Xcloud.id

Tag: Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Beli Rumah Bebas PPN, Menperin Sebut Jadi Angin Segar Industri Manufaktur

    Beli Rumah Bebas PPN, Menperin Sebut Jadi Angin Segar Industri Manufaktur

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung dan mengapresiasi atas kebijakan pemerintah dalam memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga 31 Desember 2026.

    Kebijakan tersebut dinilai strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi industri manufaktur nasional.

    Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan luas dengan industri dalam negeri.

    “Kementerian Perindustrian menyambut baik dan memberikan apresiasi atas perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026. Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor properti yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai subsektor industri manufaktur,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

    Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, yang memberikan insentif PPN DTP 100% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. Insentif ini berlaku untuk rumah baru yang siap huni dan diserahkan pertama kali oleh pengembang pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

    “Insentif ini tidak hanya meringankan beban biaya bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama, tetapi juga akan menggeliatkan sektor properti nasional yang memiliki efek multiplier tinggi terhadap perekonomian. Hal ini sejalan dengan strategi penguatan industri dan konsumsi dalam negeri,” ujar Agus.

    Agus menjelaskan, sektor properti memiliki rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak subsektor industri, antara lain industri semen, keramik, kaca, logam dasar, furnitur, bahan material bangunan, alat listrik dan alat rumah tangga, serta sektor penunjang lainnya.

    Oleh karena itu, setiap stimulus yang diberikan kepada sektor properti akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan permintaan produk industri dalam negeri.

    “Perpanjangan PPN DTP ini akan memacu aktivitas pembangunan dan transaksi properti, yang pada akhirnya meningkatkan utilisasi kapasitas di berbagai industri pendukungnya. Hal ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta menjaga stabilitas produksi di sektor manufaktur,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Agus menilai bahwa kebijakan PPN DTP tersebut juga memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun perencanaan usaha dan investasi.

    “Dengan adanya stimulus fiskal yang berkelanjutan hingga 2026, pelaku industri memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok domestik, serta meningkatkan daya saing produk nasional,” tutup Agus.

    (ily/ara)

  • Kata Menkeu Purbaya Soal Usulan Insentif Otomotif 2026

    Kata Menkeu Purbaya Soal Usulan Insentif Otomotif 2026

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan insentif industri otomotif dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmista.

    Menkeu Purbaya mengaku belum membahas rencana insentif otomotif. Rencana insentif tersebut masih dalam tahap awal atau sekadar usulan sektoral.

    “Belum, nanti saya akan diskusi sama mereka dulu. Tapi belum saya bahas tentang itu,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Rabu (31/12/2025) dikutip dari CNBC Indonesia.

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita aktif mendorong adanya stimulus tambahan bagi industri otomotif guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu produksi domestik di tengah tantangan ekonomi global.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar industri otomotif mendapatkan insentif tahun depan. Sebab, Agus menilai industri otomotif memiliki dampak yang besar.

    “Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan, tidak mungkin kita abaikan. Forward, backward linkage yang luar biasa besar, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa besar, nilai tambah untuk ekonominya juga luar biasa besar. Dan oleh sebab itu, kami akan tetap mengusulkan insentif atau stimulus kepada pemerintah untuk sektor otomotif,” kata Agus.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan usulan insentif otomotif sudah disampaikan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, ada sejumlah perbedaan pendekatan dibandingkan kebijakan sebelumnya.

    “Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah ada perbedaan. Di sini kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibanding dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN, dan sebagainya, itu kita buat lebih detail,” kata Agus

    Tarik garis ke belakang, pada masa pandemi Covid-19 di 2021 lalu pemerintah memberi insentif, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) secara bertahap untuk kendaraan bermotor baru dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc, yang memenuhi syarat kandungan lokal minimal 70%.

    dalam rancangan insentif otomotif terbaru, Agus memberikan bocoran di mana bantuan ini ditujukan buat mendorong produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Agus pun merespons adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP (lithium ferro phosphate) mendapat stimulus lebih kecil, sedangkan EV dengan bahan baku nikel mendapat stimulus lebih besar.

