Xcloud.id

Tag: Agus Cahyono Adi

  • Sanksi AS untuk Iran Bikin Harga Minyak Mentah Indonesia Naik – Page 3

    Sanksi AS untuk Iran Bikin Harga Minyak Mentah Indonesia Naik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Oktober 2024 ditetapkan sebesar USD 73,53 per barel. 

    Angka ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 363.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Oktober 2024 tanggal 1 November 2024. ICP Oktober mengalami kenaikan dari ICP bulan sebelumnya sebesar USD72,54 per barel.

    “ICP bulan ini telah ditetapkan sebesar USD 73,53 per barel, mengalami kenaikan sebesar USD 0,99 per barel dari bulan sebelumnya sebesar USD 72,54 per barel,” terang Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, dikutip Minggu, 10 November 2024. 

    Agus menambahkan, kenaikan harga minyak ini juga terjadi karena Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Iran. Sehingga berpotensi membatasi ekspor minyak Iran ke China.

    “Selaras dengan kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang dipengaruhi oleh sentimen negatif pasar dunia pasca indikasi serangan balasan Israel ke fasilitas minyak Iran. Dimana pimpinan Iran juga disebut akan melakukan balasan apabila serangan dilakukan,” ungkapnya. 

    Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah Oktober 2024, sentimen positif pasar atas potensi permintaan minyak China pasca penurunan suku bunga Bank Sentral. Juga peningkatan GDP China pada kuartal III 2024 menjadi 4,8 persen, yang menjadi peningkatan pertama dalam sembilan bulan terakhir.

    Selain itu, terkait pasokan minyak mentah, menurut publikasi OPEC Oktober 2024 (secondary sources), produksi negara anggota OPEC+ mengalami penurunan hingga 557 ribu barel per hari (bph) dibandingkan bulan lalu. Sementara menurut publikasi IEA Oktober 2024, produksi negara anggota OPEC+ mengalami penurunan hingga 0.53 juta bph dibandingkan bulan lalu.

     

     

     

  • Ditjen Gakkum Bakal Jadi ‘Senjata’ Bahlil Berantas Penambangan Ilegal

    Ditjen Gakkum Bakal Jadi ‘Senjata’ Bahlil Berantas Penambangan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

    “Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling,” ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

    Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

    Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

    “[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi,” ucap Agus.

    Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    “Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri,” bunyi beleid itu.

  • Pasca AS Cabut, Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Bakal Dilanjut Prabowo?

    Pasca AS Cabut, Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Bakal Dilanjut Prabowo?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal kelanjutan program hilirisasi batu bara usai hengkangnya perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) yakni Air Products and Chemicals Inc.

    Proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sendiri merupakan program hilirisasi yang jadi ‘kebanggaan’ pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode 2019-2024. Lantas, apakah program hilirisasi akan terus dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto?

    Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi membeberkan, bahwa saat ini pihaknya terus mendorong program hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia.

    “Lagi dibahas itu (perkembangan gasifikasi batu bara), belum punya informasi lagi. Memang hilirisasi kan, hilirisasi tidak terbatas pada mineral. Kan presiden udah bilang gitu, hilirisasi semua komoditas,” jelas Agus saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Yang terang, saat ini Kementerian ESDM bersama dengan pihak terkait sedang mengkaji keberlanjutan dari hilirisasi batu bara tersebut. “Nanti dilihat lagi, dalam kajian itu,” tambahnya.

    Saat ini, Kementerian ESDM harus secara teliti tentang siapa saja investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Maka tidak bisa sembarangan dalam menerima investor masuk ke Indonesia.

    “Investor kalo udah B-to-B ya bisnisnya yang menentukan. Kalau dapat tugas, kalau dia ngasih tugas itu ada konsekuensi gak? Iya, kalau menugaskan gak bisa sembarangan. Soalnya ada konsekuensinya,” tandasnya.

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sempat membeberkan terkait partner dalam kelanjutan gasifikasi batu bara itu

    SVP Project Management Office PTBA Setiadi Wicaksono mengungkapkan saat ini pihaknya terus mendorong agar program hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) bisa berjalan. Salah satunya, Setiadi mengatakan pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan beberapa mitra strategis usai hengkangnya Air Products.

    “Dapat kami sampaikan untuk update dari sisi proyek coal to DME, memang saat ini kami sedang melakukan menjajakan ke beberapa calon mitra, strategis untuk pengembangan ini, menyusul dari mundurnya air product di tahun lalu,” jelasnya dalam paparan Public Expose Live 2024, disiarkan daring, Selasa (27/8/2024).

    Yang saat ini sedang dipertimbangkan dari proyek gasifikasi batu bara berkaitan dengan pendanaan, kelayakan teknologi, hingga kepemilikan pasarnya.

    “Jadi harapannya nanti partner baru yang diperoleh oleh Bukit Asam, nantinya tepat, sasaran, dan juga bisa nantinya secara teknis maupun juga ekonomis, mampu untuk mendevelop proyek coal to DME yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan, dari sisi harga patokan yang diharapkan oleh pemerintah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM

    PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PT PP menyetop sementara pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membuat kantor Kementerian ESDM retak.

    Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya menyetop sementara pembangunan tersebut sejak Selasa (30/1). Kontraktor proyek BSI Tower itu juga mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

    “Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama ahli geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlement ini agar terkendali ke depannya. Tentunya, kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage (ESDM),” ungkapnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2).

    Perusahaan mengatakan pihaknya ditunjuk sebagai kontraktor pemenang tender Gedung BSI dengan skema Build, Operate, Transfer (BOT) selama 30 tahun. Proyek di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu dimulai pada 9 November 2023 lalu.

    Mereka mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Perusahaan juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

    “PT PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur keselamatan bangunan dan memperhatikan lingkungan sekitar sesuai pedoman Quality, Health, Safety, dan Environment,” tegas Effendi.

    “Oleh karena itu, kami bersama ahli geoteknik didampingi juga oleh PUPR akan melakukan evaluasi secara lebih mendetail, merencanakan perkuatan pekerjaan basement untuk menghindari penurunan tanah dan dampak terhadap bangunan sekitarnya, terutama Gedung Heritage Kementerian ESDM. Kami juga berkomitmen untuk selalu kooperatif dengan semua stakeholder di proyek pembangunan BSI Tower ini,” tutupnya.

    Pembangunan BSI Tower itu memang membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

    Menurut Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Kementerian PUPR tengah mengidentifikasi mendalam dampak dari pembangunan Gedung BSI terhadap kantor Kementerian ESDM.

    Ia menyebut pembuktian penelitian itu akan melihat apakah kerusakan yang timbul membahayakan atau tidak, juga untuk memudahkan proses restorasi.

    (skt/sfr)