Tag: Agus Fatoni

  • Beda Pengakuan Kades Hilikara dan Dinkes Sumut, Kaki NN Berbentuk O Viral Diduga Korban Penyiksaan – Halaman all

    Beda Pengakuan Kades Hilikara dan Dinkes Sumut, Kaki NN Berbentuk O Viral Diduga Korban Penyiksaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terjadi perbedaan keterangan antara Kepala Desa Hilikara, Ponisman Giawa dengan Dinas Kesehatan Sumatra Utara (Dinkes Sumut) mengenai kondisi NN (10), bocah asal Nias Selatan dengan kaki bengkok.

    Terbaru hasil pemeriksaan Dinkes Sumut menyatakan telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada NN.

    Hasil pemeriksaan kesehatan meliputi radiologi, rontgen dan dokter bedah mengatakan kondisi kaki gadis Nias tersebut mengalami kelainan bawaan lahir.

    Sementara Kades Ponisman menganggap kondisi kaki bengkok NN diduga karena penyiksaan.

    Hal itu berdasarkan kesaksian dalam kunjungan ke kediaman NN pada 27 Januari 2025 lalu.

    Menurutnya, kondisi berbeda dialami oleh NN sejak tiga tahun sebelumnya bertemu.

    Ponisman menganggap, tiga tahun lalu hanya satu kaki NN yang mengalami bengkok, kini kedua kakinya sama-sama bengkok. 

    Di sisi lain, adanya dugaan kekerasan terhadap anak juga tercium oleh Kepolisian.

    Polres Nias Selatan telah menetapkan satu tersangka berdasarkan hasil visum luar serta kesesuaian keterangan korban.

    Lantas berikut hasil keterangan Dinkes Sumut, Kades Hilikara dan Polres Nias Selatan terhadap kondisi NN:

    Versi Dinkes Sumut

    Tim Khusus Pemerintah Provinsi Sumut mengumumkan hasil pemeriksaan kondisi NN, bocah viral yang diduga disiksa keluarganya.

    NN telah menjalani pemeriksaan kesehatan radiologi, rontgen dan dokter bedah. 

    Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Sumut, dr Nelly Fitriani menjelaskan bahwa kondisi kaki bocah terdapat ada kelainan yang merupakan bawaan lahir.

    “Kami sudah bersama anak. Hasil rontgen sudah keluar. Dari foto thorax, ditemukan kelainan tulang belakang melengkung, yang merupakan kelainan kongenital atau bawaan lahir. Kaki korban juga tidak terlihat ada patahan, jadi kondisi tersebut sudah ada sejak lahir,” kata dr Nelly Fitriani, Jumat (31/1/2025). 

    Lanjut dr Nelly Fitriani mengungkapkan, bahwa kondisi kaki NN masuk dalam kategori stunting dan memiliki bentuk kaki letter O. Secara umum kondisinya dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan rujukan ke RSUP Haji Adam Malik. 

    Namun, Nelly juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan NN, bocah tersebut pernah mengalami penganiayaan oleh tantenya, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    “Namun hasil pemeriksaan kesehatan atau visum ditemukan memar di bagian paha anak tersebut. Kesaksian anak mengaku pernah dipukul oleh keluarganya. Dari hasil visum di puskesmas ada bukti tanda memar di paha yang diduga akibat pukulan,” jelas dr Nelly Fitriani. 

    Tim khusus Pemprov Sumut yang diutus PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni diketahui terdiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Dinas Sosial Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Pendidikan Sumut dan lintas instansi seperti kepolisian.

    Versi Kades Ponisman

    Kemudian kesaksian berikutnya datang dari Kades Ponisman, kepala desa tempat NN tinggal.

    Ponisman mengaku kondisi NN berbeda antara tiga tahun lalu dan saat ini.

    Tiga tahun lalu, kata dia, hanya satu kaki NN yang bengkok, sementara saat ini kedua kakinya bengkok.

    Diketahui kesaksian tersebut beredar dalam video viral di media sosial X pada Jumat (31/1/2025).

    Pada video yang diunggah akun @neVerAl0nely tertanggal 27 Januari lalu, Kades setempat memberi pengakuan.

    Ponisman menyatakan pernah mengunjungi N tiga tahun lalu dengan kondisi satu kakinya bengkok.

    Dalam video tersebut, Ponisman belakangan melakukan kunjungan serupa setelah kabar itu viral di media sosial.

    Pun juga menjadi atensi kepolisian setempat.

    Ponisman pun meyakini apa yang dialami N adalah dugaan penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh kerabat.