    “Tapi yang paling penting, bagi kita untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan itu juga lebih detail lagi insentifnya,” tegas Agus.

    Dia menjelaskan, prinsip utama dalam usulan terbaru ini adalah keterikatan insentif dengan TKDN dan batas emisi. Artinya, tidak semua kendaraan otomatis mendapatkan stimulus.

    “Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian. Jadi TKDN dan emisi,” kata Agus.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga mulai mengatur batas harga kendaraan di tiap segmen sebagai syarat penerima insentif. Langkah ini disebut Agus sebagai upaya menjaga agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Dan dalam usulan baru ini kita menetapkan harga. Harga yang kita tetapkan dari masing-masing segmen supaya mereka bisa mendapatkan manfaat. Dan tentu yang harus digarisbawahi ini adalah kami sangat memperhatikan konsumen,” ujarnya.

    Khusus untuk kendaraan listrik, Agus menegaskan fokus pemerintah adalah mendorong pembeli pertama agar adopsi electric vehicle (EV) semakin luas. “Kalau kita bicara soal electric car, first buyers itu menjadi prioritas kami. Angka-angkanya nanti bisa spill pelan-pelan,” tambahnya.

    (riar/lua)

  • Bocoran Insentif Otomotif 2026, Ada Syarat TKDN dan Batas Emisi

    Bocoran Insentif Otomotif 2026, Ada Syarat TKDN dan Batas Emisi

    Jakarta –

    Pemerintah sedang menggodok insentif otomotif untuk tahun 2026. Menurut penjelasan Kementerian Perindustrian, usulan insentif otomotif yang diajukan ke Kementerian Keuangan bakal lebih spesifik lagi, mencakup syarat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan emisi gas buang.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan usulan insentif otomotif sudah disampaikan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, ada sejumlah perbedaan pendekatan dibandingkan kebijakan sebelumnya.

    “Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah ada perbedaan. Di sini kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibanding dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN, dan sebagainya, itu kita buat lebih detail,” kata Agus dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/1/2026).

    Tarik garis ke belakang, pada masa pandemi Covid-19 di 2021 lalu pemerintah memberi insentif, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) secara bertahap untuk kendaraan bermotor baru dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc, yang memenuhi syarat kandungan lokal minimal 70%.

    Nah dalam rancangan insentif otomotif terbaru, Agus memberikan bocoran di mana bantuan ini ditujukan buat mendorong produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Agus pun merespons adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP (lithium ferro phosphate) mendapat stimulus lebih kecil, sedangkan EV dengan bahan baku nikel mendapat stimulus lebih besar.

    “Tapi yang paling penting, bagi kita untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan itu juga lebih detail lagi insentifnya,” tegas Agus.

    Dia menjelaskan, prinsip utama dalam usulan terbaru ini adalah keterikatan insentif dengan TKDN dan batas emisi. Artinya, tidak semua kendaraan otomatis mendapatkan stimulus.

    “Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian. Jadi TKDN dan emisi,” kata Agus.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga mulai mengatur batas harga kendaraan di tiap segmen sebagai syarat penerima insentif. Langkah ini disebut Agus sebagai upaya menjaga agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Dan dalam usulan baru ini kita menetapkan harga. Harga yang kita tetapkan dari masing-masing segmen supaya mereka bisa mendapatkan manfaat. Dan tentu yang harus digarisbawahi ini adalah kami sangat memperhatikan konsumen,” ujarnya.

    Khusus untuk kendaraan listrik, Agus menegaskan fokus pemerintah adalah mendorong pembeli pertama agar adopsi electric vehicle (EV) semakin luas. “Kalau kita bicara soal electric car, first buyers itu menjadi prioritas kami. Angka-angkanya nanti bisa spill pelan-pelan,” tambahnya.

    Sebelumnya mobil listrik full baterai menjadi salah satu jenis mobil yang memperoleh insentif otomotif. Insentif tersebut meliputi bebas PPnBM, PPN DTP 10%, bea masuk 0%. Ketiga insentif tersebut resmi berakhir pada 31 Desember 2025 kemarin.

