Xcloud.id

Tag: Agus Andrianto

  • Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Lumajang (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara aktif mengimplementasikan program ketahanan pangan sebagai bagian dari akselerasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Melalui pemanfaatan lahan yang ada, para warga binaan pemasyarakatan (WBP) kini diberdayakan dalam sektor peternakan dan pertanian produktif.

    Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imipas, Agus Andrianto, yang mendorong setiap Lapas di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidak produktif guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Kepala Lapas Kelas II B Lumajang, Mahendra Sulaksana, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan satu dari 13 program prioritas kementerian. Di Lapas Lumajang, program ini difokuskan pada peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, serta penanaman sayuran.

    “Kami menyikapinya dengan kegiatan ternak ayam petelur, ada juga lele dan pertanian sayuran seperti sawi. Untuk sektor peternakan, ayam petelur kami mampu memproduksi 90 hingga 100 butir telur segar setiap harinya,” ujar Mahendra, Rabu (17/12/2025).

    Hasil produksi tersebut, lanjut Mahendra, langsung didistribusikan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan warga binaan di dalam Lapas.

    Selain manfaat pada ketersediaan pangan, program ini juga menjadi sarana peningkatan skill bagi para narapidana. Menariknya, para WBP yang terlibat dalam pengelolaan ini tidak hanya mendapatkan ilmu keahlian, tetapi juga memperoleh honor kerja resmi.

    “Pekerjanya mendapatkan honor dari membantu bekerja di sini. Tentu ini menjadi modal berharga bagi mereka saat bebas nanti; mereka pulang dengan membawa keahlian sekaligus bekal ekonomi,” ungkap Mahendra.

    Langkah produktif ini diharapkan mampu mengubah stigma negatif terhadap narapidana, sekaligus menyiapkan mereka untuk kembali ke tatanan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. [has/beq]

  • Pemerintah Siapkan Paspor Nasional pada 2027, Tak Ada Lagi Paspor Biasa dan Elektronik

    Pemerintah Siapkan Paspor Nasional pada 2027, Tak Ada Lagi Paspor Biasa dan Elektronik

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan penerapan satu jenis paspor nasional pada tahun 2027. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Agus Andrianto mengatakan transformasi layanan ini merupakan wujud penyederhanaan layanan publik dan peningkatan keamanan dokumen perjalanan.

    Saat ini, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas memiliki dua jenis paspor yang diterbitkan untuk masyarakat, yaitu paspor biasa nonelektronik dan paspor biasa elektronik dengan bahan laminasi dan polikarbonat.

    Namun, paspor berbahan polikarbonat saat ini masih terbatas di beberapa kantor imigrasi yang telah ditentukan saja. Dengan langkah penerapan satu paspor nasional, nantinya tidak ada lagi perbedaan jenis paspor.

    Selain itu, nomor paspor yang diterbitkan saat ini belum berlaku seumur hidup dan akan berubah setiap kali dilakukan penerbitan paspor baru.

    “Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik laminasi dan polikarbonat. Ke depan, saya harapkan dengan ditetapkan satu jenis paspor saja, kita hadirkan kepada masyarakat,” katanya.

  • Menteri Agus Andrianto Luncurkan 15 Program Aksi Kemenimipas untuk Perkuat Kinerja 2026

    Menteri Agus Andrianto Luncurkan 15 Program Aksi Kemenimipas untuk Perkuat Kinerja 2026

    Rincian 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026

    1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital

    2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

    3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor untuk mendukung peningkatan investasi

    4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM)

    5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara

    6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan

    7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif

    8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (IDLE)

    9. Pembangunan dapur sehat di lapas dan/atau rutan dengan memberdayakan warga binaan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis

    10. Pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan melalui koperasi dan UMKM.

    11. Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan

    12. Efisiensi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), dengan penggunaan solar cell dan biogas, khususnya untuk daerah 3T dan perbatasan

    13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) imigrasi dan pemasyarakatan

