Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Kemenperin Sebut Krisis Pasokan Gas Murah Aneh, Ini Alasannya

    Kemenperin Sebut Krisis Pasokan Gas Murah Aneh, Ini Alasannya

    Kabupaten Tangerang –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) terhadap industri sebagai sesuatu yang janggal. Masalah pasokan HGBT ini membuat resah sejumlah industri.

    Menurut Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, pasokan cenderung lancar jika dibeli dengan harga US$ 15 per MMBTU, sementara jika mengikuti HGBT, yakni US$ 6,5 MMBTU sampai US$ 7 MMBTU maka pasokannya tidak tersedia.

    “Kami dari Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa ada yang aneh dalam krisis gas kali ini. Di mana industri bisa mendapatkan gas di harga di atas US$ 15, tapi gas yang berharga US$ 6,5 atau US$ 7 per MMBTU itu justru pasokannya kurang,” ujar Febri di PT Doulton, Tangerang, Banten, Kamis (21/8/2025).

    Sebagai informasi, ada tujuh subsektor penerima manfaat HGBT, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Febri juga menyebut pasokan gas ke industri, khususnya industri keramik belum aman karena produsen gas memberlakukan kuota harian 70%. Produsen juga memberlakukan tarif surcharge hingga 120% jika industri memakai gas melebihi kuota harian tersebut.

    Menurut Febri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai produsen sempat mencabut status darurat pasokan gas kepada para pelanggannya. Namun, dari industri masih mengeluhkan pasokan yang belum sepenuhnya aman, terlebih jika ada kuota harian dan tarif surcharge.

    “Kami cek tadi, mungkin pasokannya masih belum cukup aman dan stabil dari kacamata industri. Industri masih memandang belum stabil dari sisi pasokan harian dan surcharge, jika penggunaan gas itu di atas batasan pasokan harian yang 70% dan itu kami sepakat dengan industri bahwa itu membuktikan bahwa masalah pasokan gas bagi industri masih belum selesai,” beber Febri.

    Artinya, produsen gas belum mencabut status darurat pasokan sebagaimana surat yang telah dikirimkan kepada pelanggan pada 15 Agustus 2025. Menurut Febri, temuan ini akan dilaporkan langsung kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Kemenperin sudah menerima 10 pengaduan dari berbagai industri dan asosiasi industri terkait persoalan ini. Febri juga menuntut adanya kejelasan dari produsen gas, atau mengembalikan mekanisme pasokan gas sebelumnya.

    “Ya maksudnya tidak ada pembatasan pasokan 70% setiap hari misalnya seperti itu. Atau kemudian ada juga kalau lebih memakai itu kemudian harganya kena sampai 120%. Nah maksud kami yang seperti itu sebaiknya tidak ada,” tutur Febri.

    Bisa Berdampak ke Investasi

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief (tengah)/Foto: Ilyas Fadilah/detikcom

    Febri menyebut persoalan ini bisa berdampak luas terhadap citra iklim investasi, terhadap proses produksi, dan juga terhadap sektor ketenagakerjaan. Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto juga bisa terganggu.

    “Misalkan industri keramik ini memasuk banyak kebutuhan keramik di dalam program 3 juta rumah. Kalau seandainya pasokan gasnya tidak lancar atau juga gasnya harganya tinggi, itu akan menurunkan daya saing produk terutama dari sisi harga. Nah kalau harga keramik naik dari harga yang saat ini tentu akan menekan besaran subsidi pemerintah terhadap program 3 juta rumah,” jelas Febri.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto menyebut ada 3 perusahaan anggota ASAKI yang merumahkan karyawannya. Total karyawan yang dirumahkan mencapai 900 orang.

    “Hari ini sekitar 900 karyawan yang sudah dirumahkan. Nah bagi kami, tentu kami mengharapkan bahwa situasi ini bisa segera diatasi, bisa kembali normal. Normal dalam artian dari kacamata kami dari sisi industri bahwa kalau normal seharusnya sudah tidak lagi dikenalkan kuota harian,” terang Edy.