    (lua/riar)

  • Menperin Tak Masalah Pabrik Pindah ke Daerah dengan Upah Murah, Asal…

    Menperin Tak Masalah Pabrik Pindah ke Daerah dengan Upah Murah, Asal…

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bicara soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan kaitannya dengan relokasi pabrik. UMP di beberapa daerah yang terdapat titik-titik industri diketahui naik cukup tinggi.

    Kabupaten Bekasi dan Karawang misalnya yang pada 2026 upahnya ditetapkan menjadi Rp 5,9 juta dan Rp 5,8 juta. Di sisi lain, beban upah tinggi kerap dijadikan alasan pengusaha memindahkan pabriknya ke wilayah dengan UMP rendah seperti Jawa Tengah.

    Agus mengaku tak mau ambil pusing soal isu relokasi. Dengan catatan, perpindahan pabrik itu masih dilakukan di Tanah Air dan tidak mengurangi kapasitas produksi.

    “UMP, oleh sebab itu kami berharap adanya wisdom yang tinggi dari kepala daerah. Kita tidak boleh lupa, berkali-kali sampaikan bahwa kami di Kemenperin tidak terlalu pusing dengan adanya relokasi pabrik, selama relokasi itu tetap di wilayah NKRI, dan kedua tidak mengurangi kapasitas produksi,” ujar Agus dalam Konferensi Pers Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2025 dan Outlook Industri Manufaktur 2026 di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

    Agus menjelaskan, pemerintah daerah harus menetapkan UMP secara kompetitif supaya investor tidak lari ke daerah lain. Bahkan upah yang rasional dinilai dapat menarik investasi baru.

    “Karena akhirnya daerah sendiri yang dia perlu menetapkan UMP yang kompetitif agar supaya pabrik-pabrik stay di daerahnya masing-masing, atau pabrik-pabrik baru investasi baru masuk ke daerahnya masing-masing karena UMP rasional,” tambah dia.

    Agus menilai kondisi ini normal dan tidak hanya dialami Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah berkompetisi secara sehat untuk menarik investasi ke wilayah mereka.

    “Dan ini terjadi di mana pun di dunia, dan sehat-sehat saja menurut saya bahwa adanya dalam ‘kompetisi’ antar daerah, sehat-sehat saja. Masing-masing daerah harus mampu, harus bisa menciptakan kebijakan daerahnya yang memang akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih baik bagi daerahnya,” tuturnya.

    Terkait UMP 2026 dan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja, Agus yakin target Kemenperin tetap tercapai. Kemenperin menargetkan persentase tenaga kerja terhadap total pekerja secara nasional mencapai 14,68% pada tahun depan.

    “Dan apakah kita yakin dengan kondisi seperti itu penyerapan tenaga kerja tahun 2026 bisa tercapai sesuai target kita? Menurut saya saya yakin, bahwa kepala daerah harus punya wisdom sangat tinggi, kedua yang menjadi penting dalam penyerapan tenaga kerja kan investasi, itu sesuatu yang kita perhatikan,” sebut Agus.

    Selain itu, kepastian regulasi bagi investor juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, Agus percaya kebijakan TKDN dapat memberi kepastian bagi investor, sebab produk mereka akan terserap oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN hingga BUMD.

    Lihat juga Video: Angka 8 di Balik Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Rp 65 T Hari Ini

    (ily/ara)

  • Kemenperin ‘Rayu’ Purbaya Biar Insentif Otomotif Lanjut 2026

    Kemenperin ‘Rayu’ Purbaya Biar Insentif Otomotif Lanjut 2026

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai ‘merayu’ Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar insentif otomotif tetap berlanjut tahun depan. Kemenperin, melalui Agus Gumiwang Kartasasmita, telah mengirim surat resmi.

    Kepastian tersebut disampaikan langsung Febri Hendri Antoni selaku Juru Bicara (Jubir) Kemenperin. Kini, pihaknya tinggal menunggu balasan dari kementerian terkait.

