Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Kemenperin Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 4 Desember 2025

    Kemenperin Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 4 Desember 2025

    Kemenperin Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pelepasan bantuan dilakukan oleh Menteri Perindustrian (Menperin)
    Agus Gumiwang Kartasasmita
    pada Rabu (3/12/2025) di Jakarta. 
    “Kami memahami bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini memiliki skala yang cukup besar, sehingga masyarakat di daerah terdampak tentu membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Bantuan yang dikirimkan terdiri atas kebutuhan dasar, seperti paket sembako, air minum, pakaian layak pakai, perlengkapan kebersihan, serta dukungan logistik lainnya.
    Selain bantuan barang, Kemenperin juga menyalurkan bantuan uang tunai yang dihimpun dari pejabat dan pegawai sebagai bentuk gotong royong internal.
    Pengumpulan donasi internal ini telah mencapai satu truk muatan bantuan barang dan dana tunai yang akan disalurkan melalui satuan kerja Kemenperin di daerah untuk mendukung operasional dapur umum dan kebutuhan mendesak lainnya.
    “Hari ini kami mengirimkan sebagian bantuan terlebih dahulu sebagai tahap awal, dan akan ada pengiriman berikutnya yang kami susulkan,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita.
    Ia juga mengapresiasi para pelaku industri yang turut memberikan dukungan baik dalam bentuk barang maupun dana tunai.
    “Banyak bantuan dari perusahaan manufaktur yang sudah disalurkan, baik melalui Kemenperin maupun lembaga lain. Yang terpenting adalah adanya panggilan kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak,” ungkapnya.
    Salah satu bantuan yang dikirimkan hari ini adalah Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk penyulingan air dan kendaraan multifungsi berbasis teknologi manufaktur nasional yang dapat menyediakan air bersih.
    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, AMMDes untuk penyulingan air sangat relevan dengan kebutuhan wilayah terdampak, mengingat persoalan air bersih menjadi kendala utama.
    “Hari ini dikirim satu unit, dan kami sedang berkoordinasi dengan produsen untuk mempercepat penambahan unit berikutnya. Semua barang bantuan yang kami kirim akan kami pastikan bahwa barang tersebut adalah produk industri dalam negeri,” jelas Menperin.
    Dari sisi industri, laporan sementara menunjukkan bahwa kawasan industri di Aceh, Sumut, dan Sumbar secara umum tidak mengalami kerusakan berarti dan masih dapat beroperasi.
    Kendala justru dialami beberapa pabrik di luar kawasan industri akibat masalah akses serta

    gangguan utilitas, terutama pasokan air dan listrik.
    “Pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan utilitas dan akses agar aktivitas masyarakat dan industri dapat kembali normal,” tegasnya.
    Untuk mendukung ketepatan distribusi bantuan, Kemenperin juga bekerja sama dengan TNI yang menyiapkan pesawat angkut menuju tiga wilayah terdampak.
    Sementara itu, bantuan uang tunai yang dihimpun akan digunakan satuan kerja di daerah untuk memperkuat operasional dapur umum dan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat terdampak secara cepat.
    Kemenperin berharap kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan berbagai pihak dapat

    mempercepat pemulihan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

    Dalam 2 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 7 Triliun Buat Insentif di Sektor Otomotif

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyalurkan Rp 7 triliun dalam pemberian insentif untuk industri otomotif Tanah Air selama dua tahun.

    Ada sejumlah insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor otomotif. Misalnya untuk pabrikan yang ingin membangun pabrik kendaraan listrik, dibebaskan dari bea masuk dan juga PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dinolkan.

    Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024, pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan, pemerintah memberikan insentif untuk impor mobil listrik berbasis baterai completely knock down (CKD) dalam jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 20% dan paling tinggi kurang dari 40% selama jangka waktu pemanfaatan insentif.

    Insentif ini harus memiliki syarat kerja sama internasional dengan Indonesia, yang berbunyi:

    (2a) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan impor dari negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Indonesia.

    Untuk mendapatkan kedua insentif tersebut, perusahaan wajib memenuhi tiga kriteria yaitu:

    Perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL berbasis baterai roda empat di Indonesia.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia yang yang akan melakukan alih produksi menjadi mobil listrik berbasis baterai, baik sebagian atau keseluruhan.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.