    “Diduga kuat, 3 tahun lalu Pemerintah Desa bersama Polsek Lolowau telah mengunjungi lokasi ini.  Dan kondisi anak itu waktu itu masih satu kakinya yang bengkok,” jelasnya dalam video yang tayang 102 ribu kali itu.

    “Apa yang kita lihat saat ini adalah berbanding terbalik dengan harapan kita, diduga kuat dialami penyiksaan, untuk lebih lanjut nanti pihak kepolisian yang menelusuri kasus itu.”

    Keterangan Polisi

    Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunarya, S.I.K, mengungkapkan bahwa dari tiga orang yang dilaporkan dalam kasus ini, satu orang telah resmi menyandang status tersangka.

    “Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, inisial D. Hal itu berdasarkan hasil visum luar dan berkesesuaian dengan keterangan korban,” ujar Kapolres dalam keterangannya saat dihubungi Tribun Medan, Rabu (29/1/2025).  

    Meskipun baru satu orang yang berstatus tersangka, pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring dengan perkembangan penyelidikan.

    Kapolres menegaskan bahwa pihaknya masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menunggu hasil visum dalam korban guna memperkuat alat bukti.  

    “Kemungkinan bertambah ada. Kami hanya perlu melakukan pengecekan lebih lanjut, terutama terkait visum dalam korban. Keterangan korban sudah ada, namun kami juga perlu pembuktian tambahan,” jelasnya.  

    Hingga saat ini, polisi telah memeriksa delapan orang saksi, yang terdiri dari tiga terlapor serta lima saksi lainnya, termasuk tetangga korban dan Kepala Desa setempat.  

    Saat ini, bocah perempuan berusia 10 tahun itu sedang menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias. Tim medis terus memantau kondisinya guna memastikan pemulihan optimal.  

    “Personel Polres Nias Selatan sampai saat ini tetap melaksanakan pendampingan terhadap adik kita ini,” tambah Kapolres, menegaskan bahwa kepolisian akan memastikan kondisi korban selama proses penyembuhan berlangsung.  

    Kasus ini pertama kali mencuat pada Minggu, 26 Januari 2025, setelah publik dikejutkan dengan laporan bahwa seorang bocah perempuan mengalami cacat fisik di bagian kaki, diduga akibat penganiayaan oleh keluarganya sendiri.  

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban selama ini tinggal bersama kakek, nenek tiri, dan keluarga ayahnya sejak masih balita, setelah orang tuanya bercerai. Situasi kehidupan yang sulit semakin memperburuk kondisinya hingga berujung pada dugaan tindakan kekerasan yang kini tengah diusut pihak kepolisian.  

    Menyusul viralnya kasus ini di media sosial, polisi langsung bergerak cepat dan membawa korban ke puskesmas terdekat pada Senin, 27 Januari 2025, guna menjalani pemeriksaan awal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi medis korban serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat proses hukum terhadap para pelaku.

    Kasus ini telah menjadi perhatian luas dari masyarakat, yang berharap agar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Pihak kepolisian menegaskan komitmen mereka untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.  

    Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait kasus ini agar segera melaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini penting agar proses hukum dapat berjalan maksimal dan tidak ada tersangka yang luput dari pertanggungjawaban.  

    Seiring dengan berjalannya penyelidikan, publik menanti langkah-langkah hukum berikutnya dari kepolisian, terutama terkait kemungkinan penambahan tersangka dan perkembangan kondisi korban yang masih dalam perawatan medis.(Jun-tribun-medan.com).

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Kasus Dugaan Penganiayaan Bocah di Nias Selatan: Polisi Tetapkan Satu Tersangka

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Erik S)

  • Dinas Kesehatan Sumatera Utara Buka Suara Soal Kaki Bengkok Bocah Usia 10 Tahun di Nias – Halaman all

    Dinas Kesehatan Sumatera Utara Buka Suara Soal Kaki Bengkok Bocah Usia 10 Tahun di Nias – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN –  Tim Khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan hasil pemeriksaan kondisi NN (10), bocah viral yang diduga disiksa keluarganya.

    NN telah menjalani pemeriksaan kesehatan radiologi, rontgen dan dokter bedah. 

    Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara, dr Nelly Fitriani menjelaskan bahwa kondisi kaki bocah terdapat ada kelainan yang merupakan bawaan lahir.