    “Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita pada hari ini (kemarin) telah mengirim surat kepada Menkeu terkait dengan usulan insentif otomotif untuk tahun 2026,” ujar Febri Hendri, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (31/12).

    Insentif otomotif diupayakan lanjut tahun depan. Foto: Andhika Prasetia

    Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai detail insentif yang diusulkan, dia memilih bungkam. Menurut Febri, substansi surat tersebut masih bersifat terbatas dan hanya diketahui pihak-pihak tertentu, seiring proses pembahasan yang masih berjalan di internal pemerintah.

    “Yang kedua, apa isi usulannya? Seperti pertanyaan tadi, hanya tiga yang tahu. Pertama Bapak Menteri Perindustrian, yang kedua Bapak Menteri Keuangan, yang ketiga Tuhan. Hanya itu yang bisa saya jawab pertanyaannya,” tuturnya.

    Langkah tersebut membuktikan, Kemenperin masih terus berupaya agar insentif otomotif tetap ada tahun depan. Keputusan itu terasa masuk akal. Sebab, penjualan mobil di Indonesia 2026 diprediksi masih berat dan penuh tantangan.

    Diberitakan sebelumnya, Purbaya sempat bicara mengenai kelanjutan insentif otomotif di Indonesia tahun depan. Ketika itu, dia menegaskan, pihaknya belum menerima proposal akhir dari Kemenperin mengenai kebijakan terkait.

    “Saya akan lihat dulu seperti apa, dan kita akan lihat juga dampak insentif sebelumnya seperti apa ke penjualan mobil, ke industri, ke lapangan kerja. Nanti kita lihat, tapi saya belum dapat proposal akhir dari Kemenperin,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, pekan lalu.

    Kemenperin melalui Agus Gumiwang berkali-kali menyampaikan harapannya untuk melanjutkan program terkait tahun depan. Namun, keinginan tersebut harus menemui tantangan. Sebab, pemerintah ingin mengalihkan dananya untuk pengembangan mobil nasional.

    (sfn/sfn)

  • Menperin Tak Masalah Pabrik Pindah ke Daerah dengan Upah Murah, Asal…

    Menperin Beberkan Kinerja Manufaktur RI, Tumbuh di Tengah Gejolak Global

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan kinerja Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) sepanjang 2025. Menurut Agus, kinerja IMPN tahun ini cenderung baik di tengah tantangan dari sisi domestik dan mancanegara.

    Tekanan ekonomi tak hanya dialami Indonesia melainkan negara-negara lain di dunia. Namun, Indonesia berhasil bertahan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dan manufakturnya di atas 5%.

    “Namun dengan tahun yang kita anggap begitu beratnya tahun 2025, kita bisa melihat data catatannya, bahwa untuk Indonesia kinerja ekonomi, kinerja manufaktur itu cukup baik. Tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5%, sementara kita di atas 5%,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2025 dan Outlook Industri Manufaktur 2026 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

    Secara rinci, pertumbuhan IPNM pada kuartal III sebesar 5,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%. Kontribusi IPNM terhadap PDB Nasional tercatat sebesar 17,27%.

    Kontribusi Investasi IPNM terhadap total investasi nasional tercatat sebesar 38,49% dengan nilai Rp 552 triliun. Selanjutnya kontribusi tenaga kerja IPNM sebesar 13,83% atau 20,26 juta orang. Ekspor IPNM diproyeksikan akan terus tumbuh mencapai US$ 232,61 miliar hingga akhir 2025.

    Sementara itu, untuk tahun depan pertumbuhan IPNM ditargetkan naik 5,51%, dengan target rasio kontribusi IPNM terhadap PDB nasional mencapai 18,56%. Kontribusi ekspor produk IPNM juga dipatok menjadi 74,85% terhadap total ekspor, sementara persentase tenaga kerja IPNM terhadap total pekerja ditargetkan mencapai 14,68%.

    Dari sisi kualitas, produktivitas tenaga kerja IPNM ditargetkan mencapai Rp 126,20 juta per orang per tahun. Nilai investasi sektor IPNM dipatok sebesar Rp 852,90 triliun, dengan sasaran porsi nilai tambah industri pengolahan di luar Jawa sebesar 33,25%.

    Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor industri prioritas sebesar 6,79 juta ton CO2 ekuivalen pada 2026. Pada kesempatan itu, Agus juga menyinggung soal capaian Manufacturing Value Added (MVA) yang dirilis Bank Dunia.

    Nilai MVA Indonesia tembus US$ 265,07 atau setara Rp 4.400 triliun (kurs Rp 16.600). Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia, melampaui rata-rata MVA global yang hanya US$ 78,73 miliar.

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memimpin jauh di atas Thailand yang berada di urutan kedua dengan nilai US$ 128,04 miliar. Indonesia juga mengungguli Vietnam dengan angka US$ 116,38 miliar di posisi ketiga, dan Malaysia dengan nilai MVA 94,93 miliar di posisi keempat.

    “Vietnam kita lihat, jadi selama ini pengamat yang mengatakan bahwa Vietnam bla bla bla. Jadi kalau kita lihat dari data ini, sudah dengan mudah menggambarkan bahwa size ekonomi kita, size manufaktur kita, termasuk penciptaan MVA kita jauh lebih besar,” tambah Agus.

    Di kawasan Asia, Indonesia masih di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan untuk level Asia. Namun, Agus optimis dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu menyusul MVA negara-negara lain.

    Lihat juga Video Mimpi Prabowo Agar Indonesia Jadi Bangsa Produsen dan Manufaktur

    (ily/ara)

  • Malaysia Kalahkan Penjualan Mobil di Indonesia, Dampaknya Ngeri Kalau Keterusan

    Malaysia Kalahkan Penjualan Mobil di Indonesia, Dampaknya Ngeri Kalau Keterusan

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia kalah dari Malaysia. Kalau tak buru-buru diberikan stimulus untuk mendongkrak penjualan, dampaknya cukup mengerikan.

    Penjualan mobil di Malaysia pada November 2025 tembus 77 ribuan unit. Nominal tersebut lebih tinggi dari penjualan wholesales di Indonesia yang hanya 74 ribuan unit pada periode serupa. Dengan demikian, penjualan mobil di Malaysia selama Januari-November 2025 telah mencapai 720 ribuan unit. Sementara pada periode yang sama, Indonesia baru tembus 710 ribuan unit.

    Malaysia diketahui mematok target 800 ribu unit mobil terjual pada tahun 2025. Sedangkan Indonesia, melihat merosotnya permintaan, Gaikindo merevisi target dari semula 900 ribu unit menjadi 780 ribu unit. Artinya target Malaysia masih lebih besar dari Indonesia. Kalaupun ini terjadi, itu artinya Malaysia akan menjadi raja mobil di ASEAN. Situasi ini justru bisa membahayakan industri otomotif Indonesia.

    Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengungkap, bila situasinya berlanjut terus, maka bukan tidak mungkin juga investor beramai-ramai kabur dan pindah ke negeri jiran.

    “Ini yang saya khawatirkan, tahun 2025 ini penjualan domestik otomotif di Indonesia ini mungkin sudah sama dengan Malaysia. Kalau situasi ini berlanjut terus, nanti investasinya akan masuk ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Ya, itu yang harus kita perhatikan bersama,” terang Bob dikutip CNBC Indonesia.

    Menurutnya, dibutuhkan stimulus untuk membuat pasar kembali bergairah. Dia mencontohkan pemberian insentif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang diberikan pemerintah pada era Covid-19. Penjualan mobil pun berhasil terdongkrak menjadi 1 juta unit lagi. Pun stimulus tersebut justru memberikan keuntungan bagi pemerintah, produsen, hingga konsumen.

    Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan jenis stimulus untuk mendongkrak penjualan mobil di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengumumkan akan menyetop insentif di sektor otomotif nasional. Kendati demikian, belum jelas jenis insentif yang bakal disetop pemerintah. Kalau bicara sektor otomotif keseluruhan, pemerintah diketahui memberikan insentif untuk mobil listrik berupa PPN, PPnBM, hingga pembebasan bea masuk. Mobil hybrid juga mendapat insentif PPnBM 3 persen. Mobil LCGC juga demikian, hanya dikenai PPnBM 3 persen.