    Ia menjelaskan, industri tidak mungkin bisa merencanakan produksi dengan baik jika ada kuota harian. Untuk industri keramik butuh waktu lebih dari 24 jam untuk mematikan tungku bakarnya dari 1.200 derajat ke titik 0.

    “Sebaliknya menghidupkan juga butuh waktu lebih daripada 24 jam. Mulai dari 0 sampai 1.100-1.200 derajat. Jadi ini membutuhkan proses. Dengan kondisi masih berlaku kuota harian, ini tetap akan memaksa teman-teman untuk tidak berani produksi kembali,” imbuhnya.

    Ia juga meminta surcharge 120% yang bisa mencapai US$ 15 per MMBTU sudah terlalu mahal. Terlebih, industri keramik tidak memiliki pilihan energi lain yang bisa mensubstitusi gas.

    “Gas adalah satu-satunya nyawa untuk industri keramik. Sehingga terbukti pada hari ini, begitu tekanan gasnya tidak normal, stop produksi. Kenapa? Tidak ada pilihan, tidak ada substitusinya. Jadi sekali lagi kami juga sangat mengharapkan kehadiran pemerintah,” tutup Edy.

    Tonton juga video “BGN Imbau Masyarakat Bercocok Tanam-Beternak untuk Pasokan MBG” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • Menperin Agus soal Pemberian Insentif Motor Listrik Tahun Ini: Tunggu Jawaban Menko Ekonomi

    Menperin Agus soal Pemberian Insentif Motor Listrik Tahun Ini: Tunggu Jawaban Menko Ekonomi

    JAKARTA – Pemerintah masih belum mengumumkan berapa besaran insentif motor listrik tahun ini. Memasuki empat bulan terakhir di 2025, subsidi motor listrik masih belum jelas dan menjadi penantian pelaku usaha.

    Terkait hal itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun buka suara. Dia sendiri belum dapat memastikan berapa besarannya dan menunggu jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Saya masih menunggu jawaban dari Kemenko Ekonomi,” jawab singkat Agus saat ditemui wartawan usai Annual Indonesia Green Industry Summit 2025 2nd (AIGIS) di JCC, Rabu, 20 Agustus.

    Tak banyak informasi yang diberikan oleh Menperin terkait insentif motor listrik.

    Sementara itu, pada akhir April 2025 lalu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza juga mengungkap alasan pemerintah belum mengumumkan pemberian insentif motor listrik.

    Menurut dia, salah satu penyebab masih tertahannya pemberian subsidi itu lantaran adanya kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Karena ada proses soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kami harus pending dulu sementara,” ucap Faisol saat ditemui awak media di kantornya, Senin, 28 April.

    Akan tetapi, Faisol tetap memastikan bahwa pemberian subsidi motor listrik itu masih akan berlanjut pada tahun ini. “Tapi, itu akan tetap lanjut,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan berbagai syarat untuk pengajuan subsidi motor listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023.

    Peraturan tersebut merupakan revisi dari Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur panduan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.

    Subsidi sebesar Rp7 juta diberikan untuk satu KTP, yang berarti setiap individu hanya dapat mengajukan subsidi satu kali. Kebijakan itu mencerminkan dukungan pemerintah dalam mempercepat pengembangan motor listrik di Indonesia sebagai bagian dari transisi energi bersih.

    Dalam program subsidi 2024 lalu, pemerintah mengalokasikan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 unit motor konversi dengan total anggaran mencapai Rp1,75 triliun. Kuota tersebut direncanakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta unit pada 2024 dan kemungkinan akan diperluas lebih lanjut tahun ini.

  • Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini

    Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini

    Jakarta –

    Sebagian lahan pabrik BYD dan VinFast yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, disebut-sebut berdiri di atas lahan pertanian. Pemerintah menuntut lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan. Seperti apa tanggapan BYD?