    14. Fasilitasi rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

    15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan massive open online course serta pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

     

    (*)

  • Menteri Imipas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Peredaran Narkoba di Nusakambangan

    Menteri Imipas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Peredaran Narkoba di Nusakambangan

    Menteri Imipas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Peredaran Narkoba di Nusakambangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto memperingatkan jajarannya terkait pengawasan agar tidak terjadi peredaran narkoba di Lapas Nusakambangan.
    Agus meengaskan, pemindahan 1.690 narapidana ke Nusakambangan dalam satu tahun terakhir tak boleh diikuti dengan berpindahnya peredaran
    narkoba
    ke tempat tersebut.
    “Saya ingatkan teman-teman yang di Nusakambangan, jangan sampai nanti peredaran narkoba, penipuan, pengendaliannya pindah ke Nusakambangan,” ucap Agus dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian Kinerja Tahun 2025, di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
    Agus mengingatkan, jangan sampai upaya pemerintah untuk memberantas dan mencegah penyebaran narkotika justru terjadi kembali di Nusakambangan.
    “Saya ulangi, jangan sampai upaya kita untuk mengurangi peredaran narkotika dan penipuan dari Lapas yang sudah kita indikasikan sebagai tempat mereka melakukan kegiatannya, kita upayakan untuk cegah, justru terjadi di
    Lapas Nusakambangan
    ,” tuturnya.
    Eks Wakapolri ini menuturkan bahwa kementeriannya sudah melakukan banyak kegiatan positif di Nusakambangan yang dapat dinikmati para pegawai.
    Sebagai langkah pencegahan, Agus meminta agar pegawai-pegawai Kementerian Imipas yang ditempatkan di Nusakambangan untuk dimutasi jika sudah lewat dua tahun.
    “Saya minta Kakanwil, para Kakanwil yang sudah diberikan kewenangan untuk mutasikan eselon 5 ke bawah, yang sudah lewat dari 2 tahun tolong diputar itu di lingkungan. Jangan sampai para petugas lebih lama, lebih ditakuti daripada Ka UPT yang ada di sana,” kata Agus.
    “Jangan lebih dari dua tahun lah yang di Nusakambangan. Tolong dievaluasi Pak Sesditjen Pas, nanti dinventarisir pegawai-pegawai yang ada di sana, jangan terlalu lama di satu tempat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Imipas Sabet 2 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

    Kementerian Imipas Sabet 2 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

    Jakarta –

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) menyabet dua penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.

    Acara ini diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (15/12/2025). Dua penghargaan yang dimaksud yaitu Penghargaan Khusus Badan Publik Baru dan Badan Publik Berpredikat Informatif.

    Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Anggiat Napitupulu. KIP menilai KemenImipas sebagai kementerian baru, telah berupaya menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, responsif, serta sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

    Atas capaian ini Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran yang terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan informasi publik. Di antaranya melalui pengembangan kanal digital, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maupun peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ucap Menteri Agus.

    Dengan diraihnya penghargaan ini, Menteri Agus menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan good governance.

    (aud/aud)

  • Kebut Transformasi Digital, Imigrasi Jaksel Luncurkan ‘Si Sultan Sharing’

    Kebut Transformasi Digital, Imigrasi Jaksel Luncurkan ‘Si Sultan Sharing’

    Jakarta –

    Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Jaksel) mengebut transformasi digital terkait penyampaian informasi keimigrasian kepada publik. Salah satu wujud percepatan transformasi digital itu adalah melalui inovasi Si Sultan Sharing atau Jakarta Selatan Share Informasi Keimigrasian.

    Si Sultan Sharing diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik akan informasi layanan yang lebih cepat, mudah diakses, ringkas, dan tersaji secara terpadu, seiring peningkatan ekspektasi pelayanan publik yang transparan dan responsif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggandeng Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
    Pintu (UP PMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dikepalai Indarini Ekaningtiyas, dalam mengelola Si Sultan Sharing.

