Tag: Agung Wicaksono

  • Otorita IKN Klaim Terima Lebih dari 500 Letter of Intent, tapi Tidak Semua Minat Investasi – Halaman all

    Otorita IKN Klaim Terima Lebih dari 500 Letter of Intent, tapi Tidak Semua Minat Investasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, dari 500 lebih Letter of Intent (LoI) yang mereka terima, tidak semuanya menyatakan minat berinvestasi di Nusantara.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, dari 500 lebih LoI, ada sekitar 200 yang berminat investasi.

    “Total LoI dulu kami pernah sampaikan, mencapai lebih dari 500, tapi kami itu sudah mengevaluasi, tidak semua LoI itu minat investasi,” katanya ketika ditemui di acara Market Sounding Proyek KPBU IKN di auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    “Jadi kita seleksi betul-betul, dari 500 lebih itu sekitar 200-an yang minat investasi, yang lain tuh ada yang kontraktor, supplier,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, sudah ada 40 lebih investor yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, katanya, ada banyak juga yang ingin berkolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Agung juga menyebutkan bahwa sekarang Otorita IKN tidak lagi melihat investasi dari nilainya.

    Namun, Otorita IKN kini menargetkan agar seluruh persil (bidang tanah,red) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditawarkan kepada investor.

    Hal itu sejalan juga dengan target Presiden Prabowo Subianto pada 2028, yaitu menjadikan IKN menjadi ibu kota politik.

    “Target tahun ini sesuai dengan target Pak Prabowo, menjadikan ibu kota politik di 2028, seluruh persil daerah investment di KIPP itu bisa kita tawarkan. Jadi, bukan nilainya, tapi lahannya itu bisa dikembangkan,” ujar Agung.

    Pada Senin ini, Otorita IKN baru saja mendapatkan investasi sebesar Rp 1,25 triliun dari lima perusahaan.

    Lima perusahaan itu akan membangun kawasan mixed-used, hotel, perkantoran, dan universitas.

    Kelima pelaku usaha itu adalah Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

    Pada PKS sebelumnya, biasanya pengusaha diberi waktu selambat-lambatnya 18 bulan untuk melakukan pembangunan.

    Namun, pada kali ini, lima perusahaan tersebut telah bersepakat untuk memulai pembangunannya pada tahun ini.

    Agung menyebutkan bahwa kesepakatan antara para pengusaha itu untuk memulai pembangunan pada tahun ini sebagai bentuk memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN terus berjalan.

    “Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1B dan 1C juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini,” ujar Agung.

    “Sehingga, kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini, bisa berjalan lebih jauh,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Agung pernah menyatakan bahwa Otorita IKN telah menerima lebih dari 500 LoI atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal.

    “500 lebih, yang paling penting kan adalah LoI yang memang betul-betul untuk investasi ya, jadi yang kita proses LoI yang investasi,” ucap Agung, Senin (18/11/2024).

    Artinya, minat investasi bukan hanya berasal dari badan usaha yang mau menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.

  • RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan IKN mencapai Rp130 triliun pada tahun ini.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan KPBU tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan hunian dan sektor jalan serta sistem multi utility tunnel (MUT) di IKN. 

    “Kalau untuk KBPU yang hunian sekitar Rp60 triliun. Kemudian [proyek] jalan dan MUT ada Rp70 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (24/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa nantinya badan usaha yang berminat untuk masuk melakukan investasi itu bakal mendapat masa konsesi antara 10 tahun hingga 12 tahun.

    Agung menjelaskan, masa konsesi tersebut didasarkan pada pinjaman yang bakal digunakan oleh badan usaha. 

    Sementara skema pengembaliannya akan menggunakan dua skema yakni user charge yang bakal dikenakan pada pengguna fasilitas nantinya serta dukungan dari pemerintah berupa availability payment.

    “Jadi pengembalian investasinya bisa disandarkan pada dua skema, user charge dan availability payment,” tegas Agung.