    Isu tumpang tindih lahan pabrik BYD dan VinFast disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pekan lalu. Pada pertemuan itu ada beberapa agenda yang dibahas, termasuk investasi VinFast dan BYD di Subang.

    “Bapak Gubernur menyampaikan bahwa di Subang akan dibangun pabrik mobil, dengan nilai investasi Rp 33 triliun. Kebetulan, sebagian lahan yang direncanakan merupakan lahan persawahan. Kami akan menyelesaikan kendala ini bersama supaya investasi tetap berjalan dan lapangan kerja terbuka. Namun, jika terjadi alih fungsi lahan pertanian, kami menegaskan bahwa lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan agar petani tetap memiliki lahan pengganti yang layak,” ujar Amran dilansir dari Antara.

    Namun pernyataan itu dibantah oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan pabrik BYD dan VinFast berdiri di atas lahan yang sudah berstatus kawasan industri. “Kalau mereka sudah memiliki status kawasan industri, artinya mereka sudah tidak punya masalah lagi,” terang Agus.

    Tanggapan BYD

    Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan, mengatakan baru saja mendengar isu tersebut. Dia tidak bisa berkomentar banyak, namun jika kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan industrial, seharusnya tidak ada lagi masalah soal tumpang tindih lahan.

    “Saya baru dengar beritanya, saya juga nggak bisa komen apa-apa. Cuma yang saya bisa sampaikan, kita kan mendirikan fasilitas produksi kita di dalam industrial area. Artinya, industrial area ini secara sah itu mereka ditetapkan sebagai usaha di industrial estate, jadi harusnya itu urusan bukan kepada BYD. Urusan kita kepada industrial area, karena tak mungkin kita mendapatkan izin mendirikan pembangunan kalau nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” kata Luther di sela-sela kegiatan media test drive Atto 1 Semarang-Solo-Yogyakarta (13/8/2025).

    Sebagai informasi, pabrik BYD berlokasi di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat. Pabrik ini menyerap nilai investasi Rp 11,7 triliun. Perusahaan menargetkan fasilitas perakitan itu siap beroperasi mulai awal 2026.

    (lua/rgr)

  • Pasar Lesu, Pabrikan Mobil Diminta Tak Tambah Karyawan Kontrak di RI

    Pasar Lesu, Pabrikan Mobil Diminta Tak Tambah Karyawan Kontrak di RI

    Jakarta –

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah meminta produsen roda empat tak menambah karyawan kontrak untuk kegiatan produksi di dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan respons dari penjualan mobil yang masih lesu di Indonesia.

    Ketua Umum (Ketum) Gaikindo, Yohannes Nangoi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meminta produsen tak melakukan PHK saat permintaan mobil sedang turun-turunnya. Maka, untuk menyikapi permintaan tersebut, dia mengimbau pabrikan tak menambah karyawan kontrak baru.

    “Kami berusaha, yang kami lakukan adalah kami (produsen otomotif) tidak menambah karyawan kontrak sementara. Kami hentikan dulu (rekrutmen) dan bertahan dengan yang ada,” ujar Nangoi saat dikonfirmasi.

    Pabrik mobil diminta tak tambah karyawan kontrak. Foto: Ridwan Arifin

    Nangoi secara tak langsung menegaskan, produsen harus bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Jika rekrutmen karyawan kontrak biasanya dilakukan rutin, maka sementara dihentikan dulu.

    “Kami sedang mengusahakan hal tersebut, berkali-kali Menperin mengimbau kami agar tak terjadi pemutusan hubungan kerja. Meskipun kami agak menderita dengan penjualan yang menurun ini,” kata Nangoi.

    Sebagai catatan, penjualan mobil baru selama semester I 2025 masih lesu dan mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    Gaikindo mencatat retail atau penjualan langsung ke konsumen pada Januari-Juni 2025 berjumlah 390.467 unit, lebih sedikit 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun kemarin.

    Sementara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer mengalami penyusutan 8,6 persen menjadi 374.740 unit, dari sebelumnya mencapai 410.020 unit.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Rifkianto Nugroho

    Diberitakan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang meminta tiga produsen otomotif asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Menperin saat berada di World Expo 2025, Osaka, Jepang.

    Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” kata Agus.

    (sfn/dry)

  • Menderita tapi Tak Boleh PHK

    Menderita tapi Tak Boleh PHK

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan sejumlah produsen otomotif agar tak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Meski tujuannya baik, namun permintaan itu terdengar cukup berat untuk sejumlah pabrikan.

    Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi mengatakan, situasi pasar otomotif di Tanah Air memang kurang baik. Bahkan, produsen harus menderita karena penjualan yang tak kunjung pulih. Meski demikian, dia dan produsen tetap mengupayakan permintaan Kemenperin.

    “Kami sedang mengusahakan hal tersebut, berkali-kali Menperin mengimbau kami agar tak terjadi pemutusan hubungan kerja. Meskipun kami agak menderita dengan penjualan yang menurun ini,” ujar Yohannes Nangoi saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang.

    Pabrik mobil di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Gaikindo telah menjalin komunikasi dengan sejumlah produsen, terutama dari Jepang. Menurutnya, mereka berusaha agar tak ada PHK di tengah situasi pasar yang tak menentu. Namun, sebagai langkah awal, pabrikan untuk sementara tak menambah karyawan kontrak.

    “Kami berusaha, yang kami lakukan adalah kami tidak menambah karyawan kontrak sementara. Kami hentikan dulu dan bertahan,” ungkapnya.

    Sebagai catatan, penjualan mobil baru selama semester I 2025 masih lesu dan mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    Gaikindo mencatat retail atau penjualan langsung ke konsumen pada Januari-Juni 2025 berjumlah 390.467 unit, lebih sedikit 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun kemarin.

    Sementara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer mengalami penyusutan 8,6 persen menjadi 374.740 unit, dari sebelumnya mencapai 410.020 unit.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (Foto: Rifkianto Nugroho)

    Diberitakan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang meminta tiga produsen otomotif asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Menperin saat berada di World Expo 2025, Osaka, Jepang.

    Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” kata Agus.

    (sfn/din)

  • Presiden Prabowo puji Menko Airlangga dan tim menteri bidang ekonomi

    Presiden Prabowo puji Menko Airlangga dan tim menteri bidang ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji secara khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta tim menteri bidang ekonomi karena mereka dinilai berkinerja baik di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita), Menteri Perdagangan (Budi Santoso), dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Luhut Binsar Pandjaitan) dengan timnya juga, Menteri Investasi (Rosan Perkasa Roeslani), semua melaksanakan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Presiden kemudian lanjut berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri Sugiono karena aktif menjalankan tugasnya berdiplomasi untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk saat Indonesia dikenakan tarif impor yang cukup tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam arahannya itu, Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerja sama, hasil team work. Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) dibantu oleh menteri-menteri lain, Menteri Keuangan dibantu oleh TNI, dan polisi, juga Kejaksaan,” sambung Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Presiden Prabowo mengawali agenda Sidang Kabinet Paripurna dengan memberikan arahan pendahuluan, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan masing-masing menteri, terutama mereka yang bertugas sebagai ketua satuan tugas (satgas) dan menteri-menteri yang kementeriannya bertindak sebagai leading sector dalam program-program lintas kementerian pemerintah.

    “Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sector, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM (sumber daya manusia), kesehatan, perumahan. Saya persilakan Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya) untuk mengatur laporan masing-masing,” kata Presiden Prabowo.

    Selepas itu, Seskab Teddy mengumumkan urutan menteri-menteri yang melaporkan kinerjanya kepada Presiden, yang diawali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai Rancangan APBN 2026.