    “Kami sudah bersama anak. Hasil rontgen sudah keluar. Dari foto thorax, ditemukan kelainan tulang belakang melengkung, yang merupakan kelainan kongenital atau bawaan lahir. Kaki korban juga tidak terlihat ada patahan, jadi kondisi tersebut sudah ada sejak lahir,” kata dr Nelly Fitriani, Jumat (31/1/2025). 

    Lanjut dr Nelly Fitriani mengungkapkan, bahwa kondisi kaki NN masuk dalam kategori stunting dan memiliki bentuk kaki letter O. Secara umum kondisinya dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan rujukan ke RSUP Haji Adam Malik. 

    Namun, Nelly juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan NN, bocah tersebut pernah mengalami penganiayaan oleh tantenya, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    “Namun hasil pemeriksaan kesehatan atau visum ditemukan memar di bagian paha anak tersebut. Kesaksian anak mengaku pernah dipukul oleh keluarganya. Dari hasil visum di puskesmas ada bukti tanda memar di paha yang diduga akibat pukulan,” jelas dr Nelly Fitriani. 

    Tim khusus Pemprov Sumut yang diutus PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni diketahui terdiri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Dinas Sosial Sumut, Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Pendidikan Sumut dan lintas instansi seperti kepolisian.

    Tante korban jadi tersangka

    Dari proses penegakan hukum, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nias Selatan telah resmi menahan seorang tersangka berinisial D (tante korban) dalam kasus dugaan penganiayaan. Saat ini kondisi kedua kaki patah diduga dianiaya kerabat keluarganya.

    Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunarya mengatakan, bahwa D dijerat Pasal 80 Ayat 1 dan Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

    “Tante korban dinaikkan status menjadi tersangka berdasarkan keterangan Korban dan diperkuat dengan adanya alat bukti berupa visum luar di bagian paha atas kanan korban, untuk kepastian bentuk tubuh adek yang tidak normal dari anak seusianya masih menunggu keterangan dokter ahli bedah,” katanya dihubungi Jumat (31/1/2025).

    Penetapan tersangka tersebut berlandaskan dua alat bukti yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian.

    Salah satunya adalah bukti visum luka di tubuh korban.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dua bukti, sudah satu tersangka atas nama D ini, jenis kelamin perempuan,” pungkas AKBP Ferry Mulyana Sunarya.

    Terkait dengan sejak kapan korban mendapatkan penyiksaan dari sang tante, pihak kepolisian masih mendalaminya.

    “Masih kami dalami juga dan kami kembangkan terkait informasi berapa lama (penyiksaan terjadi). Tapi kemarin saat diamankan, adek N ini sudah ada visum luar yang kami memperoleh hasil yang mengarah pada (luka) gores luar,” ujar AKBP Ferry Mulyana Sunarya.

    Pengakuan paman korban

    Paman korban bernama Piterson Nduru mengungkap cerita mengejutkan soal nasib miris NN.

    Kata Piterson, sosok yang sering menyiksa NN sejak kecil adalah ayah kandungnya sendiri.

    “(Korban) sering dipukul bapaknya udah lama,” imbuh Piterson.

    Bahkan kata sang paman, korban kerap dipukul pakai benda tumpul jika sedang mabuk.

    Paman korban dalam keterangannya tak menyinggung sama sekali soal perangai tante korban.

    “Anaknya (korban) itu selalu dipukul-pukul pakai kayu dan sebagainya lah, sekitar umur lima tahun,” kata Piterson.

    Kendati telah menetapkan satu tersangka, polisi mengaku masih melakukan penyelidikan.

    Tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap NN.

    Dalam kasus tersebut, tersangka terancam dijerat pasal 80 ayat (1) dan atau ayat (2) Juncto Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak.

    NN diketahui tidak tinggal bersama orang tuanya.

    Di usia 3 tahun, NN dititipkan ke kakeknya di Nias Selatan setelah orang tuanya bercerai pada 2018.

    “Ayahnya (korban) pergi ke Aceh, ibunya ke Medan, tetapi kami tidak tahu di mana,” kata AKBP Ferry Mulyana Sunarya.

    Perihal keberadaan orang tua korban, polisi masih melakukan penyelidikan.

    Terlebih saat diselidiki, keluarga tidak menyertakan nama orang tua korban di dalam kartu keluarga.