    Namun pernyataan Airlangga justru bertolak belakang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya Agus mengatakan industri otomotif adalah industri yang sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia. Maka itu pemerintah akan memberikan insentif lagi tahun depan.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” jelas Agus.

    (dry/din)

  • Lewat TKDN, Menperin Ingin Pengadaan Pemerintah Jadi Lokomotif Pertumbuhan Industri

    Lewat TKDN, Menperin Ingin Pengadaan Pemerintah Jadi Lokomotif Pertumbuhan Industri

    Liputan6.com, Jakarta – Daikin kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung kemajuan industri nasional dengan berpartisipasi pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri 2025.

    Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian ini berfokus untuk memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui optimalisasi pengadaan pemerintah.

    Dalam kesempatan ini, Daikin menghadirkan produk andalan sekaligus produk perdana yang diproduksi langsung di Indonesia, AC Nusantara Prestige dengan ketiga seri yakni ALPHA, BETA, dan Super Mini Split (SMS).

    Guna mendorong penguatan P3DN, Kementerian Perindustrian menyediakan e-katalog khusus produk lokal, di mana AC Nusantara Prestige menjadi salah satu produk yang telah terdaftar di dalamnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa pengadaan pemerintah harus menjadi lokomotif pertumbuhan industri nasional. “Salah satu caranya adalah memastikan e-katalog dibanjiri oleh produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN,” ujarnya dikutip, Rabu (24/12/2025).

    Kemenperin juga telah melakukan reformasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian terbaru, guna mengakselerasi keterlibatan sektor industri. Reformasi ini mencakup penyederhanaan penghitungan TKDN, percepatan proses sertifikasi, kemudahan bagi industri kecil, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri.

    “Melalui Permenperin yang baru, kami ingin meyakinkan produsen agar berani dan aktif mencantumkan nilai TKDN pada produk-produk mereka. Dengan begitu, kita bisa membanjiri LKPP dan e-katalog dengan produk dalam negeri,” jelas Agus Gumiwang.

     

     

     

     

  • Insentif Mobil Listrik Lanjut atau Tidak? Begini Kata Kemenkeu

    Insentif Mobil Listrik Lanjut atau Tidak? Begini Kata Kemenkeu

    Jakarta –

    Insentif mobil listrik bakal berakhir dalam hitungan hari. Meski begitu, belum ada kejelasan, apakah program tersebut akan berlanjut atau tidak pada tahun depan. Lantas apa tanggapan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemegang anggaran?

    Agunan Samosir, Ahli Madya di Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, mengatakan, insentif mobil listrik untuk tahun depan masih pengkajian. Artinya, saat ini belum ada keputusan dari pemerintah, apakah bakal melanjutkan atau menyetop bantuan tersebut.

    “Ini (kelanjutan insentif otomotif) sudah pernah digaungkan, memang ada di tempat kami (Kemenkeu), tapi tempatnya berbeda. Saya kira ini masih dievaluasi dulu. Jadi tidak langsung diputuskan, begitu. Ini masih wacana dan akan coba dikaji lagi. Kalau kewenangannya di siapa (yang memutuskan?) ya biasanya ada di Kemenko Perekonomian ya,” ungkap Agunan menjawab pertanyaan detikOto dalam Diskusi Publik Insentif Kendaraan Listrik yang digelar oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Diberitakan sebelumnya, kelanjutan insentif otomotif, khususnya insentif buat mobil listrik, mengundang banyak perdebatan. Soalnya, antar lembaga tidak satu suara. Misalnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan tidak ada insentif otomotif tahun depan. Dananya mau dialihkan buat program mobil nasional.

    “Anggarannya tentu kita punya rencana (membangun) mobil nasional, sehingga kita bisa belajar juga sebetulnya dari VinFast. Sedang dalam proses,” bilang Airlangga di pabrik VinFast, Subang, Jawa Barat, belum lama ini.