    Dalam keterangan tertulis Humas Imigrasi Jaksel, Kamis (11/12/2025), pihaknya memanfaatkan jaringan media penayangan di seluruh ruang layanan PMPTSP tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan Jaksel. Imigrasi Jaksel berharap kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi keimigrasian melalui digital signage dan televisi pelayanan secara lebih luas.

    Imigrasi Jaksel juga memproduksi video informasi publik, yang dilengkapi QR Code untuk mengarahkan masyarakat menuju linktree yang berisi seluruh layanan informasi resmi pihaknya.

    “Ini merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi Jakarta Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, adaptif, dan selaras dengan core value PRIMA. Profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel,” ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jaksel Bugie Kurniawan.

    Ia menyampaikan Si Sultan Sharing adalah wujud implementasi langsung dari perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik; mewujudkan transparansi informasi; memperkuat budaya kinerja, dan menghadirkan layanan keimigrasian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui Si Sultan Sharing, sambung Bugie, masyarakat dapat memperoleh informasi layanan paspor dan izin tinggal secara lebih mudah, ringkas, dan dekat dengan lokasi aktivitas harian mereka.

    “Ke depan, Si Sultan Sharing diharapkan menjadi pendorong terbentuknya citra Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebagai instansi yang proaktif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi wujud nyata transformasi pelayanan keimigrasian menuju era yang terintegrasi dan modern,” pungkas Bugie.

    (aud/fjp)

  • Imigrasi Jaksel Dorong Transformasi Digital, PNBP Capai 169,81% di 2025

    Imigrasi Jaksel Dorong Transformasi Digital, PNBP Capai 169,81% di 2025

    Jakarta –

    Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terus mendorong transformasi digital keimigrasian guna menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayan masyarakat. Sepanjang 2025, Imigrasi Jaksel merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 169,81 persen.

    “Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berhasil merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp224.706.745.336 atau 169,81 persen dari target PNBP 2025 sebesar Rp132.330.900.000. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas transformasi digital layanan keimigrasian serta meningkatnya kepercayaan masyarakat,” pernyataan Imigrasi Jaksel dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

    Sejauh ini, Imigrasi Jaksel mengembangkan sejumlah inovasi digital unggulan. Beberapa inovasinya di antaranya:

    1. SI SULTAN SHARING yang merupakan sarana penyebaran informasi keimigrasian dengan UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan terintegrasi;
    2. SIMPLE (South Jakarta Immigration Stay Permit Lounge) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta Selatan, yang mempermudah layanan izin tinggal khususnya bagi investor dan pemegang Golden Visa;
    3. Aplikasi SULTAN PRIMA sebagai sistem pendukung kinerja internal berbasis data
    terintegrasi;
    4. WASPADA (Web Application Sistem Peta Digital Orang Asing) yakni aplikasi pemetaan digital orang asing secara real-time untuk memperkuat pengawasan berbasis data;
    5. Dual Monitor Service yakni inovasi transparansi proses input dan verifikasi data layanan paspor dan izin tinggal;
    6. Immigration Lounge Kebayoran Park Mall, unit layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan yang diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Republik Indonesia, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara lebih nyaman dan mudah diakses

    Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat sejumlah capaian layanan, di antaranya penerbitan Paspor RI sebanyak 151.014 paspor, terdiri dari paspor elektronik, dan paspor polikarbonat; serta Layanan Eazy Passport sebanyak 23 kegiatan, dengan total 2.408 pemohon, sebagai bagian dari pelayanan jemput bola kepada masyarakat dan instansi.

    Terkait layanan izin tinggal Warga Negara Asing, tercatat Imigrasi Jaksel menerbitkan izin tinggal 79.996 dokumen dan perpanjangan izin tinggal sebanyak 23.431 dokumen.