    Bahkan akta kelahiran korban saja kini telah hilang. (Tribun Medan). (*)

  • Saling Tuding Kecurangan TSM Bobby Vs Edy di Sidang Sengketa Pilgub Sumut
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Januari 2025

    Saling Tuding Kecurangan TSM Bobby Vs Edy di Sidang Sengketa Pilgub Sumut Nasional 23 Januari 2025

    Saling Tuding Kecurangan TSM Bobby Vs Edy di Sidang Sengketa Pilgub Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024 diwarnai dengan aksi saling menuding terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) antara kedua pasangan calon.
    Pasangan calon nomor urut 1,
    Bobby Nasution
    -Surya, dan pasangan calon nomor urut 2,
    Edy Rahmayadi
    -Hasan Basri Sagala, saling menuduh melakukan kecurangan dalam proses pemilihan.
    Tuduhan awal muncul dari gugatan yang diajukan oleh Edy-Hasan, yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (13/1/2025).
    Mereka menuduh Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, melakukan
    kecurangan TSM
    .
    Kuasa hukum Edy-Hasan, Bambang Widjojanto (BW), menyatakan, adanya campur tangan atau cawe-cawe yang melanggar prinsip pemilihan.
    “Hanya di Pilkada Sumut, ada kantor Kejaksaan Negeri mengirimkan surat dinas pada tanggal 21 November 2024 yang meminta KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menginput suara masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata Bambang.
    Edy-Hasan juga menilai pelanggaran TSM terjadi melalui berbagai upaya, termasuk pengerahan aparatur sipil negara dan keterlibatan Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, untuk memenangkan Bobby Nasution.
    “Majelis ada orkestrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Penjabat Kepala Daerah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilihan,” ujar BW.
    Setelah sembilan hari, kubu Bobby-Surya mendapatkan kesempatan untuk menanggapi tuduhan tersebut.
    Dalam sidang yang berlangsung di
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) pada Rabu (22/1/2025), kuasa hukum Bobby, Qhaiszhar Iql Pandjaitan, menuduh Edy sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan TSM.
    Dalil mereka adalah, Edy Rahmayadi merupakan petahana yang memiliki lebih banyak peluang untuk menggerakkan ASN hingga membuat program yang bisa mengerek elektoral.
    “Sehingga pelanggaran yang bersifat TSM hanya dapat dilakukan oleh seorang petahana atau incumbent, in casu, pemohon sendiri,” ujar Qhaizhar.
    Ia menambahkan bahwa tuduhan pelanggaran yang disampaikan oleh Edy-Hasan merupakan tuduhan individu terhadap penyelenggara pemilu dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM.
    Dugaan pelanggaran TSM yang dilayangkan kubu Edy-Hasan juga dinilai tidak berkolerasi dan tidak mengubah hasil perolehan suara secara signifikan.
    “Terlebih dugaan pelanggaran yang didalilkan semua telah dilaporkan dan menjadi kewenangan Bawaslu, sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah,” imbuh Qhaiszhar.
     
    Namun, persidangan ini berakhir dengan pernyataan antiklimaks dari Bawaslu Provinsi Sumut.
    Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Sumut, Payung Harahap, menyatakan bahwa tidak ada laporan atau temuan pelanggaran TSM dari kedua kubu.
    “Untuk TSM, Yang Mulia, kami tidak pernah menerima adanya laporan dan juga temuan pelanggaran TSM, Yang Mulia,” tutur Payung saat ditanya oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo.
    Pernyataan ini semakin menguatkan posisi Bobby Nasution yang dituduh melakukan kecurangan TSM oleh Edy.
    Bawaslu juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi terkait penyelenggaraan pemilu telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumut, termasuk pemungutan suara susulan di 116 TPS yang terdampak banjir.
    Alasan banjir yang diajukan oleh Edy sebagai penyebab minimnya partisipasi pemilih juga dibantah oleh KPU Sumut, yang menyatakan telah melakukan pemungutan suara susulan dan lanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tahun 2024, penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara tertinggi di Indonesia

    Tahun 2024, penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara tertinggi di Indonesia

    Foto Istimewa

    Tahun 2024, penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara tertinggi di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan sebesar 0,80 poin dari 7,99% pada Maret 2024 menjadi 7,19% pada September 2024, angka penurunan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia selama tahun 2024. Angka kemiskinan tersebut setara dengan 1,11 juta jiwa pada September 2024 atau berkurang sekitar 117,1 ribu jiwa dalam enam bulan terakhir. 

    Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni menanggapi bahwa keberhasilan tersebut merupakan kerja sama seluruh perangkat yang ada di Sumut, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kota/kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, swasta dan seluruh elemen masyarakat. 

    “Kita berhasil dan kita bisa mencapai capaian yang sangat baik karena kekompakan kita, kerja keras kita dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serentak yang sudah dicanangkan,” kata Fatoni saat menghadiri Pers Rilis Berita Resmi Statistik Januari Tahun 2025 di Kantor BPS Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/1/2025).