    Sebelumnya, Agung merinci, gelombang investasi KPBU senilai Rp60,93 triliun memang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan pada sektor hunian baik vertikal maupun rumah tapak.

    Perinciannya, komitmen investasi itu datang dari PT Intiland Development Tbk. (DILD) membangun 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi Rp33 triliun. 

    Kemudian, PT Nindya Karya pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai Rp2,6 triliun serta PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN).  

    Disusul oleh komitmen investasi dari Truba Group yang akan membangun 8 tower apartemen dengan nilai investasi Rp2,5 triliun. IJM-CHEC asal Malaysia membangun 20 tower apartemen dengan investasi Rp13,4 triliun.  

    Selanjutnya, ada pula komitmen investasi dari Maxim Global Berhad perusahaan asal Malaysia yang hendak mendukung pembangunan 10 tower apartemen dengan nilai investasi Rp4,4 triliun.   

    Terakhir, yakni PT Ciputra Nusantara yang hendak pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak dengan nilai investasi diperkirakan tembus Rp5 triliun.

  • Investor Baru, IKN Kantongi Dana Swasta Rp1,25 Triliun untuk Pembangunan Kantor hingga Universitas – Halaman all

    Investor Baru, IKN Kantongi Dana Swasta Rp1,25 Triliun untuk Pembangunan Kantor hingga Universitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan investasi baru sebesar Rp 1,25 triliun dari lima perusahaan.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa pada 2023 dan 2024 sudah ada investasi langsung dari swasta senilai Rp 58,4 triliun melalui delapan kali groundbreaking.

    “Pagi hari ini kita akan menyaksikan lima pelaku usaha yang menandatangani PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan nilai investasi yang di-committed adalah di tahap pertama ini Rp 1,25 triliun,” katanya dalam acara Market Sounding Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) IKN di auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    Lima perusahaan itu akan membangun kawasan mixed-used, hotel, perkantoran, dan universitas.

    Kelima pelaku usaha itu adalah Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

    Pada PKS sebelumnya, biasanya pengusaha diberi waktu selamabat-lambatnya 18 bulan untuk melakukan pembangunan.

    Namun, pada PKS Senin pagi ini, lima perusahaan tersebut telah bersepakat untuk memulai pembangunannya pada tahun ini.

    Agung menyebutkan bahwa kesepakatan antara para pengusaha itu untuk memulai pembangunan pada tahun ini sebagai bentuk memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN terus berjalan.

    “Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1B dan 1C juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini,” ujar Agung.

    “Sehingga, kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini, bisa berjalan lebih jauh,” lanjutnya.

     

  • Enam Bank di IKN Bakal Beroperasi Awal 2026, Ini Daftarnya – Halaman all

    Enam Bank di IKN Bakal Beroperasi Awal 2026, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA akan menjadi bank yang mulai beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal 2026.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan enam bank tersebut ditargetkan mulai membangun pada 2025 ini dan dapat mulai beroperasi di tahun berikutnya.

    “InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) termasuk air dan sebagainya,” katanya saat Nusantara International Partners Visit di IKN, dikutip dari siaran pers pada Jumat (14/2/2025).

    “Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking. Jadi terima kasih semuanya mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” jelasnya.

    Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan apresiasinya kepada para bank pelopor.

    Nantinya pada 2026, kata Agung, Area Pusat Finansial Pelopor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B akan terbangun.

    Ia juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.

    “Area ini (KIPP 1A) merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik,” kata Agung.

    “Kedepannya, kompleks diplomatik ini akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan, pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, BRI membangun BRI International Microfinance Center di IKN.

    BRI International Microfinance Center dibangun di atas tanah seluas 13 ribu meter persegi yang nantinya akan terdiri dari BRI Office Nusantara, BRI Microfinance Gallery, dan BRI Community Hub.

    BRI Office Nusantara memiliki 8 lantai yang di dalamnya terdapat Lobby, Priority Lounge, Office Area, dan Multifunction Hall.