    Tak cuma itu, ada juga ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor. Bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen wajib mewujudkan komitmen produksi 1:1 sesuai road map tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah lalu dapat mengeksekusi klaim atas bank garansi dari peserta program yang gagal memenuhi kewajiban produksinya pada tahun 2028.

    Insentif juga diberikan untuk para produsen yang sudah memiliki pabrik di Indonesia dan juga memproduksi mobil listrik. Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen. Ada juga beberapa insentif lain yang diberikan termasuk untuk mobil hybrid dan motor listrik.

    Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengungkap, total sudah Rp 7 triliun insentif yang diberikan untuk sektor otomotif dalam negeri.

    “Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif 7 triliun dalam 2 tahun dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun,” kata Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

    Dia menjabarkan deretan pabrikan yang baru ataupun menambahkan investasi di Indonesia di antaranya ada BYD, Chery, VinFast, Wuling, hingga Hyundai.

    “BYD sudah 90 persen (pabriknya) investasinya Rp 11,2 triliun, produksinya 150 ribu per tahun, Chery inves tambahan Rp 5,2 triliun, dia sudah punya dua sampai tiga merek sampai dengan tahun 2030, Wuling investasi Rp 9,3 triliun untuk otomotif dan pabrik baterai 7,5 triliun, Vinfast dari Vietnam sudah invest Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50.000 unit per tahun, Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” terang Airlangga.

    Namun tampaknya mulai tahun depan, insentif untuk sektor otomotif belum jelas kelanjutannya. Airlangga pada kesempatan sebelumnya menyebut sektor otomotif sudah cukup kuat sehingga tak lagi butuh insentif. Berbanding terbalik dengan Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru menyebut pemerintah bakal tetap memberikan insentif buat industri otomotif dalam negeri. Menurut Agus, pemberian insentif sangat penting untuk keberlanjutan industri otomotif Tanah Air yang sedang lesu-lesunya.

    “Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” ujar Agus.

    (dry/rgr)

  • Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

    Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mengembangkan mobil nasional buatan Indonesia. Diharapkan mobil itu bisa dijual dengan harga Rp 300 jutaan.

    Mobil-mobil yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia berada di rentang harga di bawah Rp 300 juta. Nggak heran kalau mobil dengan banderol segitu populer dan penjualannya juga laris. Sebut saja mobil-mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC) yang kebanyakan dijual di bawah Rp 200 juta. Selanjutnya, mobil di segmen Low MPV sekelas Avanza, seluruh modelnya tak sampai Rp 300 juta.

    Sejumlah pendatang baru yang menghadirkan mobil listrik juga membanderol produknya dengan harga di bawah Rp 300 jutaan. Misalnya ada BYD Atto 1 dengan harga termahal Rp 235 juta. Atau ada juga Jaecoo yang menawarkan SUV listrik dengan harga termahal Rp 299,9 juta.

    Keterjangkauan harga tersebut juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam pengembangan mobil nasional buatan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah bakal mendorong pengembangan mobil nasional dengan harga di bawah Rp 300 juta tersebut.

    “Jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional, kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp 300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” terang Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

    Dia juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah meminta anggaran khusus dalam pengembangan mobil nasional Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap merealisasikan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Prabowo. Agus juga menyebut bahwa calon merek mobil nasional itu juga sudah ada.

    “Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu, tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik, tapi semuanya sudah siap sebetulnya,” bilang Agus.

    “Saya udah lihat, waktu itu sudah ditampilkan di GIIAS, GIIAS yang terakhir kemarin. Itu sudah ditampilkan jadi calon mobnas. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet sebetulnya sudah ditampilkan ke publik di dalam GIIAS kemarin,” jelasnya lagi.

    Mengacu pada pernyataan Agus tersebut, mobil nasional yang disiapkan itu diduga adalah i2C. Konsep mobil itu memang sudah dipamerkan di GIIAS 2025, tapi baru berbentuk clay model skala 1:1.

    (dry/rgr)

  • Perusahaan AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor di Batam Awal 2026

    Perusahaan AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor di Batam Awal 2026

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan Jerman yang tergabung dalam konsorsium di bawah, PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara dan Tynergy Group (PT Energy Tech Indonesia, PT Essence Global Indonesia), segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Langkah ini menandai komitmen kuat perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Group Presiden Direktur, Walter William Grieves.

