toyota-Suzuki Tak Naikkan Harga Jual-PHK

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen tiga produsen otomotif Jepang yakni Toyota, Suzuki dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan produksinya dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja mereka di Indonesia. Hal itu disampaikan Agus Gumiwang saat di Paviliun Indonesia dalam rangka menghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (11/7) lalu.

    Agus menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).

    Permintaan tersebut disambut positif oleh para petinggi Toyota, Suzuki dan Daihatsu. Mereka memahami kekhawatiran pemerintah Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk menjaga harga tetap stabil dan mempertahankan tenaga kerja di tengah berbagai tantangan global.

    “Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Agus juga membahas pentingnya menjaga pasar otomotif domestik Indonesia agar tetap atraktif dan kompetitif. Pemerintah Indonesia sendiri sedang mengupayakan berbagai langkah deregulasi dan insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi di sektor otomotif ini.

    Ia menekankan kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, industri otomotif menjadi sektor strategis yang harus dijaga bersama.

    “Pasar otomotif Indonesia sangat potensial. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang bisa memicu efek domino,” ujarnya.

    Pihaknya mencatat, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki skala besar dengan kontribusi signifikan dari segmen roda 4 serta roda 2 dan 3. Segmen roda 4 didukung 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, dengan menyerap tenaga kerja hingga 69,39 ribu orang dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.

    Sementara itu, segmen roda 2 dan 3, didukung oleh 73 pabrikan, dengan total kapasitas produksi sebesar 10,72 juta unit per tahun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 30,31 ribu orang dan realisasi investasi Rp30,4 triliun.

    Hingga Januari-Mei 2025, industri kendaraan roda 4 mencatat produksi 459 ribu unit, penjualan 316 ribu unit, dan ekspor CBU 192 ribu unit. Pada periode yang sama, industri kendaraan roda 2 dan 3 membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, serta ekspor CBU 268 ribu unit.

    Ia optimistis, langkah antisipatif ini akan mendapat respons positif dari publik dan pelaku industri sebagai sinyal kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional di tengah dinamika ekonomi global.

    (acd/acd)

  • Ekspor Minyak Atsiri Indonesia Tembus Rp 4,21 Triliun, Menperin Intip Peluang dari Hilirisasi – Page 3

    Ekspor Minyak Atsiri Indonesia Tembus Rp 4,21 Triliun, Menperin Intip Peluang dari Hilirisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ekspor minyak atsiri dari Indonesia tembus USD 259,54 juta atau setara Rp 4,21 triliun (asumsi kurs Rp 16.256). Potensi nilai tambah masih terbuka seiring dengan peluang hilirisasi.

    Inspektur Jenderal Kemenperin, Muhammad Rum menyampaikan ekspor terbesar disumbangkan dari minyak nilam, salah satu komoditas atsiri. Minyak nilam memegang sekitar 54 persen total ekspor atsiri asal Indonesia.

    “Pada tahun 2024, nilai ekspor mencapai USD 259,54 juta, dengan minyak nilam sebagai komoditas utama atau 54 persen dari total ekspor atsiri Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar USD 141,32 juta,” kata Rum, mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Selain minyak nilam, komoditas atsiri lainnya yang juga mendukung capaian ekspor meliputi minyak pala, cengkeh, cendana, dan serai wangi. 

    Dia menuturkan, secara global, Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara eksportir minyak atsiri dengan kontribusi 4,12 persen terhadap pasar dunia. Namun, sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan baku mentah.

    “Oleh karena itu, penguatan hilirisasi menjadi urgensi strategis agar nilai tambah dari sektor ini dapat dinikmati di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional yang berdaya saing,” ucap dia.

    Kapasitas Produksi

    Saat ini, total kapasitas produksi minyak atsiri nasional mencapai 26.398 ton per tahun, serta menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM dan petani kecil. 

    Lebih dari 3.000 unit penyulingan tersebar di sentra-sentra produksi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, hingga Papua.

    “Hal ini mencerminkan bahwa industri atsiri tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat di daerah,” kata Rum.

     

  • Trump Getok Tarif 32%, Pemerintah Minta Cool-Jangan Panik

    Trump Getok Tarif 32%, Pemerintah Minta Cool-Jangan Panik

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%. Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tarif tersebut akan berlaku 1 Agustus 2025.

    Tarif tersebut tetap berlaku meski Indonesia telah mengupayakan negosiasi perdagangan, termasuk dari sektor energi dengan Negeri Paman Sam. Hal ini pun langsung direspons oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.

    Indonesia sebelumnya menawarkan mengimpor minyak mentah (crude) dan LPG dari AS demi menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Saat dikonfirmasi apakah rencana tersebut batal seiring dengan tarif baru AS, Yuliot menyebut proses negosiasi masih berlangsung.