    Fatoni mengatakan gerakan serentak merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh elemen dan komponen untuk bersama-sama menangani dan juga ikut melaksankan pembangunan di Sumut. Seperti diketahui bahwa sejumlah gerakan telah dilaksanakan di Sumut, seperti gerakan penanganan kemiskinan ekstrem serentak, gerakan penanganan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan pangan murah serentak, gerakan pembangunan sanitasi serentak, dan lainnya.

    “Kita juga bersyukur pelaksanaan PON di Sumut berdampak positif dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Sumut. PON membawa pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh cukup baik, inflasi terkendali di bawah rata-rata nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra mengatakan pengendalian inflasi selama 2024 mencapai titik keberhasilan yang sangat besar, dimana inflasi pada September 2024 relatif terkendali hanya 1,4% (yoy). Inflasi, katanya, menjadi salah satu tolak ukur bagaimana menanggulangi tingkat kemiskinan. Bahkan, angka penurunan kemiskinan tersebut relatif merata, baik di pedesaan maupun perkotaan.

    Pada triiwulan III tahun 2024, BPS Sumut mencatat pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai titik cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi di periode tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan perkembangan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sumut yang cukup baik. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi di Sumut tercatat tumbuh di atas nasional 5,47%. 

    “Ini menunjukkan bahwa kita bisa mematahkan pandangan ada penurunan daya beli khususnya di Sumut, kita mampu mendongkrak daya beli dengan pertumbuhan tersebut. Kalau kita cermati beberapa provinsi di Indonesia, penurunan jumlah penduduk miskin Sumut terbesar ketiga setelah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumut berada di urutan ketiga dalam hal menurunkan angka kemiskinan September 2024,” jelasnya. 

    Dia menyebutkan terdapat sejumlah komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Sumut pada September 2024. Untuk daerah perkotaan, komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan yakni beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol. Sementara di desa dipengaruhi oleh beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. 

    Turut hadir pada acara tersebut Pimpinan Kantor Bank Indoensia Wilayah Sumut, Bulog Sumut, BKKBN, instansi vertikal, pimpinan OPD Sumut, media, dan lainnya.(LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Angka Kemiskinan Sumatera Utara Turun Jadi 7,19 persen Per September 2024 – Halaman all

    Angka Kemiskinan Sumatera Utara Turun Jadi 7,19 persen Per September 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) turun sebesar 0,80 poin dari 7,99 persen di Maret 2024 menjadi 7,19 persen di September 2024.

    Angka penurunan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia selama tahun 2024.

    Angka kemiskinan tersebut setara dengan 1,11 juta jiwa pada September 2024 atau berkurang sekitar 117,1 ribu jiwa dalam enam bulan terakhir. 

    Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan, turunnya angka kemiskinan tersebut merupakan kerja sama seluruh perangkat yang ada di Sumut, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kota/kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, swasta dan seluruh elemen masyarakat. 

    “Kita berhasil dan kita bisa mencapai capaian yang sangat baik karena kekompakan kita, kerja keras kita dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serentak yang sudah dicanangkan,” kata Fatoni saat menghadiri Pers Rilis Berita Resmi Statistik Januari Tahun 2025 di Kantor BPS Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/1/2025).

    Fatoni mengatakan gerakan serentak merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh elemen dan komponen untuk bersama-sama menangani dan juga ikut melaksankan pembangunan di Sumut. 

    Diantaranya, gerakan penanganan kemiskinan ekstrem serentak, gerakan penanganan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan pangan murah serentak, gerakan pembangunan sanitasi serentak, dan lainnya.

    “Kita juga bersyukur pelaksanaan PON di Sumut berdampak positif dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Sumut. PON membawa pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh cukup baik, inflasi terkendali di bawah rata-rata nasional,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra mengatakan pengendalian inflasi selama 2024 mencapai titik keberhasilan yang sangat besar, dimana inflasi pada September 2024 relatif terkendali hanya 1,4 persen (yoy). 

    Inflasi menjadi salah satu tolak ukur bagaimana menanggulangi tingkat kemiskinan. Bahkan, angka penurunan kemiskinan tersebut relatif merata, baik di pedesaan maupun perkotaan.

    Pada triwulan III tahun 2024, BPS Sumut mencatat pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai titik cukup tinggi.

    Pertumbuhan ekonomi di periode tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera. 