    “Pembangunan ini akan kami bangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam,” ujar Walter Grieves, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Dimulai dari Pertemuan G20 Bali 2022

    Rencana investasi Tynergy Group di Indonesia berawal dari pertemuan pada saat penyelenggaraan KTT G20 Bali tahun 2022, melalui diskusi dengan Kementerian Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dan pertemuan yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indoinesia di Washington DC AS saat itu, Rosan Roeslani Perkasa.

    Pada kesempatan tersebut, stakeholders menyampaikan minat mendalam untuk mendukung penguatan global supply chain dari industri semikonduktor dan program hilirisasi. Penguatan melalui Nota Kesepahaman Kerjasama pada saat penyelenggaraan Hannover Messe 2023

    Komitment Investasi antara Tynergy Group dengan Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park semakin kuat setelah penandatangan MOU pada saat penyelenggaraan Hannover Messe 2023 di Jerman – Pameran industri terbesar di dunia—di mana Indonesia menjadi salah satu country partner yang di fasilitasi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Dalam pertemuan tersebut, konsorsium tersebut kembali menegaskan minatnya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur strategis, melalui salah satu program strategis Pemerintah di bidang hilirasasi sumber daya alam.

     

  • Tak Ada Insentif Otomotif Tahun Depan, Harga Mobil Listrik-Hybrid Bakal Naik!

    Tak Ada Insentif Otomotif Tahun Depan, Harga Mobil Listrik-Hybrid Bakal Naik!

    Jakarta –

    Insentif buat industri otomotif kabarnya tak akan berlanjut tahun depan. Siap-siap harga mobil listrik hingga mobil hybrid bakal naik.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada insentif buat industri otomotif tahun depan. Menurut Airlangga, tak berlanjutnya insentif tersebut lantaran industri otomotif Indonesia sudah cukup kuat.

    “Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat,” kata Airlangga belum lama ini.

    Berbanding terbalik dengan Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru menyebut pemerintah bakal tetap memberikan insentif buat industri otomotif dalam negeri. Menurut Agus, pemberian insentif sangat penting untuk keberlanjutan industri otomotif Tanah Air yang sedang lesu-lesunya.

    “Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” ujar Agus.

    Harga Mobil Listrik-Mobil Hybrid Bakal Naik?

    Diketahui saat ini memang ada beberapa insentif yang berlaku di industri otomotif. Pertama insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP atas mobil listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. Kendaraan listrik produksi lokal dengan TKDN tertentu berhak mendapatkan PPN DTP. Jadi, PPN yang ditanggung pembeli lebih kecil.

    Insentif ini bisa dimanfaatkan sejumlah produsen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya, mobil listrik tersebut harus diproduksi lokal dan memiliki TKDN minimal 40 persen. Jika memenuhi syarat, mobil listrik itu hanya akan dikenakan PPN sebesar 2 persen dari normalnya 12 persen. Karena PPN 10 persennya akan ditanggung pemerintah. Alhasil berkat insentif PPN tersebut harga mobil listrik jadi lebih murah. Bila insentif ini tak berlanjut tahun depan, harga mobil listrik dipastikan bakal naik.

    Tak cuma mobil listrik, mobil hybrid juga mendapatkan insentif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Insentif tersebut diatur dalam peraturan yang sama dengan insentif mobil listrik. Dalam aturan dijelaskan, tiga jenis mobil hybrid yang terdiri dari mobil full hybrid, mild hybrid dan plug-in hybrid bisa mendapatkan insentif dari pemerintah. PPnBM yang ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid adalah sebesar 3 persen. Tarif PPnBM mobil hybrid yang harusnya 6-8 persen jadi hanya 3-5 persen.

    PPnBM yang ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025. Pemberian insentif itu juga membuat sejumlah mobil hybrid yang dijual di Indonesia harganya jadi turun. Adapun mobil hybrid yang mendapat insentif di Indonesia yaitu Suzuki XL7 Hybrid, Suzuki Ertiga Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, hingga Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Bila insentif ini tak berlanjut, maka harga mobil hybrid juga bakal terkerek.