    Namun, sebelum Sri Mulyani melaporkan itu kepada Presiden, agenda Sidang Kabinet Paripurna lanjut digelar tertutup.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BYD Atto 1, Bukti Nyata Mobil Listrik ‘Proper’ Tak Harus Mahal

    BYD Atto 1, Bukti Nyata Mobil Listrik ‘Proper’ Tak Harus Mahal

    Jakarta –

    Setahun lalu, kita mungkin masih berandai-andai, mungkinkah ada mobil listrik dengan fitur canggih dan jarak tempuh jauh yang dibanderol setara LCGC? Ketika itu, rasanya nyaris mustahil. Namun, saat ini, kendaraan tersebut terbukti ada. Namanya BYD Atto 1.

    Kemunculan BYD Atto 1 di Indonesia seakan mematahkan asumsi mobil listrik proper tak bisa dijual murah. Kendaraan tersebut dihadirkan untuk menyasar konsumen yang lebih luas, yakni entry level atau mereka yang belum pernah memiliki mobil tanpa emisi.

    Tujuan BYD meluncurkan Atto 1 di Indonesia cukup mulia: mereka ingin membuka selebar-lebarnya kesempatan konsumen memiliki kendaraan listrik. Mereka berharap, teknologi ramah lingkungan BYD tak hanya dinikmati kalangan mampu atau menengah ke atas saja.

    “Sekarang ini, kita sangat fokus bagaimana orang-orang itu lebih melek terhadap EV, semakin banyak orang menghilangkan keraguan terhadap EV. Tak ada lagi ruang batas yang membuat orang terbatasi untuk memiliki EV,” ujar Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia, Luther Panjaitan.

    “Tadinya mungkin harga, sekarang harganya sudah lebih acceptable. Jadi saya rasa itu tinggal masalah edukasi dan pengetahuan tentang EV,” tambahnya.

    BYD Atto 1 resmi diluncurkan di GIIAS 2025 dengan harga mulai Rp195 juta. Mobil listrik murah ini langsung bikin pasar mobil bekas ketar-ketir. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Ketika harga BYD Atto 1 pertama kali diumumkan di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025, publik setengah tak percaya. Bahkan, kami dan awak media lain harus melakukan konfirmasi ulang ke Luther mengenai kepastian angka.

    Karuan saja, BYD Atto 1 hanya dibanderol Rp 195 juta untuk varian Dynamic dan Rp 235 juta untuk versi Premium. Nominal tersebut masih lebih rendah dibandingkan Nilai Jual Kendaraan Baru atau NJKB yang mulai dari Rp 218 jutaan.

    Luther menjelaskan, perumusan harga BYD Atto 1 telah dipertimbangkan secara matang dan panjang. Menurutnya, kendaraan tersebut bisa terjangkau lantaran pengembangan teknologi dan research-nya dilakukan secara mandiri.

    “Ketika kita sudah mastering hampir keseluruhan komponen produksi, kemudian teknologi khususnya baterai, itulah certain level harga yang kita bisa berikan,” tuturnya.

    “Kemudian kedua, BYD ini kan tinggi di bidang research dan teknologi, jadi banyak hal itu yang kita ciptakan untuk mencapai efisiensi tingkat tinggi. Jadi tidak ada satu tujuan khusus yang membuat sampai harganya mungkin terasa sangat di bawah,” lanjutnya.

    Harga Murah, Fitur Wah

    Meski harganya setara LCGC, namun BYD Atto 1 menawarkan sejumlah kelebihan yang tak dimiliki mobil listrik sekelasnya. Bahkan, jika boleh sedikit berlebihan, teknologinya terlalu canggih untuk kendaraan seharga itu.

    BYD Atto 1 varian Dynamic menggunakan baterai Blade 30,08 kWh dengan jarak tempuh maksimum 300 km. Sementara varian Premium mengadopsi baterai Blade 38,88 kWh dengan jangkauan 380 km.

    Begini tampilan interior BYD Atto 1 yang diperkenalkan di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Rabu (30/7/2025). Foto: Rifkianto Nugroho

    BYD Atto 1 menggunakan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga 75 kW, torsi 135 Nm dan kecepatan maksimum 120 km/jam. Sedangkan untuk berakselerasi dari nol ke 50 km/jam hanya memerlukan waktu 4,9 detik.