    “Ini kan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) kan masih mengupayakan. Jadi kan kita sudah menawarkan untuk balance, itu dari sisi energi kan sekitar US$ 15 miliar. Jadi kita lihat saja itu bagaimana keputusan akhirnya,” katanya saat ditemui di Le Méridien, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    “Jadi kita lihat kebijakan dari Presiden Trump kira-kira bagaimana. Untuk beberapa negara kan sudah ditetapkan, sudah disampaikan sama beliau sendiri, ya termasuk Indonesia. Jadi kita juga relatif harus cool juga menanggapi kondisi seperti ini,” tambah Yuliot.

    Pekan lalu, Yuliot menyebut pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 249,5 triliun (kurs Rp 16.100) untuk belanja produk energi dari AS. Dana itu akan dipakai membeli LPG hingga minyak mentah.

    Saat dikonfirmasi apakah ada komoditas energi lain yang bakal dibeli, hal itu masih menunggu keputusan Airlangga. Diketahui Airlangga saat ini terbang ke Negeri Paman Sam usai Presiden AS Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan terkena tarif 32% pada 1 Agustus

    Namun, Yuliot menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor produk Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ketersediaan komoditas itu di dalam negeri dinilai sudah cukup, bahkan Indonesia mampu mengekspor ke luar negeri.

    Lalu untuk produk BBM, Yuliot menyebut perlu melihat kondisi yang ada, mengingat adanya tren peningkatan produksi BBM dalam negeri. Selain itu faktor teknis seperti jarak antara AS dan Indonesia juga perlu dipertimbangkan.

    “Minyak mentah dan LPG. Untuk BBM, ini kan kita juga melihat kondisi yang ada. Jadi untuk BBM itu kan ada peningkatan produksi dalam negeri. Ini ya berapa ini untuk produksi di kilang dalam negeri, ya kemudian berapa yang harus kita impor,” tuturnya.

    Meskipun ia tak menutup kemungkinan Indonesia tetap akan mengimpor BBM dari AS. Adapun volume impornya belum bisa diketahui.

    “Ya (ada kemungkinan impor BBM), tapi ini kita lihat kemungkinan supply dari situ dulu (dalam negeri). Tapi kalau untuk crude untuk LPG ya kita sudah berbicara dengan beberapa perusahaan,” tutupnya.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional. Menurut Agus, pihaknya tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

    “Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

    Saat ini berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

    Ia menambahkan, mundurnya pemberlakuan tarif baru dari AS akan memberikan ruang untuk pemerintah mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS. Agus lalu menyampaikan optimistismenya terkait industri nasional yang tangguh dan adaptif.

    “Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” jelasnya.

    Kendatipun, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35%.

    Selain itu, produk makanan olahan kita akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36% di AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30%.

    Tonton juga “Pemerintahan Trump Yakin Kebijakan Tarif Bikin Untung Rp 1.600 T” di sini:

    (ily/fdl)

  • Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

    Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Menperin merespons Amerika Serikat melalui Executive Order-nya telah mengumumkan besaran tarif resiprokal kepada negara-negara mitranya, termasuk Indonesia yang tetap dikenakan tarif sebesar 32 persen mulai 1 Agustus 2025.

    “Pemerintah terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa (8/7).

    Menperin menambahkan bahwa berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

    “Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru AS, akan memberikan ruang untuk pemerintah untuk mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS,” katanya.

    “Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan produk serupa asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.

    Selain itu, produk makanan olahan domestik akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen di AS.

    Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

    Kemenperin juga mendorong agar pelaku industri tetap semangat dan tidak kehilangan fokus, karena Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

    “Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” kata Menperin.

    Dikatakan dia, dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan berbasis data, Pemerintah meyakini bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang bagi penguatan struktur industri nasional dan perluasan pengaruh produk domestik di pasar global.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Anggaran Kementerian Turun, Menperin Sebut RI Bisa Kehilangan Peluang Ekspor

    Anggaran Kementerian Turun, Menperin Sebut RI Bisa Kehilangan Peluang Ekspor

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan postur anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak dua tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pagu Kemenperin tahun 2025 turun signifikan sebesar 34,67% atau Rp 1,33 triliun dibandingkan tahun 2024.

    Kemudian pada tahun 2026, pagu Kemenperin kembali turun sebesar 23,13% atau Rp 582,73 miliar jika dibandingkan tahun 2025.