    Lalu, BRI Microfinance Gallery akan difungsikan sebagai galeri untuk UMKM, serta BRI Community Hub akan berfungsi sebagai ampitheater yang dapat digunakan untuk event gathering dan outdoor exibhition.

    Berikutnya, Bank Mandiri membangun kantor berbasis digital bertajuk Mandiri Digital Services.

    Mandiri Digital Services rencananya akan terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan kurang lebih sebesar 2.000 m2.

    Secara desain, bangunan ini akan berbentuk fluid dan mengusung konsep sustainability serta ramah lingkungan, di mana solar panel akan berfungsi sebagai salah satu sumber energi.

    Fasilitas di Mandiri Digital Services di antaranya adalah Smart Branch by Mandiri, fasilitas Smart Priority Lounge, Co-working Space, hingga SPKLU.

    Setelah BRI dan Mandiri, ada BNI yang juga membangun gedung di kawasan Mini Financial Center, IKN.

    Gedung BNI akan mengusung konsep blended with nature atau menyatu dengan alam.

    Tahap I pembangunan ini diperkirakan akan selesai pada 2026, mencakup digital branch dan ATM Drive Thru.

    Selanjutnya, ada BTN yang akan memiliki gedung kantor di lahan seluas 9.000 meter persegi.

    Gedung BTN di IKN dibangun dengan konsep Housing and Beyond dan disebut akan menyatu dengan memperhatikan kontur tanah tempat gedung akan didirikan.

    Nantinya, gedung ini akan menjadi pusat perdagangan dan jasa yang mencakup berbagai layanan, antara lain kantor cabang, layanan perbankan elektronik, co-working space, cafe internal, dan ruang terbuka hijau.

    Selain bank-bank milik negara, ada juga bank swasta yang akan membangun kantor di IKN, yaitu BCA.

    BCA tak hanya membangun kantor cabang di IKN, tetapi mereka juga akan menghadirkan UMKM Showcase Center.

    Di situ, UMKM-UMKM unggulan yang ada di sekitar IKN akan diperkenalkan dan dihubungkan dengan jaringan bisnis BCA di luar negeri.

    Kantor BCA di IKN direncanakan akan menjadi pusat layanan keuangan yang modern dan mudah dijangkau.

    Terakhir, ada Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bankaltimtara, yang membangun kantor cabang di atas tanah seluas 9.300 m2.

    Kantor cabang Bankaltimtara di IKN akan menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk rekening pribadi dan bisnis, pinjaman, peluang investasi, dan solusi perbankan digital.

     

  • Lebih Cepat Sebulan, Bandara VVIP IKN Rampung Maret 2025 – Page 3

    Lebih Cepat Sebulan, Bandara VVIP IKN Rampung Maret 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasinya kepada enam bank yang menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di IKN. 

    Keenam bank tersebut ditargetkan mulai membangun pada 2025 dan dapat mulai beroperasi pada 2026. Adapun enam bank tersebut yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bankaltimtara, dan BCA.

    Basuki menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan. 

    “InsyaAllah paling lambat nanti ketika Bapak/Ibu akan beroperasi itu sudah ada jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel), termasuk air dan sebagainya. Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking. Jadi terima kasih semuanya mudah-mudahan sesuai rencana kita akan sama-sama membangun IKN,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono juga menyampaikan apresiasinya kepada para bank pelopor. 

    “Peran bank akan sangat penting. Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai Area Pusat Finansial Pelopor di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1B dapat terwujud pada tahun 2026,” kata Agung.  

    Selain itu, ia juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran kedutaan masing-masing pada area diplomatic compound yang berada di KIPP 1A.

    “Area KIPP 1A merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik. Ke depannya, kompleks diplomatik ini akan menjadi kawasan yang menjadi pusat kegiatan, pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” ujar Agung.

     

  • Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bicara tentang kabar pengunduran diri Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN Mohammed Ali Berawi dari jabatannya. Menurutnya, Ali tidak mengundurkan diri.