    Selanjutnya adalah insentif buat motor listrik senilai Rp 7 juta. Per tahun 2025, harusnya insentif tersebut juga diberikan ke sejumlah produsen motor listrik. Nyatanya, hingga masuk bulan ke-12 tahun 2025, nasib kelanjutan insentif motor listrik tak kunjung jelas. Hingga saat ini, insentif yang dijanjikan tak ada. Produsen motor listrik pun dibuat merana lantaran insentif itu tak muncul juga. Akibatnya, tanpa insentif, tak ada potongan Rp 7 juta pada motor listrik yang dijual di Indonesia dengan kriteria tertentu.

    (dry/rgr)

  • Jelang Akhir Tahun, PMI Manufaktur Indonesia Catat Rekor Tertinggi 

    Jelang Akhir Tahun, PMI Manufaktur Indonesia Catat Rekor Tertinggi 

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja. 

    Hal tersebut diungkapkan Menperin dalam acara Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 di Politeknik AKA Bogor.

    “Tingkat pengangguran yang masih berada pada kisaran lima persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,” ungkap Agus, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat SDM industri nasional, Menperin menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan vokasi selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. 

    “Bapak Presiden (Prabowo) menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan dapat memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” imbuhnya.

    Penegasan tersebut juga selaras dengan Asta Cita pemerintah sebagai misi pembangunan nasional, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi sebagai agenda strategis. 

    “Semua agenda besar tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki SDM industri yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

     

     

     

     

  • Cara Pemerintah Bikin SDM Industri Makin Unggul & Siap Kerja

    Cara Pemerintah Bikin SDM Industri Makin Unggul & Siap Kerja

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul. Salah satu langkah proaktif pemerintah, yakni memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengakselerasi industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja.

    “Tingkat pengangguran yang masih berada pada kisaran lima persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,” ujar Agus dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Oleh karena itu, dalam konteks memperkuat SDM industri nasional, Agus menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan vokasi selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan.

    “Bapak Presiden menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan dapat memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” terangnya.

    Hal ini juga selaras dengan Asta Cita pemerintah sebagai misi pembangunan nasional, yang menempatkan pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi sebagai agenda strategis.

    “Semua agenda besar tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki SDM industri yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

    Ia memaparkan pihaknya telah menyusun Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka pembangunan industri nasional ke depan. Strategi ini menempatkan transformasi industri dalam empat arah besar, yang meliputi peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi, pembangunan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan, percepatan penerapan teknologi digital dalam proses manufaktur, serta pembangunan industri yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat industrialisasi.

    “Seluruh arah tersebut hanya dapat berjalan apabila Indonesia memiliki SDM yang unggul dan inovatif dalam mengelola kemajuan teknologi dan dinamika pasar global,” tutur Agus.

    Dalam rangka memastikan kebutuhan SDM industri terpenuhi, Kemenperin telah membangun ekosistem vokasi yang terintegrasi melalui jaringan 13 Politeknik dan Akademi Komunitas, 9 Sekolah Menengah Kejuruan, serta 7 Balai Diklat Industri. Seluruh lembaga ini memiliki spesialisasi pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor industri secara langsung.

    Kemenperin juga terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kurikulum link and match, teaching factory, magang industri, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik untuk memastikan pendidikan vokasi selalu selaras dengan perkembangan teknologi terbaru.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total 2.993 lulusan tahun ini, sebanyak 49,28 persen telah terserap bekerja, melanjutkan studi, atau menjalankan usaha mandiri.

    Selain itu, sebanyak 151 lulusan Program Setara Diploma 1 yang merupakan hasil kerja sama dengan industri, seluruhnya telah terserap bekerja. Hal ini menjadi bukti kuat atas meningkatnya kepercayaan sektor industri terhadap kualitas pendidikan vokasi Kemenperin.

    Doddy juga menjelaskan bahwa BPSDMI terus mendorong transformasi kelembagaan dengan memperluas status Badan Layanan Umum (BLU) bagi Politeknik di bawah Kemenperin, serta meningkatkan akreditasi nasional dan internasional. Langkah ini diambil untuk memastikan lembaga pendidikan vokasi memiliki tata kelola yang unggul, fleksibel, dan mampu bersaing di kancah global.