    “Pada tahun 2026 anggaran Kementerian Perindustrian mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 23,13% atau turun Rp 582,73 miliar dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun ini 2025. Fluktuasi ini tentu akan menjadi tantangan bagi kita semua, tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor manufaktur atau sektor industri agar target program prioritas akan tetap tercapai dan tercapainya secara efektif dan secara efisien,” kata Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Agus menjelaskan, bahwa dengan adanya penurunan anggaran tahun 2026 ini akan menghambat pencapaian sembilan program prioritas Kemenperin di tahun 2026 mendatang. Misalnya, kemungkinan tidak terpenuhinya ketersediaan Sumber Daya Manusia industri yang sesuai dengan kompetensi dan standar yang dibutuhkan oleh industri.

    “Kemudian juga kemungkinan tidak tercapainya peningkatan daya saing serta perluasan kemitraan industri kecil menengah sebagai rantai pasok industri menengah besar. Dan juga tidak optimalnya program hilirisasi industri prioritas,” katanya.

    Lalu, Agus juga mengungkapkan bahwa adanya potensi penurunan produktivitas industri sebesar 15-20% akibat terbatasnya intervensi teknologi melalui kegiatan restrukturisasi mesin dan juga peralatan produksi serta program implementasi teknologi 4.0.

    “Potensi kehilangan peluang ekspor dan pasar global bisa sebesar sampai 40% akibat minimnya keterlibatan kita Indonesia dalam kegiatan-kegiatan pameran atau promosi internasional,” katanya.

    Lebih lanjut, Agus juga mengatakan sulitnya mencapai target kontribusi ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) imbas minimnya fasilitasi sertifikat industri hijau dan juga kurangnya pendampingan teknis.

    Selain itu, bakal mengurangnya produk-produk yang memiliki nilai TKDN di Indonesia. Dengan begitu, hal ini akan mengakibatkan dampaknya terhadap substitusi barang impor dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di kementerian dan lembaga atau pemerintahan.

    “Kemudian juga kami kemungkinan tidak akan dapat secara optimal mendukung kesiapan pelaku industri makanan dan minuman, kosmetik dan farmasi serta barang gunaan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2026,” katanya.

    “Dan yang terakhir potensi hilangnya peningkatan nilai investasi dan terhambatnya peluang peningkatan tenaga kerja serta stagnansi nilai PDB sektor kawasan industri,” katanya.

    Oleh karenanya, Agus mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun untuk tahun 2026. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk membiayai 255 kegiatan terutama kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional.

    “Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 2,05 triliun ini untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program tentu program-program prioritas,” katanya.

    Tonton juga “Menperin Ungkap Bata Tutup Pabrik-Jual Aset untuk Efisiensi” di sini:

    (acd/acd)

  • Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp 2,05 Triliun buat Tahun Depan

    Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp 2,05 Triliun buat Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun untuk tahun 2026. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk membiayai 255 kegiatan terutama kegiatan strategis yang berdampak pada pertumbuhan industri nasional.

    Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025).

    “Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 2,05 triliun ini untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program tentu program-program prioritas,” katanya.

    Agus menjelaskan bahwa usulan tambahan tersebut dilakukan lantaran adanya penurunan anggaran yang signifikan pada tahun 2026 yaitu sebesar 23,13% atau turun Rp 582,73 miliar dibandingkan tahun 2025.

    Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenperin pada 2026 hanya sebesar Rp 1,94 triliun. Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 1,52 triliun, PNBP sebesar Rp 69,8 miliar, dan BLU Rp 342,4 miliar.

    Rinciannya yakni, belanja pegawai Rp 972,9 miliar, belanja operasional Rp 364,1 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp 599,8 miliar.

    “Dalam pagu indikatif tersebut terdapat fungsi alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 633 miliar dan anggaran ekonomi sebesar Rp 1,3 triliun,” katanya.

    Agus merincikan pagu anggaran Kemenperin tahun anggaran 2026 berdasarkan program yakni program dukungan manajemen Rp 1,5 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 309,9 miliar, dan program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 85,2 miliar.

    Dari pagu indikatif 2026 tersebut, Kemenperin menyusun sembilan program prioritas kementerian dalam rangka mendukung empat misi dalam Asta Cita. Pertama, memperkuat program pembangunan sumber daya manusia industri.

    “Ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri bagi siswa dan mahasiswa serta pelatihan fokus untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja industri,” katanya.

    Kedua, penguatan IKM sebagai rantai pasok melalui kegiatan penguatan sentra industri kecil dan juga penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah.

    Ketiga, program hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan industri prioritas. Keempat peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Kelima, akselerasi ekspor produk dan jasa industri. Keenam yakni mendorong industri hijau. Ketujuh yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kedelapan pengembangan industri halal.

    “Sembilan program aglomerasi industri dan penguatan kawasan ini melalui kegiatan penyusunan regulasi pengembangan wilayah industri dan juga fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri,” katanya.

    Tonton juga “DPR Sebut Efisiensi Anggaran Tapi Utang Bertambah, Ini Kata Istana” di sini:

    (acd/acd)