    “Anda pakai mundur, bukan beliau yang ngomong kalimat mundur itu,” kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Basuki menjelaskan, karyawan Otorita IKN sendiri berasal dari berbagai instansi. Misalnya Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono yang berasal dari swasta serta Ali Berawi yang berasal dari institusi pendidikan.

    “Bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari BKN dan Kementerian PANRB. Ali Berawi ini adalah penugasan dari UI, sejak Maret tahun 2022,” jelasnya.

    Lalu pada 10 Januari 2025 kemarin, dirinya menerima surat dari Universitas Indonesia (UI) yang meminta agar Ali Berawi kembali mengajar di sana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Ali tidak dapat lagi melanjutkan posisinya di Otorita IKN.

    “Tidak hanya beliau yang penugasan dari KL ada beberapa yang sudah kami, karena sudah selesai penugasannya, diambil. Ada satu juga direktur di kami diminta kembali oleh Kementerian Desa akan dipromosi disana karena penugasan, kalau mutasi sudah nggak bisa (kembali), tapi kalau penugasan any time, kalau organisasi yang membutuhkan, bisa diambil,” terang dia.

    Meski surat tersebut telah disetujuinya, namun hingga saat ini statusnya masih menjabat di Otorita IKN. Basuki meminta waktu untuk mendapatkan pengganti terlebih dulu sebelum Ali benar-benar kembali ke UI.

    “Saya bilang ‘tunggu, bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan penggantinya’. ‘Ada usulan?’ saya bilang, saya tawar beliau, siapa yang bisa menggantikan bapak, open saja,” ujar Basuki.

    Saat ditanya apakah ia akan mengambil pengganti Ali dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingat dulunya ia pernah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR, Basuki menolaknya. Menurutnya, posisi Deputi THD tidak dapat diisi dari Kementerian PU.

    “Nggak, saya kira ini teknologi, orang PU saya kira nggak ada yang masuk. Saya minta Pak Ali Berawi, ada usulan nggak? Saya kan nggak ngerti,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Pembangunan Sumbu Kebangsaan di IKN Telah Rampung, Kawasan 11,14 Hektare Disulap Jadi Ruang Publik – Halaman all

    Pembangunan Sumbu Kebangsaan di IKN Telah Rampung, Kawasan 11,14 Hektare Disulap Jadi Ruang Publik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Pembangunan Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah selesai.

    Proyek monumental yang dimulai sejak Desember 2020, kini telah  berdiri sebagai simbol harmoni antara alam dan peradaban modern. 

    Berlokasi strategis di antara Istana Garuda dan Taman Kusuma Bangsa, kawasan seluas 11,14 hektare ini telah disulap menjadi ruang publik.

    “Sumbu Kebangsaan lebih dari sekadar ruang publik. Ini adalah warisan bagi generasi mendatang. Melalui proyek ini, kami ingin menginspirasi masyarakat untuk hidup selaras dengan alam,” ujar Direktur Operasi II Brantas Abipraya, Purnomo dikutip Senin (3/2/2025).

    Adapun desain proyek yang dibangun Brantas Abipraya memadukan unsur alam dan modernitas. Salah satu keunggulan utama Sumbu Kebangsaan adalah penerapan konsep pembangunan hijau yang komprehensif. 

    Penggunaan material lokal, pengelolaan limbah yang efektif, dan pelestarian keanekaragaman hayati menjadi prioritas utama.

    Kehadiran 2.500 pohon di kawasan ini tidak hanya mempercantik lingkungan sekitar, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas udara, khususnya dalam mengurangi kadar partikulat halus.

    Ia menyebut, Sumbu Kebangsaan bukan hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan. 

    Kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjadi magnet bagi wisatawan.

    “Kami berharap Sumbu Kebangsaan dapat menjadi inspirasi bagi proyek-proyek pembangunan lainnya di Indonesia,” tutur Purnomo.

    Investor di IKN Membangun Sesuai Kesepakatan Jadwal

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyampaikan, setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. 

    Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

    “Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam PKS. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan serta mulai beroperasi. Jadi semuanya berjalan sesuai timeline,” ungkap Agung dikutip dalam website OIKN.

    Ia menekankan fleksibilitas dalam jadwal ini diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

    Selain itu, Agung mengatakan, fokus pembangunan di KIPP saat ini adalah WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap. 

    Agung juga mengatakan bahwa minat investor yang telah melakukan groundbreaking sudah meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses untuk dibangun.

    “Antusiasme investor sangat besar. Beberapa sudah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kepastian anggaran APBN untuk Otorita IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C di lokasi persil investor yang sudah melakukan groundbreaking,” tambah Agung.

    Terkait anggaran APBN Rp 48,8 triliun yang dikucurkan Presiden Prabowo Subianto untuk kelanjutan pembangunan IKN, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menilai, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan di periode 2025-2029.

    “Rp 48,8 triliun oleh Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN. Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 – 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” kata Basuki.

    Selain itu, Basuki menyebut, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. 

    “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada Otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” jelas Basuki .

    Sementara itu Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN) Sony Subrata menjelaskan, ada sejumlah proyek di IKN yang sudah diselesaikan oleh investor dan masih ada yang dalam proses pembangunan. Hal ini menurut Sony dikarenakan, semua proyek pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang sangat kompleks.

    “Para investor di IKN ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain dan persiapan pembangunan. Selain itu dari Otorita IKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (multi utility tunnel). Semua berjalan sesuai rencana dan kalau ada sedikit kendala teknis dilapangan atau dari sisi administrasi, itu wajar. Semua investor merasakan bahwa Otorita IKN selalu tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota adalah pekerjaan besar yang kompleks. Yang penting bagi para investor, bahwa IKN adalah peluang investasi yang sangat menarik,” ungkap Sony.

    Pembangunan yang dijelaskan Sony ini mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya, semua elemen penting yang memungkinkan investor memulai proyek mereka dengan baik. 

    Salah satu perhatian utama para investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang menjadi pasar utama bagi proyek-proyek mereka. Rencana pengembangan IKN dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.

    Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah. 

    Rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan hadir di IKN.

  • Ular Sanca di Atap Kandang Ternak Gegerkan Warga Pacitan, Begini Aksi Tim Damkar

    Ular Sanca di Atap Kandang Ternak Gegerkan Warga Pacitan, Begini Aksi Tim Damkar

    Pacitan (beritajatim.com) – Suara gaduh dari kandang ternak membangunkan Parnen, warga Dusun Mloko, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, pada Rabu (29/1/2025) tengah malam. Ketika diperiksa, Ia menemukan seekor ular besar melilit di atap kandang kambing dan ayam miliknya.

    Tak ingin mengambil risiko, Parnen pun segera menghubungi Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP Pacitan untuk meminta bantuan. Diharapkan, petugas bisa segera melakukan evakuasi ular tersebut dari kandang ternaknya.

    “Tadi malam itu saya terbangun karena ada suara di kandang. Setelah dicek, ternyata ada ular, saya pun langsung minta bantuan Damkar Pacitan untuk evakuasi,” kata Parnen, Rabu (30/01/2025)

    Menerima laporan tersebut, tim piket yang terdiri dari Arfigo Rizzaldy, Langgeng Sulih Prasetyo, dan Iqbal Agung Wicaksono langsung bergegas menuju lokasi dengan membawa peralatan penyelamatan.

    “Karena lokasinya di atap kandang dan kondisi tengah malam, kami harus ekstra hati-hati dalam proses evakuasi. Selain itu, suara kambing yang terus mengembik juga membuat situasi semakin menantang,” ungkap Arfigo.

    Dalam waktu sekitar 15 menit, tim berhasil mengamankan ular sanca kembang (Python reticulatus) sepanjang dua meter tersebut. Beruntung, reptil itu belum sempat memangsa ternak sebelum dievakuasi.