    Begitu pula dengan perkembangan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sumut yang cukup baik. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi di Sumut tercatat tumbuh di atas nasional 5,47 persen. 

    “Ini menunjukkan bahwa kita bisa mematahkan pandangan ada penurunan daya beli khususnya di Sumut, kita mampu mendongkrak daya beli dengan pertumbuhan tersebut.”

    “Kalau kita cermati beberapa provinsi di Indonesia, penurunan jumlah penduduk miskin Sumut terbesar ketiga setelah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumut berada di urutan ketiga dalam hal menurunkan angka kemiskinan September 2024,” jelasnya. 

    Dia menyebutkan terdapat sejumlah komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Sumut pada September 2024. 

    Untuk daerah perkotaan, komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan yakni beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol. Sementara di desa dipengaruhi oleh beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. 

    Turut hadir pada acara tersebut Pimpinan Kantor Bank Indoensia Wilayah Sumut, Bulog Sumut, BKKBN, instansi vertikal, pimpinan OPD Sumut, media, dan lainnya.

     

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Sumber foto: Evaluasi Triwulan II (LT)

    Evaluasi Triwulan II

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 20:43 WIB

    Elshinta.com Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik.

     

    Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September sampai 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

     

    Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi. Sementara itu, pada bulan September inflasi Sumut berada di angka 1,40% (yoy), lebih rendah dari nasional (1,84%). Bulan Oktober berada sejajar dengan nasional, 1,59% (yoy). Kemudian, pada bulan November inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional sedangkan di bulan Desember inflasi Sumut meningkat ke angka 2,12%, di atas nasional yang sebesar 1,57%.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi q-to-q mencapai 2,25%, juga melampaui tingkat nasional sebesar 1,5%,” kata Fatoni.

     

    Tentunya capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Utara, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerjasama antar daerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.

     

    Tak hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

     

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

     

    Sementara itu, terkait dengan penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kemenkes RI tahun 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada dibawah angka nasional sebesar 21,5 persen artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, dimana pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen. 

     

    Selain itu, Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa. Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada tahun 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada tahun 2024.

     

    Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja. Tren TPT Sumatera Utara 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 TPT Sumatera Utara sebesar 5,24 persen atau 408.000 jiwa, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa. 

     

    “Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup,” kata Fatoni.

     

    Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

     

    Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

     

    “4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

     

    “Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya. 

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan. Kemudian selain itu ada 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama dia memimpin Sumatera Utara.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.(LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Sumber foto: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024 (Sumber foto : Istimewa)

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dibanjiri apresiasi dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apresiasi tersebut disampaikan usai pemaparan capaian kinerjanya selama periode 24 September 2024 hingga 24 Desember 2024 di hadapan Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2024)

     

    Salah satu apresiasi disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga selaku Ketua Tim Evaluasi. Menurutnya, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah menyajikan laporan dengan sangat baik dan sistematis.

     

    “Yang pasti semua evaluator memuji kesiapan bahan paparan Gubernur Sumut, ini kerja sama yang luar biasa bersama OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumut,” ucap Kastorsius.

     

    Kastorsius juga menyebut Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah bekerja dengan sangat baik guna kemajuan daerah. Bahkan hasil rekomendasi dan masukan pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti secara menyeluruh.

     

    Apresiasi lain juga dilontarkan oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan Provinsi Sumut telah mencetak prestasi luar biasa bahkan skala nasional saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21.

     

    “Pelaksanaan PON pada tahun 2024 sangatlah luar biasa, bahkan Pj Gubernur Sumut juga meraih berbagai penghargaan pada tahun 2024 lalu. Selain itu, berbagai inovasi juga telah dilalaikan serentak pada 33 Kabupaten/Kota se-Sumut,” ucap Yusharto.

     

    Selain itu, Plt. Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Kusna Tambunan juga mengapresiasi kerja keras Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin bagus. Hal ini tentunya memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Sumatera Utara dalam menggunakan layanan publik.

     

    Kemudian, apresiasi lain disampaikan oleh Inspektur 4 Muhammad Valiandra. Dia mengapresiasi laporan yang telah dipaparkan Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

     

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal M. Dimiyathi. Menurutnya, laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangatlah lengkap.

     

    “Tak hanya itu, terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut juga bagus dan hal ini tentunya patut diapresiasi,” ucap Dimyathi.

     

    Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri R. Himawan Sugiharto juga mengapresiasi upaya penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

     

    Selanjutnya, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga juga mengapresiasi terkait biaya pengawasan yang telah memenuhi mandatory spending. Dirinya pun mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan pengelolaan anggaran.