    Pada kesempatan yang sama, Agus telah mengukuhkan dua Guru Besar baru, yaitu Prof. Dr. Candra Irawan, M.Si. dari Politeknik AKA Bogor dan Prof. Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T. dari Politeknik STMI Jakarta. Keduanya memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan riset di bidang kimia bahan alam, teknik industri otomotif, serta inovasi proses industri.

    Agus menyampaikan bahwa pengukuhan Guru Besar ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi para akademisi, tetapi juga menjadi kebanggaan institusional karena akan memperkuat peran perguruan tinggi vokasi dalam menghasilkan riset terapan yang relevan bagi kebutuhan industri.

    (rea/kil)

  • Sejalan Asta Cita, Menperin Perkuat Pendidikan Vokasi Pacu Kualitas SDM Industri Nasional 28 November 2025

    Sejalan Asta Cita, Menperin Perkuat Pendidikan Vokasi Pacu Kualitas SDM Industri Nasional 28 November 2025

    Sejalan Asta Cita, Menperin Perkuat Pendidikan Vokasi Pacu Kualitas SDM Industri
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang unggul melalui penyelenggaraan Wisuda Serentak Politeknik dan Akademi Komunitas Tahun 2025 
    Sebanyak 2.993 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan vokasi resmi dikukuhkan, bersamaan dengan pengukuhan dua guru besar baru yang diharapkan memperkuat peran riset dan inovasi dalam
    pembangunan industri
    nasional.
    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa keberhasilan meluluskan ribuan tenaga vokasi industri menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat daya saing manufaktur nasional, terutama di tengah percepatan transformasi industri global.
    Menurut dia, kemajuan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, melainkan sangat bergantung pada kualitas manusia yang menggerakkannya.
    “Visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat diwujudkan hanya dengan membangun fisik atau menarik investasi. Fondasinya adalah SDM unggul yang menguasai teknologi masa depan, memahami proses industri modern, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global yang begitu cepat,” ujar Agus dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/11/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam sambutannya pada Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas Kemenperin 2025 di Politeknik AKA Bogor, Kamis (27/11/2025).
    Dia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial bonus demografi, dengan penduduk usia produktif mencapai lebih dari 218 juta orang. Momentum tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat industrialisasi dan memperluas kesempatan kerja.
    “Tingkat pengangguran yang masih berada di kisaran 5 persen mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kesiapan angkatan kerja memasuki pasar kerja nasional maupun global,” kata Agus.
    Dalam konteks itu, ia menegaskan bahwa pembangunan pendidikan vokasi sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa penguatan pendidikan vokasi merupakan strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan.
    “Bapak Presiden menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” tambah Agus.
    Penegasan itu juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah sebagai misi pembangunan nasional yang memuat agenda pembangunan manusia unggul, percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, hilirisasi berkelanjutan, serta transformasi digital dan inovasi teknologi.
    “Seluruh agenda tersebut hanya dapat dicapai apabila Indonesia memiliki SDM industri yang kompeten, adaptif, produktif, dan siap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Agus.
    Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa Kemenperin telah menyusun Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka pembangunan industri ke depan.
    Strategi tersebut menempatkan transformasi industri dalam empat arah utama, yakni peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi, pembangunan industri hijau dan berkelanjutan, percepatan penerapan teknologi digital dalam manufaktur, serta pembangunan industri inklusif agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan masyarakat luas.
    “Seluruh arah tersebut hanya dapat berjalan apabila Indonesia memiliki SDM unggul dan inovatif dalam mengelola kemajuan teknologi dan dinamika pasar global,” ujar Agus.
    Untuk menjamin ketersediaan SDM industri, Kemenperin membangun ekosistem vokasi terintegrasi melalui jaringan 13 politeknik dan akademi komunitas, 9 sekolah menengah kejuruan (SMK), serta 7 balai diklat industri. Seluruh lembaga ini memiliki spesialisasi pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri secara langsung.
    Kemenperin juga memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri melalui kurikulum
    link and match, teaching factory
    , magang industri, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar pendidikan vokasi selalu selaras dengan perkembangan teknologi terbaru.
    Kepala Badan Pengembangan
    Sumber Daya Manusia
    Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi melaporkan bahwa dari total 2.993 lulusan pada 2025, sebanyak 49,28 persen telah terserap bekerja, melanjutkan pendidikan, atau menjalankan usaha mandiri.
    Adapun 151 lulusan program setara Diploma 1 (D1) hasil kerja sama dengan industri seluruhnya telah terserap bekerja, sebagai bukti meningkatnya kepercayaan industri terhadap kualitas pendidikan vokasi Kemenperin.
    Doddy menambahkan bahwa BPSDMI terus mendorong transformasi kelembagaan melalui perluasan status Badan Layanan Umum (BLU) di politeknik Kemenperin serta peningkatan akreditasi nasional dan internasional. Langkah ini diambil untuk memastikan lembaga pendidikan vokasi memiliki tata kelola unggul, fleksibel, dan berdaya saing global.
    Pada kesempatan tersebut, Agus mengukuhkan dua guru besar baru Profesor (Prof) Doktor (Dr) Candra Irawan (Politeknik AKA Bogor), dan Prof Dr Siti Aisyah (Politeknik STMI Jakarta).
    Keduanya berkontribusi signifikan dalam riset kimia bahan alam, teknik industri otomotif, serta inovasi proses industri. Menurut Agus, pengukuhan ini bukan hanya kebanggaan pribadi para akademisi, tetapi juga kebanggaan institusi karena memperkuat kontribusi riset terapan bagi kebutuhan industri.
    Di hadapan para wisudawan, ia berpesan agar lulusan menjaga integritas, memperkuat karakter, dan terus meningkatkan kompetensi sebagai kunci sukses di dunia kerja.
    Agus mendorong para lulusan untuk tidak berhenti belajar, adaptif terhadap perubahan, membangun jejaring, dan memberikan kontribusi bagi Indonesia maupun di tingkat global.
    “Bermimpilah setinggi mungkin dan wujudkan mimpi itu dengan kerja keras, disiplin, serta ketekunan. Jadilah SDM unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” pesannya.
    Kemenperin mencatat, lulusan lembaga vokasi di bawah Kemenperin tidak hanya berkarier di industri dalam negeri, tetapi juga di lebih dari 15 negara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan vokasi Indonesia telah mendapatkan pengakuan global dan menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok manufaktur dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Sebut Tahun Depan Tidak Ada Insentif Buat Industri Otomotif