    Mobil tersebut diklaim bisa menampung hingga lima penumpang, di mana jok baris kedua sudah dilengkapi tiga headrest. Selain itu ada fitur ISOFIX. Soal akomodasi, Atto 1 memiliki kapasitas bagasi 230 liter dan kapasitas maksimal 930 liter jika kursi belakang direbahkan.

    Di area dasbor, ada layar sentuh 10 inci 1080p yang mendukung fitur Apple CarPlay dan Android Auto dengan wired dan wireless. Ada juga cruise control yang aktif di kecepatan 40 km/jam, ada soft opening box, hingga electric auto up down power window di kursi pengemudi.

    Konsol tengahnya ada power outlet 12V, USB type C dan A, wireless charging, electric parking brake with auto hold, hingga driving mode (eco, normal, sport). Tak hanya itu, Atto 1 juga sudah memiliki fitur perintah suara alias voice command dalam bahasa Inggris, Indonesia, hingga bahasa Mandarin. Fitur ini bisa untuk menyalakan musik, pengaturan AC, suara, hingga kontrol semburan angin AC.

    Bikin Menteri Terpukau

    Bukan hanya masyarakat biasa, sosok sekelas menteri saja dibuat terpukau dengan mobil listrik asal China tersebut. Bahkan, rasa takjubnya semakin menjadi-jadi saat mendengar harga jualnya.

    BYD Atto 1 resmi diluncurkan di GIIAS 2025 dengan harga mulai Rp195 juta. Mobil listrik murah ini langsung bikin pasar mobil bekas ketar-ketir. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Ketika hari kedua pameran GIIAS 2025, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi booth BYD untuk melihat langsung mobil listrik Atto 1 yang fenomenal. Dia kemudian bertanya soal harga kendaraan tersebut.

    “Ini harganya Rp 195 juta, Pak,” demikian kata Luther Panjaitan kepada Menperin Agus Gumiwang di lokasi pameran.

    Menperin kemudian meraba-raba mobil listrik murah tersebut. Dia penasaran, dengan harga segitu, bagaimana spesifikasinya? Luther lantas memberikan penjelasan secara singkat, termasuk mengenai jarak tempuh kendaraan.

    Mendengar harganya yang terjangkau, ditambah spesifikasi yang mumpuni, Menperin langsung terkejut. Dia menunjukkan ekspresi yang seakan tak percaya sepenuhnya. Bagaimana mungkin ada mobil semurah itu dengan jarak tempuh hingga 300 km?

    “300 km?” tanya Agus kembali. “Saya rasa ini sudah buat place baru di pasar BEV murah Indonesia.”

    (sfn/rgr)

  • Manufaktur tumbuh 5,68 persen Jadi bukti penggerak utama ekonomi

    Manufaktur tumbuh 5,68 persen Jadi bukti penggerak utama ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Manufaktur tumbuh 5,68 persen Jadi bukti penggerak utama ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri pengolahan (manufaktur) mencatatkan kinerja impresif pada triwulan II tahun 2025, dengan pertumbuhan mencapai 5,68 persen (year-on-year) yang menjadi bukti sebagai tulang punggung dan motor utama ekonomi.

    Peningkatan tersebut melampaui capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    ‎”Jika kita bandingkan, pertumbuhan pada triwulan II 2025 ini jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 4,55 persen, bahkan jauh lebih tinggi dari triwulan II tahun lalu sebesar 3,95 persen,” kata dia di Jakarta, Selasa.

    ‎Kinerja positif sektor industri pengolahan ini didorong oleh peningkatan permintaan baik dari dalam negeri maupun pasar ekspor. Beberapa subsektor bahkan mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi.

    ‎Industri logam dasar misalnya, tumbuh sebesar 14,91 persen, didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri terutama untuk produk besi dan baja.

    ‎Selain itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 9,39 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik untuk produk kesehatan serta ekspor bahan dan barang kimia.