     

    Tak berhenti di situ, apresiasi lain juga dilontarkan oleh Auditor Ahli Madya Wiratmoko terkait penyelesaian stunting di Sumatera Utara. Menurutnya, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

     

    “Peran Gubernur tentunya sangat optimal dalam penanganan stunting, bahkan sangat merata di Kabupaten/Kota se-Sumut,” kata Wiratmoko.

     

    Terakhir, Auditor Ahli Utama Tumonggi Siregar juga mengapresiasi pengolaaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara. Menurutnya, pengolahan BUMD di Sumatera Utara sangatlah baik.

     

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengelolaan BUMD di Sumut yang sehat,” ucapnya.

     

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan berbagai capaian keberhasilan seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik. Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1 dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita di TW III, 5,20%, lebih tinggi dari nasional, 4,95,” kata Fatoni.

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

     

    Sebagai informasi, terdapat 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama Fatoni memimpin Sumatera Utara. Penilaian tersebut terbagi dalam tiga aspek, yaitu Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.

     

    Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni juga telah melaunching 23 Gerakan Serentak guna pembangunan masyarakat se-Sumatera Utara. Selain itu, Fatoni juga telah meraih 31 penghargaan dari berbagai institusi. (LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Penghargaan sebagai Pembina Samsat Nasional – Halaman all

    Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Penghargaan sebagai Pembina Samsat Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima pin dan piagam penghargaan dari Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). 

    Penghargaan dan penyematan pin ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria dalam acara HUT ke-64 Jasa Raharja: Hadir untuk Negeri di Kantor Jasa Raharja, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Kami memberikan penghargaan atas pengabdian dan kinerja luar biasa sebagai Pembina Samsat Nasional,” ucap Wamen BUMN Dony, dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/1/2025).

    Selain Fatoni, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol Aan Suhanan dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono atas dedikasi mereka sebagai Tim Pembina Samsat Nasional. Dony mengapresiasi seluruh jajaran direksi Jasa Raharja atas capaiannya pada tahun 2024.

    “Apresiasi kepada seluruh jajaran direksi atas capaian 2024, kecepatan pemberian santunan, penurunan jumlah kecelakaan melalui efektivitas keselamatan transportasi, ekosistem pelayanan santunan, kenyamanan perjalanan masyarakat,” ucap Dony.

    “Saya mengajak seluruh insan Jasa Raharga mengoptimalkan jangkauan juga meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan Jasa Raharja akan semakin kokoh dan merealisasikan komitmen nyata terhadap kepedulian masyarakat,” sambungnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berterima kasih kepada Kementerian BUMN atas penghargaan yang diberikan. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada Jasa Raharja atas pengabdian dan kinerja luar biasa sebagai Pembina Samsat Nasional.

    “Jasa Raharja telah memperbaiki data dan tata kelola wajib pajak kendaraan bermotor dan pemberian hibah kepada daerah dalam meningkatkan kinerja Samsat selama ini, salah satunya melalui Rakor Pembina SAMSAT, Penandatangan Program Kerja, Kegiatan Analisa dan Evaluasi Program Kerja Samsat dan Kebijakan Integrasi Data Kendaraan Bermotor,” kata Fatoni.

    Menurutnya, Jasa Raharja merupakan wujud hadirnya negara sebagai lembaga yang bergerak di bidang asuransi telah memberikan perlindungan dasar kepada semua masyarakat Indonesia yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut maupun di udara. 

    Dia juga mengapresiasi Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono yang telah membantu pemerintah dalam mendukung kelancaran, kenyamanan serta keselamatan masyarakat dengan menerapkan berbagai layanan inovatif dan fasilitas digital terpadu lainnya.

    “Melalui layanan tersebut, diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dan penyaluran santunan kepada korban dan keluarga korban kecelakaan melalui kolaborasi yang dilakukan oleh Jasa Raharja dengan Kepolisian, Rumah Sakit, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder lainnya,” kata Fatoni.

    Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol Aan Suhanan, Komisaris Utama PT Jasa Raharja Hendra Sugianto, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dan Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat.

  • Mendag: Gerakan Pangan Murah upaya pemerintah meningkatkan daya beli

    Mendag: Gerakan Pangan Murah upaya pemerintah meningkatkan daya beli

    Program ini diharapkan akan memperkuat program penyediaan pangan berkualitas terjangkau bagi masyarakat.