    Foto: Konferensi pers Imigrasi Jaksel (dok istimewa)

    Dari penerbitan dokumen itu, di antaranya Izin Tinggal Kunjungan (penerbitan 68.087 dokumen, perpanjangan 8.040 dokumen), Izin Tinggal Terbatas (penerbitan 9.899 dokumen, perpanjangan 15.124 dokumen), dan Izin Tinggal Tetap (penerbitan 10 dokumen, perpanjangan 307 dokumen).

    Kemudian, Imigrasi Jaksel juga melayani 247 permohonan Affidavit, 4.394 permohonan Exit Permit Only (EPO), dan 2.142 permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali.

    “Lima kewarganegaraan terbanyak penerbitan izin tinggal, yakni berasal dari China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan India, dengan konsentrasi WNA terbanyak berada di wilayah Kebayoran Baru, Setiabudi, Tebet, Kebayoran Lama, dan Cilandak,” sambungnya.

    Di bidang pengawasan dan penindakan, sepanjang tahun 2025, Imigrasi Jaksel
    telah melaksanakan 129 kegiatan pengawasan keimigrasian, 166 tindakan administratif keimigrasian, 11 penindakan pro justitia, serta 166 tindakan deportasi terhadap Warga Negara Asing. Selain itu, melalui operasi gabungan pengawasan orang asing di sejumlah lokasi strategis, ada 35 WNA yang diamankan usai terbukti melakukan pelanggaran, dengan jenis pelanggaran terbanyak berupa kegiatan tidak sesuai izin tinggal, mengganggu ketertiban umum, overstay, serta pelanggaran administratif lainnya.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menyampaikan transformasi digital yang dilaksanakan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui Panca Carana Laksya Imigrasi, serta berlandaskan perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan Core Value PRIMA.

    “Transformasi digital kami maknai sebagai perubahan menyeluruh, tidak hanya pada sistem teknologi, tetapi juga pada pola kerja, budaya organisasi, serta cara menghadirkan layanan keimigrasian yang transparan, humanis, dan akuntabel,” ujar Bugie.

    Ke depan, Imigrasi Jaksel berkomitmen untuk terus memperkuat digitalisasi layanan, inovasi berbasis data, serta sinergi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan media massa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/imk)

  • Menteri Agus Kirim Bantuan Kafan untuk Korban Banjir-Tanah Longsor Sumut

    Menteri Agus Kirim Bantuan Kafan untuk Korban Banjir-Tanah Longsor Sumut

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengirimkan bantuan kain kafan untuk memakamkan korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut). Bantuan kain kafan tersebut ia titipkan kepada Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Sumut.

    Bantuan tersebut kemudian diteruskan ke penggali kubur bernama Jefri Simanjuntak, dan bilal mayit bernama Nurlediah Hutagalung. Penyerahan bantuan dilakukan di Jalan Raja Johannes Hutabarat, Desa Airaja Hutagalung, Siatas, Tapanuli.

    Penyerahan bantuan kebutuhan pemulasaran jenazah itu dilakukan oleh Ketua Umum Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Sumut, Pusman. Ia didampingi Kabid Logistik Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Sumut, Reja Berutu.

    “Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Pusman.

    Dirinya menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk penghormatan kemanusiaan terhadap para korban bencana, sekaligus wujud tanggung jawab moral paguyuban terhadap masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto selaku Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, yang telah memberikan alat ini kepada kami dalam rangka Ketahanan Pangan di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumut,” ujar penerima.

    (aud/lir)

  • KemenImipas-Kemenkeu Godok Tarif Baru PNBP-Kemudahan Izin Tinggal Mahasiswa Asing

    KemenImipas-Kemenkeu Godok Tarif Baru PNBP-Kemudahan Izin Tinggal Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (KemenImipas) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok masukan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) terkait perubahan peraturan pemerintah terhadap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mahasiswa asing yang menjalani pendidikan di universitas di Indonesia. Pun KemenImipas menggodok perubahan peraturan pemerintah terhadap izin tinggal mahasiswa asing.