    Kejadian serupa bukan hal baru bagi Damkar Satpol PP Pacitan, terutama saat musim penghujan, di mana satwa liar sering mencari tempat perlindungan di sekitar permukiman warga.

    Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak bertindak sendiri jika menemukan hewan berbahaya. Sebaiknya, segera menghubungi petugas yang berwenang agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan aman dan efektif. [end/aje]

  • Prabowo Groundbreaking Proyek Baru IKN Rp6,5 Triliun Januari 2025

    Prabowo Groundbreaking Proyek Baru IKN Rp6,5 Triliun Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengaku telah menyiapkan groundbreaking IKN tahap ke-9 untuk dilaksanakan pada Januari 2025. 

    Basuki menegaskan, nilai investasi dari seremoni groundbreaking tersebut bakal mencapai Rp6,5 triliun. Dia menuturkan, rencana realisasi investasi tersebut telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kami sudah siap untuk Januari 2025 [groundbreaking], tapi ini tergantung jadwal Presiden. Tadi pada saat salaman dengan Bapak Presiden, beliau bilangnya kapan-kapan kita obrolkan. Nilainya Rp6,5 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024).

    Bos IKN itu membocorkan setidaknya terdapat 4 perusahaan hingga 5 perusahaan yang bakal merealisasikan komitmen investasinya itu. Berdasarkan sektornya, di antaranya hotel, sekolah, restoran, hingga area perkantoran. 

    Di samping itu, Basuki juga menyebut pada groundbreaking investasi berikutnya bakal diikuti oleh sektor properti hingga area taman safari. 

    Sebelumnya, hal senada sempat disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan groundbreaking tahap 9 nilai investasinya mencapai Rp6,5 triliun dari perusahaan asing maupun lokal. 

    Dia menyebut, perusahaan asing yang bakal turut serta yakni asal Malaysia pada sektor perumahan atau hunian bakal menggelontorkan investasi Rp3,9 triliun. 

    Selain itu, investor asing juga menggelontorkan dana sekitar Rp1 triliun untuk membangun hotel di IKN. Selanjutnya, pada sektor pendidikan akan dibangun universitas negeri dengan nilai investasi sebesar Rp150 miliar dan gedung perkantoran senilai Rp1,4 triliun.  

    “Yang universitas sekitar Rp150 miliar, untuk kawasan perkantoran karena ada [area] komersialnya nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun,” tambahnya.

  • Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    loading…

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%. Foto/SINDOnews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%.

    Pada April 2025 mendatang direncanakan mulai dilakukan pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Saat ini Istana Negara dan Istana Garuda sudah berdiri megah dengan latar belakang patung Garuda yang berdiri gagah.

    ”Jadi saat ini total keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini boleh dikatakan pembangunannya sudah selesai 90-an persen lebih. Bahkan Istana juga boleh dikatakan sudah selesai,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw di sela-sela kegiatan Media Gathering Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di IKN, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Saat ini pembangunan infrastruktur terus dikebut. Pantauan SINDOnews di lokasi, kawasan IKN saat pagi cukup sejuk dan sering berembun dengan hamparan hijau hutan yang terbentang. Sedangkan saat siang cukup panas dan berdebu dengan lalu lalang kendaraan truk dan mobil proyek karena masih dalam proses pembangunan.

    Pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di antaranya kantor kementerian seperti kantor kementerian koordinator (kemenko). Kemudian tower rusun hunian untuk ASN dan para pekerja sektor pemerintahan di IKN yang saat ini sudah ada 4 unit siap huni.

    Sejumlah fasilitas hiburan atau entertainment juga disiapkan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) dalam pembangunan infrastruktur IKN di Penajam Passer Utara.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Peluang Investasi IKN, Agung Wicaksono menjelaskan, entertainment yang di antaranya berupa mal dan olah raga.

    “Jangan sampai ASN ini mati gaya (di IKN). Dari segi investasi, nanti akan ada groundbreaking mal, namanya mal Nusantara yang lokasinya berdekatan dengan hotel Nusantara,” ujar Agung.