    Medan (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa Gerakan Pangan Murah adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Program ini diharapkan akan memperkuat program penyediaan pangan berkualitas terjangkau bagi masyarakat,” ujar Mendag didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, di Medan, Selasa.

    Melalui program Gerakan Pangan Murah ini, katanya lagi, diharapkan harga pangan di pasaran dapat terjaga pada tingkat yang wajar.

    Dalam Gerakan Pangan Murah di Taman Sakasanwira, Jalan Kapten Rahmad Buddin Medan, Mendag Budi Santoso menyerahkan minyak goreng kemasan kepada sejumlah warga.

    Adapun sejumlah bahan pokok yang dijual dengan harga acuan dalam Gerakan Pangan Murah ini, di antaranya minyak goreng kemasan Rp15.500/liter.

    Kemudian, gula pasir kemasan Rp17.500/kg, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp59.000/kemasan ukuran 5 kilogram.

    Dijual juga komoditas pertanian, seperti cabai merah keriting Rp30.000/kg, cabai rawit Rp40.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg, bawang putih Rp40.000/kg, tomat Rp12.000/kg, dan kentang Rp12.000/kg.

    “Hal ini diharapkan akan turut menjaga tingkat inflasi pangan pada level yang ditargetkan,” kata Budi.

    Mendag juga menyebutkan, Gerakan Pangan Murah kali ini digelar dengan harga yang terjangkau di tengah momentum perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Pihaknya juga mengungkapkan, bahwa Gerakan Pangan Murah di Kota Medan ini berlangsung selama tujuh hari terhitung sejak 16 hingga 22 Desember 2024.

    Mendag juga mengajak masyarakat setempat untuk berbelanja di pasar rakyat, karena harga bahan pokok yang dipasarkan program ini telah terpantau stabil.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur Sumut dan Mendag sidak pasar pastikan harga stabil

    Gubernur Sumut dan Mendag sidak pasar pastikan harga stabil

    Sidak kali ini guna mengecek ketersediaan bahan pokok, memastikan harga kebutuhan pokok stabil. Kita mengecek satu persatu harganya.

    Medan (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Sidak kali ini guna mengecek ketersediaan bahan pokok, memastikan harga kebutuhan pokok stabil. Kita mengecek satu persatu harganya,” ujar Agus Fatoni, usai mengunjungi Pasar Sukaramai, di Medan, Selasa.

    Dalam kegiatan itu, Agus Fatoni menyebut ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang perayaan hari besar keagamaan natal dan tahun baru di wilayah ini relatif stabil.

    Dia menyebut harga daging ayam dijual Rp28.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000/kg, beras Rp13.000-Rp15.000/kg, gula pasir Rp18.000/kg, Minyakita Rp15.700/kg.

    Dalam memastikan harga tetap stabil, dia mengaku bahwa pemerintah provinsi setempat telah melakukan berbagai upaya yang berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait.

    “Kami menggelar pasar murah dengan bersinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, Bulog, produsen dan distributor guna memastikan ketersediaan dan harga tetap stabil,” kata dia.

    Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak khawatir karena ketersediaan dan harga bahan pokok di wilayah ini akan terus pantau.

    “Jadi masyarakat diimbau tidak khawatir dengan ketersediaan bahan pokok. Cukup sampai awal tahun depan,” ujarnya pula.

    Mendag Budi Santoso mengatakan harga-harga barang kebutuhan pokok di Medan masih terkendali dan berharap stabilitas harga serta pasokan bahan pokok di Medan terus terjaga hingga Tahun Baru 2025.

    “Kami pantau Pasar Sukaramai di Medan. Pasokan cukup, harga terkendali. Beras, bawang merah, cabai, ayam, daging, telur semua harga sesuai harga acuan. Bahkan, beberapa ada yang di bawah harga acuan. Mudah-mudahan, kondisi ini terjaga selama natal dan tahun baru, sehingga saudara-saudara kita di Sumatera Utara, termasuk Medan, dapat bersuka cita merayakan momen ini,” ujar Budi Santoso.

    Ia juga menyampaikan, harga bawang merah di Medan cukup rendah, yaitu Rp32.000/kg atau di bawah rata-rata nasional.

    Menurut dia, pasokan dari sentra produksi Humbang Hasundutan yang sedang cukup melimpah menjadi alasan harganya cukup murah.

    Di sisi lain, untuk bawang putih, penurunan produksi di negara produsen yang berdampak kepada kenaikan harga internasional turut mempengaruhi harga bawang putih di Medan, yaitu menjadi Rp40.000/kg untuk jenis honan.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024