    “Saat ini atas masukan dari Kemendikti Saintek, kami sedang melakukan pembahasan bersama dengan Kemenkeu untuk menyusun perubahan peraturan pemerintah terkait dengan tarif khusus PNBP dan izin tinggal untuk mahasiswa asing,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto di Muladi Dome, Kompleks Undip, Semarang, Jateng pada Senin (1/12/2025).

    KemenImipas juga tengah menyusun Peraturan Menteri soal kemudahan layanan keimigrasian bagi mahasiswa yang belajar dan dosen asing yang mengajar di Indonesia. Menteri Agus menyampaikan tujuan pembahasan perubahan aturan ini untuk menarik minat warga asing berkuliah di Indonesia.

    “Selain itu kami juga sedang menyusun Peraturan Menteri terkait dengan kemudahan layanan keimigrasian bagi mahasiswa dan dosen asing. Hal ini kita lakukan dalam rangka menarik minat mahasiswa asing untuk dapat melanjutkan studi di Indonesia,” ucap Menteri Agus.

    Selain itu, Menteri Agus berharap dengan adanya tarif PNBP baru dan kemudahan izin tinggal bagi mahasiswa serta dosen asing, universitas-universitas di Indonesia meningkat rankingnya di level dunia. “Dan tentunya sebagai dukungan kami dalam mendukung upaya meningkatkan ranking universitas yang ada di Indonesia,” imbuh Menteri Agus.

    Peresmian Campus Immigration Point dipimpin langsung Menteri Imipas Agus Andrianto di Muladi Dome, pada pagi tadi. Pihak Undip mengaku kehadiran layanan keimigrasian di tengah lingkungan kampus adalah impian mereka sebelumnya.

    “Ini kami impikan Pak Menteri. Karena Undip ini punya banyak mahasiswa asing, sekitar 300-an. Dan setiap tahun pasti lebih dari 100 (mahasiswa asing baru) yang masuk ke sini,” kata Rektor Undip Profesor Suharnomo.

    (aud/idn)

  • Jangan Beda-bedakan, Harus Saling Bergandengan

    Jangan Beda-bedakan, Harus Saling Bergandengan

    Jawa Tengah –

    Ketua Majelis Penasihat Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia (MPI) Agus Andrianto menyampaikan tiga pesan kepada seluruh kadernya. Pertama, Agus berpesan keluarga besar MPI menghindari sikap membeda-bedakan, sebaliknya bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk bangsa.

    “Kita tidak boleh melihat warna kulit, warna baju, kita tidak boleh melihat dari mana kita berasal. Kita harus saling bergandengan tangan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita semua, dalam arah tujuan yang sudah disampaikan Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang sudah beliau cita-citakan bisa kita wujudkan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik,” kata Agus.

    Hal ini disampaikan Agus saat menghadiri acara ‘Manifesto Perjuangan Matahari Pagi Indonesia Provinsi Jawa Tengah (Jateng)’ di Pendopo Bupati Blora, Jateng pada Sabtu (29/11/2025) malam. Agus, didampingi founder MPI Dahnil Anzar, meminta para kader mengingat sejarah MPI dibentuk.

    Foto: Agus didampingi founder MPI Dahnil Anzar, meminta para kader mengingat sejarah MPI dibentuk. (Audrey/detikcom).

    “Jangan lupakan dari awal Matahari Pagi Indonesia ini berdiri untuk apa. Tolong dijaga betul, kita ingat betul kenapa Matahari Pagi Indonesia kita dirikan,” ucap Agus menyampaikan pesan kedua.

    Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy ini, Agus juga menyerukan semangat perjuangan untuk para kader MPI, khususnya Provinsi Jateng. Ketiga, dia meminta MPI turut mensosialisasikan cita-cita dan program-program Presiden Prabowo kepada masyarakat luas.

    “Kita turut berkontribusi mewujudkannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden bisa kita wujudkan,” imbuh Agus.

    (aud/whn)