    Airlangga Sebut Tahun Depan Tidak Ada Insentif Buat Industri Otomotif

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun depan tidak ada insentif buat industri otomotif. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemerintah sedang menggodok insentif industri otomotif buat tahun depan.

    “Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada,” buka Airlangga kepada wartawan di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Airlangga menyebut, industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” sambung politisi Partai Golkar tersebut.

    “Lagi dikaji (rencana pemberian insentif pemberian otomotif). Dikaji, tapi belum (ada keputusan),” sambung Airlangga.

    Pernyataan Airlangga bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Logo mobil hybrid. Foto: Doc. ACEA

    Sebelumnya Agus mengatakan industri otomotif adalah industri yang sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia. Maka itu pemerintah akan memberikan insentif lagi tahun depan.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” kata Agus di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang (26/11/2025).

    “Backward dan forward linkage paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” terang Agus.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    (lua/lth)

  • Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemandirian industri nasional, khususnya pada sektor kepemudaan dan keolahragaan.

    Upaya ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai Sinergitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh struktur industri olahraga dalam negeri, mulai dari alat olahraga, apparel, hingga alas kaki.

    “Industri olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Kinerja ekspor yang terus tumbuh, kualitas produk yang meningkat, serta komitmen standardisasi menunjukkan bahwa industri kita semakin siap bersaing di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/11/2025).

    Industri alat olahraga Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif. Pada 2024, ekspor tumbuh 4,6% menjadi US$ 275,3 juta, dan hingga September 2025 nilai ekspor telah mencapai US$ 222,3 juta atau naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Produk olahraga Indonesia semakin kuat di pasar internasional dengan negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan China.

    Menurut data BPS dan SIINas, Indonesia memiliki 128 unit industri alat olahraga yang menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja, tersebar di berbagai provinsi termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.