    Di arena pameran GJAW 2025, Airlangga juga menegaskan bahwa industri otomotif Indonesia sudah mandiri. Tak butuh lagi bantuan stimulus dari pemerintah. Airlangga bilang industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” kata Airlangga.

    Pernyataan Airlangga bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus berkata, industri otomotif adalah industri sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia. Maka itu pemerintah akan memberikan insentif lagi tahun depan.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” ungkap Agus.

    “Backward dan forward linkage paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” terang Agus.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    (lua/rgr)

  • Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Kemenperin-Hippindo perkuat akses IKM pangan jadi suplier ritel

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) sektor pangan agar bisa menjadi suplier pasar ritel dan industri besar.

    Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan temu bisnis (Business Matching) sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO di Jakarta, Rabu.

    ‎Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita mengungkapkan, kegiatan temu bisnis ini merupakan upaya penguatan kemitraan IKM dengan ritel yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

    ‎Kata dia, pada kegiatan kemitraan tahun ini, Ditjen IKMA melibatkan 53 IKM pangan sebagai peserta Business Matching dengan Hippindo.

    ‎‎”Kemitraan tak sekadar hubungan bisnis, tetapi sebuah kewajiban strategis untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, berdaya saing, dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha kecil, menengah maupun besar, dapat tumbuh bersama dalam satu rantai nilai yang saling mendukung dengan sektor ekonomi lainnya,” kata Reni.‎

    Menurutnya, kemitraan untuk industri pangan dipilih karena dari seluruh subsektor industri pengolahan nonmigas (IPNM), industri pangan menyumbang 37,87 persen atau 7,08 persen dari total PDB nasional triwulan III 2025.

    ‎Lebih spesifik, IKM pangan memegang peran penting dengan jumlahnya sebesar 2,07 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja mencapai 4,56 juta orang, sehingga disebut sebagai sektor padat karya yang sangat strategis.

    Tahun lalu, pihaknya dan Hippindo juga melaksanakan Business Matching IKM Pangan dan Furnitur yang berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi ritel dan IKM memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

    ‎‎“Kegiatan tersebut menghasilkan nilai transaksi potensial lebih dari Rp40 miliar, disertai beragam tindak lanjut seperti permintaan sampel, uji produk, negosiasi harga, hingga permohonan white label,” ungkap Reni.

    ‎Ia mengakui, dalam pelaksanaan kemitraan ini masih terdapat tantangan berupa IKM yang terkendala administratif, penyesuaian margin dengan skema pembelian ritel, hingga kebutuhan penyesuaian kemasan untuk standar rak dan private label.

    ‎‎Tantangan tersebut menjadi evaluasi bagi Ditjen IKMA untuk memperkuat sistem pembinaan, termasuk meningkatkan pendampingan teknis, membantu kesiapan legal dan dokumen usaha, serta mendukung perbaikan kualitas kemasan dan proses produksi.

    ‎‎“Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA dan Hippindo telah menyepakati penguatan pembinaan, mulai dari pendampingan hingga kurasi IKM yang lebih tepat sasaran,” katanya.

    ‎‎Lebih lanjut, Dirjen IKMA menilai sektor ritel memegang peranan strategis sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, serta motor penggerak pertumbuhan produk dalam negeri.

    Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mencatat pada September 2025 Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,8 persen (yoy) meningkat dari 3,5 persen pada bulan sebelumnya, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan perlengkapan rumah tangga.

    ‎Pertumbuhan ini diperkuat oleh struktur demografi Indonesia dengan kelas menengah berdaya beli tinggi, serta generasi milenial dan gen Z yang memiliki pola konsumsi modern, melek digital, dan semakin berpihak pada produk lokal.

    ‎‎“Kondisi tersebut menjadikan ritel modern sebagai jalur penting bagi IKM untuk memperluas pasar,” kata Reni.

    ‎Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu menyatakan IKM membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat sebagai tulang punggung industri nasional.

    ‎Oleh karena itu, kata dia pihaknya konsisten melaksanakan berbagai program pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing IKM, termasuk kegiatan temu bisnis.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.