    ‎Selanjutnya, industri makanan dan minuman, sebagai salah satu andalan sektor manufaktur, turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,15 persen.

    ‎”Pertumbuhan ini ditopang oleh tingginya permintaan terhadap produk seperti CPO, minyak goreng, minuman, dan makanan olahan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.

    ‎Melalui kinerja yang gemilang tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk semakin memperkuat daya saing dan produktivitas sektor industri melalui berbagai kebijakan strategis, dukungan investasi, serta penguatan struktur industri nasional agar dapat terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    ‎Menperin sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahan dan program Astacitanya yang mampu menempatkan sektor industri menjadi bagian paling penting dalam perekonomian nasional.

    ‎Apresiasi juga disampaikan pada para pelaku industri dan pekerja industri dalam negeri yang berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

    ‎”Kami optimismis bahwa sektor industri manufaktur masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi dan konsisten menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    ‎Pada semester I tahun 2025, industri pengolahan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen, mencerminkan tren yang stabil dan positif sepanjang paruh pertama tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nusron Wahid yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Namanya kini menyita perhatian setelah diduga ikut terseret dalam isu munaslub Partai Golkar guna memilih ketua umum baru menggantikan Bahlil Lahadalia.

    Nusron disebut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

    Menilik ke belakang, Tokoh NU ini diketahui pernah tercatat dipecat oleh partainya pada era Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) pada momen Pemilu 2014.

    Saat itu, ARB juga memecat dua kader muda Golkar lainnya, yakni Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

    Aksi main pecat oleh pimpinan parpol berlambang beringin rindang itu kabarnya dilakukan lantaran Nusron ogah mendukung calon presiden yang diusung Golkar, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Dia memilih berseberangan dengan keputusan partai dengan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu Nusron menyebut pemecatan terhadap dirinya karena Golkar mendapat tekanan luar biasa sebagai risiko mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Menurut Nusron, dirinya dapat memahami keputusan Aburizal dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar mengeluarkan surat pemecatan tersebut. Sebab, kata Nusron, dorongan untuk memecat dirinya, Poempida dan Agus Gumiwang justru bukan dari internal Golkar kala itu.

    Saat ini, Nusron yang menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, masih ramai dikaitkan dengan isu munaslub. Namun, Nusron membantah rumor tersebut.

  • Kemenperin: Data kawasan industri terintegrasi akselerasi ekonomi RI

    Kemenperin: Data kawasan industri terintegrasi akselerasi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan data kawasan industri yang terintegrasi dapat mempercepat terwujudnya target pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

    ‎‎Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Senin mengatakan peran kawasan industri harus mampu dikuantifikasi dengan baik, sehingga diperlukan penyediaan data oleh pengelola kawasan industri.

    ‎‎Hal itu, menurut dia, penting mengingat kawasan industri menjadi pusat hilirisasi yang menopang pertumbuhan industri manufaktur di Tanah Air.

    ‎‎Untuk mengumpulkan data yang terintegrasi, kata Tri, kementeriannya melakukan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta pengelola kawasan industri dalam Satu Data Indonesia.

    ‎‎”Data yang akurat dari kawasan industri adalah kunci untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar dia.

    ‎Menurut dia, Kemenperin sudah melakukan pengisian bersama kuisioner pendataan di Kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam bentuk pemantauan aktif dan dukungan ke BPS untuk pengumpulan data di berbagai kawasan industri prioritas di Tanah Air.

    ‎‎”Penyampaian data yang lengkap dan tepat waktu akan membantu pemerintah menyusun kebijakan industri yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Tri.

    ‎‎Menurut dia, petugas lapangan dari BPS sedang melakukan pengumpulan data di 171 kawasan industri se-Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kemenperin melakukan pemantauan pengumpulan data Kawasan Industri dan tenant secara langsung di sejumlah wilayah.

    ‎Adapun wilayah cakupan pemantauan yakni Bekasi, Tangerang, Serang, Subang, Purwakarta, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Makassar, dan Morowali.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.