    Pulau Jawa tetap menjadi basis produksi utama dengan 14 Sentra IKM alat olahraga yang berfungsi sebagai pusat produksi, pembinaan, dan pengembangan teknologi.

    Di samping alat olahraga, industri olahraga nasional juga mencakup subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi, terutama pakaian olahraga. Selama tiga tahun terakhir, industri pakaian jadi mengalami tantangan besar baik pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.

    Sementara itu, subsektor industri sepatu olahraga justru menjadi salah satu komoditi industri pengolahan nonmigas terbesar penyumbang nilai ekspor, yaitu di posisi 9 terbesar. Adapun negara tujuan ekspor terbesar industri ini yaitu ke Amerika Serikat (36,1%).

    Pada subsektor apparel, industri pakaian jadi berkontribusi sekitar 4,3% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto 5,07% pada periode Januari-September 2025. Industri sepatu olahraga juga tetap menjadi komoditas strategis dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,06 miliar pada Januari-Agustus 2025.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga mendorong pelaku industri olahraga untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui program pegembangan industri alat olahraga berbasis SNI, pemerintah telah menyusun mekanisme sertifikasi yang mencakup pendaftaran produk, proses sertifikasi oleh lembaga berwenang, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat SNI.

    Selain memenuhi pasar ekspor, industri alat olahraga nasional juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara optimal, baik kebutuhan atlet, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, maupun konsumsi masyarakat umum.

    Pertumbuhan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat di masyarakat membuka ruang pasar yang sangat besar bagi produk nasional. Dalam konteks pemenuhan permintaan domestik tersebut, Kemenperin mendorong kebijakan izin edar berbasis threshold TKDN dan pemberlakuan SNI wajib untuk berbagai jenis alat olahraga.

    Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia berasal dari pelaku industri yang memproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang memadai serta memenuhi standar mutu dan keamanan. Menperin menegaskan bahwa penguatan TKDN dan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dua instrumen vital dalam membangun kemandirian dan kualitas industri olahraga nasional.

    Saat ini terdapat 37 pelaku industri yang telah menghasilkan produk ber-TKDN hingga lebih dari 65%, meliputi bola, raket, shuttlecock, perlengkapan gymnastik, hingga peraga pendidikan.

    “Melalui TKDN, pemerintah ingin memastikan bahwa belanja produk olahraga nasional dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal,” jelas Menperin.

    Sementara itu, penerapan SNI terus diperluas sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing produk. Menperin menyebut penerapan SNI bukan hanya memenuhi ketentuan teknis, tetapi memastikan bahwa setiap produk alat olahraga benar-benar aman, berkualitas, dan kompetitif secara internasional.

    Hingga kini, sudah terdapat enam pelaku industri yang menjadi pionir produk ber-SNI yang mengikuti standar federasi internasional. Sejalan dengan itu, Kemenperin juga mendorong penerapan SNI wajib bagi alat olahraga dan apparel tertentu.

    Standardisasi ini memastikan produk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan, baik untuk penggunaan harian maupun kebutuhan prestasi. Menperin menekankan bahwa proses sertifikasi pun dibuat lebih selektif.

    “Proses sertifikasi SPPT SNI memang kami buat lebih sulit dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan juga perlindungan konsumen,” tegasnya.

    Penerapan TKDN dan SNI ini memberikan dampak signifikan diantaranya menumbuhkan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan usaha, membangun fondasi yang kuat agar industri alat olahraga dapat menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenperin dalam memperkuat kualitas dan kemandirian produk olahraga dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong kemudahan dan keberlanjutan ekosistem industri.

    “Deregulasi ini jangan mengekang, justru mensupport ekosistem industri agar dimudahkan,” tegas Erick yang menambahkan bahwa regulasi yang adaptif akan membuka ruang inovasi dan membantu pelaku industri tumbuh lebih cepat.

    Kemenperin dan Kemenpora menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, termasuk penguatan rantai pasok industri olahraga, pengembangan SDM melalui pelatihan dan pemagangan, integrasi data dan teknologi, promosi penggunaan produk lokal, hingga pengembangan kawasan industri tematik olahraga.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/hns)